<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/Presiden-Prabowo-Resmikan-1072-SPPG-Polri-dan-18-Gudang-Ketahanan-Pangan-3-3141970698.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutan dalam peresmian secara serentak 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri se-Indonesia di SPPG Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutan dalam peresmian secara serentak 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri se-Indonesia di SPPG Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto mengungkap strateginya untuk menyetop sampah rumah tangga menumpuk di tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir (TPA) yaitu menggunakan teknologi pengolahan sampah skala mikro buatan beberapa kampus dalam negeri. Seiring dengan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat (SR), koperasi desa merah putih, dan desa nelayan, masalah sampah dan kebersihan lingkungan turut menjadi fokus Presiden Prabowo dalam beberapa pekan terakhir sebagaimana dijalankan melalui gerakan ASRI (aman, sehat, resik, dan indah). "Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor, termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita akan buktikan. Saya minta kebersihan sampah," kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam forum Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat (13/2). Oleh karena itu, Presiden secara khusus mengucapkan terima kasih kepada beberapa universitas di dalam negeri yang saat ini membangun teknologi pengolahan sampah skala mikro, yang rencananya akan digunakan untuk mengolah sampah domestik di tingkat desa/kelurahan. "Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan tinggi kita telah mengembangkan alat-alat&nbsp;recycling&nbsp;(daur ulang, red.), alat-alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau yang cukup dalam skala-skala kecil. Kita berharap adanya alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke TPA. Sampah diselesaikan di tingkat yang terendah," ujar Prabowo. Presiden kemudian menargetkan rencananya itu dapat terwujud pada tahun 2026. "Ini kita akan laksanakan tahun ini juga. Yang besar-besar ya kita terpaksa cari teknologi yang terbaik, dan kita sudah mulai," sambung Presiden. Pernyataan Presiden itu merujuk kepada proyek mengubah sampah menjadi energi (waste-to-energy) yang saat ini dikerjakan oleh Danantara bersama pemerintah daerah-pemerintah daerah. Terkait pengolahan sampah skala mikro, Presiden pada minggu ini telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam rapat terbatas di Istana. Brian menjelaskan kementeriannya akan mempercepat tahapan pengembangannya, termasuk uji coba teknologi pengolahan skala mikro tersebut. Targetnya, uji coba itu dapat dilakukan di beberapa kelurahan dan desa pada tahun ini. "Ada beberapa teknologi tadi dibicarakan. Kita akan segera pilih. Ada juga (yang) akan berjalan bersama Danantara sehingga nantinya penanganan sampah juga akan berjalan di level-level mikro, di tingkat kelurahan, lebih efektif," ujar Brian saat ditemui di Istana, Jakarta, pada Rabu (11/2). Beberapa teknologi pengolahan sampah yang dibahas itu di antaranya menggunakan metode gasifikasi, kemudian plasma-assistend, dan reaktor plasma dingin. "Kami akan kaji lagi mana yang paling baik," tambah dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017191350/mbg-tembus-45-miliar-porsi-prabowo-setara-memberi-makan-penduduk-afsel-setiap-hari">MBG Tembus 4,5 Miliar Porsi, Prabowo: Setara Memberi Makan Penduduk Afsel Setiap Hari</a>&nbsp; Teknologi tersebut, Brian melanjutkan akan dirancang untuk mengolah sampah hingga 10 ton, mengingat rata-rata sampah yang dihasilkan di tingkat kelurahan mencapai 10 ton per hari. (*)

Prabowo Subianto mengungkap strateginya untuk menyetop sampah rumah tangga menumpuk di tempat pembuangan sementara atau TPA

