<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/Said-Iqbal-Presiden-buruh-3081711989.jpeg" alt="Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan, bahwa perjuangan buruh untuk menuntut keadilan akan terus dilakukan." width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan, bahwa perjuangan buruh untuk menuntut keadilan akan terus dilakukan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan, bahwa perjuangan buruh untuk menuntut keadilan akan terus dilakukan. Terbaru, Said Iqbal menyampaikan, bahwa pada Kamis, 21 Desember mendatang, ribuan buruh akan kembali turun ke jalan. "Ada 3 agenda yang diperjuangkan oleh buruh dan didukung penuh oleh Partai Buruh. Pertama terkait Isu Kenaikan Upah, kedua Tolak Omnibus Law Cipta Kerja dan ketiga Stop Perang Israel-Palestina," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers via Zoom, pada Jumat, (15 /12) Keputusan untuk melakukan aksi pada tanggal 21 Desember tersebut, dinilai oleh Said Iqbal lantaran bertepatan dengan Sidang Perdana Uji Materil Cipta Kerja, yang telah didaftarkan oleh Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal Desember kemarin. "Tanggal 21 Desember 2023 Partai Buruh dan Serikat Buruh lainnya kembali melakukan aksi besar, ke Gedung MK, Istana Negara dan Kedubes AS." "Dengan 3 tuntutan utama, yakni Meminta Revisi SK Gubernur terkait Kenaikan Upah, Tolak Omnibus Law Cipta Kerja dan Menyerukan untuk Gencatan Senjata Permanen antara Israel dan Palestina, Stop War." Kemudian, terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, Said Iqbal juga mengingatkan, bahwa ada 9 point yang digugat oleh buruh. Diketahui, dalam klaster ketenagakerjaan, ada 9 point, yakni terkait upah minimum yang kembali pada konsep upah murah, outsourcing seumur hidup (tidak ada batasan jenis pekerjaan dan bahkan negara menempatkan dirinya sebagai agen outsourcing), kontrak kerja yang berulang-ulang, pesangon murah, PHK yang dipermudah, pengaturan jam kerja dan pengaturan cuti (tidak ada kepastian upah bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau melahirkan), TKA unskill worker yang dapat bekerja dahulu sembari menunggu administrasi dapat mempersempit lapangan kerja bagi pekerja dalam negeri, dan dihapusnya beberapa sanksi pidana yang sebelumnya tercantum dalam UU No.13/2003. Terakhir, lanjut Said Iqbal, terkait apakah upaya gugatan tersebut akan kembali dipatahkan oleh MK, Said Iqbal pun optimis, bahwa kali ini ajuan Uji Materil akan dimenangkan oleh Partai Buruh dengan beberapa alasan. "Kami berkeyakinan, karena semua pasal itu bertentangan dengan putusan MK sebelumnya. Juga Hakim Arief Hidayat dan Anwar Usman sebelumnya telah mengatakan, bahwa terhadap pasal upah murah dan outsourcing patut dipertimbangkan, dan tidak berlaku pada uji formil sebelumnya." "Dan yang paling terpenting adalah bahwa isi yang terkandung dalam Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 tentang kehidupan yang layak. Bagaimana bisa masyarakat hidup layak kalau upah murah, outsourcing seumur hidup." "Setidaknya 5 Hakim MK akan memenangkan tuntutan kami, insya Allah." Lima juta buruh di seratus ribu pabrik berencana melakukan mogok nasional lanjutan jika tuntutannya tidak dipenuhi. &nbsp;

Perjuangan buruh untuk menuntut keadilan akan terus dilakukan. Said Iqbal menegaskan 21 Desember nanti ratusan ribu buruh akan demo besar.

Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Hingga Kecam Kebiadaban Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201008-WA0088-1.jpg" alt="Massa aksi berdemo di Gedung Negara Grahadi Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa aksi berdemo di Gedung Negara Grahadi Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aksi demo menolak omnibus law atau UU Cipta Kerja juga terjadi hampir di seluruh Indonesia. Termasuk juga di Kota Surabaya. Aksi ribuan massa itu berakhir ricuh.  Pandemi Covid-19 tak menyurutkan langkah para pekerja dan kaum buruh untuk menolak UU Cipta Kerja. Aksi mereka juga didukung pelajar dan mahasiswa.  Polisi pun tak tinggal diam mengamankan demonstran yang bertindak anarkis. Polrestabes Surabaya mengamankan 200 lebih demonstran. ”Sejak aksi demo pada Kamis (8/10), kami menemukan banyak demonstran yang mengejar dan menghina polisi di Grahadi. Ada yang menyusup. Ada beberapa orang yang memiliki keterkaitan dnegan tim Anarko,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombespol Jhonny Edison Isir, Jumat (9/10).  Demonstran yang diamankan merupakan mereka yang melakukan perusakan fasilitas publik. Ada pelajar SMP dan SMA. ”Kawan-kawan yang diamankan dibawa ke Polda Jatim untuk pendataan. Total semua 253 orang. Dewasa 46 orang. Anak-anak ada 207 orang. Anak-anak usia 14–18 tahun. Mereka diamankan di tiga titik. Kantor gubernur, Gedung Negara Grahadi, dan DPRD Jatim,” kata Isir.  Kerugian material di antaranya perusakan 2 unit kendaraan, posko, dan lain sebagainya.  Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti  dari perusuh yang melengkapi diri dengan molotov, tas isi batu, balok kayu, dan senjata tajam.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga menemui anak-anak yang mengikuti demonstrasi Omnibus Law. Dia menyayangkan keikutsertaan anak di bawah umur dalam kegiatan tersebut.  ”Kami mendapat data nama anak-anak dari dinas pendidikan yang didapat dari kepolisian. Saya melihat anak-anak ini butuh perhatian khusus. Anak-anak ini butuh eksplorasi untuk dia bisa menunjukkan bahwa dirinya ada,” tutur Risma.  Ada puluhan anak yang ditemui Risma. Ada 1 siswa SD sementara sisanya masih duduk di bangku SMP. Pemkot akan melakukan bersama psikolog. Risma mengajak suruh pihak bersama-sama menjaga supaya anak-anak tidak dieksploitasi dan digunakan sebagai alat untuk protes.  ”Saya melihat mereka ini hanya ikut-ikutan dan hanya ingin menunjukkan jati dirinya. Semuanya yang diamankan Polrestabes Surabaya adalah tanggung jawab pemkot untuk mengedukasi dan mencegah,” kata Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kBcU21j5Be8

Kaleidoskop 2020: 22 Orang Jadi Tersangka Demo Omnibus Law di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201119-WA0027.jpg" alt="Massa buruh melakukan aksi demo menuntut kenaikan UMK dan tolak UU Cipta Kerja. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Massa buruh melakukan aksi demo menuntut kenaikan UMK dan tolak UU Cipta Kerja. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Surabaya bakal digeruduk massa buruh luar Surabaya pada Kamis (19/11). Mereka akan menggelar aksi di kantor Gubernur Jatim dan Gedung Negara Grahadi untuk menuntut kenaikan UMK serta menolak UU Cipta Kerja. Aksi direncanakan akan digelar sore ini (19/11). Namun sejak pukul 11.30 WIB, mereka dihentikan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Sidoarjo.  Menurut Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur Nuruddin Hidayat, massa buruh tersebut didominasi dari Pasuruan dengan jumlah ribuan orang. ”Kurang lebih ada 2.000 orang. Jumlah kendaraan bus saja ada dua puluh unit. Selain itu, massa juga naik motor dan mobil truk,” kata Nuruddin Kamis (19/11) siang.  