<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelantikan anggota DPR diwarnai unjuk rasa mahasiswa. Sekitar lima ribu mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia (SI) menyuarakan aspirasi di sekitar gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.  Meski tak bisa mencapai gerbang utama, mereka tetap menggelar aksi teatrikal.  Membawa tiga pusara, lengkap dengan nisannya, para mahasiswa melakukan tabur bunga. Tampak nama dua mahasiswa asal Kendari dan KPK tertulis dalan guratan nisan tersebut.  ’’Hari ini, selain aksi solidaritas untuk teman-teman kami yang berjuang sampai mengorbankan nyawa untuk ibu pertiwi, aksi ini juga untuk mengawal anggota baru DPR,’’ tutur korlap aksi BEM SI Erfan Kurniawan.  Dia menegaskan, para anggota baru DPR perlu dikawal sejak awal. Tujuannya, mereka tidak seperti anggota periode sebelumnya yang melenceng dari tugas wakil rakyat. Gagal mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) penting yang masuk prolegnas, tetapi dengan brutal ingin mengesahkan paket RUU yang berpotensi merugikan rakyat. ’’Di periode sebelumnya, audiensi gak bisa, RDPU (rapat dengar pendapat umum, Red) gak bisa,’’ keluhnya.  Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu berharap anggota dewan yang baru lebih mau mendengar aspirasi rakyat. Salah satunya merealisasikan tuntutan mahasiswa soal pencabutan UU KPK serta pembatalan RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan.  Erfan mendesak anggota baru DPR yang masih berusia muda untuk menjadi agen perubahan. Mereka harus membuang kebiasaan-kebiasaan lama anggota dewan yang tidak baik. ’’Sehingga suara milenial benar-benar bisa didengarkan,’’ tegasnya.  Dia juga menampik dugaan mahasiswa bertindak anarkistis dalam demo-demo yang berlangsung sampai tengah malam. Dia menegaskan bahwa mahasiswa taat aturan. ’’Demo kami hanya sampai pukul 17.00 WIB. Aksi kami aksi substansi. Tuntutan kami jelas,’’ ungkapnya.  Dalam kesempatan terpisah, musisi Ananda Badudu akhirnya kembali bersuara setelah diamankan jajaran Polda Metro Jaya, Jumat (27/9). Mantan personel Banda Neira itu memberikan sejumlah keterangan terkait dengan sisa donasi yang berhasil dikumpulkannya. Saat ini tersisa dana Rp 40 juta–Rp 50 juta.  Ananda memastikan, sisa dana itu bakal disalurkan dan dipertanggungjawabkan. Dia mengakui, setelah ditangkap anggota polda, geraknya tidak lagi leluasa. Karena itu, kata dia, akan ada tim khusus yang mengelola dana tersebut. ’’Saya pastikan tim tepercaya. Orang-orangnya teruji kredibilitasnya,’’ ungkapnya.  Rencananya, dana diberikan untuk keperluan medis. Disalurkan kepada para korban yang masih dirawat di rumah sakit. ’’Kami akan pastikan apakah sudah aman ditangani apa belum. Apakah butuh dana. Nanti dibikin daftar prioritasnya,’’ papar pria asal Bandung tersebut. Laporan keuangan akan disampaikan melalui media sosial.  Mengenai somasi yang dilayangkan kepolisian, penggalang dana untuk aksi mahasiswa di kitabisa.com itu menyatakan menghormati keputusan polisi. Dia siap mengikuti prosedur. ’’Saya tidak akan lari. Saya akan datang ke polda jika dipanggil,’’ tegasnya.  Ananda memang disomasi polisi terkait dengan statemennya setelah keluar dari Mapolda Metro Jaya. Saat itu, dia mengungkapkan bahwa dirinya melihat ada mahasiswa yang diperiksa polisi secara tidak etis. Pernyataan tersebut langsung dibantah polisi yang disertai surat somasi. Polisi meminta Ananda meralat pernyataannya itu.  Ananda enggan berkomentar panjang ketika dimintai konfirmasi ulang perihal pernyataannya tersebut. Dia hanya menegaskan akan tetap menyuarakan kebenaran. ’’Karena kebenaran tidak boleh dibelokkan,’’ ujarnya.