Prabowo Ungkap Strategi Stop Sampah Menumpuk di TPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/Screenshot_2026-01-25-21-58-40-723_comandroidchrome-edit-2579452159.jpg" alt="Pantauan Udara di lokasi longsor eks TPA Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Sabtu 24 Januari 2026 (Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Pantauan Udara di lokasi longsor eks TPA Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Sabtu 24 Januari 2026 (Radar Bogor)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pondok Rajeg yang kini beralih fungsi menjadi hutan kota di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, mengalami longsor pada Sabtu, 24 Januari 2026. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menyebut, peristiwa ini merupakan kejadian terbesar sejak kawasan tersebut ditutup dan direhabilitasi pada 2008 lalu. Longsor terjadi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan berdampak langsung pada alur sungai. Material longsoran berupa tanah bercampur sampah menutup jalur lama Sungai Ciliwung, sehingga membentuk aliran baru yang semakin mendekati wilayah Kecamatan Bojonggede. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga karena Sungai Ciliwung menjadi batas wilayah antara Cibinong dan Bojonggede, terlebih di tengah potensi hujan deras lanjutan. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Bogor, Roby Ruhyadi, menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Kota Pondok Rajeg. Ia menyebutkan, lahan itu awalnya dipersiapkan sebagai TPA sejak 1995 setelah dilakukan pembebasan lahan, sesuai konsep pengelolaan sampah jangka panjang pada masanya. &ldquo;Sekitar tahun 2008 tempat ini sudah tidak dipergunakan lagi, artinya sudah ditutup, nah, selang waktu 2008 sampai sekarang tidak pernah ada kejadian besar seperti ini,&rdquo; ujarnya seperti dikutip dari Radar Bogor, Minggu (25/1). Roby menerangkan, pada 2018 kawasan eks TPA tersebut resmi ditetapkan sebagai hutan kota sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reklamasi lahan, termasuk melalui penanaman pohon. Selama bertahun-tahun, kawasan itu dinilai relatif stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan tanah besar. Namun, longsor kali ini diperkirakan dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, terutama cuaca ekstrem. Curah hujan tinggi membuat beban tanah dan tumpukan sampah lama menjadi semakin berat. &ldquo;Sesuai dengan rilis BMKG tanggal 22 sampai 26 Januari ini harus waspada karena ada potensi terjadi cuaca ekstream, jadi yang tadi mungkin beban tanah dan sampah ini, dengan curah hujan yang tinggi, jadi berat,&rdquo; papar Roby. Berdasarkan estimasi sementara, longsoran terjadi sepanjang kurang lebih 100 meter di bibir sungai dengan lebar sekitar 20 meter. Roby mengaku cukup terkejut dengan lokasi longsor yang terjadi. "Awalnya tebingan, tapi tidak aman itu, makanya saya relatif kaget, daerah yang terdampak itu sebelah sini. Kita lihat ke arah sebelah sana, lerengan di sana itu lebih curam, sedangkan di sini tidak curam," ungkapnya. Sebelumnya, DLH Kabupaten Bogor telah menerapkan sejumlah prosedur standar di lahan eks TPA, seperti pemasangan pipa untuk mengurangi volume aliran udara serta pengendalian gas metana sebagai bagian dari proses pemulihan lahan. Untuk penanganan ke depan, Roby berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar dapat dibangun struktur penahan seperti sheet pile yang berfungsi sebagai tanggul permanen guna mencegah longsor susulan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/017111040/resmi-layvin-kurzawa-bergabung-dengan-persib-bandung-kepingan-penting-di-putaran-kedua-super-league">Resmi! Layvin Kurzawa Bergabung dengan Persib Bandung, Kepingan Penting di Putaran Kedua Super League</a> &ldquo;Jangka pendeknya mungkin kita harus pasang terpal sehingga aliran air tidak membebani tumbukan tumpukan sampah yang tersisa,&rdquo; tutur dia. (*) &nbsp;

DLH Bogor jelaskan longsor bekas TPA Pondok Rajeg adalah kejadian terbesar sejak 2008. Warga waspada karena dampak ke Sungai Ciliwung

Bekas TPA Pondok Rajeg Longsor, DLH Bogor: Tidak Pernah Ada Kejadian Sebesar Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/Pengolahan-sampah-MRF-172156617.jpg" alt="Fasilitas Material Recovery Facility (MRF) Bintaro Jaya yang mampu mengolah hingga 60 ton sampah per hari. (Tazkia/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Fasilitas Material Recovery Facility (MRF) Bintaro Jaya yang mampu mengolah hingga 60 ton sampah per hari. (Tazkia/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Gubernur Banten Andra Soni meresmikan fasilitas Material Recovery Facility (MRF) Bintaro Jaya yang mampu mengolah hingga 60 ton sampah per hari. Dalam sambutannya, Andra menegaskan bahwa fasilitas ini harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan. &ldquo;Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada PT Jaya Real Property untuk MRF yang akan dibuka hari ini sebagai langkah konkret dan strategis dalam upaya pengolahan sampah berkelanjutan di kawasan pemukiman Bintaro Jaya, Kota Tangerang,&rdquo; ujar Andra Soni di Bintaro, Rabu (26/11). Meski begitu, ia menekankan bahwa semangat pengelolaan sampah tidak boleh berhenti di Bintaro saja. &ldquo;Tagline-nya kan Bintaro Merdeka Sampah, tapi jangan Bintaro saja, Bintaro dan sekitarnya harus merdeka sampah,&rdquo; ucapnya. Andra juga sempat menyinggung konsep Amati, Tiru, Modifikasiyang ia yakini dapat diterapkan di daerah lain jika MRF Bintaro Jaya terbukti berhasil mengurangi volume sampah di kawasan Bintaro.&nbsp; Ia menerangkan, Bintaro merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di Tangerang Selatan. Karena itu, keberadaan MRF ini menjadi langkah penting untuk menjawab persoalan pengelolaan sampah di kawasan penyangga Jakarta tersebut. Secara umum, Provinsi Banten menghasilkan 8.126 ton sampah per hari, namun hanya 13,4 persen yang terkelola dengan baik. Sementara lebih dari 3.700 ton masih tertimbun di TPA dengan metode open dumping atau dibuang secara ilegal. &ldquo;MRF Bintaro Jaya bukan hanya memilah dan memproses sampah menjadi material bernilai ekonomi, tetapi juga menegaskan bahwa sektor swasta memiliki peran signifikan dalam mendorong transformasi pengelolaan sampah menuju zero waste lifestyle,&rdquo; tegas Andra. Ia berharap fasilitas ini dapat mengurangi beban TPA, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperkuat ekonomi sirkular, serta mendorong partisipasi masyarakat. Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Jaya Real Property, Sutopo Kristanto, menyampaikan bahwa pembangunan MRF Bintaro Jaya merupakan bagian dari dukungan terhadap program Indonesia Bersih Sampah. &ldquo;Fasilitas ini selaras dengan program kami menuju Bintaro Jaya Merdeka Sampah,&rdquo; katanya. Ia menjelaskan bahwa MRF tersebut berdiri di atas lahan 1,4 hektare dengan prinsip pemanfaatan sampah domestik menjadi material yang lebih bermanfaat melalui proses pemilahan organik dan anorganik. Pengolahan dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga tanpa menghasilkan sampah yang dibuang ke TPA. &ldquo;Tidak ada pembuangan ke TPA atau zero waste. Tidak ada sampah yang menginap, sehingga tidak menimbulkan bau di lingkungan,&rdquo; jelasnya. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan 60 ton per hari dengan dukungan peralatan utama produksi lokal, seperti konveyor, mesin pilah organik, mesin cacah, mesin pres, hingga mesin pirolisis. Operasional sehari-hari melibatkan hingga 100 tenaga kerja lokal. Sutopo berharap MRF Bintaro Jaya dapat menjadi percontohan di wilayah Banten dan Tangerang Selatan. &ldquo;Terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur dan Wali Kota sehingga fasilitas ini dapat terwujud,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Gubernur Banten meresmikan MRF Bintaro Jaya yang mampu mengolah 60 ton sampah per hari, contoh pengelolaan sampah modern.