Nuruddin mengatakan, polisi meminta mereka untuk melewati wilayah Jalan Lingkar Timur di pertigaan Sidoarjo. ”Massa dilarang masuk Surabaya lewat Alun-Alun Sidoarjo. Mereka diminta lewat Lingkar Timur,” papar Nuruddin Hidayat.  Namun, massa tetap memaksa lewat Alun-Alun Sidoarjo. Pasalnya, mereka telah berjanji dengan buruh Sidoarjo di Masjid Agung. Massa pun melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian selama 15 menit. Mereka pun akhirnya diperbolehkan melalui jalan utama Kota Sidoarjo.  ”Negosiasi 15 menit. Kita negosiasi massa aksi diperbolehkan lewat Sidoarjo kota. Enggak ada bentrokan. Cuma negosiasi, gak sampai ada represif,” ujar Nuruddin Hidayat.  Setelah dicegat, sore ini (19/11) ribuan buruh Pasuruan tersebut telah bertemu dengan massa Sidoarjo di Masjid Agung Sidoarjo. Kemudian, mereka melakukan longmarch menuju Kantor Gubernur Jatim. ”Ini kan teman-teman berhenti dulu di Alun-Alun Sidoarjo, salat Duhur di Masjid Agung, kemudian massa berangkat bareng-bareng menuju Surabaya,” kata Nuruddin Hidayat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wP6qSed0N-w&ab_channel=JawaPos

Bakal Gelar Demo di Grahadi, Ribuan Buruh Dicegat Aparat di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201117-WA0066.jpg" alt="Aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja pada Selasa (17/11). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja pada Selasa (17/11). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali digelar di Surabaya pada Selasa (17/11). Massa yang didominasi pelajar dan buruh itu sekaligus merayakan Hari Pelajar Internasional berdemo di Gedung Negara Grahadi.  Massa mulai berkumpul di Jalan Basuki Rahmat pada pukul 14.00. Mereka berjalan menuju Jalan Gubernur Suryo sembari melakukan aksi teatrikal menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja. Di antara berbagai tuntutan, orator meminta DPRD Jatim mendengar dan melakukan komunikasi dengan demonstran. Sebab, anggota DPRD Jatim enggan membalas atau memberikan tanggapan atas permintaan demonstran.  ”Kami sudah bersurat ke DPRD Jatim untuk meminjam ruangnya dan menggelar sidang rakyat. Namun tidak ada jawaban sama sekali,” ujar orator dari elemen buruh tersebut. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/11/2020/getol-jatim-motori-demo-lanjutan-tolak-omnibus-law/">Getol Jatim Motori Demo Lanjutan Tolak Omnibus Law</a></li> </ul> Tidak adanya tanggapan membuat demonstran memberikan opsi untuk menyewa lokasi tersebut. Mereka rela melakukan hal tersebut bila DPRD enggan memperbolehkan kantornya digunakan secara gratis. ”DPRD Jatim tidak ada tanggapan. Tidak mengangkat telepon. Kita meminta untuk menyewa tempat mereka, juga tidak mendapat kepastian. Kita, rakyat juga bisa membayar sewa tempat,” ucap sang orator.  Tidak hanya menuntut DPRD Jatim, demonstran sempat menyinggung kehadiran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada aksi minggu lalu, Selasa (10/11). Dalam kesempatan tersebut, Risma hadir untuk memungut sampah. ”Kami demonstran biasa membersihkan sampah sendiri setelah aksi. Daripada membersihkan sampah, lebih baik bantu kami menolak Omnibus Law,” ujarnya.  Hingga demonstrasi berakhir di Gedung Negara Grahadi pada pukul 18.00, tidak ada perwakilan DPRD, Pemprov Jatim, maupun Pemkot Surabaya yang menemui demonstran.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=z5UspVNDhHA