Mahasiswa Tetap Desak Revisi UU KPK Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JOKOWI_SETPRES_Jawa-Pos.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Subang, tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Ciereng, Kota Subang, Kabupaten Subang, Jumat 29 November 2019. Presiden Jokowi dan rombongan yang berangkat dari Lanud Atang Sanjaya, Bogor, pa" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Subang, tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Ciereng, Kota Subang, Kabupaten Subang, Jumat 29 November 2019. Presiden Jokowi dan rombongan yang berangkat dari Lanud Atang Sanjaya, Bogor, pa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Harapan berbagai elemen masyarakat agar UU KPK hasil revisi dibatalkan tetap terjaga. Kemarin (26/9) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapannya untuk mengkaji penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.  Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi setelah bertemu dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka. Di antaranya, Romo Magnis Suseno, Mahfud MD, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Anita Wahid, dan Christine Hakim. Juga ada Bivitri Susanti, Feri Amsari, Sudhamek, Azyumardi Azra, Emil Salim, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Arifin Panigoro.  Dalam pertemuan tersebut, mantan wali kota Solo itu mendapatkan banyak masukan yang terkait dengan penerbitan perppu menyusul masifnya penolakan publik. ”Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi, dan nanti setelah itu akan kita putuskan,” ujarnya.  Jokowi meminta waktu untuk menghitung berbagai kemungkinan. Termasuk, risiko politik dalam menerbitkan perppu. Karena itu, dia belum bisa memastikan kapan keputusan tersebut diambil. ”Secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tuturnya.  Mahfud MD menuturkan, kepada presiden, pihaknya memberikan berbagai alternatif jalan untuk membatalkan UU KPK. Secara teori, ada tiga cara: legislative review, uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dan membuat perppu pembatalan UU KPK.  Di antara tiga opsi tersebut, para tokoh yang hadir sepakat dengan opsi ketiga. ”Yang tadi cukup kuat disuarakan, lebih bagus mengeluarkan perppu agar itu (UU hasil revisi, Red) ditunda dulu sampai ada suasana yang baik untuk membicarakan isinya,” terang mantan ketua MK tersebut.  Meski secara hukum sah, papar Mahfud, UU KPK bermasalah dalam konteks sosial. Sebab, keberadaannya tidak sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat umum. Itu tecermin dari penolakan yang disampaikan oleh mahasiswa, dosen, guru besar, hingga berbagai civil society.  Mengenai pertimbangan memilih perppu, Mahfud mengungkapkan, opsi tersebut bisa dijalankan lebih cepat. Sebab, kewenangannya mutlak berada di tangan presiden. Pun dengan kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat penerbitan perppu. ”Itu gampang. Kan memang sudah agak genting sekarang,” ujar pria dari Madura itu, sedikit berseloroh.  Yang pasti, lanjut dia, secara hukum, perppu merupakan hak subjektif presiden. Jika presiden menilai kondisi di masyarakat cukup layak untuk penerbitan perppu, hal itu bisa dilakukan. ”Presiden menyatakan keadaan masyarakat dan negara seperti ini, saya harus ambil tindakan itu. Sudah biasa dan tidak ada dipersoalkan itu,” tandasnya.  Budayawan Goenawan Mohamad menuturkan, semua yang hadir dalam pertemuan sepakat bahwa perlu ada perppu. Sebab, UU KPK hasil revisi jelas melemahkan lembaga antirasuah tersebut. ”Dan, Pak Jokowi mencoba mengatasi ini,” tegasnya.  Yang perlu dipahami, lanjut dia, ketika hendak memutuskan sesuatu, Jokowi akan menghadapi DPR. Mengingat, seluruh fraksi setuju dengan pengesahan UU KPK tersebut. ”Beliau sendiri. Karena itu, kami mengatakan, kami jadi partainya Pak Jokowi. Kami jadi saksi Bapak yang ingin memperkuat KPK,” tegasnya.  Dia mengungkapkan, pertemuan presiden dengan para tokoh tersebut berlangsung sangat cair. Para tamu dijamu makan siang sebelum membahas isu-isu terkini. Ada hidangan nasi liwet Solo yang menemani obrolan siang itu.  Pakar hukum tata negara dari Sekolah Hukum Jentera Bivitri Susanti menambahkan, dalam pertemuan tersebut para tokoh sudah berusaha meyakinkan Jokowi. Dukungan dari ahli, tokoh agama, hingga budayawan secara politik diharapkan bisa memperkuat langkah presiden jika nanti mengeluarkan perppu. ”Kami meyakinkan presiden bahwa perppu itu memang hak Bapak.”  Beberapa keberatan yang sebelumnya disampaikan oleh presiden, papar Bivitri, pun coba dijawab dalam pertemuan. Misalnya yang terkait dengan asal usul UU sebagai inisiatif DPR. ”Beliau bilang inisiatif DPR, masak keluar perppu. Kami sampaikan, sebenarnya anggapan itu tidak tepat,” tuturnya.  Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan berbagai kerugian atau implikasi atas perubahan sejumlah pasal dalam UU KPK. Para tokoh sepakat jika pasal-pasal yang disebut DPR bakal menguatkan KPK tidaklah benar. Atas dasar itu, Bivitri cukup optimistis Jokowi mau mengeluarkan perppu. ”Jadi, mudah-mudahan sudah yakin sekarang,” kata dia tanpa mau memerinci isi perppu.  Rohaniwan Franz Magnis Suseno menambahkan, pihaknya menyadari bahwa secara politik langkah presiden untuk mengeluarkan perppu tidak mudah. Sebab, semua partai politik di DPR satu suara untuk melemahkan KPK. Namun, Franz berharap presiden berani keluar dari tekanan tersebut, mengingat besarnya dukungan publik. ”Dia didukung rakyat Indonesia,” ujarnya.  Menanggapi rencana penerbitan Perppu KPK, anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa pihaknya masih mencermati perkembangan dan dinamika politik terkini. ”Belum ada komentar jauh,” katanya saat dihubungi Jawa Pos. Apalagi, papar dia, presiden masih sebatas mempertimbangkan dan mengalkulasi penerbitan perppu.  Anggota Baleg DPR itu enggan berspekulasi jika presiden betul-betul mengeluarkan perppu. Menurut dia, hal itu merupakan proses politik yang campur aduk. Sebenarnya, tambah dia, langkah terbaik dalam menyikapi persoalan UU KPK adalah mengajukan judicial review (JR) ke MK. ”Seperti yang disebutkan Menkum HAM. Ya, JR ke MK,” jelas legislator dari Jawa Tengah itu.  Muhammad Sarmuji, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, perppu sudah menjadi domain presiden. ”Tugas DPR sudah selesai,” ungkapnya. Menurut dia, untuk mengeluarkan perppu, presiden yang bisa menilai. Tidak perlu berkonsultasi ke DPR.  Dia menegaskan, presiden masih mempertimbangkan penerbitan perppu. Belum jelas apakah akan mengeluarkan perppu atau tidak. Pihaknya akan menunggu keputusan akhir yang diambil. ”Yang pasti, perppu menjadi domain presiden,” tegas dia.  RUU KUHP  Selain Perppu KPK, dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh, presiden mengaku mendapat masukan terkait RUU KUHP. Salah satu hal yang disorot adalah norma hukum yang terlalu masuk ke wilayah privat. ”Juga berkaitan dengan pasal-pasal lainnya, termasuk pasal penghinaan terhadap presiden,” katanya.  Goenawan Mohamad mengatakan, para tokoh yang hadir kemarin mengucapkan terima kasih atas keputusan penundaan pengesahan RUU KUHP. Hal itu sejalan dengan petisi yang ditandatangani para tokoh bangsa sebelumnya. Semua sepakat untuk mendesak penundaan RUU yang sangat berbahaya bagi hak asasi manusia tersebut. ”Kami sebelumnya sudah berkumpul untuk menandatangani petisi tersebut,” ungkapnya.  Sementara itu, setelah keputusan penundaan pengesahan RUU KUHP, DPR menyatakan siap mengkaji ulang beberapa pasal yang kontroversial. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR tidak kecewa dengan keputusan tersebut. ”Meski sebetulnya telah disepakati dalam pembahasan tingkat satu, tapi bisa ditunda,” kata Bambang.

Jokowi Jangan Ragu Rilis Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT1_AKSI-PELAJAR_MIFTAHULHAYAT-19.jpg" alt="Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) saat aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP oleh Pelajar SMA dari berbagai sekolah di Jakarta ini" width="100%">
<figcaption>Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) saat aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP oleh Pelajar SMA dari berbagai sekolah di Jakarta ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi represif aparat kepolisian tidak menyurutkan semangat para mahasiswa. Mereka justru makin bersemangat menyatakan penolakan pada revisi UU KPK, KUHP, dan RUU kontroversial lain.  Kemarin (25/9) giliran ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya yang turun ke jalan. Aksi serupa berlangsung di kota-kota lain di Jawa Timur (Jatim) seperti Banyuwangi, Ponorogo, Pacitan, dan Kediri.  Sasaran aksi di Surabaya adalah gedung DPRD Jatim. Secara umum, aksi berlangsung tertib. Massa sempat memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Mereka berusaha menerobos garis pembatas yang dipasang Polrestabes Surabaya sejak pagi.  Wakapolrestabes Surabaya AKBP Leonardus Simarmata meminta mahasiswa tenang. ”Silakan menyampaikan aspirasi secara tertib,” katanya.  