<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/toto-pranoto.jpg" alt="toto pranoto" width="100%">
<figcaption>toto pranoto</figcaption>
</figure>PERSOALAN mepetnya objek vital dengan permukiman seperti Depo Pertamina Plumpang merupakan masalah klasik. Dulu, saat dibangun, lokasi Plumpang relatif masih steril.  Namun, koordinasi yang kurang baik dalam pengelolaan tata ruang dengan pemerintah daerah mengakibatkan makin bertumpuknya permukiman yang mendekati depo.  Jelas, ini sangat berbahaya. Itu hanya jadi salah satu contoh. Sebab, ada juga objek vital di titik atau daerah lain yang terbilang riskan. Beberapa aset BUMN lain, misalnya lokasi pabrik Pusri 1 di Palembang, kondisinya juga mirip.  Perkembangan wilayah permukiman tanpa kontrol sehingga membuat lokasi pabrik saat ini pun tidak kondusif. Kebocoran gas amonia yang terjadi beberapa kali membuat warga sekitar mengalami gangguan saluran pernapasan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemda sangat penting untuk menjaga keamanan aset-aset tersebut dan masyarakat di sekitarnya.  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus segera mengambil inisiatif untuk memastikan keamanan aset vital yang dimiliki BUMN tersebut. Misalnya, berkoordinasi lagi dengan BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta pemerintah daerah setempat untuk segera dilakukan pencegahan insiden yang tidak diinginkan. Mencegah situasi berulang seperti kasus di Plumpang. Intinya, lokasi objek vital harus dilindungi dari ekspansi permukiman penduduk.  Contoh bagus pernah dibuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mampu menciptakan safety tinggi untuk perjalanan kereta. Sebagian permukiman padat penduduk yang mengepung jalur kereta Jabodetabek berhasil direlokasi sehingga jalur lebih aman. Jadi, sebetulnya sudah ada case yang sukses terkait isu ini.  Beberapa upaya preventif ke depan bisa dilakukan pemerintah. Pertama, meningkatkan kualitas SDM untuk meminimalkan human error. Kedua, memastikan lokasi objek vital harus steril dari permukiman masyarakat. Menggandeng pemerintah daerah atau aparat keamanan untuk koordinasi. Ketiga, menggunakan teknologi tinggi atau AI (artificial intelligence) untuk membantu mengurangi human error.  Kembali ke kasus Pertamina, mungkin sebaiknya Pertamina kembali fokus meng-handle bisnis inti, yaitu minyak dan gas. Abainya Pertamina soal safety bisnis inti telah mengakibatkan terbakarnya depo tersebut tiga kali bahkan belum sampai dua dekade, yaitu pada 2009, 2017, dan 2023.  Pertamina juga harus segera menyusun masterplan baru untuk beberapa depo di Indonesia. Terutama Depo Plumpang yang sudah berusia hampir 50 tahun. (*/c7/fal)  *) TOTO PRANOTO, Associate Director BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia  **) Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

