<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/IMG-20251116-WA0003-2027868602.jpg" alt="Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, melontarkan candaan saat menjelaskan kebijakan pembekuan penggunaan sirene &lsquo;tot tot wuk wuk&rsquo; di hadapan anggota Komisi III DPR RI. Hal itu disampaikan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11). Agus berkelakar, meskipun ada evaluasi dan pembatasan penggunaan sirene, pihaknya tidak berani menghilangkan pengawalan untuk para wakil rakyat. &ldquo;Kalau untuk anggota dewan kita kawal semuanya, Pak, tidak berani kami, Pak,&rdquo; kata Agus sambil tertawa. Agus menjelaskan, Korlantas Polri telah membekukan sementara penggunaan pengawalan dengan suara sirene, termasuk yang dikenal masyarakat dengan sebutan &lsquo;tot tot wuk wuk&rsquo;.&nbsp; Pembekuan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh atas prosedur dan aturan pengawalan. &ldquo;Kami bekukan untuk sementara, Pak, dan kami sekarang ditanya, sampai kapan pembekuannya ini. Terus terang, kami akan evaluasi, dan ini dampaknya sangat positif, Pak,&rdquo; jelas Agus. Ia mengakui, pembekuan ini memunculkan respons publik yang baik, karena dinilai mengurangi kesemrawutan lalu lintas yang kerap ditimbulkan oleh rombongan pengguna sirene. Lebih jauh, kata Agus, Korlantas juga tengah menyusun aturan detail mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan pengawalan prioritas. Proses penyusunan dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). &ldquo;Ada aturan yang jelas dan bahkan untuk pengawalan adalah prioritas, dan kami sedang koordinasi dengan Setneg, jadi mana yang harus dikawal dan mana yang tidak harus dikawal,&rdquo; pungkasnya.

Kakorlantas Polri menjelaskan kebijakan pembekuan sirene 'tot tot wuk wuk' di hadapan anggota DPR RI, dampak positif pengurangan kemacetan.

Singgung Sirene ‘Tot Tot Wuk Wuk’ saat Rapat di DPR, Kakorlantas: Kalau Anggota Dewan Kita Kawal, Tidak Berani Kami Pak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/yCeBa1rlYID7YKgQBjcOJfhFhQr8gKKaPZrnKAVE-1-155635351.jpg" alt="Sebuah video yang memperlihatkan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi viral di media sosial. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sebuah video yang memperlihatkan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi viral di media sosial. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah video yang memperlihatkan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi viral di media sosial. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pun ikut memberi klarifikasi atas video tersebut. Lantaran sejumlah narasi yang beredar di media sosial menuding Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono berada di rombongan itu.&nbsp;&nbsp; Momen tersebut terjadi di sebuah persimpangan sebuah jalan raya, ketika mobil Sultan tengah berhenti karena lampu merah. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak mobil hitam bermerk Lexus dengan plat nomor AB 10 NDX yang diduga ditumpangi Sultan HB X berhenti bersama kendaraan lain. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli polisi dengan sirene meraung melintas dari arah belakang, mengawal sejumlah kendaraan yang kemudian menyalip rombongan Sultan. Aksi rombongan yang disebut warganet sebagai tot tot wuk wuk itu sontak menuai perhatian publik. Peristiwa dalam video itu diduga terjadi pada Rabu, 8 Oktober 2025. Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda Jogjakarta, Ditya Nanaryo Aji membenarkan bahwa mobil dalam video tersebut merupakan kendaraan pribadi milik Sri Sultan HB X. Menurut dia, saat itu Sultan HB X tengah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).&nbsp; &ldquo;Betul, kendaraan tersebut memang milik Sri Sultan HB X. Beliau menggunakan kendaraan pribadi saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Karangmojo, Gunungkidul,&rdquo; kata Ditya kepada wartawan, Minggu (12/10). Ditya juga mengonfirmasi bahwa Sultan memang berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah, sementara sejumlah kendaraan lain yang dikawal polisi melaju melewati persimpangan. Namun, tidak diketahui pastinya rombongan mana yang menyalip mobil Sultan HB X. Terkait hal itu, Staf Khusus Menko Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra memastikan rombongan kendaraan menggunakan pengawalan dengan menyalip Sultan HB X bukan iring-iringan Menteri AHY. "Kalau ada yang membuat pernyataan bahwa itu rombongan Menko AHY, tentu tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasar. Pak Menko AHY sudah meninggalkan tempat sekitar 30 menit lebih awal mendahului Sri Sultan. Jadi, tidak mungkin Pak Menko AHY malah tertinggal dan harus mendahului Sri Sultan di lampu merah seperti terlihat di video," ujar Herzaky dalam keterangannya. Herzaky menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah akun media sosial yang membuat unggahan secara tidak bertanggung jawab tanpa mengecek data dan fakta. Dengan menuduh rombongan Menteri AHY melanggar lampu merah dan melawan arah. &ldquo;Kami harapkan semua pihak dapat menggunakan kebebasan bermedia sosial dengan baik dan bertanggung jawab," pungkasnya. &nbsp;

Video mobil Sri Sultan HB X viral usai disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi, Kemenko Infrastruktur beri klarifikasi.

