<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/JKT_HALAL-BIHALAL-DI-BALAIKOTA_HANUNG-HAMBARA_08042025-9-2323334383.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) didampingi istri Endang Nugrahani (kedua kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (ketiga kanan) menyalami Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (08/04/2025). (Hanung Hambara/ Jawa" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) didampingi istri Endang Nugrahani (kedua kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (ketiga kanan) menyalami Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (08/04/2025). (Hanung Hambara/ Jawa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono menyampaikan permintaan maaf atas tindakan aparat Satpol PP yang membubarkan aksi damai &ldquo;Tenda Tolak UU TNI&rdquo; di depan Gedung DPR RI. Permintaan maaf disampaikan melalui Ketua Bidang Komunikasi Sosial Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim, lewat akun X resminya. "Atas nama Gubernur kami mohon maaf atas kejadian ini. Gubernur telah mengevaluasi, menegur jajaran pimpinan terkait, &amp; berkomitmen agar aparat Pemprov memperbaiki cara penanganan &amp; mengedepankan dialog," ujarnya, dikutip Kamis (10/4). "Terkait cara-cara penanganan yang di luar prosedur akan dipastikan ada sanksi," tulis Chiko. Sebelumnya, insiden pembubaran aksi tersebut diungkap oleh akun X @barengwarga, yang menyatakan bahwa aksi &ldquo;Piknik dan Kemah Damai&rdquo; dibubarkan secara sepihak dan paksa oleh sekitar 30 anggota Satpol PP DKI Jakarta pada Rabu, 9 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB. &ldquo;Aksi Piknik dan Kemah Damai kami dibubarkan sepihak oleh aparat,&rdquo; tulis @barengwarga. Mereka menjelaskan bahwa pembubaran dilakukan tanpa dialog saat massa masih berada di dalam tenda. Barang-barang pribadi seperti tenda, makanan, dan minuman juga ikut diangkut secara paksa. Negosiasi antara peserta aksi, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), dan pimpinan operasi Satpol PP, Teguh B., berlangsung alot. Satpol PP beralasan pembubaran dilakukan karena adanya aduan warga dan penggunaan trotoar yang dianggap melanggar aturan. Namun peserta aksi menyebut penggunaan trotoar sebagai bentuk relokasi paksa setelah sebelumnya dipindahkan oleh PAMDAL DPR RI. Dalam peristiwa itu juga terjadi gesekan fisik, termasuk insiden tarik-menarik antara Satpol PP dan peserta aksi perempuan serta ibu-ibu yang mencoba mempertahankan logistik aksi. Salah satu peserta bahkan mengaku dipukul saat berada di dalam tenda. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap revisi UU TNI, yang dinilai berpotensi memperluas peran militer dalam kehidupan sipil. Peserta aksi mengecam tindakan aparat dan meminta Gubernur Pramono untuk mengambil langkah tegas terhadap aparat bawahannya yang dinilai melanggar prinsip demokrasi dan hak warga menyampaikan aspirasi.

Pasca viral, Gubernur DKI Jakarta Pramono meminta maaf atas pembubaran aksi damai 'Tenda Tolak UU TNI' di depan Gedung DPR RI.

Gubernur Jakarta Pramono Minta Maaf Usai Viral Satpol PP Bubarkan Aksi Tenda Tolak UU TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/demo-ibu2-1685000236.jpg" alt="Koordinator aksi gerakan Suara Ibu Indonesia Ririn Sefsani di depan Gedung Sarinah, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (28/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koordinator aksi gerakan Suara Ibu Indonesia Ririn Sefsani di depan Gedung Sarinah, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (28/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang protes terhadap pengesahan revisi Undang-Undang TNI semakin menguat. Kali ini, suara lantang datang dari para ibu dan perempuan muda yang tergabung dalam gerakan Suara Ibu Indonesia.&nbsp; Puluhan kaum ibu dari berbagai kalangan dan usia turun ke jalan menyuarakan pembatalan UU TNI di depan Gedung Sarinah, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (28/3). Mereka menyatakan, bahwa Indonesia tidak boleh kembali ke era represif dan militeristik. "Kami tidak ingin Indonesia menjadi rezim militer, kami tidak ingin represif dan ruang demokrasi kita makin dihabisi, kita tidak ingin aspirasi rakyat dibungkam," tegas Koordinator aksi Ririn Sefsani di depan Gedung Sarinah, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (28/3). Menurut Ririn, tanda-tanda bangkitnya militerisme sudah semakin jelas. Salah satunya adalah upaya menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Ririn mengutuk keras tindakan para politikus di DPR RI yang mengesahkan revisi UU TNI dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025 silam. Hal itu membuktikan bahwa DPR bukan lagi perwakilan rakyat, tapi perwakilan penguasa. "Contoh paling sederhana apa, sudah pasti bahwa rakyat menolak kembalinya dwifungsi ABRI (TNI), tetapi mereka mengembalikan fungsi itu. Dan kalau ada kemungkinan sebentar lagi juga akan ada dwifungsi POLRI," terangnya. Avianti Armand, arsitek dan penulis sekaligus penggagas Suara Ibu Indonesia mengatakan, aksi ini dipicu keprihatinan mereka terhadap tindakan represi aparat kepada para mahasiswa dalam aksi pembatalan UU TNI yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Berbagai tindakan kekerasan aparat telah terjadi sejak rencana Revisi Undang-undang TNI dibahas hingga disahkan DPR dan berlanjut hingga Kamis (27/2) kemarin. Tindakan tersebut dinilai telah melampaui hati nurani. Kekerasan yang terjadi di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang berulang kali terjadi dan tak kunjung berhenti. Untuk itu, para ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia menuntut sejumlah hal. Yakni, stop kekerasan pada mahasiswa, batalkan UU TNI dan Tolak RUU Polri. Kemudian, kembalikan tentara ke tugas utamanya membela tanah air dan polisi ke tugas utamanya melindungi masyarakat, bukan membela elite pejabat yang segelintir. "Kami berharap bahwa dengan terlibatnya ibu-ibu dalam demo menolak UU TNI, gerakan ini bisa menggugah hati para ibu di seluruh Indonesia dan akan terus membesar hingga punya dampak yang serius dalam mendorong dibatalkannya UU TNI," tegas Avianti.

