<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-dirjen-hubla-anak-pak-harto-saja-pernah-saya-diskualifikasi_m_201544.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono, menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/4)" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono, menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono membantah kerap menerima uang dari pengusaha untuk memuluskan proses lelang dalam proyek di Kemenhub. Dia bahkan menyebut, pernah tidak meloloskan perusahaan anak mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmojo, dalam proses lelang di Kemenhub. &ldquo;Saya paling pantang ada timbal balik itu. Dulu anak Soeharto saja, Pak Bambang Trihatmojo pernah saya diskualifikasi,&rdquo; kata Tonny saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (4/4). Meski demikian, Tonny <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/04/201439/eks-dirjen-hubla-mengira-diberi-rp-3-miliar-ternyata-rp-20-miliar" target="_blank">menerima sejumlah uang</a> dari pengusaha Adiputra Kurniawan. Dia berdalih lantaran terpaksa. &ldquo;Itu kekhilafan saya sebagai orang Jawa. Ewuh pakewuh (tidak enak hati menolak pemberian),&rdquo; ungkap Tonny. Tonny juga mengaku pernah bertemu dengan Adiputra di ruangannya. Komisaris PT Adhiguna Keruktama itu berkonsultasi soal proses lelang untuk proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub. &ldquo;Dia tanya gimana biar bisa menang secara fair. Saya katakan ikuti syarat administrasi, lakukan penawaran harga yang wajar, kalau ada yang salah ajukan sanggah,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi dalam perkara ini, Tonny didakwa menerima suap Rp 2,3 miliar. Duit suap itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub. Sedianya suap itu diberikan Adiputra berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016. Selain itu, suap juga diberikan untuk pekerjaan pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017. Uang suap itu diberikan melalui ATM. Adiputra disebut memiliki banyak ATM untuk kepentingan suap tersebut, tetapi dengan nama lain. Selain didakwa menerima suap, Tonny juga didakwa menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 20 miliar. Gratifikasi itu diterima dalam pecahan berbagai mata uang asing dan barang berharga lainnya. Atas perbuatannya, Tonny dijerat pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Dirjen Hubla: Anak Pak Harto Saja Pernah Saya Diskualifikasi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/benda-pusaka-milik-tonny-budiono-disita-kpk_m_153477.jpeg" alt="Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca penahanan Antonius Tonny Budiono, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman. Dari penggeledahan atas operasi tangkap tangan (OTT) Rabu malam (23/8), penyidik menemukan fakta baru. Tonny Budiono diduga kerap menerima hadiah dari banyak pengusaha. Itu disimpulkan setelah KPK menemukan banyak benda berharga saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Tonny di kompleks Mes Perwira Bahtera Suaka, Gunung Sahari, Jakarta. Benda berharga itu terdiri atas senjata pusaka, yakni 5 buah keris dan 1 tombak. Ada pula 5 jam tangan serta 20 cincin batu akik dengan emban (ring cincin) yang diduga terbuat dari emas kuning dan putih. Total, ada 50 item yang disita penyidik. Namun, hingga kemarin belum diketahui berapa nominal harga bila barang-barang tersebut diuangkan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, hasil penggeledahan yang dilakukan Jumat (25/8) dan kemarin (26/8) itu diduga merupakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan Tonny di Kementerian Perhubungan. Tonny menjabat Dirjen Hubla mulai Mei 2016 atau saat Kemenhub masih dipimpin Ignasius Jonan. Menurut Febri, benda-benda diduga gratifikasi tersebut diduga masih berkaitan dengan uang dalam 33 tas senilai Rp 18 miliar yang diamankan saat operasi tangkap tangan Rabu lalu (23/8). Hanya, sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa saja yang memberikan barang-barang itu kepada Tonny. "Uang dan benda-benda tersebut sama-sama diduga gratifikasi," jelasnya kemarin (26/8). Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Tonny sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan. Sejauh ini, KPK baru mengendus motif pemberian suap berkaitan dengan perizinan dan proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 2016-2017 saja. Berdasar catatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenhub, PT AGK merupakan rekanan langganan yang beberapa kali menggarap proyek Ditjen Hubla. Khusus di Tanjung Emas, PT AGK memenangkan tender pengerukan alur pelayaran pada 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Pada 2016, perusahaan yang berkantor di Sunter, Jakarta Utara, itu absen. Merujuk data tersebut, gurita korupsi di Ditjen Hubla diduga sudah berlangsung lama. Artinya, bukan hanya Tonny yang ditengarai menerima gratifikasi, melainkan juga pihak lain. Terutama Dirjen Hubla sebelum Tonny, yakni Bobby Reynold Mamahit yang juga ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2015. "Untuk yang lain masih terus kami dalami," ujar Febri.

Benda Pusaka Milik Tonny Budiono Disita KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-ott-dirjen-hubla-tetangga-pak-atb-orangnya-low-profile_m_153045.jpeg" alt="Dirjen Hubungan Laut, Kementerian Perhubungan, ATB" width="100%">
<figcaption>Dirjen Hubungan Laut, Kementerian Perhubungan, ATB</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Salah satu terduga suap yang dijaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) ATB.&nbsp; Belum lama ini ATB lebih memilih tinggal di kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka Blok B &nbsp;1-2, Jalan Gunung Sahari Raya No. 65 Jakarta Pusat.&nbsp; Salah satu tetangga ATB adalah Andre (54), menurut dia, Pak Dirjen adalah pribadi yang baik dan ramah. "Kalau sore dia biasanya makan bakso di sini," kata dia seraya menunjuk samping musala. Andre juga menuturkan, di sana pelaku biasanya mentraktir para tetangga lainnya. Bahkan tak jarang bila membayar bakso, dia enggan mengambil kembaliannya.&nbsp; "Mungkin dia ada rejeki lebih kali ya, jadi begitu. Bayar Rp 100 ribu enggak mau ambil kembaliannya," sambung dia. Dia juga menyebut bila ATB adalah pribadi yang low profile, meski disediakan mobil dinas, ATB sering berangkat ke kantor naik taksi dan bajaj. "Kalau dia kesiangan gitu, dia bisa naik taksi, atau enggak bajaj," ucapnya. Selain itu, Andre juga pernah mengetahui, bahwa ATB pernah memberikan modal kepada seorang pedagang rokok yang bangkrut.&nbsp;"Jadi di depan bank situ ada pedagang rokok langganan, dia bangkrut. Terus dipanggil dan dikasih modal kalau enggak salah Rp 1,2 juta," tutur dia. Menurut Andre, ATB memberikan uang itu dengan ikhlas tanpa ada minta dikembalikan. "Memang dia ramah, terus baik dengan warga sekitar, figurnya sederhana sekali," tambahnya.&nbsp;

KPK OTT Dirjen Hubla, Tetangga: Pak ATB Orangnya Low Profile

tonny budiono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tonny budiono

Berita Terkini

Eks Dirjen Hubla: Anak Pak Harto Saja Pernah Saya Diskualifikasi!

Benda Pusaka Milik Tonny Budiono Disita KPK

KPK OTT Dirjen Hubla, Tetangga: Pak ATB Orangnya Low Profile

Download Aplikasi JawaPos.com