<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/land-bank-2511925482.jpg" alt="Badan Bank Tanah pastikan kelola lahan eks-HGU adil bagi daerah-warga" width="100%">
<figcaption>Badan Bank Tanah pastikan kelola lahan eks-HGU adil bagi daerah-warga</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Bank Tanah memastikan pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Sulawesi Tengah (Sulteng) dilakukan secara adil dan berimbang, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat penerima manfaat reforma agraria. "Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya untuk menjadi solusi dalam pengelolaan lahan eks-HGU di Sulawesi Tengah," kata Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, dikutip dari Antara, Minggu (28/9). Hakiki menyampaikan, kehadiran Badan Bank Tanah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset negara, tetapi juga sebagai lembaga yang mencari jalan tengah antara kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.&nbsp;"Kami ingin hadir sebagai solusi," kata Hakiki. Menurutnya pula, masyarakat yang sudah ada di dalam lahan akan tetap diperhatikan melalui program reforma agraria di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah. Sementara pemerintah daerah dapat memanfaatkan lahan yang sesuai untuk kepentingan umum. Saat ini, Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 1.550 Hektare (Ha) di Lembah Napu, Poso, Sulawesi Tengah untuk program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Ia menuturkan melalui program tersebut masyarakat penerima manfaat reforma agraria akan diberikan sertifikat hak pakai selama 10 tahun dan setelahnya dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Pada Kamis (25/9) lalu, lanjutnya, Badan Bank Tanah mencatatkan tonggak sejarah baru dalam bidang agraria dengan menyerahkan sertifikat hak pakai kepada 23 subjek reforma agraria tahap I di wilayah Kabupayen Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. "Kami melihat kesuksesan tersebut juga dapat diimplementasikan di Sulawesi Tengah," ujar Hakiki. Oleh karena itu, Hakiki berharap dukungan dari Gubernur untuk melaksanakan program reforma agraria di Sulteng. "Lahan kami sudah siapkan, untuk subjek dan ketentuan lainnya kita memperhatikan arahan dari TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) gubernur dan daerah agar menjamin kepastian hukum kepada masyarakat penerima sertifikat hak pakai," katanya lagi. Gubernur Sulteng Anwar Hafid menjelaskan lahan-lahan eks-HGU di Sulawesi Tengah menyimpan potensi besar untuk pembangunan. Dahulu masyarakat tidak begitu meminati lahan tersebut karena dianggap kurang bernilai, kini kondisi tersebut berbalik. Lahan eks-HGU yang berada di dataran tinggi sekalipun, kata Anwar, justru menjadi rebutan karena semakin terbatasnya ruang kelola tanah.&nbsp;"Kita harus bijak. Banyak masyarakat kita yang sudah lama tinggal di lahan eks-HGU. Pemerintah daerah ingin mereka tetap merasa aman dan punya kepastian. Karena itu, kami berharap kerja sama dengan Bank Tanah bisa memberi solusi yang adil," ujarnya. Pada audiensi yang juga turut dihadiri sejumlah perwakilan masyarakat dari Lembah Napu, Poso tersebut, Gubernur Anwar memastikan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah dapat berjalan beriringan. "Kalau sesama negara, kita pasti bisa duduk bersama. Saya percaya dengan komunikasi yang baik, semua pihak bisa tenang, masyarakat tidak perlu khawatir, dan pembangunan tetap berjalan," kata Anwar.

Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 1.550 Hektare (Ha) di Lembah Napu, Poso, Sulawesi Tengah untuk program reforma agraria.