MRF Bintaro Jaya Resmi Dibuka, Gubernur Banten: Contoh Pengelolaan Sampah Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/pandeglang-1046278750.jpg" alt="Penandatanganan kerja sama penanganan sampah Pemkot Tangsel dengan Pemkab Pandeglang di Puspemkot Tangsel, Ciputat, Jum" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kerja sama penanganan sampah Pemkot Tangsel dengan Pemkab Pandeglang di Puspemkot Tangsel, Ciputat, Jum</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harapan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang melalui kerja sama dengan Kabupaten Pandeglang dipastikan kandas. Pemkab Pandeglang memutuskan untuk membatalkan kerja sama pengelolaan sampah yang sudah disepakati pada 25 Juli 2025 lalu. Padahal, Memorandum of Understanding (MoU) sudah ditandatangani secara resmi oleh kedua pihak dalam acara di Pusat Pemerintahan Kota Tangsel. Namun hingga kini, Pemkot Tangsel mengaku belum menerima surat resmi pembatalan. "Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkab Pandeglang. Kita sudah menandatangani MoU. Kalau mereka, karena satu dan lain hal, tidak melanjutkan, ya itu hak mereka. Tapi saya masih menunggu surat resminya," ungkap Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Selasa (2/9). Menurut Benyamin, pembatalan secara lisan seperti yang disampaikan Bupati Pandeglang belum bisa dijadikan dasar hukum. Karena MoU&nbsp;sudah disepakati secara tertulis. "Jadi, saya masih menunggu surat tertulisnya dari Pemkab Pandeglang," ucapnya. Benyamin menyampaikan, kerja sama tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Tangsel. Jika akan dibatalkan maka pihaknya harus menyampaikan kepada legislatif. "Jadi, nanti kalau ada pemutusan kita akan berdialog lagi dengan DPRD. Paling tidak pemberitahuan kepada DPRD," lanjut Benyamin. Benyamin menyebutkan, apabila kerja sama dengan Pandeglang resmi batal, pihaknya telah menyiapkan sejumlah alternatif. Salah satunya adalah menjajaki kembali kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat terkait pengolahan sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. "Saya juga sudah komunikasi dengan Wali Kota Bogor. Kota Bogor kerja sama dengan Pemkab Bogor yang menetapkan ada satu lokasi yang menjadi TPA, dan jaraknya dari Tangsel relatif dekat, hanya sekitar satu jam setengah," katanya. Terkait pembangunan fasilitas pengolahan sampah, Tangsel saat ini juga tengah menunggu kelanjutan proyek PSEL (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik) pihaknya sudah menetapkan pemenang lelangnya. Namun, proyek tersebut sempat terkendala perubahan regulasi karena revisi Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Sementara itu, kondisi TPA Cipeucang kian mengkhawatirkan karena kapasitasnya nyaris penuh. "Kita masih mengandalkan Cipeucang yang kapasitasnya tinggal sedikit lagi. Kita masih punya waktu sampai akhir Desember," terang Benyamin. Dia pun mendorong pengembang dan masyarakat mulai mengelola sampah secara mandiri. Benyamin juga berencana akan membeli beberapa unit mesin insinerator berkapasitas 10 ton yang akan ditempatkan di beberapa kecamatan. "Luas lahannya tidak perlu besar, hanya sekitar 300 sampai 400 meter. Ini solusi jangka pendek yang sedang kami siapkan," ujarnya. Di sisi lain, Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLH Tangsel Bani Khosyatullah juga membenarkan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Pandeglang. "Saya belum dapat surat resmi pembatalan kerja sama dari Pemkab Pandeglang," tegasnya.

Pemkab Pandeglang membatalkan kerja sama dengan Pemkot Tangsel terkait pengelolaan sampah, meski MoU sudah ditandatangani.