Lindungi Objek Vital dari Ekspansi Permukiman Penduduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyimak rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Rapat ini membahas terkait rencana initial public offering (IPO) dan rights issue sejumlah BUMN. FO" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyimak rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Rapat ini membahas terkait rencana initial public offering (IPO) dan rights issue sejumlah BUMN. FO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak hanya sektor swasta, pandemi juga ikut memukul kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN memang melaporkan bahwa laba perusahaan pelat merah membaik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, pengamat menilai perlu ada optimalisasi pada 2022.  Sebagaimana diketahui, kinerja keuangan pada 2020, nilai penjualan seluruh BUMN mencapai Rp 1.842 triliun atau turun jika dibandingkan dengan nilai sales pada 2019 yang mencapai Rp 2.456 triliun. Sementara itu, laba BUMN pada 2020 hanya mencapai Rp 39 triliun, merosot tajam jika dibandingkan dengan laba pada 2019 yang mencapai Rp 165 triliun.  Laporan semester I 2021 menunjukkan laba BUMN mencapai Rp 26,3 triliun atau lebih tinggi 360 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. ”Kenaikan laba ini tentu didorong membaiknya harga komoditas dunia, termasuk pertambangan, meningkatnya kinerja sektor energi, dan kesehatan,” ujar Associate Director BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto kemarin (1/1).  Menurut Toto, beberapa catatan penting atas kinerja BUMN yang belum sepenuhnya pulih itu patut diperhatikan. Pertama, terkait dengan penanganan beberapa BUMN strategis yang terus merugi sampai 2021. Prioritas perlu diberikan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Waskita Karya, dan Angkasa Pura yang sedang berjuang dengan program restrukturisasi keuangan. ”Perhatian juga perlu diberikan kepada BUMN dengan penugasan PSO yang besar seperti PLN dan Pertamina, terutama terkait dengan penyelesaian beban subsidi yang harus mereka tanggung,” bebernya.  Di sisi lain, Toto menilai bahwa tren sepanjang 2021 menunjukkan kecepatan dalam pembentukan holding baru. Tercatat, misalnya, pembentukan holding Aviasi &amp; Turisme, holding ultramikro, serta terakhir di ujung tahun pembentukan holding jasa survei. ”Konsep pembentukan holding ini menurut pandangan kami relatif bagus apabila mampu menciptakan nilai tambah. Bukan justru sebaliknya menciptakan value destroying. Dalam praktik ternyata masih ada holding BUMN yang sudah diimplementasikan hampir tiga tahun, namun kinerja justru buruk,” urainya.  Catatan selanjutnya, sambung Toto, adalah agility dan jiwa entrepreneurship dalam pengelolaan BUMN yang terlihat agak lamban sepanjang era pandemi. Tatanan bisnis di era pandemi dinilai perlu diadaptasi dengan beberapa model bisnis baru yang menekankan pentingnya pendekatan digital, customer journey, serta analisis big data. ”Prioritas keempat yang harus mendapat perhatian adalah keinginan untuk menjadikan BUMN sebagai world class company. Keinginan ini sudah dinyatakan Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir, namun proses ke arah ini masih berlangsung jauh dari harapan,” katanya.  Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, program-program utama yang diinisiasi selama 2021 berhasil dituntaskan dengan baik. Capaian kinerja secara maksimal tersebut meliputi sisi keuangan, operasional, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. ”Keberhasilan di tahun 2021 ini harus disyukuri. Kami tidak boleh berpuas diri. Hal ini harus menjadi pelecut semangat agar kami terus bekerja, berkontribusi, dan menorehkan prestasi di tahun-tahun mendatang demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Kinerja BUMN Membaik, tapi Perlu Optimalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/slank-lumrah.jpg" alt="TUGAS BARU: Abdee (dua dari kiri) bersama personel Slank lainnya, Ridho, Bimbim, Kaka, dan Ivan, saat memberikan pernyataan sikap dukungan terhadap KPK perihal angket pada Juli 2017. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Abdee (dua dari kiri) bersama personel Slank lainnya, Ridho, Bimbim, Kaka, dan Ivan, saat memberikan pernyataan sikap dukungan terhadap KPK perihal angket pada Juli 2017. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengisian kursi komisaris di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi perbincangan.  Itu menyusul penunjukan gitaris band Slank Abdi Negara Nurdin sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia (Tbk) lewat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Jumat lalu (28/5).  Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan, fungsi dewan komisaris (Dekom) adalah pengawas perseroan. Mereka dibantu beberapa komite yang relevan seperti komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi. ”Kita realistis saja. BUMN hidup dalam lingkungan di mana stakeholder berusaha menanamkan pengaruhnya. Jadi, calon dengan background politik juga tidak terhindarkan,” ujar Toto kepada Jawa Pos kemarin (30/5).  Penunjukan Abdee –sapaan Abdi Negara Nurdin– memang menuai komentar kontra. Ada yang mengaitkannya dengan ”jasa” Abdee. Sejak Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, Abdee dikenal cukup vokal menyuarakan dukungan untuk Presiden Joko Widodo.  Tidak sedikit suara yang kemudian mempertanyakan dasar pemerintah menunjuk figur-figur tertentu untuk mengisi posisi komisaris di perusahaan pelat merah. Ya, selain Abdee, ada daftar panjang nama-nama di belakang keberhasilan Jokowi menjadi presiden yang juga mengisi kursi komisaris BUMN (lihat grafis).  Menurut Toto, penunjukan relawan atau timses sebagai komisaris BUMN tetap harus mencermati background kompetensi dan integritasnya. Kompetensi dasar yang wajib dimiliki dewan komisaris paling tidak adalah menguasai analisis keuangan perseroan, memahami nature of business perseroan, serta memahami regulasi dan peraturan yang mengatur industrinya. ”Pernah punya pengalaman di industri sejenis bisa menjadi nilai positif bagi kandidat Dekom BUMN. Tapi, kalau dalam periode setahun menjabat, misalnya, tidak perform, yang bersangkutan bisa dicopot saja,” tegasnya.  Secara terpisah, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menegaskan bahwa menteri BUMN harus selektif dalam memilih komisaris. Betul-betul mengutamakan profesionalisme. Bukan jabatan balas jasa.  Dia tidak menyatakan bahwa pemilihan Abdee kurang sesuai. Namun, Herman menggarisbawahi agar tempat di BUMN tidak hanya diberikan kepada tim sukses pilpres.  