Demo Tolak UU Cipta Kerja Gagal Bertemu Pejabat dan Wakil Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201110170419-1.jpg" alt="Demonstran menggelar lapak hasil tani murah di jalanan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Demonstran menggelar lapak hasil tani murah di jalanan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Demonstrasi tolak UU Cipta Kerja kembali berlangsung. Dimotori Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur dan aliansi mahasiswa, ratusan pendemo datangi Gedung Negara Grahadi pada Selasa (10/11) siang.  Koordinator Getol Jatim Danis Seniar Yuliaparipurna mengatakan, tuntutan mereka tetap sama. Meminta Presiden Joko Widodo segera membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.  ”Kami minta Jokowi menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang. Hari ini (10/11) yang ikut aksi kurang lebih 200 orang, terdiri atas unsur petani, mahasiswa, buruh, lingkungan dan sebagainya,” tutur Danis Seniar Yuliaparipurna.  Aksi demo kali ini tidak hanya berorasi. Mereka menggelar Festival Rakyat. Hasil tani digelar di pinggir jalan dengan harga murah. Beberapa dari barang-barang tersebut malah digratiskan. Ada sambal terasi, beras, dan sayur.  Ada juga galeri foto yang menunjukkan usaha Getol dalam demonstrasi. Seperti secuil momen saat aksi demonstrasi hingga usaha para petani ketika menolak UU Ciker. Salah satu foto menunjukkan massa aksi yang ditangani paramedis jalanan.  ”Kami ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait gerakan tolak omnibus law yang dilakukan Getol Jatim. Foto-foto yang kita tampilkan di sini dari seluruh wilayah Jatim. Terkait dengan berbagai macam perjuangan rakyat,” terang Danis.  Dia mengatakan, gabungan aliansi juga datang dari petani yang lahannya tergusur dan diambil perusahaan. Pengambilan lahan itu hingga saat ini belum ada penyelesaian dari pihak terkait. ”Ada aksi teatrikal juga yang menceritakan omnibus law itu mencekik dan justru memperparah kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Danis.  Saat ditanya soal gerakan susulan, Danis menyampaikan, akan ada aksi lanjutan pada 17 November. Tanggal itu adalah hari pelajar internasional.  Sementara itu, salah satu massa aksi, Naning Junaidah Suprawati, 30, dari Badan Pengurus Harian API Jatim menuntut pemerintah untuk segera membuat kebijakan konkret terkait situasi petani masa kini. ”Kami butuh kebijakan. Kesulitan kami terbukti dengan situasi ketika menghadapi musim produksi, subsidi juga tidak ada. Pupuk langka. Ini persoalan nyata,” keluh Naning.  Dari pantauan JawaPos.com, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini datang meninjau aksi demonstrasi sejak pukul 16.00 sore. Dia didampingi Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo. Namun, Risma tidak bergabung bersama demonstran. Dia berdiri di seberang jalan, di depan pintu Gedung Negara Grahadi. Sekitar pukul 17.00, Risma menghampiri demonstran selama beberapa menit. Namun tidak ada statement yang diberikan.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=76SdsjjBr6U

Getol Jatim Motori Demo Lanjutan Tolak Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/menaker.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Konferensi Pers Kebijakan Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (28/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Konferensi Pers Kebijakan Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (28/3/2023).</figcaption>
</figure>Demonstrasi Lanjutan Omnibus Law di Surabaya Bakal Bawa Ribuan Demonstran  JawaPos.com–Hari Pahlawan pada Selasa (10/11) diperingati serikat buruh dengan melanjutkan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Sekitar 1.000-2.000 buruh bakal ikut berdemo.  Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur Nuruddin mengaku sengaja melakukan demonstrasi tepat pada Hari Pahlawan.  ”Kami akan melakukan aksi di depan Kantor Gubernur. Demonstrasi dilakukan pada momen hari pahlawan ini, agar lebih menumbuhkan semangat rekan buruh dan mahasiswa yang berjuang menolak Omnibus Law dan politik upah murah,” ujar Nuruddin.  