<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/N3ZA53POh06JHIrdj6HCnSqcYepYjx7hsqyorh7o-1737954342.jpg" alt="Dishub Kabupaten Gresik mengklarifikasi juru parkir terkait layanan parkir di Jalan Panglima Sudirman Gresik. (Dishub Kabupaten Gresik)" width="100%">
<figcaption>Dishub Kabupaten Gresik mengklarifikasi juru parkir terkait layanan parkir di Jalan Panglima Sudirman Gresik. (Dishub Kabupaten Gresik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Layanan parkir di Kabupaten Gresik kembali mendapat keluhan pengguna jalan. Seperti Hafidz yang diberikan karcis parkir saat belanja di toko modern Jalan Panglima Sudirman Gresik. Pengendara roda empat itu pada Rabu (30/7) lalu hendak belanja di toko modern tersebut. Juru parkirnya pun melihat ke mana Hafidz melangkah. "Terus dimintai uang parkir sembari diberi karcis," ucapnya. Dirinya kecewa dengan insiden tersebut. Mengingat hanya belanja sedikit dan tidak butuh waktu lama. Memang, kendaraannya memang tidak parkir di area toko modern, melainkan terparkir di area parkir tepi jalan umum. Atas aduan tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik langsung menerjunkan petugas ke lokasi, Kamis (31/7). Kasi Tata Kelola Prasarana Perhubungan dan Sarana Perparkiran Muhammad Dishub Gresik Masyhur Arif mengatakan bahwa penarikan retribusi tersebut karena memang kendaraan parkir di area retribusi TJU. Sehingga jukir yang ada spontan memberikan karcis. "Sudah kami klarifikasi ke jukirnya. Memang posisi kendaraan terparkir di zona retribusi parkir TJU," ucapnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan bahwa persoalan parkir di toko modern ini perlu diperjelas. Misalnya toko modern yang tidak memungkinkan mobil masuk ke area parkir toko. "Kaya di pangsud itu, mobil tidak bisa parkir di halaman toko. Karena harus naik ke trotoar. Maka kendaraan pasti parkir di tepi jalan. Ini perlu diperjelas lagi," ujarnya.

Keluhan pengguna jalan terkait layanan parkir di Kabupaten Gresik, Karena belanja sedikit di toko modern dimintai uang parkir.

Warga Gresik Mengeluh Belanja di Toko Modern Dimintai Uang Parkir, Dishub: Kendaraan Masuk Layanan Parkir Tepi Jalan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/PNM-30-B-915931497.jpg" alt="Ibu Dwi Linda Sari, salah satu nasabah PNM Mekaar di Makassar yang merasakan manfaat pelatihan kewirausahaan yang digagas PNM untuk mengembangkan usahanya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ibu Dwi Linda Sari, salah satu nasabah PNM Mekaar di Makassar yang merasakan manfaat pelatihan kewirausahaan yang digagas PNM untuk mengembangkan usahanya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadikan peringatan Hari UMKM Internasional sebagai momentum untuk menegaskan peran penting usaha mikro dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat komitmen untuk mendampingi mereka naik kelas melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM memahami bahwa tantangan terbesar UMKM bukan hanya soal akses permodalan, tetapi juga peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha. Untuk itu, PNM aktif menginisiasi berbagai pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, serta mendorong transformasi model bisnis agar para nasabah mampu beradaptasi dengan dinamika pasar. PNM melalui program Mekaar telah menjangkau lebih dari 21.9 juta perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan community-based group lending, nasabah tidak hanya memperoleh akses permodalan tanpa agunan, tetapi juga dibekali semangat kolektif untuk maju bersama melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). PNM menghadirkan dampak nyata bagi nasabahnya, seperti yang dialami Ibu Dwi Linda Sari, salah satu nasabah PNM Mekaar di Makassar. Semula ia berjualan keripik secara tradisional dengan pengemasan sederhana. Setelah bergabung dengan PNM, ia mengikuti pelatihan kewirausahaan dan mendapat pendampingan intensif. Kini, produknya telah bertransformasi dengan kemasan modern dan berhasil menembus toko-toko retail di Makassar. PNM melihat bagaimana Ibu Dwi tak hanya mengalami perubahan dalam usahanya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi keluarga dan sesama anggota kelompok. Ia aktif berbagi pengalaman kepada sesama nasabah PNM Mekaar, mulai dari proses pembuatan keripik hingga teknik pengemasan. Selain diberdayakan, Ibu Dwi kini turut menjadi pemberdaya di lingkungannya. Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menyampaikan &ldquo;PNM percaya bahwa UMKM adalah kekuatan sejati ekonomi Indonesia. Kami hadir bukan hanya memberikan pembiayaan, tetapi untuk tumbuh bersama mereka. Saat UMKM diberikan pemberdayaan dan naik kelas, potensi ekonomi lokal akan bangkit. Dari kampung ke kota, dari kelompok kecil ke pasar modern itulah wujud nyata semangat tumbuh bersama yang terus kami jaga&rdquo; ujar Dodot. PNM ingin memastikan setiap langkah kecil para nasabah menuju kemajuan tidak mereka tempuh sendirian. Dari desa hingga kota, PNM selalu hadir, mendampingi dengan sepenuh hati. Bersama para pengusaha ultra mikro, PNM tumbuh, peduli dan menginspirasi. Inilah bukti nyata bahwa PNM bukan hanya soal pembiayaan, tapi benar-benar menjadi mitra setia dalam perjalanan UMKM untuk tumbuh dan naik kelas.