Untung, tidak ada keributan. Niat mahasiswa untuk masuk batal dilaksanakan. Sebab, Ketua DPRD Jatim Kusnadi keluar gedung dan menemui mereka. Kusnadi mendekat ke mimbar orasi. Kedatangannya sempat ditolak mahasiswa. Namun, selang 15 menit, politikus PDIP itu dipersilakan naik ke mimbar orasi. Dia menyatakan siap menampung semua aspirasi mahasiswa tersebut. Utamanya menolak revisi UU KPK. ”Akan kami teruskan ke DPR RI,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Massa-Pelajar-Berseragam-Terlibat-Bentrok-Dengan-Aparat-Dery-Ridwansah-4-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sejumlah pelajar terlibat bentrok dengan pasukan Brimob di Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Ratusan siswa yang menggelar aksi di Gedung DPR memakai atribut sekolah berseragam putih abu, pramuka, dan kaos bebas. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Pernyataan itu belum memuaskan mahasiswa. Mereka meminta DPRD Jatim membuat pernyataan tertulis menolak revisi UU KPK. Permintaan tersebut tidak diiyakan Kusnadi. ”Itu bukan ranah kebijakan kami,” ujarnya.  Sesaat setelah mengucapkan pernyataan tersebut, Kusnadi melepas kemeja batiknya. Dia menyisakan kaus dalam putih dan celana. Selanjutnya dia berteriak, ”Saya di sini bukan atas nama DPRD Jatim maupun partai. Saya atas nama pribadi, menolak revisi Undang-Undang KPK.”  Sikap spontan itu memancing respons peserta aksi. Banyak yang berteriak memberikan apresiasi atas keberanian Kusnadi. Beberapa anggota DPRD Jatim yang mendampingi Kusnadi terkejut. Mereka tidak menyangka lelaki yang juga ketua DPD PDIP Jatim tersebut mengambil langkah itu.  Hari ini aksi masih berlanjut. Massa yang turun ke jalan diperkirakan lebih banyak. Sebab, peserta aksi bukan hanya mahasiswa. Ada elemen masyarakat yang akan ikut turun menyampaikan aspirasi.  Sementara itu, demonstrasi di sekitar gedung DPR terus berlanjut. Setelah mahasiswa, kemarin (25/9) giliran para pelajar SMK yang melakukan aksi. Bedanya, tidak ada penyampaian orasi. Tanpa ba-bi-bu, mereka langsung menyerang aparat kepolisian dengan batu dan kayu.  Para pelajar datang dari berbagai arah. Pantauan Jawa Pos, banyak yang keluar dari Stasiun Palmerah. Mereka langsung berkumpul di sekitar pintu rel kereta api listrik (KRL) Palmerah. Mereka berjejer di pinggir rel. Ada juga yang naik ke pagar rel.  Sekitar pukul 14.00, mereka mulai melempari aparat kepolisian yang berada di Jalan Tentara Pelajar. Aparat membalasnya dengan tembakan gas air mata. Para siswa itu kocar-kacir dan berlari ke arah Jalan Palmerah. Sebagian menuju ke arah stasiun. Namun, hanya beberapa saat, mereka kembali menyerang polisi dengan lemparan batu yang semakin deras. Pelajar yang datang semakin banyak.  Personel Brimob yang sebelumnya menutup Jalan Tentara Pelajar dengan tameng akhirnya mundur ke arah Jalan Gelora. Para demonstran pun semakin bersemangat menyerang aparat. Saat itu kereta masih bisa melintas, begitu juga kendaraan umum. Namun, semakin sore, makin sedikit yang melintas. KRL pun berhenti.  Pukul 15.30, para pelajar tidak hanya menyerang aparat yang berjejer di Jalan Gelora. Para peserta aksi juga melempari polisi di dalam pagar kompleks parlemen, Senayan, yang sebelumnya berkumpul di dekat pos polisi yang sudah hangus terbakar pada aksi Selasa (24/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Massa-Pelajar-Berseragam-Terlibat-Bentrok-Dengan-Aparat-Dery-Ridwansah-2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sejumlah pelajar terlibat bentrok dengan pasukan Brimob di Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Ratusan siswa yang menggelar aksi di Gedung DPR memakai atribut sekolah berseragam putih abu, pramuka, dan kaos bebas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Sekitar pukul 17.30, ada seorang pegawai perempuan DPR yang mendekat ke polisi dan memegang pengeras suara. Suciati, nama pegawai itu, dengan menahan tangis meminta anaknya yang ikut demo agar segera pulang. ”Tolong pulang, tolong Nak pulang. Hentikan! Jangan lempar, jangan bakar,” ucapnya. ”Yang dengar suara saya adalah anak saleh. Saya tahu kamu anak saleh, tolong hentikan!” katanya dengan sesenggukan.  Sementara itu, aksi represif aparat kepolisian dalam aksi demo Selasa lalu mengundang protes para aktivis. Mereka menuding polisi bersikap berlebihan terhadap mahasiswa.  Tindakan represif tersebut dikritisi Amnesty International Indonesia. Mereka mencatat bahwa langkah-langkah yang diambil petugas selama aksi massa 24 September lalu itu menyalahi SOP internal. ”Ada banyak keanehan yang kami temukan di lapangan. Langkah represif dan penggunaan kekuatan berlebihan tidak sejalan dengan aturan internal Peraturan Kapolri 8/2019,” jelas Campaign Manager Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri kemarin (25/9).  