<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/pekanbaru-dumai-ANT.jpg" alt="Jalan tol Pekanbaru-Dumai dibuka fungsional oleh PT Hutama Karya (Persero) untuk masyarakat mulai hari ini, Senin (23/12). (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Jalan tol Pekanbaru-Dumai dibuka fungsional oleh PT Hutama Karya (Persero) untuk masyarakat mulai hari ini, Senin (23/12). (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jalan tol Pekanbaru-Dumai dibuka fungsional oleh PT Hutama Karya (Persero) untuk masyarakat mulai hari ini, Senin (23/12). Pengemudi yang melintas diimbau memacu kendaraan hanya sekitar 60 kilometer per jam (km/jam).  "Dianjurkan kecepatan kendaraan hanya 60 km/jam karena ini baru dibuka secara fungsional, bukan operasional," kata Kepala Cabang Tol Pekanbaru-Dumai, Indrayana dikutip dari Antara, Senin (23/12).  Belum seluruh ruas tol Pekanbaru-Dumai yang dibuka fungsional. Indrayana menuturkan, baru Seksi 1 sepanjang 9,5 km yang dibuka fungsional.  Sementara itu, hanya kendaraan golongan I atau nonbus yang diperbolehkan melintas. Warga dari arah Pekanbaru bisa mengakses melalui gerbang tol di persimpangan Muara Fajar.  Sedangkan warga dari Kabupaten Siak bisa masuk tol melalui gerbang di dekat Simpang Perawang. Gubernur Riau Syamsuar dan Bupati Siak Alfedri beserta rombongan telah menjajal ruas ini pagi tadi.  Indrayana berharap, pengguna jalan tol mematuhi imbauan yang diberikan, yaitu memacu kendaraan pada kecepatan 60 km/jam. Adapun maksimum kecepatan berkendara di tol ini yakni 100 km/jam.  Meski kecepatan kendaraan dibatasi, lanjutnya, pengguna jalan tol tetap hemat waktu tempuh dibandingkan melalui jalan biasa di Jalan Lintas Timur Sumatera. "Dengan kecepatan normal 60 km/jam sampai Simpang Perawang sekitar lima menit. Kalau dibandingkan dengan jalan biasa lebih lama 15 sampai 20 menit," katanya.  Dia menambahkan, fungsional jalan tol ruas ini pun dibatasi, tidak sampai 24 jam penuh. Ruas ini dibuka fungsional dari pukul 08.00 wib sampai 16.00 wib.  Sebagai informasi, pembangunan jalan tol pertama di Riau itu dibagi menjadi enam seksi. Hutama Karya menargetkan seluruh ruas sepanjang 131 kilometer bisa selesai dibangun pada Maret 2020.

Tol Pekanbaru-Dumai Dibuka Fungsional, Diimbau Melaju 60 Km/jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ada-perlintasan-gajah-di-tol-pekanbaru-dumai-mau-tahu-konstruksinya_m_.jpg" alt="Ilustrasi kawanan gajah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawanan gajah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada ruas Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 Km akan dilengkapi dengan 5 terowongan yang khusus diperuntukan bagi perlintasan gajah di kawasan tersebut. Hal ini bertujuan untuk konservasi habitat gajah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan trase Jalan Tol Pekanbaru-Dumai pada Seksi IV dan V melewati kawasan habitat gajah Balai Raja di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Siak yang diperkirakan terdapat kurang lebih 25 ekor gajah. &ldquo;Untuk mendukung kelestarian keanekaragaman hayati Sumatera, akan dibangun lima terowongan sebagai perlintasan gajah sehingga keberadaan jalan tol seminim mungkin tidak mengganggu habitat gajah,&rdquo; ujar Danang di Jakarta, Jumat (8/3). Dalam penentuan lokasi dan desain terowongan, PT Hutama Karya selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang konservasi hewan. Menurutnya, manfaat keberadaan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai diharapkan dapat meningkatkan akses antara Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau dan Dumai sebagai kota pelabuhan untuk distribusi industri perminyakan dan agribisnis. Selain itu, jalan tol ini juga akan mengintegrasikan konektivitas antar daerah dan memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri ke berbagai wilayah di Sumatera. &ldquo;Adanya tol ini akan memangkas waktu tempuh dari 5 jam menjadi kurang lebih 2 jam,&rdquo; tutur Danang. Jalan Tol Pekanbaru-Dumai terbagi menjadi enam seksi dengan nilai investasi sebesar Rp 16,2 triliun. Progresnya secara keseluruhan saat ini sudah mencapai 37 persen dengan target 33 Km akan ramoung pada akhir tahun 2019 dan 98 Km tahun 2020.