Puluhan ibu dari Suara Ibu Indonesia protes di Jakarta menolak revisi UU TNI dan serukan stop kekerasan pada mahasiswa.

Tak Mau Indonesia Kembali ke Rezim Militer, Kaum Ibu Kritisi UU TNI: Demokrasi Dihabisi, Suara Dibungkam, Aparat Represif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/DEMO-UU-TNI-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-25-3877998008.jpg" alt="Massa aksi tolak UU TNI menyampaikan tuntutannya di depan Gedung Negara Grahadi, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/3/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi tolak UU TNI menyampaikan tuntutannya di depan Gedung Negara Grahadi, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/3/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Intimidasi terhadap jurnalis terjadi dalam aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI di Surabaya. Tak hanya Rama Indra, wartawan beritajatim.com yang mengalami kekerasan fisik, Wildan Pratama, wartawan Suara Surabaya, juga mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian. Meski tidak mengalami kekerasan fisik, Wildan dipaksa untuk menghapus foto-foto yang diambilnya saat meliput massa yang diamankan polisi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015812796/7-tanda-persahabatan-mulai-renggang-yang-sering-tak-disadari-menurut-psikologi">7 Tanda Persahabatan mulai Renggang yang Sering Tak Disadari, Menurut Psikologi</a>&nbsp; Wildan menceritakan bahwa insiden itu terjadi ketika ia mencoba memastikan jumlah demonstran yang ditahan setelah aksi berlangsung. ''Saya masuk ke dalam gerbang untuk mencari tahu jumlah pastinya. Saat itu, saya melihat ada 25 orang yang duduk berjejer di bawah. Saya bertanya kepada polisi di lokasi, dan mereka membenarkan bahwa itu massa yang diamankan. Lalu saya spontan mengambil gambar,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (25/3). Namun, tak lama setelahnya, seorang anggota polisi menghampiri dan meminta agar foto tersebut dihapus. "Dia bilang, &lsquo;Mas, ini masih diperiksa dan belum selesai, jadi mohon dihapus fotonya,&rsquo; kata Wildan menirukan ucapan polisi tersebut. Wildan sempat menjelaskan bahwa foto itu hanya untuk keperluan pencatatan, tetapi polisi tetap memaksa. &ldquo;Saya sudah bilang kalau ini hanya untuk mendata jumlahnya, tapi tetap dipaksa hapus. Akhirnya, saya dengan kondisi seperti itu, ya terpaksa menghapusnya,&rdquo; tuturnya. Tak berhenti di situ, polisi juga memastikan foto-foto tersebut benar-benar terhapus hingga ke folder sampah di perangkat Wildan. "Sampai-sampai saya diminta menghapusnya dari folder recovery," tambahnya. Beruntung, Wildan tidak mengalami kekerasan fisik seperti Rama Indra. Namun, ia menilai tindakan tersebut telah menghambat kerja jurnalistik dan berpotensi membatasi kebebasan pers. Terkait langkah selanjutnya, Wildan mengaku belum berencana mengambil tindakan hukum. Namun, ia mendapatkan pendampingan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya. &ldquo;Dari AJI sudah menghubungi saya untuk membuat pernyataan sikap. Mereka juga meminta saya menyusun kronologi kejadian. Kalau ada perkembangan lebih lanjut, saya diminta menghubungi mereka,&rdquo; jelasnya. AJI Surabaya telah mengecam insiden ini dan menegaskan bahwa menghapus atau menghalangi dokumentasi yang dilakukan jurnalis adalah bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers yang dilindungi undang-undang. Kasus yang menimpa Wildan dan Rama menambah daftar panjang tekanan terhadap jurnalis saat meliput demonstrasi. AJI dan komunitas jurnalis berharap aparat lebih memahami peran pers dalam demokrasi dan menghentikan praktik intimidasi terhadap wartawan di lapangan. (*) <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 75px; top: 151px;">&nbsp;</div>