Akun Medsos Tuding AHY Salip Mobil Sri Sultan HB X Pakai Tot Tot Wuk Wuk, Kemenko Infrastruktur Bantah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/viral-video-minta-duit-begini-sanksi-tegas-oknum-polri-lakukan-pungli_m_195166.jpeg" alt="Polantas RI" width="100%">
<figcaption>Polantas RI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan ini, publik ramai menggaungkan gerakan 'Stop Tot-Tot Wuk-Wuk' di jalan dengan mengunggah foto dan video dalam berbagai narasi. Tak hanya di media sosial, gerakan ini juga dilakukan secara unik dengan memasang stiker 'Stop Tot-Tot Wuk-Wuk' di kendaraan sebagai bentuk kampanye nyata di jalan. Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyebut kritik masyarakat terhadap maraknya penggunaan sirene, rotator, dan strobo secara ilegal dengan mengampanyekan gerakan bertagar 'Stop Tot-Tot Wuk-Wuk di Jalan' merupakan keresahan publik. Ia menegaskan, gerakan ini bukan sekadar soal bising atau silau, melainkan bentuk perlawanan masyarakat yang sudah jenuh terhadap praktik arogan di jalan raya dan merugikan banyak pihak. Ia pun meminta pihak Kepolisian agar tidak ragu memberikan sanksi bagi pelanggar. &ldquo;Jalan raya seharusnya menjadi ruang aman, bukan panggung arogansi. Gerakan &lsquo;Stop Tot-Tot Wuk-Wuk&rsquo; adalah bentuk keresahan publik yang harus direspons dengan tindakan nyata," kata Gilang Dhielafararez kepada wartawan, Kamis (25/9). "Karena itu, kami mendorong penegakan aturan yang lebih konsisten melalui razia berkala, penindakan tegas, dan edukasi publik yang berkelanjutan," sambungnya. Kritik ini muncul bukan tanpa alasan. Gerakan 'Stop Tot-Tot Wuk-Wuk' lahir sebagai respons atas kejenuhan publik terhadap maraknya penggunaan sirene, strobo, dan rotator di jalan raya, termasuk oleh kendaraan pejabat yang sedang tidak bertugas resmi. Menurutnya, gerakan 'Stop Tot-Tot Wuk-Wuk' menegaskan bahwa hanya kendaraan darurat dan tertentu, seperti ambulans, pemadam kebakaran, serta kendaraan pejabat negara resmi, yang berhak menggunakan sirene dan strobo. "Fenomena kendaraan pribadi yang menggunakan sirene dan strobo tanpa hak, termasuk yang mengatasnamakan pejabat, masih mudah ditemui di ruas-ruas padat Jakarta,&rdquo; ujar Gilang. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas mengamanatkan hanya ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengawalan resmi, dan iring-iringan jenazah yang berhak mendapat prioritas. &ldquo;Di luar itu, pemakaian sirene dan strobo adalah pelanggaran hukum. Aturan ini harus dijalankan tanpa pandang bulu,&rdquo; tegasnya. Gilang menambahkan, penggunaan sirene dan strobo yang tidak sesuai ketentuan pastinya dapat mengganggu ketertiban lalu lintas. Termasuk membahayakan pengguna jalan lain, bahkan memicu ketidaknyamanan masyarakat. Lebih lanjut, ia mendukung langkah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang membekukan sementara penggunaan sirine dan rotator. Kebijakan tersebut merupakan keputusan tepat untuk merespons keresahan publik sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam tata kelola lalu lintas. &ldquo;Polisi tidak boleh ragu untuk memberi sanksi, karena jalan raya adalah ruang publik yang haknya setara bagi semua,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Gerakan 'Stop Tot-Tot Wuk-Wuk' menyerukan penegakan hukum terhadap pengguna sirene ilegal di jalan raya.