MoU Sudah Diteken Juli, Pandeglang Batalkan Kerja Sama Penanganan Sampah dengan Tangsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/unnamed-2025-08-06T204255341-1983483143.jpg" alt="kondisi Tempat Pemrosesan Akhir TPA (Dok unair.ac.id)" width="100%">
<figcaption>kondisi Tempat Pemrosesan Akhir TPA (Dok unair.ac.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; <a href="http://jawapos.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://jawapos.com&amp;source=gmail&amp;ust=1754562972924000&amp;usg=AOvVaw2jGQgCM4p66RLAJ4sfFJ52">JawaPos.com</a>&mdash; Tempat Pembuangan Akhir atau TPA di berbagai wilayah Indonesia dikabarkan mengalami pengurangan lantaran dilakukan penutupan. Bahkan di awal bulan Agustus tahun 2025 ini, pemerintah provinsi Bali melalui pernyataan Gubernur Bali, I Wayan Koster menyebut TPA Suwung akan ditutup pada bulan Desember 2025.&nbsp; Perintah penutupan TPA di wilayah Suwung, Bali, telah diatur dalam Surat Gubernur Bali Nomor B.24.600.4/3664/PSLB3PPKLH/DKLH.&nbsp; Sebelum TPA Suwung, ada beberapa TPA yang ramai diperbincangkan karena statusnya yang akan ditutup, beberapa di antaranya adalah TPA Piyungan, Yogyakarta, TPA Leuwi Gajah, Cimahi hingga TPA Jatibarang, Tangerang.&nbsp; TPA Piyungan, Yogyakarta yang ditutup berdasar ketetapan Pemda DIY dalam Surat Gubernur Nomor 658/11898 pada bulan Oktober 2023 lalu. Walaupun pada tahun 2025 tepatnya bulan Maret lalu dibuka secara darurat oleh&nbsp;<a href="https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/tpa-piyungan-dibuka-darurat-bantu-tuntaskan-persoalan-sampah-kota-yogyakarta" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/tpa-piyungan-dibuka-darurat-bantu-tuntaskan-persoalan-sampah-kota-yogyakarta&amp;source=gmail&amp;ust=1754562972924000&amp;usg=AOvVaw1PthZ3-6SJMmaBZP1ruScW">Pemda DIY</a>&nbsp;merespon masalah sampah saat momen lebaran, masyarakat tetap didorong untuk mengelola sampahnya secara mandiri.&nbsp; Mengapa Banyak TPA Ditutup? Penutupan TPA dilakukan oleh banyak pemerintah daerah terutama pemerintah provinsi merespon kondisi TPA yang overload, mencemari kondisi lingkungan sekitar hingga menyebabkan bencana kebakaran. Berdasar siaran pers&nbsp;<a href="https://www.kemenlh.go.id/news/detail/akhiri-open-dumping-sampah-bangun-peradaban-harmonis-dengan-lingkungan-alam-dan-budaya" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.kemenlh.go.id/news/detail/akhiri-open-dumping-sampah-bangun-peradaban-harmonis-dengan-lingkungan-alam-dan-budaya&amp;source=gmail&amp;ust=1754562972924000&amp;usg=AOvVaw25tEJosFgKyxMkig4gU_xh">Kementerian Lingkungan Hidup</a>, 343 TPA dengan sistem open dumping di seluruh Indonesia telah diberhentikan. Langkah ini diambil untuk mewujudkan tata kelola sampah yang efisien, ramah lingkungan dan keberlanjutan. TPA dengan sistem open dumping adalah sistem di mana sampah hanya dikumpulkan tanpa ada perawatan atau pengelolaan khusus untuk mengatasi dampak pencemarannya.&nbsp; Lantaran sampah yang terkumpul makin banyak dan berasal dari banyak wilayah, maka lama-kelamaan akan menumpuk dan semakin tinggi.&nbsp; Sistem lain yang diterapkan di TPA selain open dumping adalah sanitary landfill. Berbeda dengan sistem open dumping, sanitary landfill membutuhkan tempat khusus yakni daerah cekung dan ditutup dengan tanah untuk setiap lapisnya.&nbsp; Apakah Penutupan TPA Solusi yang Tepat untuk Pengelolaan Sampah Saat Ini? Dari 56,63 juta ton sampah yang dihasilkan per tahun di Indonesia, hanya 22,09 juta ton yang berhasil dikelola. Sedangkan 12,37 juta ton sampah menggunung di TPA dan sisanya sebesar 22,17 juta ton sampah, menurut data dari&nbsp;<a href="https://www.kemenlh.go.id/news/detail/akhiri-open-dumping-sampah-bangun-peradaban-harmonis-dengan-lingkungan-alam-dan-budaya" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.kemenlh.go.id/news/detail/akhiri-open-dumping-sampah-bangun-peradaban-harmonis-dengan-lingkungan-alam-dan-budaya&amp;source=gmail&amp;ust=1754562972924000&amp;usg=AOvVaw25tEJosFgKyxMkig4gU_xh">KLHK</a>&nbsp;dibuang secara sembarangan baik melalui pembakaran, dibuang ke sungai, laut, dan lainnya.&nbsp; Penutupan TPA bisa direspon sebagai penambah masalah baru, tapi di sisi lain juga dapat direspon sebagai solusi untuk mengakhiri sistem open dumping atau penumpukan sampah di Indonesia.&nbsp; Menurut Pemerhati Pengelolaan Lingkungan yang juga sekaligus dosen Teknik Kimia&nbsp;<a href="https://ugm.ac.id/id/berita/343-tpa-ditutup-pakar-ugm-ingatkan-pentingnya-desentralisasi-dan-kesadaran-baru-pengelolaan-sampah/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://ugm.ac.id/id/berita/343-tpa-ditutup-pakar-ugm-ingatkan-pentingnya-desentralisasi-dan-kesadaran-baru-pengelolaan-sampah/&amp;source=gmail&amp;ust=1754562972924000&amp;usg=AOvVaw1UNY_U22O0PT8DvD4EeTu0">UGM,</a>&nbsp;Prof. Ir. Wiratni Budhijanto, S.T., M.T., Ph.D, penutupan TPA bisa menjadi momen untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat tentang sampah dan pengelolaannya.&nbsp; Selama ini, keberadaan TPA justru membuat masyarakat semakin terbiasa dengan kebiasaan buruk membuang sampah tanpa memikirkan dampaknya.&nbsp; Belum lagi, TPA sudah sangat mencemari secara bau dan estetika, proses pembusukan sampah lambat karena sampah yang tercampur aduk, berpotensi menyebabkan bencana kebakaran dan ledakan seperti yang terjadi di TPA Leuwigajah tahun 2005, hingga menyebabkan gunungan sampah Di sisi lain, kebijakan penutupan TPA ini perlu diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem desentralisasi pengelolaan sampah secara bertahap. Disertai dengan dukungan teknis dan pendampingan dari pemerintah provinsi maupun pusat.&nbsp; ***

