<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/5EBA004E-54E7-4A34-AF62-C45B7FEF628A-2898909442.jpeg" alt="Ilustrasi malware yang bisa mengambil kripto di wallet. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi malware yang bisa mengambil kripto di wallet. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membekukan akses terhadap aplikasi Worldcoin dan WorldApp sejak Minggu (4/5). Pembekuan itu setelah menerima laporan kegiatan scan retina mata secara massal di Bekasi. Worldcoin merupakan proyek besutan Tools for Humanity (TFH), perusahaan asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Sam Altman. Proyek itu bertujuan menciptakan identitas digital global atau World ID yang berbasis pemindaian iris mata menggunakan alat khusus bernama Ord. Mengutip dari APNews, berikut deretan fakta menarik yang perlu diketahui soal WorldCoin dan World ID. 1. Terhubung dengan Proyek Kripto Global Worldcoin pada dasarnya adalah proyek identitas digital, namun menggunakan aset kripto sebagai insentif untuk menarik pendaftar. Saat peluncuran resminya pada Juli lalu, pengguna awal diberi token senilai Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Jumlah itu tergantung wilayah. Nilai token Worldcoin sekitar Rp 30 ribu per koin. Nilai itu lebih didorong spekulasi daripada fungsi nyata sebagai alat tukar. Hal ini mendorong antusiasme tinggi, khususnya di wilayah berpenghasilan rendah seperti Kenya dan Indonesia. 2. Ancaman Privasi dan Dugaan Manipulasi Dalam siaran pers Komdigi menyatakan,pengumpulan data biometrik oleh Worldcoin di Indonesia dilakukan tanpa izin resmi dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Di tempat lain, Pakar pembangunan internasional dari Northumbria University Pete Howson pun sudah memperingatkan bahwa data biometrik bersifat sensitif. Apabila bocor, dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas atau disalahgunakan, terutama di negara-negara dengan perlindungan hukum yang lemah. &ldquo;Ketika data biometrik bocor, terutama di negara-negara miskin tempat Worldcoin beroperasi, nyawa bisa jadi taruhannya,&rdquo; ujar Pete Howson. Meski TFH menyatakan semua data dikumpulkan secara opsional dan dilindungi standar keamanan tinggi, investigasi menunjukkan banyak pengguna tidak menerima penjelasan yang cukup atau kesempatan memberikan persetujuan yang bermakna. 3. Selain Indonesia, Worldcoin Dilarang di 10 Negara Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data biometrik membuat setidaknya 10 negara melarang atau menyelidiki Worldcoin. Mengutip dari ANTARA, Spanyol, Hong Kong, Brasil, Jerman, Kenya, dan Korea Selatan termasuk dalam daftar negara yang menghentikan operasional atau membatasi aktivitas pemindaian. 4. Kasus Uji Pertama Diwarnai Kecurigaan Uji coba Worldcoin sempat menarik perhatian internasional pada 2021 hingga 2022, ketika perusahaan mulai mengumpulkan data biometrik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu kasus terjadi di Desa Gunungguruh, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut laporan investigasi MIT Technology Review, warga diundang ke sebuah acara yang disebut "bantuan sosial" oleh perwakilan Worldcoin. Tanpa penjelasan memadai, mereka diminta mendaftar dengan email dan nomor telepon, lalu dipindai iris dan wajahnya menggunakan Orb. Imbalan yang diberikan berupa uang tunai maupun aset kripto. Iyus Ruswandi, salah satu warga yang ikut, menyatakan bahwa ia awalnya tertarik karena iming-iming uang. Namun setelah mencari informasi lebih lanjut dan tidak menemukan kejelasan, ia mulai mencurigai kegiatan tersebut sebagai penipuan. Di sejumlah lokasi uji coba lain seperti Kenya dan Sudan, pendekatan serupa digunakan, proses verifikasi berlangsung cepat, minim edukasi, dan insentif menjadi daya tarik utama. Beberapa operator lapangan bahkan menerima komisi berbasis jumlah pendaftar, yang mendorong praktik rekrutmen agresif.

Belum lama ini Worldcoin dibekukan di Indonesia, dan ramai diperbincangkan karena peserta dapat melakukan pencairan uang dengan pemindahan.