Badan Bank Tanah Pastikan Kelola Lahan Eks-HGU Adil bagi Daerah dan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/rusus-veteran-1787873636.jpg" alt="Pemerintah membangun 2.100 unit rumah khusus (rusus) bagi eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). (dok. Brantas)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah membangun 2.100 unit rumah khusus (rusus) bagi eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). (dok. Brantas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 324 unit rumah khusus (rusus) bagi eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah resmi dihuni.&nbsp;Sebanyak 130 hunian diantaranya merupakan unit yang dibangun PT Brantas Abipraya (Persero). Total, ada 2.100 rusus dalam rencana pembangunan, dimana 727 diantaranya dibangun Brantas Abipraya. Pemberian 324 unit hunian kepada warga sebagai tanda siap ditempati ini diwujudkan dengan penyerahan sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Berlokasi di Zona 1 dan Zona 2, tepatnya di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, penyerahan rusus untuk warga eks Pejuang Timor Timur ini diserahkan langsung oleh Bupati Kupang dan Kementerian Pekerjaan Umum RI. "Pembangunan rusus ini merupakan langkah positif Brantas Abipraya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari total 2.100 rusus, sebanyak 727 unit dibangun oleh Brantas Abipraya," ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya,&nbsp;Dian Sovana dalam keterangannya, Minggu (21/9). Dian Sovana menambahkan, nantinya masyarakat yang menghuni rusus ini tak perlu khawatir akan megathrust. Sebab, hunian yang dibangun ini menggunakan teknologi rumah tahan gempa (RTG) Rumah Instan Sederhana (RISHA) tipe 36 dengan luas kavling 150 meter persegi. Menurutnya juga, kebutuhan rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar sehingga sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo. Pembangunan hunian ini juga merupakan langkah konkret Brantas Abipraya sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. "Ini merupakan bukti nyata bahwa Brantas Abipraya hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima hunian dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," tutup Dian Sovana.

Rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar sehingga sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan.

Pemerintah Bangun 2.100 Rusus untuk Veteran Timor-Timur, 324 Unit Sudah Dihuni, Diklaim Tahan Gempa