PNM memahami tantangan terbesar UMKM bukan hanya soal akses permodalan, tetapi juga peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha.

PNM Dorong UMKM Naik Kelas, Produk Nasabah Kini Mejeng di Toko Modern

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/bOkYyDbzx2QxiqF5tW0QZ5Wp4HeFhwxPSUKZZB2b-3720459723.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel minimarket karena tak sediakan juru parkir resmi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel minimarket karena tak sediakan juru parkir resmi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mengantisipasi pendapatan asli daerah (PAD) parkir yang bocor, pemkot terus memperketat pengawasan. Selain toko modern, pemkot juga mengimbau pemilik usaha restoran.&nbsp; Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan seluruh pemilik usaha memiliki tempat parkir dan petugas parkir resmi. Tak hanya toko modern, tetapi juga usaha lainnya seperti restoran. "Semuanya berjalan (pengawasan, red). Akan bertahap, menyelesaikan toko modern. Lalu tempat usaha lain seperti rumah makan," paparnya.&nbsp; Eri mengatakan pajak parkir yang dikenakan ke toko modern, yakni 10 persen dari jumlah kendaraan parkir. Pertemuan dengan pemilik usaha juga sudah dilakukan. "Disepakati bersama," tambahnya.&nbsp; Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya Achmad Zaini mengatakan kemarin total toko modern yang disegel bertambah menjadi 27 titik. "Sesuai dengan permintaan penertiban dari dinas," paparnya.&nbsp; Zaini menambahkan dalam sehari yang dibuka segel kemarin 19 titik. Sehingga total yang sudah dibuka segelmya sebanyak 67 titik. "Sejak awal hingga kemarin total yang disegel mencapai 203 titik toko modern," tuturnya.