Karena itu, Herman menilai perlu ada aturan lebih jelas mengenai pergantian dan penunjukan komisaris serta direksi BUMN. Herman berencana mengusulkan revisi UU BUMN ke komisi VI. ”Di dalamnya yang akan menjadi perhatian, terkait pengaturan pengangkatan dan pemberhentian direksi maupun komisaris, harus dengan mekanisme dan tata cara yang profesional, transparan, dan akuntabel,” jelas politikus Partai Demokrat tersebut.  Sementara itu, Senior Vice President Corporate Communication &amp; Investor Relations Telkom Indonesia Ahmad Reza menegaskan, setiap pengangkatan komisaris perseroan mempertimbangkan kompetensi individu masing-masing. ”Para komisaris yang diangkat punya kapasitas dan klasifikasi yang dibutuhkan bagi pengembangan bisnis perusahaan,” ujar Reza.  Penunjukan komisaris Telkom, kata dia, melalui beberapa tahap seleksi. Sosok Abdee, meski berlatar belakang utama sebagai seniman, selama ini dinilai banyak berkecimpung dalam dunia digital. Dia juga memberikan perhatian yang besar terhadap masalah hak kekayaan intelektual.  Dia menjelaskan, Abdee merupakan co-founder Importmusik.com, yakni perusahaan digital distribusi musik. Abdee juga pernah duduk sebagai tim pakar penyusunan UU Hak Cipta dan Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). ”Industri digital sangat bersinggungan dengan hak atas kekayaan intelektual,” tambah Reza.  Selain Abdee, di jajaran dewan komisaris Telkom ada nama Arya Sinulingga. Dia merupakan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Sebelum didapuk menjadi komisaris Telkom, Arya merupakan komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). ”Sesuai regulasi, komisaris tidak bisa rangkap jabatan. Jadi, dengan sendirinya saya lepas dari komisaris Inalum,” ujar Arya.  Arya menyatakan bahwa penunjukan jabatan di BUMN tidak dilakukan sembarangan. Figur yang ditunjuk pasti memiliki value yang ingin ditambahkan ke perusahaan terkait. ”Kita tahu konten Telkom itu belum kuat. Pak Erick (Menteri BUMN Erick Tohir) dorong Telkom agar masuk ke konten di sini. Abdee akan bantu supaya Telkom kuat di konten,” paparnya.  Istana juga menguatkan pemilihan Abdee tersebut. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menuturkan, Abdee merupakan orang yang dibutuhkan karena visioner dan kreatif. Terutama di masa modern dan era digital. ”Visi dan ide Abdee ini sangat dibutuhkan PT Telkom Indonesia,” katanya.  Lebih lanjut, dia menyatakan, pada era disrupsi teknologi dan digital, tak hanya dibutuhkan orang yang ahli di bidang teknologi informasi. Tetapi juga sosok yang bisa menghadirkan industri kreatif. ”Telkom bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang perangkat dan infrastruktur telekomunikasi, tapi juga merambah dunia kreatif,” bebernya. Dia mencontohkan anak perusahaan Telkom yang bergerak di konten seluler dan e-commerce.  Dia menilai, Abdee memiliki pemikiran yang out of the box. Itulah yang dibutuhkan Telkom. Dia meminta masyarakat menilai Abdee secara adil. Menurut Ade, tak perlu diungkit apakah sebelumnya mendukung presiden pada pilpres lalu. ”Kita juga jangan melihat kemampuan seseorang dari kasatmata. Apakah dengan tidak adanya gelar pendidikan, orang tersebut tidak mampu mendapatkan kesempatan berkiprah di jajaran BUMN,” ujarnya.  Dukungan untuk Abdee juga datang dari kolega sesama musisi. Anang Hermansyah mengatakan, latar belakang Abdee sebagai musisi tidak seharusnya menjadi sorotan utama, apalagi kemudian dicibir.  Anang meyakini bahwa penunjukan Abdee sudah melalui pertimbangan dan melihat kompetensinya secara objektif. Bahkan, penilaiannya bersifat selektif. ”Bagi yang sudah mengenal Abdee, penunjukan itu tepat karena Abdee punya modal dan reputasi di bidang kreatif. Modal itu penting untuk ditransformasi di Telkom,” jelas Anang kemarin.  Abdee, lanjut dia, memiliki rekam jejak membangun platform digital musikamu.com bersama Triawan Munaf dan Indra Lesmana pada 2005. Platform itu memfasilitasi musisi independen untuk berkarya melalui saluran digital. Anang berpendapat bahwa itu rekam jejak yang signifikan karena pada masa itu platform digital belum seramai sekarang.  Dia pun berharap agar publik menilai lebih objektif. Jangan sampai penolakan publik hanya disebabkan Abdee memiliki latar belakang sebagai musisi. Lagi pula, musisi yang berpindah haluan ke dunia bisnis atau politik bukan hal baru. ”Baiknya mari kita beri kesempatan kepada Abdi Negara untuk bekerja. Kita tunggu inovasi dan kreasi Abdee bersama pemangku kepentingan di sana,” jelasnya.  Terjadi Juga di Level Daerah  Pemberian posisi komisaris BUMN untuk para pendukung politik sudah menjadi tradisi di Indonesia. Bahkan, hal itu tidak hanya terjadi di era pemerintahan Jokowi. Fenomena tersebut terjadi sejak rezim-rezim sebelumnya.  Dalam pandangan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana, praktik itu bahkan sudah sampai ke level lokal. Di daerah, para pendukung dalam kontestasi pilkada kerap dihadiahi jabatan di BUMD. ’’Komisaris jadi posisi politik. Ada kecenderungan posisi itu yang banyak di-share ke orang yang jadi pendukungnya,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Dari aspek politik, lanjut dia, praktik tersebut sangat dipahami. Sebab, itu bukan hanya sebagai reward atas jerih payah seseorang pada pemilu sebelumnya. Namun, menempatkan seorang pendukung ke posisi BUMN juga dibutuhkan eksekutif untuk memastikan perusahaan negara dalam kendalinya. ’’Kenapa tim sukses ditempatkan? Karena ingin BUMN membangun arah yang diinginkan pemerintah,’’ kata lulusan Universität Hamburg, Jerman, tersebut.  Apalagi, agenda politik masih akan berjalan. Dalam waktu dekat, Pemilu 2024 akan dilangsungkan di mana BUMN juga memiliki peran strategis. ’’Komisaris biasanya 5–7 orang. Di setiap perusahaan ada kombinasi antara yang bener-bener profesional dengan orang titipan,’’ jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/29/05/2021/ahmad-dhani-yakin-abdee-malah-sudah-disiapkan-jadi-menteri-jokowi/">Ahmad Dhani Yakin Abdee Malah Sudah Disiapkan jadi Menteri Jokowi</a>  Namun, lanjut Aditya, meski penunjukan komisaris BUMN sepenuhnya jadi kewenangan pemerintah dan sulit dihindari dari kepentingan politik, idealnya tetap memperhatikan kelayakan. Artinya, relawan yang ’’dititipkan’’ harus mempertimbangkan kompetensi. ’’Jangan serta-merta dia tim sukses bisa ditempatkan di mana pun. Jangan gitu juga,’’ tuturnya. Sebab, hal itu bisa berimplikasi pada performa BUMN sebagai unit bisnis.  Agar lebih terukur, Aditya menilai perlu ada regulasi yang diperbaiki. Khususnya dalam menentukan kriteria minimal dalam pengisian jabatan komisaris. Misalnya, mensyaratkan punya pengalaman dalam manajerial sektor yang dipegang. ’’Itu bisa lebih diperjelas sehingga tidak menjadi kontroversi,’’ imbuhnya.