Perintah penutupan TPA di wilayah Suwung, Bali, telah diatur dalam Surat Gubernur Bali Nomor B.24.600.4/3664/PSLB3PPKLH/DKLH.

Makin Banyak TPA di Indonesia yang Ditutuo, Terbaru di Wilayah Suwung: Apa Dampaknya Bagi Pengelolaan Sampah? Berikut Penjelasan Ahli 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/TPST-Bantar-Gebang-Dery-Ridwansah-18-1937677492.jpg" alt="Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah atau sisa makanan terbesar kedua di Asia. Sisa makanan mendominasi tumpukan sampah di setiap tempat pembuangan akhir (TPA). Padahal proses makanan sampai terhidang di piring butuh usaha banyak orang.&nbsp; Direktur Kewaspadaan Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis mengatakan perlu usaha bersama untuk mengurangi sampah makanan di Indonesia. "Betapa panjang perjalanan pangan dan investasinya sampai makanan siap santap di piring kita," tuturnya di sela penandatanganan gerakan pengurangan limbah makanan oleh Indonesia Gastronomy Community di Jakarta pada Rabu (18/6). Dia mencontohkan untuk komoditas beras, diawali dengan proses menghasilkan benih unggul. Kemudian penyiapan lahan, mekanisasi, pupuk, penanaman, sampai proses panen. Setelah padi dipanen, belum berupa beras. Butuh proses penggilingan. Lalu masuk ke distributor baru pengecer atau konsumen. Selanjutnya dari beras menjadi nasi juga butuh proses. "Ada peluh kerja keras petani di sini," katanya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/TPST-Bantar-Gebang-Dery-Ridwansah-13-2451151250.jpg" alt="Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024).</figcaption>
</figure> Untuk itu, kebiasaan menyisakan makanan tidak boleh dibiarkan. Nita mengatakan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sampah atau sisa makanan mendominasi di setiap TPA. Porsinya sekitar 39 persen. Kemudian disusul sampah plastik. Dengan kata lain, keberadaan sampah atau sisa makanan juga menjadi masalah lingkungan.&nbsp; Sekretaris Jenderal Indonesian Gastronomy Community (IGC) Ray Wagiu Basrowi menegaskan, saat ini lebih dari 735 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan kronis. Bahkan di Indonesia kelaparan dan angka kurang gizi masih sangat tinggi. Kondisi menjadi ironis dengan banyaknya sampah makanan yang terbuang.&nbsp; "Itu sebabnya IGC sebagai komunitas memulai suatu gerakan agar mengedukasi dan mengontrol pengurangan sisa makanan sejak di tingkat rumah tangga," katanya. Selain itu mempertemukan para praktisi waste management dengan industri gastronomi didalam jejaring IGC.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum ICG Ria Musiawan menegaskan, mereka menyerukan tiga aksi konkret kepada masyarakat dan pelaku industri terkait pengurangan sampah makanan. Yaitu, mulai dari piring sendiri dengan ambil secukupnya dan habiskan sepenuhnya. Kemudian dukung restoran dan pelaku gastronomi yang menerapkan prinsip zero food waste. "Selanjutnya edukasi dan ubah pola makan menuju makan yang sehat dan berkelanjutan," pungkasnya. (wan)&nbsp;

Indonesia menjadi penyumbang sisa makanan terbesar kedua di Asia, mendominasi limbah di TPA, dan memerlukan tindakan bersama.