Pemkot Surabaya melakukan penertiban terhadap toko modern untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) parkir.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegaskan Pajak Parkir 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/SWALAYAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rancangan peraturan daerah (raperda) perdagangan dan perindustrian terus dimatangkan DPRD Surabaya. Ada satu topik yang membutuhkan pembahasan ekstra, yaitu penentuan jarak pasar rakyat dengan toko swalayan. Pengaturan jarak itu bertujuan melindungi pasar tradisional.  Ketua Pansus Perdagangan dan Perindustrian DPRD Surabaya Ashri Yuanita Haqie menyampaikan, pihaknya sudah menetapkan jarak antara pasar rakyat dan toko swalayan. Minimal 1,5 km. Sedangkan jarak antara satu toko swalayan dan toko modern tidak boleh saling berimpitan. Minimal 750 meter.  Penentuan jarak itu, kata Ashri, mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya, tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi di satu wilayah yang ada toko swalayan, hingga kepadatan lalu lintas di sekitar toko swalayan.  ”Untuk tingkat kepadatan penduduk, angka yang digunakan berdasar survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) setahun terakhir,” ucapnya.  Lewat aturan itu, pansus ingin melindungi ekonomi kerakyatan. Memastikan toko dan pasar tradisional tak tergerus toko modern. Ashri menambahkan, berdasar pasal 47 di raperda itu, toko swalayan harus bersinergi dengan toko kelontong. ’’Kami sudah bahas sampai sekitar 80 pasal. Yang kurang itu perizinan gudang dan beberapa PR tambahan,” ujarnya.  Pansus perdagangan dan perindustrian dibentuk dua tahun lalu. Namun, kerja pansus sempat terhenti karena pembahasan UU Cipta Kerja kala itu belum tuntas. Pansus juga dihadapkan pada peraturan minuman beralkohol (minol).  Akhir bulan lalu, pasal yang mengatur minol di dalam raperda perdagangan dan perindustrian dicabut. Alasannya, sudah diatur dalam Perda 1/2010 serta minol tidak ada dalam naskah akademik (NA) raperda perindustrian dan perdagangan. Namun, dalam pembahasan terakhir, minol ternyata kembali dimasukkan raperda.  Anggota pansus raperda perindustrian dan perdagangan Aning Rahmawati menyampaikan, sejak awal dirinya tidak menyetujui pasal minol dikeluarkan dari raperda. Sebab, Perda 1/2010 sudah tidak relevan lagi menjadi landasan. Aning menambahkan, dalam NA bab minol juga tercantum. ”Fraksi PKS tidak bersepakat kalau minol tak masuk raperda,” terangnya.  Menurut Aning, adanya pasal minol di dalam raperda perdagangan dan perindustrian bertujuan menyelamatkan seluruh generasi Surabaya. Sebab, pasal itu mengatur lokasi-lokasi yang menjual minol, batasan usia, sekaligus ketentuan-ketentuan instansi yang boleh menjual minol atau tidak.

Atur Jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional Minimal 1,5 Km

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/43-toko-modern-di-kota-malang-belum-punya-izin_m_.jpg" alt="SIDAK: Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kanan) saat melakukan sidak di salah satu toko modern." width="100%">
<figcaption>SIDAK: Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kanan) saat melakukan sidak di salah satu toko modern.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Toko modern tumbuh subur di Kota Malang. Namun masih banyak yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Jumlahnya sekitar 43 toko modern. Berdasarkan klarifikasi dan validasi data, ada toko modern yang baru mengajukan perizinan. Serta ada yang memperbarui izin sebelumnya. Tapi toko-toko itu belum memenuhi persyaratan. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak bisa mengeluarkan izin tersebut. "Ketika diperbarui, maka kami harus mengikuti azas sesuai perda (peraturan daerah). Aturan itu juga ada di PP dan UU. DPMPTSP tidak dikeluarkan izin sebelum mereka memenuhi catatan itu," ujar Wali Kota Malang Sutiaji ketika melakukan sidak ke salah satu toko modern di Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang, Selasa (23/10). Sutiaji lantas meminta Satpol PP agar memberikan surat teguran kepada 43 toko modern sebagai bentuk peringatan. "Kalau makin bandel, akan dilakukan sesuai tahapan yang ada pada kami. Itu yang akan dilakukan. Pasar modern juga keniscayaan, ayo diatur bersama, tidak ada monopoli," tegas Sutiaji. Sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, juga dijelaskan mengenai aturan pembangunan toko modern. Salah satunya jarak tidak boleh berdekatan dengan pasar rakyat. "Harus ada jaraknya, radius 500 meter dengan pasar rakyat. Terus harus ada kesepakatan rencana kerja dengan UMKM (usaha mikro kecil menengah)," papar Sutiaji. "Oleh ," jelasnya.