Gerakan ‘Stop Tot-Tot Wuk-Wuk’ Bentuk Keresahan Publik, Legislator Minta Polri Tindak Tegas Pengguna Sirene-Strobo Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/GkXGmZ8P97V8Bb6A6sgRfGe5o4ijJYlPMIEdLxVb-3540649830.jpg" alt="Komandan Puspom TNI Majyen TNI Yusri Nurwanto saat memimpin Apel Wallakir Puspom TNI pada Senin (22/9). (Puspen TNI)." width="100%">
<figcaption>Komandan Puspom TNI Majyen TNI Yusri Nurwanto saat memimpin Apel Wallakir Puspom TNI pada Senin (22/9). (Puspen TNI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gerakan anti strobo, rotator, dan sirine tot tot wuk wuk turut menjadi atensi Mabes TNI. Khususnya Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang memiliki kewenangan untuk menindak prajurit saat berlalu lintas. Lantaran kerap dianggap mengganggu masyarakat dan pengguna jalan, Puspom TNI memerintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan penertiban penggunaan tot tot wuk wuk di internal TNI.&nbsp; Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nurwanto menyampaikan bahwa penggunaan tot tot wuk wuk harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk aturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Lalu Lintas. Jika tidak sesuai dengan UU tersebut, tidak boleh ada yang menggunakan tot tot wuk wuk. Apalagi saat ini, pimpinan TNI juga tidak menggunakan fasilitas tersebut.&nbsp; &rdquo;Sesuai dengan aturan saja biar lebih enak. Jadi, nanti kami di internal TNI, kami sudah sampaikan kepada masing-masing danpuspom angkatan, untuk menertibkan itu. Terutama suara itu kadang-kadang cukup mengganggu dan memancing emosi. Kami akan menertibkan itu,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Yusri pun mengingatkan, beberapa kendaraan yang boleh menggunakan tot toto wuk wuk terdiri atas ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, dan kendaraan kawal roda 4 maupun roda 2. Di luar itu, semuanya dilarang menggunakan strobo, rotator, maupun sirine. Dia berharap semua pihak mematuhi aturan tersebut.&nbsp; &rdquo;Kemarin juga bapak panglima TNI sudah memberikan statement. Karena bapak Panglima sendiri tidak menggunakan itu. Jadi, &nbsp;mari kita contoh,&rdquo; ajak Yusri. Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyatakan bahwa pihaknya selalu mendengarkan suara masyarakat. Karena itu, dirinya sebagai salah seorang pejabat utama Polri memutuskan untuk membekukan penggunaan strobo patwal dalam rangkaian kendaraan dinas yang dia gunakan. Menurut dia, gerakan yang dibuat oleh pengguna jalan merupakan salah satu bahan masukan dan evaluasi bagi Korlantas Polri.&nbsp; &rdquo;Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya (sebagai) kakorlantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu karena ini juga masyarakat terganggu,&rdquo; terang dia.&nbsp; Irjen Agus mengakui bahwa aturan penggunaan strobo pada patwal memang ada. Dalam kondisi tertentu, patwal pejabat publik diperkenankan menggunakan strobo. Namun demikian, gerakan yang muncul di masyarakat bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Tentu saja dengan harapan ke depan aturan yang ada tidak sampai membuat masyarakat merasa terganggu. &rdquo;Apalagi (kalau jalanan) padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya, pada saat kapan menggunakan sirine termasuk tot tot. Dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Korlantas sementara kami bekukan. Semoga tidak usah harus pakai tot tot lagi lah, setuju ya,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Puspom TNI dan Korlantas Polri mengeluarkan aturan baru terkait penggunaan tot tot wuk wuk dan strobo, demi kenyamanan masyarakat di jalan.

Dianggap Mengganggu Pengguna Jalan, Puspom Tertibkan Penggunaan Tot Tot Wuk Wuk di Internal TNI

tot tot wuk wuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tot tot wuk wuk

Berita Terkini

Singgung Sirene ‘Tot Tot Wuk Wuk’ saat Rapat di DPR, Kakorlantas: Kalau Anggota Dewan Kita Kawal, Tidak Berani Kami Pak

Akun Medsos Tuding AHY Salip Mobil Sri Sultan HB X Pakai Tot Tot Wuk Wuk, Kemenko Infrastruktur Bantah

Gerakan ‘Stop Tot-Tot Wuk-Wuk’ Bentuk Keresahan Publik, Legislator Minta Polri Tindak Tegas Pengguna Sirene-Strobo Ilegal

Dianggap Mengganggu Pengguna Jalan, Puspom Tertibkan Penggunaan Tot Tot Wuk Wuk di Internal TNI

Download Aplikasi JawaPos.com