Indonesia Penyumbang Sisa Makanan Terbesar Kedua di Asia, Mendominasi Timbunan Sampah di TPA

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/hanif-faisol-1902273501.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) di sela kunjungan kerja di Pontianak. (Humas KLH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) di sela kunjungan kerja di Pontianak. (Humas KLH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk urusan pengelolaan sampah, pemerintah memasang target yang cukup besar. Yaitu 100 persen sampah yang dihasilkan masyarakat, harus bisa dikelola seluruhnya pada 2029 nanti. Seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) sampah diminta memenuhi standar lingkungan, diantaranya tidak menggunakan metode open dumping. Open dumping atau pembuangan terbuka adalah metode pembuangan sampah yang sangat sederhana, dimana sampah dibuang di lahan terbuka tanpa pengamanan atau perlakuan lebih lanjut. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa seluruh TPA di Indonesia wajib dikelola sesuai prinsip dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan TPA tidak boleh lagi menggunakan praktik lama. Hanif menyatakan bahwa metode open dumping maupun open burning tidak lagi dapat diterima. Karena terbukti merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. "Kita tidak bisa lagi membiarkan TPA beroperasi secara sembarangan dan mencemari lingkungan. Semua TPA harus memenuhi syarat teknis lingkungan tanpa pengecualian. Di mana pun lokasinya, TPA wajib berizin, dikelola profesional, dan berpihak pada keberlanjutan. TPA berperan langsung dalam menjaga kualitas udara, air, dan tanah," tegas Hanif dalam keterangannya Selasa (20/5). Dia menjelaskan KLH menjalankan amanat untuk tercapainya pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 nanti. Dijalankan melalui transformasi sistem persampahan nasional. Hanif menegaskan pemerintah pusat mendorong daerah menghentikan seluruh praktik pembakaran terbuka di area TPA yang mencemari udara dan mengganggu kesehatan warga. Kemudian sistem sanitary landfill wajib diterapkan agar pengelolaan sampah berlangsung tertib, aman, dan ramah lingkungan.&nbsp; Di sela kunjungan ke TPA Batu Layang, Kota Pontianak, Hanif menemukan beberapa aspek teknis yang masih perlu dibenahi. Diantaranya fasilitas pengolahan air lindi belum optimal berfungsi. Kemudian sistem pengendalian gas metana juga belum sepenuhnya terintegrasi. Pemerintah Kota Pontianak diminta segera memperbaiki sistem pengolahan dan pemantauan lingkungan secara menyeluruh.&nbsp; Secara khusus TPA Batu Layang juga harus mulai menerapkan pemilahan sampah dari sumber, penataan zona kerja, dan pengelolaan residu secara tepat. "Kita butuh sistem persampahan yang modern, adil, dan berkelanjutan,&rdquo; tandas Hanif.&nbsp; KLH menyebut partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Untuk itu, mereka mendorong edukasi dan kampanye perubahan perilaku. Diantaranya melalui gerakan nasional olah sampah dan pilah sampah dari sumbernya.

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menghentikan praktik open dumping.

KLH Larang Open Dumping Sampah, TPA Tak Boleh lagi Lakukan Pembakaran Terbuka

<div id="m#msg-f:1801611819135456178" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/IMG-20240612-WA0003-4129172429.jpg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat Jam" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat Jam</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Keberadaan lembaga pendidikan Alquran atau Taman Pendidikan Alquran (TPQ) menjadi sorotan lembaga Jam'iyatul Qurra' Wal-Huffaz (JQH) Nahdlatul Ulama (NU). Di satu sisi, TPQ menjamur hingga di tiap kampung atau desa. Di sisi lain, layanan pendidikan Alquran di TPQ ini terputus hanya sampai jenjang dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lembaga JQH NU merupakan badan otonom (banom) di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Lembaga ini mewadahi para penghafal serta Qori Alquran. JQH NU merupakan penggagas Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) yang saat ini dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Pimpinan Pusat JQH NU Saifullah Ma'sum mengatakan, Indonesia menjadi lahan subur tumbuhnya TPQ. "Hampir tidak ada desa yang tidak punya TPQ," katanya di sela paparan persiapan Kongres VI JQH NU di Tangerang Selatan pada Selasa (11/6) petang. Namun dia prihatin karena layanan TPQ tersebut cenderung stagnan dan tidak berlanjut ke jenjang usia berikutnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saifullah Ma'sum mengatakan pada umumnya TPQ diisi oleh murid usia TK sampai dengan SD saja. Kemudian setelah bisa mengaji atau membaca Alquran berhenti. Sangat jarang ditemukan layanan TPQ yang diisi anak-anak usia SMP bahkan SMA. Pendidikan Alquran untuk anak-anak usia SMP dan SMA praktis hanya ada di sekolah. Itupun jam pelajarannya sangat sedikit. "Di jenjang SMA keilmuan Alquran sudah pudar," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu Ma'sum menjelaskan perlu dibuat skema pendidikan di TPQ yang berjenjang. Mereka sejatinya sudah mengusulkan rancangan pendidikan TPQ hingga jenjang usia SMP dan SMA. Namun usulan tersebut, belum dieksekusi pemerintah sampai saat ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, belajar Alquran tidak berhenti pada bisa membaca atau menghafal saja. Jadi layanan pendidikan di TPQ idealnya terus berlanjut. Tidak boleh berhenti pada usia SD atau ketika sudah lancar membaca. Karena pada fase berikutnya, yang dipelajari adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran. "Alquran menjadi pedoman dan jalan hidup," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ma'sum mengatakan, dengan belajar Alquran sampai dengan ke nilai-nilainya, bakal mencetak generasi yang unggul. Seperti generasi muda yang menyayangi sesama, berbudi pekerti luhur, dan memiliki akhlak yang baik. Kontras dengan sebagian generasi muda sekarang yang terlibat tawuran, narkoba, seks bebas, dan perilaku negatif lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menuturkan, pada ajang Kongres VI JQH NU di Jombang, Jawa Timur pada 26-28 Juni nanti, ada banyak isu yang dibahas. Selain soal TPQ, juga membahas soal membaca Alquran dengan langgam Jawa. Penggunaan langgam Jawa untuk membaca Alquran itu, sempat menjadi polemik di masyarakat. Awalnya ketika di acara kenegaraan di Jakarta, pembaca Alquran menggunakan langgam Jawa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ma'sum mengatakan, saat ini yang dikenal luas masyarakat ada tujuh langgam dalam membaca Alquran. Dari ketujuh langgam itu, hanya ada satu yang berasal di Arab Saudi, negara di mana Alquran diturunkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sisanya langgam dari negara lain. Berangkat dari sini, Ma'sum mengatakan tidak ada salahnya menggunakan langgam Jawa untuk membaca Alquran.</div> </div> </div> </div> </div>