<div id="m#msg-f:1788661265466481610" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/InShot_20240118_103937211-1302915125.jpg" alt="Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi." width="100%">
<figcaption>Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang dari satu tahun lagi akan berakhir. Namun, masih menyisakan banyak persoalan agraria yang belum diselesaikan dengan baik, yang merugikan masyarakat kecil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Lembaga Agraria &amp; Hubungan Industrial (LAGRIAL) Muhammad Akhiri menyebut, konflik agraria terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri serta pengembangan properti. Menurutnya, pemerintah belum mampu menyelesaikan konflik agraria di masyarakat dengan baik dan bijak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konflik agraria merupakan kasus paling banyak diadukan kepada Komnas HAM RI, laporan tersebut banyak karena kebijakan pemerintah dan tata kelola agraria yang buruk," kata Akhiri dalam keterangannya, Minggu (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan, pemerintah belum mampu menyelesaikan konflik agraria di masyarakat dengan baik. Hal itu tergambar dengan beberapa kasus seperti Rempang dan Wadas yang masih menyisakan luka di masyarakat sampai saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013723994/contohkan-persoalan-wadas-dan-rembang-ganjar-sadar-keberlanjutan-seringkali-satu-paket-dengan-risiko-dinilai-negatif">Contohkan Persoalan Wadas dan Rembang, Ganjar Sadar Keberlanjutan Seringkali Satu Paket dengan Risiko Dinilai Negatif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, reforma agraria yang dilakukan pemerintah masih terbatas sertifikasi tanah yang tidak bermasalah. Padahal merupakan kewajiban negara sebagai layanan administrasi, yang memang diperlukan masyarakat, tetapi belum menyelesaikan esensi seperti ketimpangan lahan dan keadilan agraria yang di utamakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu penyebab utama tingginya angka konflik agraria yaitu adanya pemberian izin-izin konsesi skala besar kepada&nbsp; perusahaan swasta maupun Penerbitan dan Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak transparan hingga berdampak pada gesekan, maupun benturan di masyarakat yang berdampingan wilayah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Implikasi langsung dari pelaksanaan reforma agraria seharusnya adalah pemerintah dapat menyelesaikan konflik agraria secara langsung di lapangan dan menurunnya letusan konflik yang terjadi hingga tidak menimbulkan trauma di masyarakat. Reforma agraria saat ini belum memberikan keadilan bagi masyarakat kecil seperti masyarakat adat, petani, nelayan yang mengalami konflik agraria," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/Demo-Hari-Tani-Nasional-Dery-Ridwansah-10-1919518252.jpg" alt="Ratusan massa aksi tergabung dari petani dan serikat Komite Pembaruan Agraria Nasional (KNPA) melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka Peringatan Hari Tani Nasional 2023 di Jakarta, Selasa (26/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Ratusan massa aksi tergabung dari petani dan serikat Komite Pembaruan Agraria Nasional (KNPA) melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka Peringatan Hari Tani Nasional 2023 di Jakarta, Selasa (26/9/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah dalam reforma agraria untuk serius melakukan pemenuhan hak masyarakat adat yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Sebab sampai saat ini, tidak ada langkah konkret pemerintahan mendorong DPR RI untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal UU Masyarakat Adat sangatlah penting sebagai wujud kepedulian negara dalam menjaga eksistensi dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Belum ada langkah konkret pemerintahan mendorong DPR RI untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Diminta Serius Selesaikan Konflik Agraria di Akhir Masa Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/WhatsApp-Image-2023-11-01-at-200622-843848085.jpg" alt="Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ikut hadir dalam tasyakuran penerimaan sertifikat hak pengelolaan tanah (SK Biru) yang digelar di lapangan Dusun Kutorejo, Desa Kalipait." width="100%">
<figcaption>Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ikut hadir dalam tasyakuran penerimaan sertifikat hak pengelolaan tanah (SK Biru) yang digelar di lapangan Dusun Kutorejo, Desa Kalipait.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ribuan masyarakat Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, menggelar tasyakuran atas penerimaan sertifikat hak pengelolaan tanah (SK Biru) dari Presiden Joko Widodo, dalam program tanah objek reforma agraria (TORA). Tasyakuran itu merupakan hasil swadaya masyarakat Desa Kalipait yang bersyukur atas kepastian hukum atas tanah yang bisa mereka tempati dan kelola. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ikut hadir dalam tasyakuran yang digelar di lapangan Dusun Kutorejo, Desa Kalipait, Selasa (31/10) malam. Ipuk mengucapkan selamat kepada masyarakat Kalipait yang telah mendapatkan SK Biru dari presiden. &rdquo;Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal kepemilikan tanah,&rdquo; ujar Ipuk. Ipuk mengatakan, sebelumnya ada 680 perwakilan dari Banyuwangi yang berangkat ke Jakarta pada September lalu untuk menerima SK Biru secara langsung dari Presiden Joko Widodo. Mereka adalah bagian dari 15.107 keluarga yang mendapatkan SK Biru dalam program TORA tahap pertama di Banyuwangi, dengan luas total 694 hektare. &rdquo;Ini adalah capaian terbesar program TORA di Indonesia. Banyuwangi menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan program TORA,&rdquo; terang Ipuk. Ipuk menjelaskan, dari 15.107 keluarga penerima SK Biru, terdapat 9.728 bidang tanah yang diberikan kepada masyarakat Banyuwangi yang terbagi dalam 17 desa di 11 kecamatan. Salah satu desa yang mendapatkan jumlah terbanyak adalah Desa Kalipait, kurang lebih 1.000 bidang tanah. &rdquo;Ini harus kita syukuri dan manfaatkan dengan baik. Saya berharap dengan adanya SK Biru ini, masyarakat bisa lebih sejahtera dan mandiri,&rdquo; ucap Ipuk. Ipuk juga mengingatkan, sesuai arahan presiden, lahan yang diberikan semuanya harus produktif. &rdquo;Jangan ada yang ditelantarkan. Semuanya harus dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi penggerak perekonomian,&rdquo; tegas Ipuk. Sementara itu, Kepala Desa Kalipait Supriyono mengatakan, tasyakuran tersebut merupakan bentuk rasa syukur dan bahagia atas kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka tempati dan kelola. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/WhatsApp-Image-2023-11-01-at-200621-1541459047.jpg" alt="Ribuan masyarakat Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, tasyakuran atas penerimaan sertifikat hak pengelolaan tanah (SK Biru) dalam program tanah objek reforma agraria." width="100%">
<figcaption>Ribuan masyarakat Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, tasyakuran atas penerimaan sertifikat hak pengelolaan tanah (SK Biru) dalam program tanah objek reforma agraria.</figcaption>
</figure> &rdquo;Kami sangat bersyukur dan bangga bisa hadir di Jakarta untuk menerima SK Biru yang langsung diserahkan Presiden Joko Widodo. Ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan bagi kami,&rdquo; ungkap Supriyono. Dia berharap, dengan adanya SK Biru, masyarakat Kalipait bisa lebih percaya diri dan bersemangat dalam mengembangkan potensi desa. &rdquo;Semoga tasyakuran hari ini menjadi awal peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalipait,&rdquo; ucap Supriyono. Rangkaian acara tasyakuran diisi dengan doa bersama, gebyar tari SD dan SMP Kecamatan Tegaldlimo, serta pergelaran wayang kulit lakon Bima Tandang oleh Ki Dalang Bayu Aji.