Ada Perlintasan Gajah di Tol Pekanbaru-Dumai, Mau Tahu Konstruksinya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/target-2019-rampung-pengerjaan-tol-pekanbaru-dumai-capai-40-persen_m_.jpg" alt="Tol Pekanbaru-Dumai yang pengerjaannya capai 40 persen." width="100%">
<figcaption>Tol Pekanbaru-Dumai yang pengerjaannya capai 40 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai hingga kini baru mencapai 40 persen. Jalan bebas hambatan ini, ditargetkan akan selesai di akhir 2019. Pimpinan Proyek PT Hutama Karya (HK) Tol Pekanbaru-Dumai Seksi 1 dan 2, Bambang Hendrarto mengatakan, untuk seksi 1 pembebasan lahan sudah mencapai angka 95 persen Sedangkan konstruksinya sudah mencapai 50,5 persen. "Februari untuk seksi satu ini sudah teraspal semua dan Mei tinggal finishing. Mei karena tidak banyak lagi kendala di lapangan," kata dia saat mendampingi Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim melakukan peninjauan, Rabu (30/1). Ia mengungkapkan, adapun kendala yang dialami Hutama Karya selaku kontraktor adalah, struktur tanah timbun yang tinggi. "Kalau tinggi, cepat kerjakannya pada operasional bisa amblas. Itu pernah terjadi di trans Jawa. Kan ada yang retak dan amblas separuh. Menghindari itu tidak terlalu cepat, harus dilebihkan dulu," jelasnya. Sedangkan untuk seksi 2, sebutnya, saat ini pembebasan lahan sudah 69 persen dengan fisik 38,5 persen. Di seksi ini, Bambang mengaku ada sedikit persoalan lahan yang melintasi kawasan hutan. "Tapi itu sudah difasilitasi oleh Pemprov Riau dalam pengurusan izin lingkungan. Sekarang masih proses pinjam pakai di Kementerian LHK," sebutnya. Sementara itu, Gubernur Riau Wan Thamrin usai meninjau seksi 1 dan 2 tol tersebut berharap, agar pengerjaan bisa selesai akhir 2019. Meski begitu, ia menyadari bahwa pembangunan jalan bebas hambatan memang sulit. Karena adanya masalah pembebasan lahan. "Pelepasan lahan, bahwa dari Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri kita pakai konsinyasi. Apapun yang kita lewati, karena ini program PSN. Tidak lagi ada hukum di atas itu, kita lewati. Banyak tantangan, betul. Tapi kita bersikukuh bersama dan ini program bersama," tegasnya. Dengan begitu, Pemprov Riau siap mendukung apapun kendala yang dialami Hutama Karya di lapangan. "Apapun yang merupakan kewajiban Pemprov Riau kami siap. Bahkan saya sudah meneken surat pinjam pakai kawasan ke Kementerian LHK. Insya Allah ini sudah final," imbuhnya. Mantan Bupati Rohil ini juga berharap, agar di bulan Maret mendatang, Presiden Joko Widodo dapat meninjau kembali jalan tol ini. "Mungkin itu tinjau yang terakhir beliau bisa selfie di tol (sebelum Pilpres). Karena pada Maret itu Pekanbaru tuan rumah HUT Damkar Nasional," sebutnya. Untuk diketahui, pembangunan jalan tol ini sudah dimulai sejak Desember 2016. Tol ini dibagi menjadi 6 seksi, yaitu Seksi I Pekanbaru-Minas; Seksi II Minas-Kandis Selatan; Seksi III Kandis Selatan-Kandis Utara; Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan; Seksi V Duri Selatan-Duri Utara; dan Seksi VI Duri Utara-Dumai. Panjang keseluruhan mencapai 131.5 kilometer. Selain seksi 1 dan 2, untuk seksi pembebasan lahan mencapai 84.7 persen dan fisik 46 persen. Kemudian, untuk seksi 4 pembebasan lahannya kini mencapai 89 persen dan fisik 34 persen. Selanjutnya, seksi 5 pembebasan lahan baru mencapai 58 persen dan fisik 22.8 persen. Terakhir, seksi 6 progres lahannya mencapai 87.9 persen dan fisik 37.5 persen. "Komitmennya bujur lalu melintang patah, apapun kita hadapi. Untuk sebuah jalan tol ini apapun kita hadapi. Karena bagaimanapun, kita sudah dibeking. Tidak ada sebuah hukum di atas ini. Ini program nasional. Mesti jadi, tak pernah mundur," pungkas Gubernur Riau.