Nuruddin mengungkapkan, mereka tidak hanya melakukan penolakan UU Cipta Kerja, namun juga mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menetapkan kenaikan UMK (upah minimum kabupaten/kota) 2021 yang berpihak pada buruh.  ”Rekan-rekan di kabupaten/kota mendesak bupati/wali kota untuk segera merekomendasikan ke Gubernur. Hingga saat ini tidak ada bupati/wali kota khususnya daerah ring 1 Jatim yang mengirimkan rekomendasi ke Gubernur,” papar Nuruddin.  Nuruddin menegaskan, tenggat paling lambat bagi bupati/wali kota untuk memberikan rekomendasinya yakni, 13 November. Bila keputusan diberikan melebihi tenggat waktu, massa buruh bakal kembali menggelar aksi pada 19 atau 20 November.  Sementara itu, aliansi lain akan menggelar unjuk rasa di titik Gedung Negara Grahadi, Gubernur Suryo. Aliansi akan diikuti mahasiswa yang menggelar aksi Festival Rakyat. Festival tersebut rencananya diramaikan dengan aksi teatrikal, baca puisi, pameran foto, sablon, pasar tani, serta lapak baca.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=QHv7Wl8Vt7o

Demo Lanjutan Omnibus Law di Surabaya Bakal Bawa Ribuan Demonstran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1604310665592.jpg" alt="Aksi KPSI menuntut UU Cipta Kerja dan kenaikan UMP akan berlanjut pada 9 dan 10 November. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Aksi KPSI menuntut UU Cipta Kerja dan kenaikan UMP akan berlanjut pada 9 dan 10 November. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali melakukan aksi mengawal gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja pada Senin (2/11). Unjuk rasa yang dilakukan serentak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota seluruh Indonesia itu mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu membatalkan UU Cipta Kerja.  Tuntutan serikat pekerja di Jawa Timur dipusatkan di Kantor DPRD Jawa Timur. Diikuti sekitar 500 orang, mereka adalah perwakilan dari berbagai daerah di ring 1 Jawa Timur. Bukan hanya menuntut dan menolak UU Cipta Kerja, mereka juga merespons penetapan UMP 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. UMP Jatim naik menjadi Rp 1.868.777,08 atau 5,65 persen atau hanya Rp 100.000 dari UMP tahun 2020.  ”Secara politik kami mengapresiasi keputusan Gubernur Khofifah. Namun secara ril SK UMP Jatim 2021 tersebut tidak memberikan asas kemanfaatan. Sebab, saat ini UMK terendah di Jatim 2020 sudah mencapai Rp 1,9 juta,” tutur Jazuli, sekretaris KSPI Jawa Timur.  Dia berharap kenaikan UMP Jatim 2021 menjadi Rp 2,5 juta. Kenaikan tersebut diyakini dapat memangkas disparitas upah minimum antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebab, dalam aturannya, UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.  ”Kemudian kami juga mempertanyakan dasar kenaikan UMP Jatim tahun 2021 sebesar 5,65 persen atau Rp 100.000. Jika kenaikan ini dibandingkan antara upah minimum terendah di Magetan serta tertinggi di Surabaya, artinya disparitas masih tinggi, yaitu sebesar 120 persen,” terang Jazuli.  Mereka berencana melakukan aksi lanjutan pada 9 dan 10 November.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RAr-wV6_nlI&ab_channel=JawaPos

KSPI Jatim Minta UMP Naik Rp 2,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201027-WA0083-1.jpg" alt="Ribuan demonstran memadati halaman kantor Gubernur Jawa Timur. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ribuan demonstran memadati halaman kantor Gubernur Jawa Timur. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aksi unjuk rasa gabungan federasi pekerja di halaman kantor Gubernur Jawa Timur pada Selasa (27/10) berakhir damai. Demonstran yang datang sejak pukul 14.00 memulai orasi sejak sore. Mereka menuntut UU Cipta Kerja untuk dibatalkan sekaligus menaikkan UMP dan UMSK 2021.  ”Bukan hanya UU Cipta Kerja yang merugikan masyarakat, UMK yang terlalu rendah dan tidak dinaikkan pada 2021 juga akan mencekik rakyat,” ujar salah satu orator.  ”Peraturan baru mengatakan UMP dan UMK tidak naik. Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran No 11/2020 yang mengatakan UMP 2021 tidak naik,” ucap dia.  Menjelang malam, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono menemui demonstran. Namun, demonstran telanjur emosi tidak mau mendengar seruan Heru.  ”Ibue metu! (Ibunya keluar)!” Seru demonstran menghentikan upaya Heru yang akan bicara.  Menurut Sekjen FSPMI Jazuli, hari ini (27/10) pihaknya gagal menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. ”Beliau tidak ada. Pemerintah mengatakan daripada melakukan demonstrasi lebih baik melakukan upaya lain ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kita menolak menemui MA atau MK. Ini adalah perlawanan sipil yang dilakukan karena pemerintah sampai saat ini tidak mau berdialog,” tegas Jazuli.  Jazuli menyampaikan permohonan untuk membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja. ”Kami sudah meminta beberapa kepala daerah untuk menyampaikan pada pimpinan dan presiden. Sekda mendengarkan keluh kesah. Jadi mereka tahu kesulitan dan keinginan kita semua,” ujar Jazuli.  Jazuli mengakui demonstrasi Selasa (27/10) tidak membuahkan hasil. ”Tidak ada yang sia-sia. Buruh Jawa Timur bersatu. Aksi selanjutnya diadakan 2, 9, dan 10 November. Dikawal sampai presiden mendengar dan UU Cipta Kerja tidak disahkan,” tutur Jazuli.  Jazuli mengungkapkan, hasil kesepakatan bersama antara serikat pekerja dan serikat buruh mengusulkan gubernur mewakili unsur pekerja untuk mengatakan kepada Presiden Jokowi tidak mengesahkan UU Cipta Kerja. Dia juga menuntut gubernur meningkatkan UMP. ”Untuk penetapan upah provinsi, tidak hanya memperhatikan upah terendah. Tapi bisa membandingkan tempat,” ujar Jazuli.  Demonstrasi berakhir damai pada pukul 18.00. Demonstran terlihat kecewa sebab Gubernur Khofifah tidak menemui demonstran. Salah satu demonstran, Nia yang datang dari Pasuruan mengeluhkan hal tersebut. ”Jauh-jauh dari Pasuruan nggak ditemui. Nggak didengar. Maunya didengar jadi bisa dipahami tuntutannya,” ujar Nia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-FWRmQ9wdSc&ab_channel=jawapostvofficial

Tuntutan Bertambah, Demonstran Ditemui Sekda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG20201027150653-1.jpg" alt="Demonstrasi tolak UU Cipta Kerja diikuti ribuan massa di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Kalan Indrapura, Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi tolak UU Cipta Kerja diikuti ribuan massa di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Kalan Indrapura, Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja pada Selasa (27/10) di Kota Surabaya, diikuti sekitar tiga ribuan warga. Mereka berasal dari sejumlah elemen buruh atau pekerja di Jawa Timur.  Koordinator lapangan aksi unjuk rasa Edi Supriyantono mengatakan, jumlah pengunjuk rasa hari ini (27/10) sekitar tiga ribuan orang. Demonstrasi diikuti berbagai elemen masyarakat tanpa aliansi mahasiswa.  ”Demonstran datang dari berbagai elemen masyarakat, serikat pekerja, ada beberapa organisasi besar seperti SPSI, dan KSPI,” tutur Edi Supriyantono.  Selain itu, ada elemen SPMI yang menuntut pemerintah mencabut UU cipta kerja. ”Tuntutan masih sama. Menolak UU Cipta Kerja dan meminta pemerintah segera menerbitkan Perppu mencabut UU Cipta Kerja,” terang Edi Supriyantono.  