Puri lantas membandingkan tindakan aparat dengan upaya pengamanan kerusuhan pada aksi 22 Mei lalu. Saat itu kepolisian membuka ruang dialog dengan massa di tengah aksi. Namun, langkah tersebut tidak dilakukan dalam aksi mahasiswa Selasa lalu.  Penggunaan meriam air (water cannon) dan gas air mata, menurut Puri, menyalahi aturan. Dalam penanganan aksi massa, aparat kepolisian membagi status ke dalam tiga jenis. Status hijau ketika aksi tertib, status kuning saat harus ada kebutuhan negosiasi dengan massa, dan status merah ketika mulai terjadi kerusuhan. ”Tetapi, kemarin dari hijau statusnya langsung merah sehingga terjadi (penggunaan, Red) water cannon dan gas air mata,” paparnya.  Di sisi lain, menindaklanjuti kekerasan yang dialami mahasiswa, sejumlah lembaga bergabung membuka posko pengaduan. Antara lain YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, ICJR, Kontras, Lokataru, dan PP Muhammadiyah. Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menjelaskan, posko itu diperuntukkan bagi mereka yang merasa anggota keluarga, teman, atau kenalannya masih dirawat atau belum kembali seusai aksi demonstrasi.  Dari data yang dihimpun LBH Jakarta, ada sekitar 50 laporan yang masuk dari massa aksi yang mayoritas mahasiswa sejak Selasa malam hingga Rabu siang kemarin. ”Ada yang mengatakan bahwa temannya belum kembali. Mereka juga khawatir ada sweeping di sekitar tempat aksi,” jelas Arif kemarin.  Mahasiswa memang sudah tidak turun kemarin. Mereka kini tengah berupaya mengumpulkan teman-teman yang belum kembali ke kelompok masing-masing. Meskipun aksi sempat berlangsung hingga malam, perwakilan mahasiswa membantah anggapan bahwa penyebab kerusuhan pada malam hari tersebut merupakan bagian dari mereka.  ”Di sini teman-teman mahasiswa benar-benar steril dari oknum-oknum yang merusak dan membakar beberapa fasilitas publik. Oknum tersebut tidak terlibat dalam tuntutan kami,” tegas Presiden BEM UI Manik Margana Mahendra di kantor LBH Jakarta kemarin. Dia juga berterima kasih kepada warga yang sudah memberikan dukungan berupa makanan maupun akses evakuasi selama aksi.  Manik menyatakan, aksi mahasiswa kemarin bukan tiba-tiba datang dan memprotes anggota dewan. Sebab, sebelumnya telah dilakukan diskusi di berbagai lingkungan akademis untuk menyusun kajian permasalahan UU yang sedang dibahas.  Siswa Surabaya Diliburkan  Surat imbauan untuk meliburkan siswa TK, SD, hingga SMP itu tiba-tiba beredar di Surabaya semalam. Dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan tersebut, disebutkan alasan libur. Yakni, ada unjuk rasa hari ini (26/9).  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menuturkan, surat imbauan untuk meliburkan siswa itu didasarkan pada hasil evaluasi terakhir yang melibatkan banyak pihak. Memang mereka tidak sampai menyimpulkan pada aksi yang akan berujung ricuh. Demonstrasi kemarin pun berjalan tertib. ”Tapi, kan tidak tahu besok (hari ini, Red). Karena kami juga mendapatkan berbagai masukan,” ungkap Fikser yang dihubungi tadi malam.

Perlawanan Mahasiswa Terus Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DEMO-PADANG.jpg" alt="Mahasiwa Padang turun ke Jalan. Hari ini, Rabu (25/9), mahasiswa dan dosen akan turun ke jalan menolak revisi UU KPK. (Sy Ridwan/Padang Ekspres/JPG)" width="100%">
<figcaption>Mahasiwa Padang turun ke Jalan. Hari ini, Rabu (25/9), mahasiswa dan dosen akan turun ke jalan menolak revisi UU KPK. (Sy Ridwan/Padang Ekspres/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para mahasiswa bersama sejumlah dosen Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Bung Hatta (UBH) bakal berunjuk rasa di Kantor DPRD Sumbar, hari ini, Rabu (25/9). Konsolidasi untuk persiapan aksi, para mahasiswa dan sejumlah dosen Unand telah dilakukan di Kampus Unand Limaumanih, Padang, kemarin.  Dalam konsolidasi bertajuk Unand Bergerak itu, mereka melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI yang dinilai telah melakukan upaya-upaya legislasi yang koruptif.  Pantauan Padang Ekspres (Jawa Pos Group), ratusan mahasiswa Unand mulai bergerak sekitar pukul 10.30 untuk longmarch dari Fakultas Hukum Unand menuju Perpustakaan Unand, Fakultas MIPA, dan sejumlah titik lainnya. Melalui aksi itu, mereka mengajak para mahasiswa lain ikut bergabung dalam aksi dan mengosongkan bangku perkuliahan, demi menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Usai longmarch, para mahasiswa berkumpul menuju titik aksi yakni di halaman Rektorat Unand. Tampak para mahasiswa membawa spanduk yang telah dibubuhi tulisan, seperti Dewan Pemerkosa Rakyat, #SaveKPK, "Mosi Tidak Percaya DPR, Kami Tidak Bisa Dibodohi", "Jangan Matikan KPK, Matikan Saja Yang Suka Minta Utang", dan berbagai tulisan lainnya.  