<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/WhatsApp-Image-2023-11-26-at-173856-2001011577.jpeg" alt="Stupa di Candi Borobudur" width="100%">
<figcaption>Stupa di Candi Borobudur</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Umat Buddha Indonesia mendesak rencana pemasangan chattra atau payung di puncak Candi Borobudur segera bisa diwujudkan. Pemasangan chattra diyakini semakin memperkuat aspek spiritualitas dan menjadi kesempurnaan Candi Borobudur sebagai tempat peribadatan. Bhante Ditthisampanno Thera, salah satu biksu menilai bahwa chattra sangat dekat dengan pandangan serta ajaran agama Buddha. Secara harfiah, chattra bermakna payung atau pelindung yang merupakan mahkota sehingga dipasang puncak stupa. Selain perlindungan, chattra juga bisa bermakna sebagai bentuk keberanian dan simbol kesucian tahapan spiritualitas. "Kami dari agamawan dan para biksu sangat mendukung sekali pemasangan chattra kembali. Tentu kami akan sinergikan dengan pihak lain. Kami berharap rencana ini lebih lancar dan bisa diterima semua pihak,&rdquo; ujar Bhante Ditthisampanno Thera dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Senin (27/11). Pedapat biksu yang juga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smaratungga, Boyolali, Jawa Tengah itu diungkapkan dalam dialog Borobudur bertajuk &lsquo;Chattra dalam Sudut Pandang Teologi Buddhis dan Arkeologi&rsquo; di kampus Universitas Negeri Malang, Sabtu (25/11). Dialog itu rangkaian kegiatan Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) itu juga dihadiri para seniman, budayawan, akademisi dalam dan luar negeri, serta sejumlah perwakilan umat Buddha dari berbagai wilayah Indonesia. Bhante Ditthisampanno Thera mendorong agar Borobudur terus dikembangkan dari aspek kemanfaatan. Tak sebatas untuk peningkatan nilai spiritual, pengembangan candi terbesar di dunia ini juga bisa dilakukan pada sisi lain, utamanya pariwisata dunia. Upaya itu diyakini tidak sulit karena pemerintah juga memiliki kebijakan yang searah, yakni menjadikan Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Dorongan pemasangan chattra juga disampaikan Stanley Khu, umat Buddha yang juga editor di Lamrimnesia, penerbit buku-buku tentang ajaran Buddhis. Menurut Stanley, chattra memiliki perspektif filosofi spiritualitas yang sangat mendalam. Dia menilai Candi Borobudur sebagai sebuah mandala tak akan terpisahkan dari elemen chatra atau payung mulia tersebut. Menurut dia, eksistensi chattra pada sebuah stupa bukanlah soal simbol atau estetika di atas stupa semata. Ini dikarenakan stupa adalah perlambang batin tercerahkan Buddha. "Chattra adalah soal penghayatan nilai-nilai dalam ajaran Buddha," tandasnya. Stanley menyatakan, chattra merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai Buddhis. Dia sangat yakin jika chattra bisa dipasang di stupa utama Candi Borobudur, maka akan menjadi penguat keyakinan bagi umat Buddha. Dia mencontohkan dalam panel relief Candi Borobudur III 65 yang menggambarkan Maitreya kala mengajarkan Dharma di Tusita. Terlihat dalam satu panel itu ada dua pesan yang sangat kontras lantaran pada saat pengajaran Dharma itu juga tampak sisi kesukacitaan laksana di surga. Dari Tusita ini menguatkan bahwa memaknai dunia tidak bisa terkungkung dalam satu aspek karena Borobudur juga menyimbolkan sesuatu yang semesta. "Saya paham dari perspektif ilmiah pemasangan chattra masih membutuhkan data-data pendukung untuk bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis dan sebagainya. Namun sebagai umat seperti saya pendekatan keilmiahan itu menjadi tidak relevan lagi,&rdquo; ujar dosen Undip tersebut. Di sisi lain, pengembangan Candi Borobudur juga kian terbuka lebar karena dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang cagar budaya, pemanfaatan Borobudur tak sebatas pada aspek perlindungan maupun penelitian semata. Arkeolog Ismiyono mengatakan, pengembangan dan pemanfaatan Borobudur perlu diperkuat dari aspek keilmuan lintas disiplin agar mendapatkan kesepakatan bersama. "Chattra dalam persepsi rekonstruksi candi yang berorientasi pada aspek perlindungan, tidak memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Tapi tidak menutup kemungkinan dibahas dari sisi pengembangan dan pemanfaatan. Oleh karena itu, pemasangan chattra seyogyanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan," harap Ketua Tim Pemugaran Tahap II Candi Borobudur ini. (*)

Umat Buddha Indonesia mendesak rencana pemasangan chattra atau payung di puncak Candi Borobudur segera bisa diwujudkan.