Masyarakat Desa Kalipait, Banyuwangi tasyakuran atas penerimaan sertifikat hak pengelolaan tanah (SK Biru) dari presiden dalam program TORA

Warga Banyuwangi Penerima Program TORA Gelar Tasyakuran, Bupati Ipuk: Bukti Kehadiran Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/hadi-tjahjanto-pemalang-1306063245.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 562 sertifikat tanah hasil dari program redistribusi tanah bagi masyarakat Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,&nbsp; Selasa (9/5). Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi 281 kepala keluarga dan diserahkan secara langsung kepada 10 perwakilan masyarakat Desa Sodong Basari. "Saya ke sini tiga hari setelah dilantik Pak Presiden menjadi Menteri. Saya langsung datangi wilayah ini, sehingga dalam waktu kurang lebih satu tahun setelah saya datang itu selesai," ujar Hadi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/5). Dia&nbsp;pun menyerahkan sertifikat aset Pemerintah Kabupaten Pemalang sejumlah 18 sertifikat, sertifikat aset Pemerintah Desa Sodong Basari &nbsp;tujuh bidang, dan penyerahan bidang tanah untuk Koperasi Jasa Bakti Mandiri Jaya lima bidang dengan total luas kurang lebih 16,46 hektare. Penyerahan sertifikat ini menandakan tuntasnya masalah pertanahan eks hak guna usaha (HGU) PT Kencana Sikasur dengan masyarakat Desa Sodong Basari. Hadi mengaku telah menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu hampir satu tahun ke belakang, yakni sejak 2022. Menurut Hadi, tidak mudah menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi sejak 2015. Penuntasan masalah dapat terjadi berkat kerja keras, sinergi, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan kelompok organisasi masyarakat. "Memang kita perlu waktu untuk koordinasi sana-sini, tapi kita bersyukur 281 warga yang kita lihat di sini adalah petani gurem itu merasa senang adanya kehadiran negara untuk masyarakat. Ini bukti konkret bahwa negara hadir untuk para petani," katanya dikutip dari Antara. Mengingat rumitnya proses penyelesaian masalah tanah tersebut, Hadi berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk berusaha menjaga bukti hukum dan fisik tanah. Ia berpesan agar masyarakat memanfaatkan dengan baik tanah yang sudah dimiliki dan tidak diperjualbelikan kepada pihak lain. "Saya khawatir nanti Bapak/Ibu tergoda untuk menjual tanahnya kepada pihak lain. Kalau tergoda, upaya kita yang sudah berkeringat ini bisa sia-sia. Tanah ini adalah untuk tempat mencari nafkah, meningkatkan ekonomi," ujar Hadi.

Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi 281 kepala keluarga dan diserahkan secara langsung kepada 10 perwakilan masyarakat Desa Sodong Basari