Target 2019 Rampung, Pengerjaan Tol Pekanbaru-Dumai Capai 40 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tol-pekanbaru-dumai-sudah-tergarap-354-persen_m_.jpg" alt="Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim." width="100%">
<figcaption>Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai terus digenjot. Hingga kini progresnya sudah mencapai 35,4 persen. Jalan bebas hambatan pertama di Riau itu diperkirakan rampung pada 2019. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengatakan, jika Tol Pekanbaru-Dumai selesai maka Riau akan menjadi daerah yang paling strategis. "Insya Allah rampung pada 2019. Kalau jadi, Riau akan menjadi ibu kota Pulau Sumatera," kata Wan Thamrin, Selasa (1/1). Sekarang, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol sudah 77,1 persen. Untuk seksi I sebesar 93,6 persen, seksi II sebesar 70,5 persen, seksi III sebesar 83,8 persen, seksi IV sebesar 85 persen, seksi V sebesar 61,1 persen, dan seksi VI sebesar 81,1 persen. "Semua ini merupakan target bebas pada Desember 2019," sebutnya. Selain itu, progres pembangunan juga sudah mulai tampak peningkatan. Seksi I sudah 53,4 persen, seksi II 35,5 persen, seksi III 45,4 persen, seksi IV 29,1 persen, seksi V 21 persen, dan seksi VI 37,1 persen. "Jadi sudah 4.177 meter yang sudah dikerjakan. Khusus untuk seksi satu dari Pekabaru-Minas, kontruksi ditargetkan tuntas Agustus 2019," ucap Wan Thamrin. Wan menyebutkan, Proyek Strategi Nasional (PSN) ini memiliki payung hukum. Yaitu, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pembangunan dilakukan PT Hutama Karya (Persero) sebagai kontraktor utama. Hutama Karya tak bekerja sendiri. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi turut dilibatkan. Seperti Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Riau, Badan Pertanahan Nasional Riau, Kejaksaan Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau. Pengerjaan jalan tol sepanjang 131,5 kilometer itu terbagi dalam enam seksi. Seksi I Pekanbaru-Minas, Seksi II Minas-Kandis Selatan, Seksi III Kandis Selatan-Kandis Utara, Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan, Seksi V Duri Selatan-Duri Utara, dan Seksi VI Duri Utara-Dumai.

Tol Pekanbaru-Dumai Sudah Tergarap 35,4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/plt-gubernur-riau-sedih-lihat-pembangunan-tol-pekanbaru-dumai_m_.jpg" alt="Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim merasa sedih dan kecewa, sebab hingga kini pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai masih jalan di tempat. Padahal pengerjaannya sudah dimulai sejak Desember 2016 lalu. "Kadang bukan apa-apa, tidak ada progres yang kita lihat. Kita tunggu juga tapi begini juga ceritanya. Bukan marah, tapi kesal. Udah berapa bulan nih? Kalau enggak saya bawa rapat macam mana?" ujar Wan Thamrin usai rapat perkembangan tol Pekanbaru-Dumai di Pekanbaru, Riau, Rabu (26/9). Terakhir kali saat melakukan sidak langsung ke lokasi pada April lalu, Wan Thamrin menyebut perkembangan tol itu masih sama saja. Pengerjaan seksi I, Rumbai-Minas (9,6 km) dan seksi II, Minas-Petapahan (24,1 km) tak berjalan dengan baik. Padahal rencananya, pengerjaannya akan dilakukan sebanyak enam seksi. "Masalahnya yang berkutat itu-itu juga. Ganti rugi tanah. Kalau ini lambat terus, akan dihentikan proyek ini oleh pusat. Mau tanam ubi di jalan tol itu? Malu nggak kalau seperti itu?" katanya. Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga pengerjaan jalan tol itu mangkrak. Di antaranya, pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di beberapa bagian yang dilintasi jalan tol tersebut. Kemudian soal masalah ganti rugi lahan dan tumpang tindih antara sertifikat milik warga dengan negara di area Barang Milik Negara (BMN), yaitu PT Chevron Pasific Indonesia (CPI). "Progresnya memang berkutat masalah ganti rugi tanah itu. Tak bisa maju secara pesat. Ini sudah ada payung hukum dan tidak ada masalah. Ini bukan kawasan lindung. Kalau di tempat lain rumah orang yang dibongkar. Kita hutan. Bukan banyak penduduk," ucapnya. Adapun payung hukum terkait Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dimaksud Wan Thamrin ialah, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. "Kita kan ada target kehidupan. Bagi saya pribadi ini target saya. Saya memang commit ini. Makanya dalam waktu tiga bulan ini dikebut. Digesa nih, lagian tidak ada masyarakat menolak," jelasnya. Pembangunan dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero) sebagai kontraktor utama. Dalam pengerjaannya, PT Hutama Karya tak sendiri. Beberapa OPD turut dilibatkan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Riau, Badan Pertanahan Nasional Riau, Kejaksaan Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu&nbsp;(DPMPTSP) Riau. Pengerjaan jalan tol sepanjang 131,5 kilometer ini digadang-gadang akan dilakukan dalam enam seksi. Seksi I Pekanbaru-Minas, Seksi II Minas-Kandis Selatan, Seksi III Kandis Selatan-Kandis Utara, Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan, Seksi V Duri Selatan-Duri Utara, dan Seksi VI Duri Utara-Dumai. Jalan tol perdana yang dimiliki Riau itu diproyeksikan rampung pada 2019 mendatang.

Plt Gubernur Riau Sedih Lihat Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tol-pekanbaru-dumai-masih-terkendala-pembebasan-lahan-12-hektare_m_222096.jpeg" alt="Jalan Tol Pekanbaru-Dumai." width="100%">
<figcaption>Jalan Tol Pekanbaru-Dumai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengerjaan jalan tol Pekanbaru-Dumai, Provinsi Riau, terus dikebut. Namun ada sedikit kendala. Yaitu pembebasan lahan seluas 12 hektare untuk seksi I Pekanbaru-Minas. Lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan konsesi milik Chevron. "Masalahnya kan hanya di lahan itu, lahan itu kuasa pertambangan Chevron, keluar dia punya sertifikat (saat ini lahannya dikuasi oleh masyarakat) dan sekarang sudah diambil alih oleh Kementerian ATR," ungkap Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim saat meninjau tol tersebut, Jumat (22/6). Untuk pengerjaan seksi I tersebut, sudah terbentuk ruas jalan dan ada 22,6 meter yang telah diaspal. Namun masih terputus-putus. "Kalau yang sedikit itu selesai bisa langsung lanjut ke seksi II. Tadi kita lihat sudah tembus jalan nasional kilometer 85. Jalan lintas utara tepatnya di Minas. Nanti di sana akan ada underpass," sebutnya. Sementara itu, untuk pembebasan lahan secara global sudah tidak ada permasalahan lagi. Itu lantaran jalan tol yang merupakan bagian dari jalan Trans-Sumatera yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). "Ini sudah ada payung hukumnya Peraturan Presiden. Kalau ini tak cepat, takutnya nanti ini tak jadi. Jangan sampai anggaran pembangunan tol pindah ke daerah lain," sebutnya. Oleh sebab itu Wan Thamrin pun berjanji setiap bulan akan meninjau tol yang dikerjakan sejak 2016 ini dan akan dibangun sepanjang 131,5 kilometer oleh PT Hutama Karya ini. "Jelang masa jabatan saya habis saya akan lihat terus progresnya," tutupnya.