Setelah berkumpul di halaman Rektorat Unand, peserta aksi berorasi, membaca puisi "Dari Ibu Seorang Demonstran" karya Taufik Ismail, dan menurunkan bendera setengah tiang diikuti penghormatan, sebagai bentuk duka atas upaya pemerintah dan DPR RI yang dinilai telah melakukan cara-cara legislasi yang koruptif.  Juru Bicara Aksi, Randi Syahdinata mengatakan aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang KPK yang pekan lalu disahkan DPR. Selain itu, para mahasiswa Unand yang bergabung dalam aksi, juga menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang ditengarai bisa mencederai sistem demokrasi seperti RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan. "Selain itu, kami juga menuntut pemerintah segera menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah terutama Sumatera dan Kalimantan," ungkap Randi.  Usai aksi di Kampus Unand, mereka bakal melakukan konsolidasi kepada seluruh universitas di Sumbar, untuk melakukan gerakan massa yang lebih masif menuntut hal yang sama, di Gedung DPRD Sumbar, hari ini, Rabu (25/9).  Sementara itu, salah seorang Dosen Fakultas Hukum Unand, Feri Amsari yang ikut aksi mengatakan, konsolidasi Unand Bergerak sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR RI. Dia menilai, revisi UU KPK yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI merupakan cara-cara legislasi yang koruptif, melanggar undang-undang dan bermasalah. "Seolah-olah Presiden dan DPR menyatakan penguatan terhadap KPK. Tapi faktanya, melemahkan KPK. Lalu, paket undang-undang yang menyertainya, RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU PSDN, yang menurut kami ujung-ujungnya memudahkan para petani dan masyarakat dipidana dan dikriminalisasi oleh negara," ungkapnya.  Dia menambahkan, tujuan pemerintah dan DPR dalam upaya legislasi yang koruptif itu, bukan untuk menyejahterakan rakyat melainkan menguntungkan para investor dan para elite tertentu. "Untuk itu, kami akan melakukan aksi klasik di Gedung DPRD Sumbar besok (Rabu, red)," tukas Feri.  Sementara itu, dosen mata kuliah Hukum Dagang Universitas Bung Hatta (UBH) Miko Kamal juga membuat pengumuman kepada mahasiswanya yang seharusnya kuliah pukul 13.00-14.00 WIB, Rabu (25/9) ini mengalihkan kuliahnya ke gedung DPRD Sumbar pukul 10.00 WIB. "Titik kumpul di gerbang Kampus 1 UBH, Ulakkarang Padang, pukul 09.45," pungkas Miko.

Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa dan Dosen di Padang "Kuliah" di DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Jokowi-robot.jpg" alt="Ilustrasi: upaya pelemahan KPK. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: upaya pelemahan KPK. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK semakin besar. Berbagai kalangan silih berganti meminta pembahasan revisi tersebut dihentikan. Aksi-aksi massa pun diperkirakan bakal semakin masif.  Di Jogjakarta, desakan penghentian pembahasan revisi UU KPK disuarakan para guru besar, dosen, serta mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) kemarin (15/9). Jawa Pos Radar Jogja melaporkan, mereka sepakat menganggap revisi tersebut berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi, melanggar amanah reformasi, serta mengabaikan amanat konstitusi.  Mewakili civitas academica, salah seorang guru besar psikologi UGM Koentjoro membacakan pernyataan sikap tersebut. Dalam lima butir pernyataan itu, mereka mendesak dihentikannya segala upaya pelemahan terhadap KPK. Juga, mereka meminta evaluasi terhadap RUU lain yang bisa melemahkan gerakan antikorupsi.  ’’Mengembalikan semangat sesuai dengan amanah reformasi dan konstitusi,’’ ucap Koentjoro di halaman Balairung UGM kemarin.  Menurut ketua dewan guru besar itu, pengajuan revisi UU KPK tidak mengikuti prosedur legislasi. Ada upaya sistematis pelemahan KPK yang agresif dan brutal dalam beberapa pekan terakhir.  Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto menyatakan prihatin atas upaya pelemahan KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR melalui revisi UU KPK. ’’Kami sangat prihatin. Kami ingin memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kami mendukung lembaga KPK,’’ tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Tolak-Revisi-UU-KPK_Ahmad-Khusaini-Jawa-Pos_Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi: upaya pelemahan KPK. (Kokoh Praba/JawaPos.com)  Ekonom UGM Rimawan Pradipto bahkan telah mengumpulkan petisi yang ditandatangani 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi se-Indonesia. Mereka semua menolak revisi UU KPK dan upaya pelemahan terhadap KPK. ’’Sampai dengan Sabtu (14/9), terkumpul 2.338 dosen yang memberikan dukungan. Ada 344 dosen UGM, 160 dosen UI, dan 102 dosen IPB,’’ ungkap Rimawan.  