Edi menyampaikan, salah satu pokok tuntutan demonstran mengenai jumlah UMK. Menurut dia, usul rakyat pekerja tidak dilihat. Padahal, kebutuhan makin banyak. ”Harusnya tiap pergantian tahun pasti ada usul tentang UMK sesuai kesepakatan surat edaran pemerintah dari menteri tentang kebutuhan hidup layak,” ujar Edi Supriyantono.  Dia menjelaskan, seharusnya untuk UMK 2021 sudah ada perubahan nominal UMK. ”Ternyata ada surat edaran tidak memperbolehkan kepala daerah pemerintah provinsi memberikan keputusan UMK 2021,” ujar Edi Supriyantono.  Ketika ditanya langkah yang akan diambil bila pemerintah tetap diam, Edo mengatakan, akan kembali aksi dengan massa yang lebih besar. ”Kalau memang memungkinkan, kami akan menutup semua akses. Karena kalau tidak ada tindakan keras, pemerintah tidak peduli,” tutur Edi Supriyantono.  Dia meminta pemerintah untuk mengingat berbagai aksi yang sudah dilakukan namun tanpa jawaban. Dia berharap pemerintah membuka mata. ”Kami sudah meminta beberapa kepala daerah untuk mengirim rekomendasi. Bahkan pusat sudah beberapa menemui pejabat negara. Tapi sampai detik ini pun tidak ada sama sekali respons positif untuk mencabut undang-undang,” kata Edi Supriyantono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=swICYjl9_bc&ab_channel=jawapostvofficial

Ribuan Pengunjuk Rasa Berdemo Tolak UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Surabaya-Dipta-Wahyu.jpg" alt="Mahasiswa membagikan minuman kepada anggota TNI yang bertugas menjaga unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Surabaya, Kamis (26/9). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa membagikan minuman kepada anggota TNI yang bertugas menjaga unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Surabaya, Kamis (26/9). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Unjuk rasa lanjutan menolak UU Cipta Kerja kembali digelar di Surabaya pada Selasa (27/10). Diperkirakan terdapat 15 ribu demonstran yang hadir dalam unjuk rasa tersebut.  Terkait hal itu, Polrestabes Surabaya menyiapkan ribuan personel pengamanan. Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya AKP M. Akhyar mengatakan, total terdapat 4.820 personel yang disiapkan. ”Kami memperkirakan terdapat 7725 pengunjuk rasa. Sedangkan jumlah pengamanan 4.820 orang,” tutur M. Akhyar Selasa (27/10) pagi.  Dari pantauan JawaPos.com, kawat berduri sudah terpasang di halaman gedung Grahadi sejak pukul 10.00. Hal yang sama terlihat di wilayah Kebun Binatang Surabaya. Meskipun unjuk rasa akan dipusatkan di depan gedung DPRD dan gedung Grahadi, Kota Surabaya, ribuan personel dibagi ke dalam berbagai titik.  ”Beberapa titik pengamanan ada di exit tol Rumokalisari, depan Terminal Osowilangun, Maspion IV, tol Dupak Demak, SMPN 5, dan Kedung Cowek,” terang M. Akhyar.  Polrestabes Surabaya juga mengamankan wilayah tol satelit, tol Simo, Waru Gunung, Karang Pilang, Masjid Agung, Kebun Binatang Surabaya, jembatan Mayangkara, Taman Pelangi, Mapolda Jatim, Hotel Bumi, BG Junction, Mapolsek Tegalsari, Bundaran Waru, Margomulyo, dan SIER.  ”Sasaran unjuk rasa adalah gedung Grahadi dan kantor gubernur. Jumlah pengaman di Grahadi sebanyak 473 dan di kantor gubernur sebanyak 1209,” ujar Akhyar.  Sementara itu, Juru Bicara Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jawa Timur Jazuli mengatakan, pihaknya terdiri atas 16 Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Jawa Timur. Diperkirakan terdapat 15 ribu demonstran yang akan datang dari seluruh wilayah di Jawa Timur.  ”Kami kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menolak UU Cipta Kerja serta memperjuangkan kenaikan upah minimum,” ucap Jazuli.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dW4Qkg-lf6U&ab_channel=jawapostvofficial

Antisipasi Unjuk Rasa Buruh, Polrestabes Surabaya Pasang Kawat Berduri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tolak UU Cipta Kerja

Berita Terkini