Tol Pekanbaru-Dumai Masih Terkendala Pembebasan Lahan 12 Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/presiden-desak-pembangunan-tol-trans-sumatera-di-dua-ruas-ini_m_146196.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mendesak pembangunan tol Trans Sumatera. Terutama ruas yang masih menghadapi sejumlah kendala. Dua ruas yang menjadi perhatian khusus orang nomor satu di Indonesia itu yakni untuk ruas Pekanbaru-Dumai dan Padang-Pekanbaru. Di sela-sela peringatan Hari Anak Nasional 2017 di Pekanbaru, Minggu (23/7), Jokowi menyempatkan diri untuk memantau sejumlah titik ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai. Saat pemantauan itu mantan Gubernur DKI Jakarta ini membawa sejumlah menterianya, seperti Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan didampingi Gub Riau Arsyadjuliandi Rachman. Tol Pekanbaru-Dumai sebagai bagian dari jalur Tol Trans Sumatera, sudah dimulai pekerjaan fisiknya sejak enam bulan terakhir. Setelah progr&egrave;s pembebasan lahan memperlihatkan titik terang 2015 dan 2016 lalu. Tol sepanjang 131 KM tersebut diharapkan Presiden tuntas pada akhir 2019 mendatang. "Insyaallah, selesai kira-kira akhir 2019 nanti," kata Jokowi seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Senin (24/7). Selain menteri, saat pemantauan itu juga turut hadir Dirut PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra. Dia sempat menjelaskan progrese pembangunan tol yang akan menghubungkan Riau dengan Sumatera Utara (Sumut) tersebut. Jokowi menyenbut, tol Pekanbaru-Dumai saat ini telah memasuki proses Land Clearing dan pembebasan. Untuk pembebasan tanah pada posisi 47 persen. "Cepat, cepat sekali. Menteri BPN, Pak Gubernur juga membantu mendorong percepatan dan bekerja maksimal. Termasuk PUPR, BUMN sebagai pelaksana di lapangan lewat HK juga gesa ini. Sudah mulai dan harus siap," imbuhnya. Selain menghubungkan Riau dan Sumut, tol ini sepanjang 131 KM akan mempercepat akses transportasi Dumai ke Pekanbaru dan sebaliknya. Pembangunannya menelan investasi dengan total Rp 15-16 Triliun. Presiden optimis akan segera tuntas dalam dua tahun ke depan dengan dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat Riau. "Ini pekerjaan besar dari Lampung sampai Aceh. Dari timur digesa, dari barat digesa. Jadi ini, jadi," tegas Presiden. Selain ruas Pekanbaru-Dumai, Tol Trans Sumatera yang menjadi perhatian lebih besar lagi dari mantan Wali Kota Solo itu yakni ruas Padang-Pekanbaru. "Pekanbaru-Padang sudah ada Penlok (Penetapan Lokasi), tadi kami diskusi, lokasinya ingin digeser. Penlok diubah, agar lebih cepat dapat, lebih dekat, juga ada sedikit membuat terowongan," ungkap Presiden. Selain masih pembahasan, untuk ruas tol Pekanbaru-Padang yang akan menghubungkan Provinsi Riau dengan Sumatera Barat. Disebutkannya, untuk ganti rugi lahan Padang-Pekanbaru diperkirakan akan lebih mudah. Karena tanah dominan yang akan dilewati milik BUMN sendiri yakni PTPN. "Lebih dekat, awal atau akhir tahun 2018 Pekanbaru-Padang ada proyek itu. Tol Pekanbaru-Padang. Akses tahun depan dimulai," tandasnya.