43 Toko Modern di Kota Malang Belum Punya Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertokoan-modern-tak-bolek-dibangun-dekat-pasar-tradisonal_m_214732.jpeg" alt="Cawagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum" width="100%">
<figcaption>Cawagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pedagang Pasar Galuh Kawali, Ciamis mengeluhkan soal kondisi pasar tradisional yang makin ditinggalkan oleh pembeli. Apalagi dengan munculnya pertokoan modern sejak 2008. Pendapatan para pedagang di pasar tersebut menjadi turun. Sekretaris Himpunan Pedagang Pasar Galuh Kawali, Abdul Khobir Farizal menyatakan pendapatan pedagang di Pasar Kawali mengalami penurunan bertahap setelah pasar dan pertokoan modern dibangun secarab berkala pada 2008 lalu. "Sekarang pendapatan kita paling cuma seperempatnya dibanding sebelum ada pasar dan toko modern. Bahkan, masuk puasa sekarang pasar kita masih sepi pembeli," kata Khoibir. Menurutnya, pembeli sudah beralih ke pasar-pasar modern. Di sini banyak toko modern yang jaraknya dekat dengan pasar. Keluhaan para pedagang tersebut ditanggapi calon Wakil Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 1, Uu Ruzhanul Ulum. Kang Uu menyatakan, pertokoan modern tak boleh dibangun di areal dekat pasar tradisional. Pemerintah mematok radius minimum jarak antara pasar tradisional dan modern ini sekitar 2,5 kilometer. Produk-produk yang dijual di pasar modern tersebut juga 30 persen di antaranya harus produk lokal. "Dengan jarak sejauh itu, orang yang mau belanja ke pasar tradisional tidak akan tergiur pergi ke pasar modern," ujar Kang Uu. Kebijakan itu, kata dia, sudah dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga ada solusi yang sama-sama menguntungkan untuk pedagang pasar tradisional dan pengusaha pasar modern. Menurut Kang Uu, pasar tradisional punya peranan penting dalam roda perekonomian. Pasar tradisional juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, pasar tradisional harus dilindungi. Pemerintah berkewajiban memberikan proteksi terhadap pedagang pasar yang notabene merupakan pengusaha kecil dan menengah. "Perlindungan diberikan agar keberadaan mereka tak tergerus kehadiran pasar dan pertokoan modern," kata bupati dua priode tersebut. Kang Uu melakukan blusukan ke beberapa pasar di Ciamis. Antara lain, Pasar Kawali, Pasar Rajadesa, dan Pasar Rancah. Kunjungan ke pasar-pasar adalah untuk mengetahui keinginan dan harapan, masyarakat pasar terhadap pemimpin Jawa Barat masa yang mendatang.