Tokoh dan Umat Buddha Dorong Chattra Segera Dipasang di Candi Borobudur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/borobudur-htm.jpg" alt="DIAKUI DUNIA: Wisatawan mancanegara (wisman) menikmati pemandangan Candi Borobudur dari area pelataran kemarin. Tarif naik ke Borobudur khusus wisman akan menjadi USD 100. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIAKUI DUNIA: Wisatawan mancanegara (wisman) menikmati pemandangan Candi Borobudur dari area pelataran kemarin. Tarif naik ke Borobudur khusus wisman akan menjadi USD 100. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Tokoh Buddha Berharap Dilibatkan Susun Aturan Teknis  JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar rencana kenaikan tarif naik ke Candi Borobudur ditunda. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.  Dalam rilis yang diterima Jawa Pos dari Pemprov Jateng, usulan tersebut disetujui Luhut.  Ganjar mengatakan, diperlukan beberapa langkah sebelum memberlakukan kenaikan tarif. Apalagi, banyak elemen masyarakat yang melayangkan protes. Menurut dia, penetapan tarif naik ke stupa Candi Borobudur perlu dikaji lagi bersama Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur.  ’’Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, di-postpone dulu, dan memang TWC sama balai sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan,’’ ujar Ganjar setelah bertemu Luhut di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, kemarin (7/6).  Ganjar menjelaskan, penataan kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan. Karena itu, harus dicarikan skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas candi. Baik dengan pembatasan kuota maupun instrumen lain seperti tarif masuk. ’’Kita postpone dulu. Tadi Pak Menteri (Luhut) sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana,’’ ungkapnya.  Sebagaimana diberitakan, beberapa waktu lalu Luhut menyampaikan rencana tiket Candi Borobudur sebesar Rp 750.000 untuk wisatawan lokal dan USD 100 untuk wisatawan mancanegara. Salah satu alasannya adalah menjaga dan melestarikan Candi Borobudur. Keputusan itu sendiri belum final dan masih dikaji kembali.  ’’Memang setelah itu TWC pun menyampaikan akan ditindaklanjuti dengan balai. Itu artinya butuh pranata regulasi, kemudian kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka yang akan mengeksekusi,’’ jelas Ganjar.  Sebelumnya, Ganjar memberikan penjelasan terkait wacana yang beredar tersebut. Dia mengatakan bahwa rencana tarif Rp 750.000 itu khusus untuk wisatawan lokal yang hendak naik ke bangunan atau stupa Candi Borobudur. Sedangkan tiket masuk kawasan candi untuk wisatawan lokal dewasa sebesar Rp 50.000. Namun, tiket itu hanya berlaku sampai pelataran candi. Tidak dapat naik ke area stupa. Sampai saat ini wisatawan memang belum diizinkan naik ke atas Candi Borobudur dan hanya diperbolehkan sampai kawasan pelataran candi.  ’’Masuk ke kawasan dan naik ke candi. Dua hal ini perlu disampaikan ke publik agar bisa tahu kenapa ada pembatasan orang naik ke candi,’’ ucap Ganjar beberapa waktu lalu.  Sesuai situs borobudurpark.com, tiket masuk kawasan Candi Borobudur untuk wisatawan domestik atau lokal usia 10 tahun ke atas dibanderol Rp 50.000. Sedangkan tiket untuk wisatawan lokal usia 3–10 tahun dibanderol Rp 25.000. Tiket wisatawan lokal khusus rombongan pelajar atau mahasiswa minimal 20 orang sebesar Rp 25.000 per orang. Sedangkan tiket untuk wisatawan mancanegara dibanderol USD 25 atau sekitar Rp 350.000. Wisatawan mancanegara kategori anak-anak dibanderol USD 15 atau sekitar Rp 210.000 per orang..  Tanggapan Tokoh Buddha  Sejumlah tokoh agama Buddha turut menyikapi rencana tarif naik Candi Borobudur Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal dan USD 100 untuk wisatawan asing. Mereka umumnya menilai bahwa kebijakan itu didasari niat yang baik. Yaitu, melestarikan candi yang usianya lebih dari seribu tahun.  Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Prof Philip K. Widjaja mengatakan, selama regulasi Borobudur ditata dengan baik, pihaknya akan mendukung sepenuh hati. ’’Serta siap menyosialisasikan kepada umat,’’ katanya kemarin (7/6). Philip menjelaskan, di satu sisi, kebijakan pembatasan serta pengenaan tarif naik ke bangunan Candi Borobudur bertujuan untuk memproteksi situs yang dibangun pada 825 Masehi tersebut. Terhadap tujuan itu, Philip sangat setuju serta menilai sebagai upaya yang luar biasa.  Tetapi, di sisi lain, dia menyoroti rencana tarif Rp 750 ribu untuk warga lokal. ’’Kalau tarif untuk wisatawan asing, tidak masalah,’’ ujarnya. Dia mengatakan, rencana pengenaan tarif tersebut harus diatur secara detail. Misalnya, apakah umat Buddha yang akan beribadah atau berdoa di Candi Borobudur juga dikenai tarif tersebut. ’’Kalau kita (umat Buddha) punya acara sendiri, masak tidak boleh masuk. Kita tidak akan seenaknya. Kita tidak akan berani nongkrong di arca,’’ jelasnya. Dia menegaskan, bagi umat Buddha, bangunan Candi Borobudur beserta isinya adalah lambang kesucian agama.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Luhut-Ganjar-kenaikan_tarif-750x542.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DISKUSIKAN BOROBUDUR: Luhut B. Pandjaitan (kiri) dan Ganjar Pranowo di rumah dinas gubernur Jateng di Semarang kemarin (7/6). (HUMAS PEMPROV JATENG)  Dia mencontohkan saat perayaan Waisak lalu. Saat itu hanya sejumlah tokoh agama Buddha yang naik ke Candi Borobudur untuk menggelar doa atau ibadah. ’’Semacam kiai atau ustadnya saja yang naik,’’ jelasnya. Sementara itu, umat Buddha pada umumnya berada di pelataran saja. Philip menyatakan, pihaknya terbuka diajak diskusi oleh pemerintah. Khususnya soal aturan teknis naik ke Candi Borobudur. Dengan begitu, upaya pelestarian Candi Borobudur yang sangat mulia itu dapat berjalan tanpa ada polemik.  Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI) Suhadi Sendjaja juga menilai niat pemerintah sejatinya baik. Yaitu, pelestarian Candi Borobudur. ’’Saya kira menjadi tanggung jawab pemerintah melestarikannya,’’ ujarnya. Dia mengatakan, publik tidak perlu terlalu dini menjadikan rencana tarif naik Candi Borobudur itu sebagai polemik. Dia menuturkan, pemerintah baru melempar wacana yang masih sangat awal. Nanti pasti diikuti ketentuan teknis yang lebih detail.  Selain itu, Suhadi mengatakan bahwa pengenaan tarif tersebut dalam konteks wisata. Karena itu, kegiatan keagamaan umat Buddha di sana tidak akan terdampak. ’’Pemerintah pasti memprioritaskan kunjungan untuk keperluan ibadah atau berdoa,’’ jelasnya. Suhadi juga menegaskan bahwa Candi Borobudur adalah tempat ibadah, bukan rumah ibadah. Sebab, umat Buddha memiliki rumah ibadah sendiri-sendiri.  Terpisah, seniman dan budayawan Sutanto alias Tanto Mendut mengungkapkan, masalah tiket Borobudur bukan sekadar polarisasi setuju versus tidak setuju. Dia menyatakan, kualifikasi nilai peradaban dan kebudayaan itu lintas disiplin ilmu. ’’Ya pendidikan, ya hukum, ya perawatan cagar, ya penciptaan pemikiran baru, juga interdisiplin,’’ terangnya.  Dia menambahkan, problematika Borobudur bukan sebatas permen karet anak kecil. Termasuk bukan hanya kebijakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Tanto, mau berapa pun nominal tiket, tidak ada jaminan apakah yang naik itu mempunyai ’’ilmu memiliki’’.

Kenaikan Tarif Borobudur Ditunda

Tokoh Buddha

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tokoh Buddha

Berita Terkini

Tokoh dan Umat Buddha Dorong Chattra Segera Dipasang di Candi Borobudur

Kenaikan Tarif Borobudur Ditunda

Download Aplikasi JawaPos.com