Ma'sum mengatakan, dengan belajar Alquran sampai dengan ke nilai-nilainya, bakal mencetak generasi yang unggul.

Pendidikan Alquran Terputus di Tingkat Dasar, Perlu Dibuat Jenjang Formal hingga SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/271-4132436733.jpg" alt="Lokasi TPA di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri." width="100%">
<figcaption>Lokasi TPA di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri melakukan revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih dan Sekoto, Kecamatan Badas. Itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengolahan sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri Arman Fuadi mengatakan, pemkab sudah mengajukan kepada pemerintah pusat terkait revitalisasi TPST Branggahan dan rencana pembangunan TPST Sekoto. Kedua tempat tersebut didesain menjadi tempat pengolahan sampah di wilayah Kediri bagian selatan dan utara. &rdquo;Kami masih mengupayakan minta pendanaan dari pemerintah pusat terkait revitalisasi TPST Branggahan dan rencana membangun TPST di Sekoto,&rdquo; kata Arman Fuadi seperti dilansir dari Antara di Kediri. Arman mengungkapkan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbeda konsep dengan TPST. Jika TPA menjadi tempat pembuangan sampah, TPST lebih diprioritaskan sebagai tempat pengolahan sampah. &rdquo;Kabupaten Kediri mempunyai TPA di Desa Sekoto, Kecamatan Badas. Setiap hari puluhan ton sampah masuk ke lokasi TPA tersebut,&rdquo; terang Arman Fuadi. Dia menjelaskan, TPA itu melebihi kapasitas. Pemkab berencana membangun TPA&nbsp;regional di wilayah barat Sungai Brantas, sehingga dapat menopang kinerja TPA Sekoto. Selama ini, kata Arman Fuadi, guna menekan agar tidak terlalu melebihi kapasitas di TPA, pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri dilakukan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) yang tersebar di beberapa titik. TPS3R antara lain melakukan pengolahan sampah menjadi kompos, memfilter resapan lindi TPA, serta pembakaran sampah. &rdquo;Untuk itu, kami usulkan untuk TPST Sekoto dan Branggahan, nanti ada teknologi pengolahan sampah. Harapannya bisa mengolah dan mengurangi sampah di Kabupaten Kediri,&rdquo; papar Arman Fuadi. Dia menambahkan, dalam mengatasi soal sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, melainkan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan permasalahan sampah, sehingga berkontribusi dalam mengatasi volume sampah yang semakin meningkat, termasuk meminimalisasi penggunaan sampah plastik. &rdquo;Masyarakat harus sadar dan peduli terhadap upaya-upaya pengurangan sampah di lingkungan masing-masing. Karena masalah penanganan sampah kewenangannya lebih ke pemerintah, kalau masyarakat bagaimana upaya mengurangi sampah,&rdquo; tutur Arman Fuadi. Sementara itu, Mandor TPA Sekoto Iswanto mengatakan, pengelolaan sampah di TPA Sekoto masih terus berlangsung. Yakni dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Untuk sampah organik seperti daun diolah melalui tahap pemotongan, pengeringan, penggilingan, pembusukan, fermentasi, hingga menjadi komposting. Kemudian pengolahan sampah berjenis kain dengan pembakaran melalui mesin eskalator, pembakaran ranting-ranting pohon, dan pengolahan melalui kolam lindi sebagai sistem penahanan yang dirancang untuk mengumpulkan resapan cairan dari lokasi TPA. &rdquo;Dari 3R yang masuk sebagian sudah diolah, tapi masih banyak yang belum terurai. Jadi tetap ditumpuk, ditata, dipadatkan di TPA,&rdquo; ucap Iswanto. Pemkab juga membangun lagi TPA di dekat TPA lama yakni TPA Sekoto baru. Lokasi itu diresmikan sejak 2021 dengan luas empat hektare dan berkapasitas kurang lebih 525.000 meter kubik. Dengan itu, TPA Sekoto baru diharapkan mampu menampung sampah selama lebih kurang lima tahun sejak diresmikan.