Pertokoan Modern Tak Bolek Dibangun Dekat Pasar Tradisonal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/jam-tutup-minimarket-jadi-dilema-toko-kelontong-juga-terkendala-dana_m_113333.jpeg" alt="SHARING: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aprindo di Lounge Jawa Pos seusai berdiskusi bersama awak redaksi Jawa Pos seputar prospek minimarket." width="100%">
<figcaption>SHARING: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aprindo di Lounge Jawa Pos seusai berdiskusi bersama awak redaksi Jawa Pos seputar prospek minimarket.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemberlakuan Perda No 8 Tahun 2014 yang menggariskan bahwa minimarket harus tutup pukul 21.00 pada Senin&ndash;Jumat akan resmi diberlakukan hari ini. Pro dan kontra bermunculan terkait penerapan aturan tersebut. Di satu sisi, aturan itu dianggap tidak pro pengusaha. Di sisi lain, menjamurnya minimarket mematikan banyak toko kelontong.  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aprindo Roy N. Mande menyatakan sudah mengirimkan surat keberatan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait implementasi Perda No 8 Tahun 2014 tersebut. Dia menyebutkan, penyusunan aturan seharusnya tidak mempersulit iklim berusaha. Padahal, selama ini Presiden Joko Widodo telah berupaya menghapus sejumlah perizinan yang menghambat perekonomian. Karena itu, dia meminta perda tentang penataan toko swalayan tersebut direvisi. Dia menganggap Surabaya mirip Jakarta. Kehidupan bergulir hingga malam. &rdquo;Menurut saya, aneh kalau di Surabaya minimarket tutup pukul 9 malam,&rdquo; jelasnya. Di kota besar, tetap harus ada ritel yang buka selama 24 jam. Misalnya, di rumah sakit, bandara, terminal, pelabuhan, gedung perkantoran, hingga tempat pariwisata. Surabaya dianggap memiliki potensi wisata malam. &rdquo;Bule kan perutnya beda dengan kita. Kita sudah kenyang saat malam. Mereka masih lapar saat datang ke sini karena perbedaan waktu,&rdquo; ucapnya. Dia beranggapan tidak adil apabila menilai lesunya pasar tradisional karena bertebarannya pedagang ritel. Jumlah ritel di Indonesia selama ini mencapai 35 ribu unit. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, jumlah pasar tradisional jauh lebih banyak. Yakni, mencapai 3,5 juta pasar. Jumlah UMKM juga berjibun. Mencapai 2,5 juta unit. Bila dibuat untuk melindungi pasar tradisional dan UMKM, peraturan itu tentu tidak sebanding. &rdquo;Kami hanya 1 persen dari pasar rakyat. Bila pasar rakyat menurun, itu bukan karena ritel,&rdquo; jelasnya. Persaingan tidak bisa dijadikan alasan pasar tradisional tak berkembang. Menurut dia, pengelola pasar harus kreatif memikirkan bagaimana agar pasar hidup. Selama ini, pasar tradisional terkesan jorok. Kebersihan menjadi salah satu faktor pasar tradisional tidak berkembang. Fenomena jual beli online juga menjadi salah satu faktor persaingan bisnis saat ini. Roy menyatakan, ritel tidak bisa mengeluh dengan pesaing baru. Ritel-ritel justru menjadikan hal itu sebagai peluang bisnis baru. &rdquo;Kalau kami hanya mengeluh, ya tidak bisa maju. Jadi, harus mengikuti perkembangan zaman,&rdquo; lanjutnya. Saat ini, dia sedang menunggu perubahan atas Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pada perpres tersebut, tidak diatur soal minimarket. Setelah revisi turun, dia bakal mengambil sikap untuk mengusulkan revisi Perda No 8 Tahun 2014. &rdquo;Kami tunggu aturan di atasnya dulu baru siapkan usulan perda yang di Surabaya,&rdquo; terangnya. Koordinator Wilayah Timur Aprindo Abraham Ibnu menerangkan, dirinya telah bertemu dengan Wali Kota Tri Rismaharini dan Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Arini Pakistyaningsih. Dia meminta penegakan perda diundur karena sebagian besar pengusaha ritel belum siap. Dia juga khawatir penegakan aturan itu justru menimbulkan protes dari konsumen. Dia mencontohkan banyak warga yang membeli token listrik di minimarket. Bila tidak ada minimarket yang buka pada malam, mereka harus menunggu hingga pagi hanya untuk mendapat pelayanan listrik. &rdquo;Itu contoh kecil. Masih banyak yang lainnya,&rdquo; sebutnya. Dalam diskusi tersebut, hadir perwakilan ritel dari Hypermart, Matahari, Bonnet, Circle K, Superindo, dan Semeru Teknik. Di tempat lain, Komisi B DPRD Surabaya mendorong Perda No 8 Tahun 2014 segera diterapkan. Apabila terus diulur-ulur, komitmen pemkot untuk melaksanakan aturan yang melindungi rakyat kecil dipertanyakan. Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur menekankan, pemkot tidak boleh ragu-ragu menegakkan perda tersebut. Toko kelontong harus segera dihidupkan kembali. &rdquo;Jangan jadikan alasan kalau mereka ini tidak siap. Selama nanti terbuka kesempatan, toko kelontong ini akan perlahan hidup lagi,&rdquo; tegasnya. Anggota Komisi B Rio Pattieselano menyatakan bahwa matinya toko kelontong adalah imbas ketidakmampuan pemkot dalam menekan jumlah toko swalayan. Menurut dia, jika perda tersebut dijalankan sejak tiga tahun lalu, toko kelontong tidak akan semati ini. Selain itu, jumlah toko swalayan tidak akan sebanyak saat ini. Untuk itu, Rio memaksa pemkot memberdayakan kembali toko kelontong. &rdquo;Fasilitasi, bina, dan hidupkan mereka lagi. Perda tetap harus segera dijalankan,&rdquo; ujarnya. Sultoni, Kasi Pelayanan Dinas Perdagangan, menyatakan perihal ketidaksiapan toko kelontong jika toko swalayan dilarang buka 24 jam. Sebab, masih banyak toko kelontong yang tutup pada pukul 20.00&ndash;21.00. Hal itu dikhawatirkan menyulitkan konsumen yang ingin berbelanja saat malam.  Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan Dinas Perdagangan Nuri Dyah menyatakan segera menggiatkan usaha pembinaan perdagangan di masyarakat. Ada beberapa hal yang akan dilakukan. Di antaranya, membantu permodalan dan pendampingan. &rdquo;Kendala mereka tidak hanya soal jam buka, tapi juga ketersediaan dana,&rdquo; tambahnya. (sal/kik/c6/git/sep/JPG)