Lumrah Penunjukan Komisaris BUMN Diwarnai Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengubah rencana super-holding dari menteri sebelumnya, Rini M. Soemarno. Meskipun demikian, konsepnya hampir mirip.  Pengamat BUMN Toto Pranoto memperkirakan, konsep Erick membutuhkan persiapan lebih matang. Sebab, perusahaan-perusahaan pelat merah perlu diperkuat terlebih dahulu sebelum masuk sub-holding, dan selanjutnya super-holding.  "Mungkin dia melihat sub-holding-nya belum cukup kuat. Sehingga dia lakukan dulu pembenahan. Kalau betul-betul kuat nanti kita akan berpikir bikin super-holding-nya mungkin 4-5 tahun ke depan mungkin ada super holdingnya," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/12).  Toto menjelaskan, sebelum membentuk super-holding, dibutuhkan holding sektoral yang kuat. Hal itu seperti super-holding Singapura, Tamasek, yang juga memiliki sub-holding kuat.  "Jadi, saya kira konsepnya hampir sama. Kalau kita konsolidasikan sub-holding-nya atau holding sektoral yang lama itu menjadi lebih kuat, dampak yang kuat bagi masyarakat dan secara kesehatan juga oke. Baru kemudian bisa pikirkan buat super-holding," tuturnya.  Toto pun melihat, Erick saat ini mengarahkan kebijakannya pada fungsi konsolidasi ke level sub-holding. "Bukan sekarang buat super-holding, tapi kita enggak punya landasan yang kuat di sub-holding," imbuhnya.

Pengamat Prediksi Super-Holding ala Erick Baru Bisa Terbentuk 2024

Toto Pranoto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Toto Pranoto

Berita Terkini

Lindungi Objek Vital dari Ekspansi Permukiman Penduduk

Kinerja BUMN Membaik, tapi Perlu Optimalisasi

Lumrah Penunjukan Komisaris BUMN Diwarnai Kepentingan Politik

Pengamat Prediksi Super-Holding ala Erick Baru Bisa Terbentuk 2024

Download Aplikasi JawaPos.com