Pendapat yang sama disampaikan pakar kebijakan publik UGM Wahyudi Kumorotomo. Dia menyampaikan, pihaknya akan mengingatkan presiden agar tidak menjadi bagian dari DPR yang ingin melemahkan KPK. Wahyudi tidak ingin presiden yang juga alumnus UGM itu menghabisi KPK sebagai lembaga yang saat ini dicintai masyarakat.  Selain UGM, penolakan revisi UU KPK telah disuarakan civitas academica dari berbagai kampus. Di Surabaya, mahasiswa Unair berunjuk rasa di gedung DPRD Jatim. Mereka meminta DPRD Jatim ikut mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan revisi UU KPK. Universitas Islam Indonesia (UII) bahkan mengancam menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR jika pembahasan revisi UU tersebut dilanjutkan.  Penolakan terhadap revisi UU KPK dari kalangan akademisi memang meluas di banyak perguruan tinggi. ”Inti substansinya, penguatan dan menjaga independensi KPK,” kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo.  Mereka menilai, ada poin-poin yang tertuang dalam draf revisi UU KPK yang justru berpotensi melemahkan. Bukan malah menguatkan. Selain itu, independensi KPK yang selama ini dijaga betul terancam. Untuk itu, mereka tidak berhenti menyuarakan penolakan terhadap revisi UU tersebut. Harapannya, KPK sebagai lembaga yang punya peranan besar dalam pemberantasan korupsi tidak dilemahkan. <h3>Demo di DPR</h3> Menurut rencana, hari ini 500 aktivis dan elemen masyarakat menggeruduk DPR di Senayan, Jakarta. Tujuannya, menyampaikan aspirasi mengenai pembahasan beberapa undang-undang. Terutama revisi UU KPK dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Lini Zurlia, perwakilan aktivis, menjelaskan, tujuan aksi adalah menyampaikan masukan secara langsung kepada wakil rakyat. ”Aksi akan bersamaan dengan lobi ke DPR untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan menghentikan pembahasan revisi UU KPK,” terang Lini.  Aksi tersebut merupakan respons atas langkah presiden memberikan surpres dan mandat kepada Menkum HAM untuk membahas revisi UU KPK. Pembahasan yang terkesan tergesa-gesa tersebut memperkuat dugaan publik tentang pelemahan KPK. Apalagi, pembahasan tertutup. Kendati presiden menyampaikan beberapa poin yang ditolak, sebagian poin itu sebenarnya tidak eksis dan tidak menunjukkan upaya penguatan KPK.  Selain revisi UU KPK dan KUHP, aksi juga mengangkat isu revisi UU Ketenagakerjaan dan UU Pertanahan. ”Tunda pengesahan untuk demokrasi,” tegasnya.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritik DPR yang terburu-buru ingin menuntaskan revisi UU KPK. ICW melihat, ada motif berbalut konflik kepentingan dari langkah tersebut. Misalnya, niat melemahkan KPK yang sudah lama muncul.  Dia menyebutkan, isu revisi UU KPK bergulir sejak sembilan tahun lalu. ”Narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong,” ucap dia. Buktinya, poin-poin yang hendak direvisi sejak kali pertama isu itu muncul sampai saat ini tidak jauh berbeda.  Dugaan konflik kepentingan lain terkait dengan banyak kasus yang ditangani KPK. Kurnia menyatakan, tidak sedikit politikus yang diproses KPK. Sejak 2003 sampai 2018, 60 persen pihak yang kena kasus korupsi berasal dari unsur politik. ”Mayoritas perkara yang ditangani KPK melibatkan aktor politik,” ungkapnya. Termasuk di antaranya anggota DPR periode 2014–2019.  Berdasar catatan ICW, total 23 anggota DPR periode tersebut diproses lembaga antirasuah. Bahkan, Setya Novanto (pernah menjabat ketua DPR) dan Taufik Kurniawan (pernah menjabat wakil ketua DPR) ditetapkan sebagai tersangka. Banyak pula partai politik yang kadernya berurusan dengan KPK karena terlibat korupsi.  Menurut Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mustafa Fakhri, selain pembahasan revisi UU KPK terkesan dipaksakan, prosesnya juga tidak transparan. Sebab, KPK sebagai lembaga yang akan bersentuhan langsung dengan UU tersebut tidak diajak bicara. Pembahasan secara tertutup juga menutup akses masyarakat untuk ikut memantau langsung. ”DPR harus memberikan ruang atas hak partisipasi masyarakat dalam tahap pembahasan,” ungkapnya.  Menurut Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, DPR sudah melanggar tata tertibnya sendiri. Sebab, transparansi diatur dalam pasal 210 tata tertib DPR. ”Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR harus terbuka bagi publik,” tegasnya. ”Seharusnya publik bisa memantau keseluruhan proses penyusunan peraturan perundang-undangan karena selain DPR merupakan perwakilan rakyat, semua proses juga memakai uang rakyat,” tambah Erwin.