Jam Tutup Minimarket Jadi Dilema, Toko Kelontong Juga Terkendala Dana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/belanja-di-minimarket-waspada-oknum-pegawai-ganti-harga_m_108380.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan permainan harga di minimarket atau toko modern berjejaring meresahkan warga. Harga yang tertera di rak seringkali berbeda saat membayar di kasih. Seperi yang dialami Yono (33) saat berbelanja di minimarket Jalan Raya Bahurekso, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Selasa (7/2). Dia menjadi korban penipuan harga di toko jejaring itu. Kecurigaan itu terjadi sejak dua minggu lalu ketika dia membeli sebuah kopi produk Nescafe Green 10x20gr dengan harga yang tertera di rak Rp 8.900. Namun harga tersebut tidak sesuai dengan harga ketika dibayar di kasir. Setelah dibayar harganya menjadi Rp 18.200. Ia tidak menghiraukan selisih harga tersebut, lantaran mengira dia salah melihat harga. Namun lantaran penasaran, dia mencoba mengambil kopi dengan merk yang sama. Harga tertera di rak masih tetap Rp 8.900. Dia pun tak hanya mengambil satu bungks kopi melainkan dengan sejumlah barang kebutuhan keluarga seperti pampers, minuman, dan sabun cair. Setelah dihitung total harga, ia menyerahkan uang kepada kasir. Namun, dia kembali mengecek struk dan mendapati kejanggalan karena harga kopi tertera Rp 18.200. Karena ada kejanggalan, dia kembali masuk dan mengecek harga yang ada di rak. Karena harga tak sesuai, kemudian sang kasir pun diminta untuk menunjukan harga yang sebenarnya. "Ketika saya klarifikasi petugas mengaku salah menaruh harga, sedangkan di rak tidak ada papan harga Rp 18.200. Karena saya kecewa akhirnya saya tidak jadi membeli kopi tersebut dan minta ganti kopi lainnya," katanya. Sementara itu, saat Radar Pekalongan (Jawa Pos Group) hendak konfirmasi adanya peristiwa itu, para petugas berdalih penanggung jawab tersebut sedang libur. Bahkan ketika dimintai nomor hp, kasir dan petugas lainnya mengaku tidak punya no HP Penanggung jawab toko tersebut. (yon/yuz/JPG)

Belanja di Minimarket, Waspada Oknum Pegawai Ganti Harga

toko modern

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#toko modern

Berita Terkini