Upaya Redistribusi Tanah Nggak Gampang, Pesan Menteri ATR: Jangan Mudah Tergiur Jual ke Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/hadi-tjahjanto-1363496111.jpg" alt="Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat untuk lahan sawah yang diusahakan, di Lamongan, Kamis (4/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat untuk lahan sawah yang diusahakan, di Lamongan, Kamis (4/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Hadi menyerahkan 15 Sertipikat Hak Milik hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door langsung ke rumah warga. Dari seluruh sertipikat yang dibagikan, sebanyak 14 sertipikat diberikan atas lahan sawah yang diusahakan oleh masyarakat. Hadi Tjahjanto menyebut, dengan dilakukannya penyertipikatan lahan sawah, maka sawah menjadi terlindungi dan tidak mudah untuk diambil alih oleh mafia tanah. "Biasanya sawah banyak yang tidak disertipikatkan, lewat PTSL ini, sawah jadi tersertipikasi. Kalau sawah sudah disertipikatkan jadi enak, sawah tidak akan dicaplok," ucapnya saat mengunjungi rumah warga di Desa Kedali, Kamis (4/5). Dia juga mengimbau, baiknya sawah-sawah tersebut masuk dalam Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk mencegah berubahnya peruntukan lahan sawah. "Sawahnya jangan dialihfungsikan, biarkan tetap menjadi sawah. Kalau sertipikatnya mau disekolahkan tidak apa-apa, kan membantu peningkatan perekonomian juga. Dengan catatan, menambah modal usaha dan sekolahnya bukan kepada rentenir," imbau&nbsp;Hadi. Sebagai informasi, PTSL merupakan salah satu program yang digencarkan Kementerian ATR/BPN untuk menyertipikatkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Target PTSL Kabupaten Lamongan per April 2023 berdasarkan jumlah target luas bidang tanah ialah 26.854 hektare. Sedangkan, target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) PTSL Kabupaten Lamongan sejumlah 52.512 bidang. Hadi Tjahjanto berkomitmen, seluruh target PTSL di Kabupaten Lamongan dapat terealisasi pada tahun 2023. "Kalau wilayah Lamongan ini nantinya dijadikan Kabupaten Lengkap maka dengan mudah kita bisa memonitor tanah di Kabupaten Lamongan. Ini juga supaya mafia tanah tidak bermain-main. Ini adalah cara saya menggebuk mafia tanah," tegas Hadi Tjahjanto. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan ini, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, Abdul Rouf; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar beserta jajaran; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, Suli Mentari beserta jajarannya.

"Biasanya sawah banyak yang tidak disertipikatkan, lewat PTSL ini, sawah jadi tersertipikasi," ucap Hadi.

Agar Tak Diserobot Mafia Tanah, Hadi Serahkan 14 Sertipikat PTSL untuk Sawah yang Diusahakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/IMG-20230412-WA0036-1309301546.jpg" alt="Menteri ATR Hadi Tjahjanto berkunjung ke Kab. Musi Rawas bersama GTRA menyelesaikan konflik pertanahan Suku Anak Dalam." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR Hadi Tjahjanto berkunjung ke Kab. Musi Rawas bersama GTRA menyelesaikan konflik pertanahan Suku Anak Dalam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan Suku Anak Dalam (SAD) seringkali terpinggirkan. Ekspansi industri perkebunan terkadang bersentuhan dengan kehidupan utama mereka, terutama kebutuhan atas tanah. &nbsp; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengunjungi Sumatera Selatan untuk berkoordinasi dengan Gubernur Sumsel Herman Deru, serta unsur Forkompimda lainnya dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan Suku Anak Dalam (SAD) yang bermukim di Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Musi Rawas Utara. &nbsp; "Konflik ini sudah berlangsung sejak tahun 1995 akibat terbitnya HGU atas nama PT Lonsum di atas tanah masyarakat SAD seluas 1.400 hektare," kata Hadi Tjahjanto dalam keterangannya, Rabu (12/4). &nbsp; Berbagai mediasi sudah dilakukan namun menemui jalan buntu. Setelah 28 tahun menjadi sengketa, akhirnya kini urusan pertanahan tersebut menemui titik terang. &nbsp; "Kita sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Musi Rawas, sudah ada skema penyelesaian dan sudah prosesnya sudah hampir selesai. Intinya semua pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dan Insya Allah tidak akan ada hambatan yang serius," lanjut Hadi. &nbsp; Dijelaskannya, saat ini proses inventarisasi sudah rampung, mekanisme pemberian hak juga sedang berlangsung. Dia melihat, baik PT Lonsum maupun pihak SAD semua kooperatif dan beritikad baik. &nbsp; "Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Musi Rawas Insya Allah kasus ini akan segera kita nyatakan selesai," ungkap Hadi. &nbsp; Dia pun mengingatkan Gubernur dan Forkompimda Provinsi Sumsel mengenai pentingnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. "Agar tidak menghantui kita lagi di masa mendatang," pungkas Hadi.

Setelah 28 tahun menjadi sengketa, akhirnya kini urusan pertanahan Suku Anak Dalam di Musi Rawas menemui titik terang.