Tak hanya Rama Indra, wartawan beritajatim.com yang mengalami kekerasan fisik, Wildan Pratama, wartawan Suara Surabaya, juga diintimidasi

Jurnalis Suara Surabaya Diintimidasi, Dipaksa Hapus Foto Massa yang Diamankan Polisi saat Demo Tolak UU TNI di Grahadi Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/Screenshot_2025-03-24-17-01-27-251_comwhatsapp-edit-1211556210.jpg" alt="Aparat membentuk barikade di depan pintu masuk Grahadi saat berlangsung demo tolak UU TNI, Senin (24/3). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aparat membentuk barikade di depan pintu masuk Grahadi saat berlangsung demo tolak UU TNI, Senin (24/3). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Unjuk rasa Tolak Undang-Undang (UU) TNI oleh ribuan massa di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Senin (24/3) sempat ricuh dan diwarnai pelemparan bom molotov. Dari pantauan JawaPos.com, massa aksi mulai memadati Jalan Gubernur Suryo sejak pukul 14.00 WIB. Mereka kompak mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa poster dan spanduk berisi tuntutan. Kericuhan terjadi setelah kurang lebih dua jam massa aksi berorasi. Kemudian pada pukul 16.20 WIB, massa aksi mulai melemparkan botol minuman, batu, petasan, hingga bom molotov ke dalam Gedung Grahadi. Tidak hanya itu, massa juga melempar barang-barang disekitar mereka, seperti batu bata dan pot bunga. Cekcok di antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga pun tidak terhindarkan. Aparat kemudian menembakkan meriam air atau water cannon untuk meredam kericuhan yang terjadi. Tampak massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil berlarian mundur untuk berlindung dari tembakan air. Namun di sisi lain, massa aksi semakin kompak dan tidak bergeming. Mereka bahkan mencoba menjebol kawat berduri dan mendekati gedung Grahadi. Hingga saat ini, aksi lempar barang masih dilakukan massa. Sebelumnya, ada 8 tuntutan yang dibawa, yakni Tolak Revisi Undang-Undang (UU) TNI, Tolak Perluasan Fungsi TNI dalam Ranah Sipil, Tolak Penambahan Kewenangan TNI dalam Ranah Operasi Militer Selain Perang, Terutama Di Ranah Siber. Kemudian Bubarkan Komando Teritorial, Tarik Seluruh Militer Dari Tanah Papua, Kembalikan TNI ke Barak, Revisi Undang-undang Peradilan Militer Untuk Menghapus Impunitas Di Tubuh TNI, dan Copot TNI Aktif di Jabatan Sipil.&nbsp; (*)

Unjuk rasa Tolak Undang-Undang (UU) TNI oleh ribuan massa di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Senin (24/3) sempat r

Demo Tolak UU TNI di Depan Grahadi Surabaya Ricuh,  Diwarnai Lemparan Bom Molotov

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/demo-grahadi-519415160.jpg" alt="Ribuan masyarakat sipil berdemonstrasi menolak UU TNI di depan Grahadi, Surabaya, Senin (24/3). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan masyarakat sipil berdemonstrasi menolak UU TNI di depan Grahadi, Surabaya, Senin (24/3). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ribuan massa dari masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan aksi Tolak Undang-undang (UU) TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (24/3).

Ribuan massa dari masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan aksi Tolak Undang-undang (UU) TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur

Ribuan Masyarakat Sipil Demo Tolak UU TNI di Depan Gedung Grahadi Surabaya             

tolak UU TNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tolak UU TNI

Berita Terkini

Gubernur Jakarta Pramono Minta Maaf Usai Viral Satpol PP Bubarkan Aksi Tenda Tolak UU TNI

Tak Mau Indonesia Kembali ke Rezim Militer, Kaum Ibu Kritisi UU TNI: Demokrasi Dihabisi, Suara Dibungkam, Aparat Represif

Jurnalis Suara Surabaya Diintimidasi, Dipaksa Hapus Foto Massa yang Diamankan Polisi saat Demo Tolak UU TNI di Grahadi Surabaya

Demo Tolak UU TNI di Depan Grahadi Surabaya Ricuh, Diwarnai Lemparan Bom Molotov

Ribuan Masyarakat Sipil Demo Tolak UU TNI di Depan Gedung Grahadi Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com