4 Fakta Worldcoin: Benarkah Diuji Coba di Indonesia, Dilarang di Negara Lain?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/WhatsApp-Image-2025-05-05-at-114329-AM-3583420431.jpeg" alt="Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tools for Humanity selaku perusahaan yang mendirikan protokol open source, World, di Indonesia akhirnya buka suara terkait pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan mereka oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). World sendiri merupakan sebuah platform yang mampu mendeteksi identitas manusia melalui bola mata. Dalam kesempatannya, Tools for Humanity mengatakan, operasi mereka kini telah dihentikan sementara sembari mendalami perihal persyaratan izin yang telah dibekukan. &ldquo;World telah menghentikan sementara layanan verifikasi di Indonesia secara sukarela dan saat ini tengah mencari kejelasan terkait persyaratan izin dan lisensi yang relevan,&rdquo; kata Tools for Humanity dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (5/5). Mereka berharap agar bisa terus melanjutkan dialog konstruktif dan suportif yang telah terjalin selama setahun terakhir dengan pemerintah. Jika memang terdapat kekurangan ataupun kesalahpahaman terkait perizinan, maka Tools for Humanity akan menindaklanjutinya. Menurutnya, teknologi baru seperti World memang sering kali disambut oleh skeptisisme dan kekhawatiran sebelum akhirnya diterima oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Bahkan, perangkat populer seperti ponsel, mobil, dan komputer pun sempat mendapat reaksi keras saat pertama kali diperkenalkan. &ldquo;Tetapi seiring waktu, terbukti membawa manfaat besar bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi alasan Tools for Humanity (TFH), sebagai perusahaan yang membangun protokol World, sangat berhati-hati dalam memperkenalkan World di Indonesia,&rdquo; ungkap dia. Mereka juga menegaskan, sebelum meluncurkan layanan sejatinya telah melakukan edukasi berkelanjutan dan mendalam dengan pemerintah, termasuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku dan menginformasinya kepada masyarakat melalui acara publik. Tools for Humanity juga mengungkapkan bahwa mereka hanya memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi keunikan individu di era kecerdasan buatan atau AI di saat maraknya pencurian identitas dan deep fake.&nbsp; &ldquo;Proses ini dilakukan tanpa menyimpan data pribadi siapa pun, dan sebaliknya, kami menyerahkan kendali penuh atas informasi tersebut kepada sang pengguna. Informasi ini tidak dapat diakses oleh World maupun pihak kontributor seperti Tools for Humanity,&rdquo; tutupnya. Sebagai informasi, Kementerian Komdigi membekukan sementara TDPSE layanan Worldcoin dan WorldID. Langkah ini diambil setelah adanya laporan aktivitas mencurigakan mengenai kedua layanan milik pembuat ChatGPT, Sam Altman, ini. "Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Minggu (4/4). Berdasarkan penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi yang merupakan mitra Worldcoin untuk Indonesia tampak belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara. &nbsp;

Tools for Humanity menjelaskan pembekuan layanan World oleh pemerintah, harapan untuk dialog, dan pentingnya teknologi baru.

Tools for Humanity Ungkap Operasi World Kini Dihentikan Sementara Pasca Dibekukan Komdigi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/WhatsApp-Image-2025-05-05-at-114329-AM-3583420431.jpeg" alt="Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tools for Humanity selaku perusahaan yang mendirikan protokol open source, World, di Indonesia akhirnya menanggapi perihal pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan mereka oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). World sendiri merupakan sebuah platform yang bisa mendeteksi bola mata untuk memverifikasi identitas manusia. Dalam hal ini, Tools for Humanity mengungkapkan bahwa mereka hanya memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi keunikan individu di era kecerdasan buatan atau AI di saat maraknya pencurian identitas dan deep fake.&nbsp; &ldquo;Proses ini dilakukan tanpa menyimpan data pribadi siapa pun, dan sebaliknya, kami menyerahkan kendali penuh atas informasi tersebut kepada sang pengguna. Informasi ini tidak dapat diakses oleh World maupun pihak kontributor seperti Tools for Humanity,&rdquo; kata Tools for Humanity dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (5/5). Sampai saat ini, operasi layanan verifikasi World telah dihentikan sementara sembari mendalami perihal persyaratan izin yang telah dibekukan. Mereka berharap agar bisa terus melanjutkan dialog konstruktif dan suportif yang telah terjalin selama setahun terakhir dengan pemerintah. Jika memang terdapat kekurangan ataupun kesalahpahaman terkait perizinan, maka Tools for Humanity akan menindaklanjutinya. &ldquo;Teknologi baru sering kali disambut dengan skeptisisme dan kekhawatiran sebelum akhirnya diterima oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Ponsel, mobil, dan komputer pun sempat mendapat reaksi keras saat pertama kali diperkenalkan, tetapi seiring waktu, terbukti membawa manfaat besar bagi masyarakat,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Sejatinya, sebelum meluncurkan layanan, Tools for Humanity mengaku telah melakukan edukasi berkelanjutan dan mendalam dengan pemerintah, termasuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku dan menginformasinya kepada masyarakat melalui acara publik. Sebagai informasi, Kementerian Komdigi membekukan sementara TDPSE layanan Worldcoin dan WorldID. Langkah ini diambil setelah adanya laporan aktivitas mencurigakan mengenai kedua layanan milik pembuat ChatGPT, Sam Altman, ini. "Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Minggu (4/4). Berdasarkan penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi yang merupakan mitra Worldcoin untuk Indonesia tampak belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Tools for Humanity menjelaskan pembekuan TDPSE oleh Kementerian Komunikasi dan Digital terkait layanan World.

Pasca Dibekukan Komdigi, Tools for Humanity Tegaskan World Tak Simpan Data Pribadi Pengguna Setelah Verifikasi Bola Mata

Tools for Humanity

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tools for Humanity

Berita Terkini

4 Fakta Worldcoin: Benarkah Diuji Coba di Indonesia, Dilarang di Negara Lain?

Tools for Humanity Ungkap Operasi World Kini Dihentikan Sementara Pasca Dibekukan Komdigi

Pasca Dibekukan Komdigi, Tools for Humanity Tegaskan World Tak Simpan Data Pribadi Pengguna Setelah Verifikasi Bola Mata

Download Aplikasi JawaPos.com