Setelah 28 Tahun, Akhirnya Sengketa Tanah Suku Anak Dalam di Musi Rawas Hampir Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/InShot_20221229_191948194.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan sebanyak 352 sertipikat kepada warga di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah yang telah jadi sengketa selama 100 tahun itu secara simbolis sertipikatnya diterima oleh 10 orang perwakilan warga.  Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang menyerahkan langsung kepada masyarakat Desa Tambaksari menyebut, keberhasilan redistribusi tanah ini merupakan hasil dari kerja sama banyak pihak. "Ini semua berkat kerja sama yang baik dengan Kepala Desa, Pak Jatmiko, Bapak Bupati Pasuruan, dan juga dukungan dari Bapak Wakil Gubernur yang hari ini mewakili Ibu Gubernur. Dan juga dukungan Kepala Kanwil BPN, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Pasuruan dan aparat yang lainnya," ungkap Hadi Tjahjanto selepas menyerahkan sertifikat kepada warga, Kamis (29/12).  Sebagai informasi, tanah yang disertifikatkan ini sudah dikuasai masyarakat selama hampir 100 tahun. Namun, lokasi desa ini sempat diduga masuk ke dalam kawasan hutan sehingga tidak bisa disertifikasi.  Pada 2020, Kepala Desa bersama GEMA Perhutanan Sosial berupaya untuk melegalisasi aset masyarakat dengan menelusuri data terhadap riwayat tanah tersebut. Melalui penelusuran itu diketahui bahwa lokasi tersebut berstatus Areal Penggunaan Lainnya (APL) dan bukan kawasan hutan.  Setelah diusulkan menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), diinstruksikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, supaya proses sertifikasi dipercepat pada tahun ini hingga sertifikat bisa diserahkan.  Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, penyerahan sertifikat Redistribusi TORA ini sejalan dengan salah satu instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ATR/BPN, yakni penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan. Apalagi konflik pertanahan yang terjadi di Desa Tambaksari ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu.  Ia kemudian berpesan kepada masyarakat untuk menjaga sertifikat yang telah didapat agar aman dari ancaman mafia tanah karena telah mendapat kepastian hukum. "Jadi, sertifikatnya benar-benar disimpan. Kalau perlu, pulang nanti difotokopi, yang asli disimpan di lemari. Supaya kalau rusak, bisa kita tukar yang asli di Kantor Pertanahan dengan bantuan Pak Kapolsek," ucap Hadi Tjahjanto.  Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ATR/BPN. "Dengan apa yang kami saksikan hari ini, luar biasa, Pak Menteri dan Pak Wamen turun langsung untuk menyerahkan sertifikat. Kami optimis Kementerian ATR/BPN akan mengakselerasi penyelesaian konflik di Jawa Timur, bahkan Indonesia," ucapnya.  Agenda penyerahan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Aminurokhman; Bupati Pasuruan, Muhammad Irsyad Yusuf; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya Kementerian ATR/BPN, serta Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN.