2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Para Pegawai KPK bentrok dengan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI saat unjuk rasa yang berakhir ricuh di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Dalam aksi yang mendukung revisi UU KPK itu, massa merusak karangan bunga, melempar b" width="100%">
<figcaption>Para Pegawai KPK bentrok dengan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI saat unjuk rasa yang berakhir ricuh di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Dalam aksi yang mendukung revisi UU KPK itu, massa merusak karangan bunga, melempar b</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pro-kontra pada revisi UU KPK terus bermunculan di berbagai daerah. Kemarin sebanyak 150 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, kemarin (13/9). Mereka menuntut penolakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Kegiatan yang berlangsung pukul 14.30–16.00 itu diawali dengan orasi Presiden BEM Agung Tri Putra. Ada empat poin yang disampaikan. Yakni, menolak secara keseluruhan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/09/2019/efek-revisi-uu-dan-hasil-seleksi-capim-pimpinan-kpk-kembalikan-mandat/">revisi UU KPK</a>, menolak ketua KPK yang memiliki rekam jejak pelanggaran kode etik, menuntut DPRD Jatim menyampaikan tuntutan penolakan RUU kepada DPR secepatnya, dan menolak pelemahan KPK.  ”KPK dilemahkan, Jokowi di mana?” pekik dia ke peserta unjuk rasa. Seketika itu pula, peserta menyahuti dengan kepalan tangan. ”Jokowi tidur. Jokowi mengingkari janji,” ungkap mereka kompak. Selama setengah jam, tiap mahasiswa silih berganti menyuarakan pendapat di hadapan massa aksi. Setelah itu, mereka ditemui langsung oleh anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP Hari Putri Lestari di halaman gedung DPRD. Mereka diajak masuk ke ruangan di gedung DPRD.  Di dalam ruang tunggu gedung dewan, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Kuswanto sudah menunggu mahasiswa. Hari Putri Lestari dan Kuswanto terlibat perbincangan sebentar. Perihal jumlah mahasiswa yang boleh masuk. ”Kami sepakat 50 orang saja,” ucap mereka kompak.  Tepat pukul 16.00 mereka mulai melakukan diskusi terkait dengan revisi UU KPK. Putri membuka dialog dengan menanyakan status BEM berdiri di mana. Agung pun mengatakan dengan tegas menolak revisi UU KPK. Dia pun menyodorkan tuntutan lewat hitam di atas putih. Kedua anggota dewan membacanya lamat-lamat.  Selama setengah jam berada di gedung dewan, kedua pihak terlibat diskusi interaktif. Pihak BEM meminta anggota DPRD Jatim melakukan reaksi terkait niat <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/09/2019/ketua-kpk-terpilih-firli-bahuri-tentang-isu-dan-program/">revisi UU KPK</a>. ”Sebab, ini memang melemahkan pemberantasan korupsi,” tutur Agung.  Kuswanto lantas menjawab bahwa anggota DPRD tidak memiliki tupoksi untuk menyenggol UU. ”Itu kewenangan DPR. Tapi, sebagai wakil rakyat, kami akan menjembatani aspirasi adik-adik,” ucap dia ke peserta forum. Bila gagal, mahasiswa masih bisa mengajukan judicial review (JR).  ”Kalau Unair mau, saya dan Bu Putri akan ikut serta,” ungkap pria asal Waru tersebut.  Aksi di Surabaya hanya satu di antara sekian banyak aksi penolakan terhadap revisi UU KPK. Di Jogja, misalnya, sepekan ini berlangsung beberapa unjuk rasa.  Kamis lalu (12/9) ratusan mahasiswa dari berbagai kampus melakukan long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju gedung DPRD DIJ dan berakhir di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja. Berbagai spanduk dan poster berisi penolakan revisi UU KPK dibentangkan selama aksi berlangsung.  Koordinator umum aksi, Adji Hari, mendesak presiden dan DPR membatalkan rencana tersebut. ’’Kami menuntut presiden menepati janji penguatan KPK untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,’’ tegasnya kepada Jawa Pos Radar Jogja.  Dukungan kepada KPK juga datang dari Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi). Sikap itu disampaikan oleh sejumlah perwakilan Pergubi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (13/9).  ”Sebenarnya kami tidak alergi terhadap revisi, namun perlu waktu, tidak tergesa-gesa. Toh, nanti bisa dibahas DPR periode akan datang,” kata Sekretaris Jenderal Pergubi M. Arif. Dia menambahkan, persetujuan presiden mestinya memperkuat KPK, bukan melemahkan.  Dalam pernyataan yang dibacakan kepada wartawan, Pergubi mengatakan, tidak ada hal mendesak yang membuat revisi UU KPK harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Usulan revisi itu juga dianggap tidak melibatkan partisipasi publik.

Mahasiswa Tagih Janji Penguatan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-pegawai-KPK-2-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mendapat teror setelah dirinya menolak revisi UU KPK. Pengamat Hukum Tata Negara itu mengaku mendapat banyak telepon dari nomor tidak dikenal dari dalam maupun luar negeri.  "Teman-teman hari ini mengalami gangguan telepon yang luar biasa, tiba-tiba banyak telepon dari nomor asing," kata Zainal saat dikonfirmasi, Kamis (12/9) malam.  Zainal menyampaikan, dirinya kerap mendapat puluhan teror melalui sambungan telepon dari nomor tak dikenal. Nomor yang meneleponnya ada yang berasal dari Inggris, dan negara lain.  "Namun, Tidak saya angkat karena berbahaya," terangnya.  Zainal menegaskan, bukan hanya dia yang kerap mendapat teror. Dia menyebut, teman-teman yang berada di group Whatsapp-nya pun mendapati hal yang sama.  "Kalau di WA group saya ada sekitar 10 orang. Jadi semua mengalami teror yang sama," paparnya.

Tolak Revisi UU KPK, Akademisi UGM Langsung Dapat Teror