<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MINIMARKET.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Bangunan Toko dan Swalayan Nomor 510/05905/436.7.21/2021, Pemerintah Kota Surabaya bakal menertibkan toko swalayan yang menyewakan lahan parkir sebagai tempat usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebab, hal itu termasuk melanggar peraturan.  Hal itu dicantumkan dalam surat yang diterbitkan Dinas Perdagangan Surabaya. Dalam surat tersebut, Dinas Perdagangan meminta pengelola toko swalayan menyesuaikan area usahanya sesuai izin yang dikeluarkan Pemkot Surabaya. Terutama, penyesuaian kembali area penjualan dan area parkir sebagaimana mestinya.  Peraturan tersebut didasarkan pada pasal 47 Perda Surabaya 7/2009 tentang bangunan yang diubah dengan Perda 6/2013. Setiap pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam IMB. Selain itu, sesuai pasal 17 huruf e dan h Perda Surabaya 8/2014 tentang Penataan Toko dan Swalayan, setiap pelaku usaha dilarang mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin.  Kepala Dinas Perdagangan Surabaya Wiwiek Widayati menyatakan, pihaknya masih melakukan pendataan toko swalayan lain di Surabaya. Sebab dalam surat tersebut terlampir daftar tempat usaha toko swalayan yang dianggap perlu melakukan penyesuaian pemanfaatan lahan yang dikelola sesuai izin dari Dinas Perdagangan.  ”Karena waktu melakukan pendataan, kami mendapati tempat parkirnya disewakan dan sebagainya. Kami berharap dengan surat edaran ini, mereka menaati ketentuan,” tutur Wiwiek pada Selasa (16/3).  Dari data dinas perdagangan, Wiwiek memaparkan, terdapat beberapa toko swalayan yang menggunakan lahan parkir untuk disewakan kepada pedagang UMKM. Beberapa dari swalayan tersebut juga mendirikan bangunan semi permanen di lahan parkirnya, dan disewakan kepada UMKM.  ”Harapannya supaya dengan ini kepentingan umum tidak terganggu. Ini kan karena kadang-kadang tempat parkirnya dikomersilkan, terus pengunjung yang mau parkir malah menggunakan bahu jalan. Jadinya kan macet,” tutur Wiwiek.  Penyesuaian lahan usaha tersebut berdampak pada UMKM yang menyewa lapak di area parkir toko swalayan. Untuk menaati aturan tersebut, sejumlah pengelola toko swalayan mulai memberikan tawaran relokasi.  Menanggapi soal tawaran relokasi, Wiwiek menjelaskan, itu merupakan tanggung jawab pemilik lahan atau usaha yang harus menyelesaikan masalah tersebut. Kendati demikian, Pemkot Surabaya juga akan melaksanakan pendataan UMKM yang terdampak dan berusaha untuk mediasi.  ”Kami akan mendata, mana UMKM Surabaya dan mana yang dari luar Surabaya. Kami mengidentifikasi dulu. Untuk yang Surabaya, kami akan coba carikan jalan tapi lihat juga situasi seperti apa nantinya,” ujar Wiwiek.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fvgLbwUHASk

Lahan Parkir Swalayan Disewakan, Pemkot Surabaya Lakukan Penertiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/sidak-swalayan-situbondo-1.jpg" alt="Petugas cek kemasan makanan dan minuman di salah satu toko modern di Situbondo pada Selasa (12/5). Novi H./Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas cek kemasan makanan dan minuman di salah satu toko modern di Situbondo pada Selasa (12/5). Novi H./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas gabungan dari kepolisian, satpol PP, lembaga konsumen Indonesia, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak)  di sejumlah swalayan. Sidak dilakukan selama Ramadan hingga menjelang Lebaran.  Kasi Pengawasan dan Kemetrologian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo Hevin Switerson mengatakan, petugas mendapati puluhan kemasan makanan dan minuman rusak, seperti kaleng susu rusak (penyok), kaleng wafer rusak, dan bahkan beberapa makanan yang dijual sudah tidak layak konsumsi dan kedaluwarsa.  ”Dari awal sidak ini, kami dapati kaleng berisi makanan atau minuman yang rusak. Kami minta ditarik karena kaleng makanan yang rusak dapat mengeluarkan bahan kimia yang berbahaya. Makanya tidak boleh tetap dipajang di etalase,” kata Hevin seperti dilansir dari Antara di sela sidak di salah satu swalayan di Situbondo pada Selasa (12/5).  Dia menjelaskan, makanan dan minuman yang ditemukan kalengnya rusak (penyok), tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsanya,  tidak layak konsumsi. Petugas langsung memberikan teguran tertulis kepada pengelola swalayan agar tidak menjual makanan dan minuman yang kemasannya telah rusak serta kedaluwarsa.  ”Sidak kali ini temuan kami kaleng susu yang penyok dan beberapa makanan minuman tidak ada tanggal kedaluwarsanya,  tidak layak konsumsi, dan kedaluwarsa,” ujar Hevin.  Jika masih menjual makanan dan minuman kemasan rusak dan kedaluwarsa, pihaknya akan memberi sanksi tegas. ”Ada tahap-tahapnya memberikan sanksi terhadap swalayan yang masih menjual makanan/minuman tak layak, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Oleh karena itu, setelah sidak ini, akan terus kami pantau semua swalayan,” ucap Hevin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tMVEV5BGD4A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RpIftLg3XD4