Presiden Desak Pembangunan Tol Trans Sumatera di Dua Ruas Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menteri-rini-tunjuk-hutama-karya-kerjakan-tol-pekanbaru-dumai_m_142966.jpeg" alt="Tol Trans Sumatera ruas Medan-Tebing Tinggi" width="100%">
<figcaption>Tol Trans Sumatera ruas Medan-Tebing Tinggi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam percepatan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Kandis-Dumai, Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya sebagai pelaksana. "HK kita tugaskan, Land Clearing berjalan bagus, akhir Juli selesai lahan, maka pembangunan akan cepat," kata Rini dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Minggu (9/7). Dia menyebutkan proses pelaksanaan proyek jalan tol sepanjang 130 km akan berlangsung jika masalah pembebasan lahan tuntas dengan cepat. Progresnya dinilai Rini berjalan bagus dan dengan komitmen Kementerian PUPR dan Kementrian ATR/BPN maka pihaknya mengaku optimis bakal segera terlaksana. Dia menyebutkan, kini pihaknya tengah melakukan study final dari ITB tentang kondisi tanah. Sebab ada ruas yang kadar air sedikit tinggi, sehingga harus melihat struktur apa yang terbaik. Oleh karena itu Rini menginstruksikan kepada&nbsp; PT HK kalau semua lancar, maka Agustus sudah bisa diperkeras (penimbunan sambungan, red). "Tahun depan sudah terlihat seksinya (ruas jalan tol, red). Kita bicarakan dengan PUPR ada lahan yang sudah dirapatkan, hal-hal yang bermasalah akhir Juli selesai semua," tambahnya. Kondisi terkini masih dilakukan land clearing. Ada beberapa titik di jalur keadaan tanahnya masih dicek ulang. Rini berharap minimal tahun depan sudah optimalisasi. Karena dari sisi pembiayaan tidak ada persoalan. "Anggaran sudah siap. Ini total investasi Rp 16 triliun dan dana tersedia," tegasnya. Sementara untuk lahan jalan tol sepanjang 130 KM Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, membutuhkan lahan seluas 1.022 Hektar. Sebagian besar telah dibebaskan. Bahkan anggaran pembebasan lahan dialokasikan Rp 250 miliar untuk land clearing sepanjang 30 km. Untuk Rp 35 miliar telah dibayarkan. "Jadi sudah 47 persen bebas dan benar-benar tidak ada masalah dari total kebutuhan lahan. Ini bisa dimulai," kata Rini Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman optimis pekerjaan yang lama tertunda bakal segera dimulai. Sehingga keinginan masyarakat Riau yang ingin memiliki jalan tol dapat benar-benar terwujud. (egp/iil/JPG)

Menteri Rini Tunjuk Hutama Karya Kerjakan Tol Pekanbaru-Dumai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pemerintah-percepat-proyek-tol-trans-sumatera-ruas-pekanbaru_m_142964.jpeg" alt="Tol Trans Sumatera ruas Medan-Tebing Tinggi" width="100%">
<figcaption>Tol Trans Sumatera ruas Medan-Tebing Tinggi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berusaha menyiapkan infrastruktur yang terkoneksi antar daerah. Salah satunya dengan merampungkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Di Provinsi Riau terdapat ruas tol yang akan dibangun sepanjang 130 km yang menghubungkan Pekanbaru-Kandis-Dumai. Bahkan kesiapan rencana itu langsung ditinjau langsung oleh tiga Menteri Kabinet Kerja pada Sabtu (8/7). Mereka adalah Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kedatangan ketiga menteri ini disambut langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut untuk ruas Pekanbaru-Kandis-Dumai ada permasalahan dari sisi pembebasan lahan. Namun secara menyeluruh sudah disepakati semua pihak terkait untuk berkomitmen menyelesaikan segera. "Misalnya lahan yang dianggap konsesi CPI tapi ada masyarakat, begitu pula yang masuk kawasan hutan juga dibahas dan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), maka semua sepakat akan diselesaikan," ungkap Basuki seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Minggu (9/7). Proyek tol Pekanbaru-Kandis-Dumai merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melintasi Sumatera. Dalam pelaksanannya memang terdapt sejumlah berbagai persoalan. Terutama untuk pembebasan lahan. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menambahkan, soal kendala dalam pembebasan lahan, daerah tidak perlu khawatir. Karena pemerintah dipastikan bakal mencarikan solusi atas persoalan yang terjadi. "Sampai akhir Juli ini tanah Pekanbaru-Dumai bisa selesai, itu kita upayakan melalui koordinasi seluruh pihak," kata Sofyan Djalil. Mengenai lahan konsesi CPI misalnya, pihaknya ditegaskan MenteriATR/Kepala BPN sudah komunikasi dengan Kajati guna melihat aspek hukum. Dimana dalam mendukung PSN, memang seluruh pihak dilibatkan. "Jadi mereka akan membantu menyelesaikan. Begitu juga soal izin pinjam pakai kawasan hutan, supaya menteri Kehutanan bisa pinjam pakai segera sudah kami komunikasikan. Akhir Juli tanah Pekanbaru-Dumai akan bisa selesai," jelasnya. Diakui Sofyan, hingga kini pelaksanaan secara menyeluruh sudah bergerak. Pemprov Riau diakuinya terus melakukan koordinasi di pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai menjadi hambatan. Hal ini positif demi menyambung jalur jalan tol Trans Sumatera yang melewati Riau. (egp/iil/JPG)

Pemerintah Percepat Proyek Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tol pekanbaru dumai

Berita Terkini