Pemkab Kediri merevitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Branggahan dan Sekoto sebagai upaya meningkatkan pengolahan sampah

Pemkab Kediri Revitalisasi Dua TPST di Branggahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/07/WhatsApp-Image-2024-03-07-at-201757-3280948610.jpeg" alt="Jalan plastik sepanjang 100 km di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berhasil dirampungkan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jalan plastik sepanjang 100 km di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berhasil dirampungkan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) mengumumkan terlampauinya target 100 km jalan aspal plastik yang digiatkan bersama berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Garut, Jawa Barat.&nbsp;Aspal plastik sepanjang 50,2 km ini dijalankan sejak 2022 hingga 2023 dan berhasil mengelola hingga 431,5 ton sampah plastik dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Uji coba aspal plastik pertama berlangsung tahun 2018 di kawasan pabrik petrokimia milik Chandra Asri Group di Kota Cilegon, Banten. Lima tahun sejak komitmen dicetuskan, Kabupaten Garut menjadi titik tercapainya target sekaligus wilayah dengan gelaran terpanjang. Melalui kolaborasi multi-pihak, program ini juga menjadi langkah kolektif untuk mendukung target pemerintah dalam mengurangi sampah hingga 30&nbsp;persen dan mereduksi jumlah sampah di lautan hingga 70&nbsp;persen pada tahun 2025. Hingga akhir tahun 2023, Chandra Asri Group bersama mitra telah menggelar 120,8 km jalan dengan campuran sampah plastik, melampaui target awal yang semula dicanangkan sepanjang 100 km. Akumulasi total capaian jalan ini menciptakan fungsi baru dan menambah nilai ekonomi bagi 1.086 ton sampah kantong kresek. Lebih lanjut, setiap kilometer jalan aspal plastik setidaknya menyerap sekitar 1,6 ton sampah kresek dan memberikan imbalan peningkatan durabilitas jalan hingga 40&nbsp;persen. Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, dalam sambutannya yang diwakili oleh Nurdin Yana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, mengatakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka sejak tahun 2022 Kabupaten Garut telah mengaplikasikan penerapan aspal plastik pada 6 (enam) ruas jalan. Dengan panjang mencapai 16,56 km dengan memanfaatkan sebanyak 30,96 ton sampah plastik cacah, serta pada tahun 2023 kita dapat mengaplikasikannya pada kurang lebih 17 ruas jalan dengan panjang mencapai 33,68 km dengan menggunakan 49,54 ton sampah plastik cacah. &ldquo;Tentunya suatu kehormatan bagi kami Kabupaten Garut dijadikan percontohan penerapan aspal dengan campuran sampah plastik. Terima kasih Yayasan Bakti Barito dan juga PT Chandra Asri Pacific Tbk, yang telah mengembangkan program aspal plastik, sungguh menjadi prestasi bagi kami di Kabupaten Garut. Penerapan aspal dengan campuran sampah plastik ini bukan hanya sebuah inovasi keberlanjutan, tetapi bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut," terang Barnas. Sementara itu, Edi Rivai, Direktur Legal, External Affairs &amp; Circular Economy Chandra Asri Group, menjelaskan Chandra Asri Group mengembangkan inisiatif Aspal Plastik sebagai solusi inovatif untuk berkontribusi dalam penanganan sampah plastik di Indonesia melalui prinsip ekonomi sirkular. "Aspal plastik ini kami implementasikan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Garut serta Yayasan Bakti Barito yang telah menjadi salah satu mitra kami dalam mengentaskan permasalahan sampah plastik di Indonesia. Semoga keberhasilan yang diraih dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak daerah di Indonesia untuk menerapkan infrastruktur berkelanjutan yang serupa,&rdquo; tuturnya. Edi menambahkan, setelah menunaikan target 100 km jalan aspal dengan campuran plastik, Chandra Asri Group sebagai mitra pertumbuhan akan terus terbuka terhadap peluang kolaborasi untuk memperpanjang jalan aspal plastik guna mewujudkan Indonesia Asri. Sedangkan Fifi Pangestu, Executive Director Yayasan Bakti Barito, menyampaikan ini adalah jalan aspal plastik terpanjang dalam satu lokasi. "Kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra, pemangku kepentingan, dan masyarakat lokal atas dukungan tak ternilai mereka dalam mewujudkan visi ini," tuturnya.

Aspal plastik sepanjang 50,2 km ini dijalankan sejak 2022 hingga 2023 dan berhasil mengelola hingga 431,5 ton sampah plastik dari TPA.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpa

Berita Terkini