Sidak Swalayan di Situbondo Temukan Kemasan Penyok dan Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/jelang-imlek-pemkot-sidak-toko-dan-swalayan-hasilnya_m_104939.jpeg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah toko dan swalayan, menjelang perayaan Imlek tahun ini. Hasilnya masih ditemukan sejumlah makanan kemasan kaleng dalam kondisi rusak atau penyok. Kabid Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdangan Kota Pontianak, Arwani mengungkapkan, sidak akan dilakukan di semua swalayan dalam waktu tiga hari ke depan. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan berkaitan dengan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari dua lokasi yang sempat didatangai di hari pertama kemarin, masalah yang ditemukan hampir serupa. Yakni di Swalayan Kaisar, Jalan Kapten Pattimura dan Harum Manis, Jalan Agus Salim, masih ditemukan produk rusak dipajang, semuanya merupakan makanan kemasan kaleng. Selain produk lokal, beberapa di antaranya juga produk impor. Akibatnya belasan makanan kaleng dari masing-masing tempat harus disita. Lantaran kondisi kemasannya sudah tak layak jual. Meski hanya mengalami sedikit cacat. Kerusakan ini dapat menyebabkan makanan di dalam kemasan terkontaminasi zat kimia yang membahayakan kesehatan. "Misalnya makanan dalam kemasan kaleng, jika penyok ada unsur-unsur kimia yang bercampur dengan makanan di dalamnya, bisa saja itu mengandung racun. Jangan sampai dibeli konsumen dan menyebabkan penyakit," terang Arwani usai memimpin sidak di dua lokasi tersebut sebagaimana dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), Rabu (25/1). Untuk tahap ini pihaknya memang fokus pada makanan kemasan yang banyak dijual jelang Imlek. Selain kemasan, yang juga perlu diperhatikan adalah terkait masa kedaluarsa, label SNI, label halal dan nomor registrasi BPOM. Semua wajib dilakukan agar konsumen atau masyarakat benar-benar terlindungi. Untuk hal-hal tersebut sejauh ini masih belum ada temuan.&nbsp; Hanya saja terkait tata letak barang, masih ditemukan pelanggaran di Swalayan Harum Manis. Ini dikarenakan belum ada pemisahan antara produk halal dan nonhalal. "Dan harus dikasi label, supaya masyarakat tidak salah mengambil. Kalau sudah bagus ya dipertahankan, jangan dipindah lagi. Sekarang kedaluarsa belum ditemukan, tapi kemasaran rusak banyak,&rdquo; katanya. Tahap awal, pihaknya hanya memberikan teguran. Namun jika berulang, teguran tertulis bisa dilayangkan. Selain itu masyarakat juga diimbau agar teliti sebelum membeli. "Saat membeli barang harus melihat masa kedaluarsa, label SNI, halal, BPOM juga harus dilihat. Tingkat kehatihatian harus dimulai dari masyarakat dulu. Terutama kedaluarsanya, itu bahaya sekali," tutupnya. Manager toko, HRD dan umum di Swalayan Kaisar, Agus Kurniawan menyambut baik sidak pengawasan yang di lakukan Pemkot Pontianak. Apalagi tujuannya untuk melindungi masyarakat agar tidak mengkonsumsi makanan yang tak layak. Seperti barang-barang kedaluarsa, kemasan rusak atau barang lainnya yang sudah tidak layak dijual. "Kami sangat dukung, memang zaman sekarang kami tidak bisa lagi jual-jual barang yang tidak layak jual atau tidak ada izin dan lain-lain," ungkapnya. Dengan masih ditemukannya barang-barang kemasan kaleng yang penyok, menurutnya pihak swalayan sudah sering mengingatkan. Karyawan atau SPG yang jaga, diminta rutin mengontrol kondisi barang tersebut. Namun karena adanya kaleng-kaleng penyok, kerusakannya tidak terlalu parah, menurutnya kemungkinan memang tanpa sengaja luput dari pengawasan. Ditambah secara mekanisme barang yang rusak selalu disortir sejak awal. Jadi tiap barang masuk ke gudang sudah terlebih dulu diseleksi oleh petugas. Jika ditemukan barang yang rusak otomatis tidak akan disimpan di rak pajangan untuk dijual. "Jika seperti ini saya akan tegur kembali petugasnya, karena tidak boleh ada kemasan kaleng penyok dipajang, ke depan jangan sampai terjadi lagi," harapnya. Terpisah, Staf di Swalayan Harum Manis, Lili Supartini mengatakan, pihaknya siap memisahkan produk yang mengandung babi, serta memberi penjelasan berupa tulisan agar jelas diketahui konsumen. Tetapi yang menjadi kendala memang, produk nonhalal yang dijual di sana sangat sedikit. Sehingga jika ditempatkan terpisah justru akan mubazir tempat. Sementara tempat yang ada juga terbatas. "Jadi solusinya disimpan di tempat paling pojok, tapi yang penting dipasang keterangan produk itu," katanya. Lalu mengenai masih ditemukannya kemasan kaleng yang penyok, dikatakan dia, belum tentu semuanya akibat kesalahan penjual. Karena sebelum dipajang, kondisi kemasan sudah diperiksa terlebih dahulu. Jika sedikit saja ada kaleng penyok atau karatan tetap tidak akan dijual.&nbsp; Terlebih kerusakan yang terjadi hanya dari sebagian kecil barang yang ada. Dengan tingkat kerusakan yang tidak terlalu parah. "Mungkin ini luput dari pantauan kami. Bisa juga kaleng penyok karena dijatuhkan pembeli, yang jatuh dikembalikan lagi, lalu ambil yang baru. Yang seperti ini kan kami akhirnya yang menanggung," jelasnya. (bar/fab/JPG)

Jelang Imlek, Pemkot Sidak Toko dan Swalayan, Hasilnya...