Redistribusi TORA, 352 Sertipikat Tanah Diserahkan ke Warga Tambaksari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/sertifikat-tanah-chusnul-cahyadi.jpg" alt="GEMBIRA: 3.200 warga menerima sertifikat program PTSL dari BPN Gresik. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GEMBIRA: 3.200 warga menerima sertifikat program PTSL dari BPN Gresik. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan tanah kepada masyarakat Kalimantan seluas 19.499,75 hektare (Ha) untuk 760 penerima dan 3.223 Kepala Keluarga (KK). Acara serah terima sertifikat tanah berlangsung di Taman Hutan Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).  "Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini bukan hanya untuk yang memiliki lahan gede-gede. Tapi, untuk rakyat yang memiliki lahan kecil-kecil juga kita berikan. Nanti lahannya juga harus produktif, jangan dianggurkan," ujar Presiden Jokowi, Kamis (5/9).  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melaporkan, pasca penyerahan SK TORA dari Presiden Jokowi, pemerintah akan segera menerbitkan sertifikat hak milik tanah. Paling lambat akan dilakukan dalam waktu tiga bulan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  Khusus untuk lahan garapan, sawah, dan tambak, pemberian sertifikat akan diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis klaster. Darmin meminta pemerintah daerah setempat ikut mendukung sistem klaster ini.  "Dengan sistem klaster, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu, diberi bantuan pendampingan, jaminan off-taker, bantuan modal usaha, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Kita berharap usaha tani tersebut akan lebih menguntungkan," terangnya.  Darmin menuturkan, pemerintah terus berupaya menata ketimpangan struktur pemilikan tanah dan penguasaan tanah yang berkeadilan, serta menyelesaikan konflik agraria untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan adanya Reforma Agraria melalui PPTKH dan pencadangan Hutan Produksi Konversi (HPK) Tidak Produktif sebagai sumber TORA dari kawasan hutan.  Ia pun menjelaskan, sampai saat ini Pemerintah telah menyelesaikan penyediaan TORA dari kawasan hutan seluas lebih kurang 2,6 juta Ha. Angka tersebut adalah 63 persen dari target yang yang telah dicanangkan seluas 4,1 juta Ha.  Guna memberikan kepastian hukum dan proses penerbitan sertifikat tanah, TORA dari kawasan hutan tersebut saat ini dalam proses pengukuran tata-batas oleh Kementerian LHK. Selanjutnya akan diberikan sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN. Hasil tata batas akan dituangkan dalam bentuk SK Menteri LHK tentang Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Perubahan Batas Untuk Sumber TORA.  Rincian Hasil Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari Kawasan Hutan dan Hutan Adat untuk Wilayah Kalimantan tersebut, sebagai berikut: a. 1 Surat Keputusan (SK) TORA Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di satu kabupaten, Kalimantan Barat seluas 410,61 Ha, 510 penerima. Penerima tersebut tidak hanya perorangan, tetapi juga Pemerintah Desa, khususnya untuk lahan permukiman fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). b. 6 SK TORA PPTKH di enam kabupaten, Kalimantan Selatan seluas 2.034,16 Ha, 200 penerima. c. 2 SK TORA PPTKH di dua kabupaten, Kalimantan Tengah seluas 14.940,51 Ha, 50 penerima. d. 1 SK TORA di satu kabupaten, Kalimantan Timur, dari Addendum PT Acacia Andalan Utama seluas 469,47 Ha, 176 KK. e. 5 SK Hutan Adat di dua kabupaten, Kalimantan Barat, seluas 1.645 Ha, 3.047 KK.

Serahkan 19 Ribu Hektare Tanah, Jokowi Pesan 'Jangan Dianggurkan'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/di-tetapkan-tersangka-tora-lambaikan-tangan-dan-bergaya-peace-love_m_148696.jpeg" alt="Tora Sudiro saat diitetapkan tersangka oleh penyidik Polres Jakarta Selatan, Jumat (4/8)." width="100%">
<figcaption>Tora Sudiro saat diitetapkan tersangka oleh penyidik Polres Jakarta Selatan, Jumat (4/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tora Sudiro resmi dijadikan tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dia disangka memiliki obat terlarang dan terancam lima tahun penjara. Ketika pengumuman tersangka di Mapolres Jaksel, Tora hadir dengan mengenakan baju oranye dan penutup kepala. Dari baju lengan pendek itu, terlihat jelas tato yang ada di tangannya. Ketika Kasat Narkoba Polres Jaksel Kompol Vivick Tjankung mengumumkan Tora sebagai tersangka sementara istrinya tidak, Tora sempat melambaikan tangan. Dia hanya tertunduk saat disebutkan ancaman hukumannya lima tahun penjara. Meski berkilah obat terlarang adalah obat penenang, Tora tetap dijadikan tersangka. Kemudian saat petugas mempertontonkan barang bukti, Tora lantas mengangkat tangan dan berpose peace love. Sebanyak dua kali dia bergaya seperti itu dengan diapit petugas. Aktor yang sudah malang melintang di layar lebar ini terancam lima tahun penjara atas kepemilikan dumolit. "Pelaku kami kenakan Pasal 62 Undang-Undang psikotropika nomor 5 tahun 1997. Hukuman terapan dalam undang-undang 5 tahun denda Rp 100.000.000,00," terang Vivick di kantornya.

Di Tetapkan Tersangka, Tora Lambaikan Tangan dan Bergaya Peace Love

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tora

Berita Terkini