<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/wamen-hilirisasi-1847159473.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara terkait isu pelonggaran ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap minat investasi di Tanah Air. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan, relaksasi TKDN yang diberikan merupakan bagian dari strategi dagang dan investasi, bukan bentuk pengabaian terhadap kepentingan nasional. &ldquo;Saya pikir enggak ada sih (dampak ke investasi). Kalau umpama itu kan bagian dari strategi saja, dilonggarkan beberapa persyaratannya,&rdquo; ujar Todotua saat ditemui di Jakarta, Selasa (24/2). Menurut dia, kebijakan tersebut telah melalui perhitungan matang, termasuk mempertimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meski ada pelonggaran, pemerintah tetap memperhatikan aspek timbal balik (reciprocal trade) dalam setiap kebijakan yang diambil. &ldquo;Tapi kan ada hitungannya juga trade kita yang kita ambil dari mereka. Enggak terlalu pengaruh,&rdquo; jelasnya. Todotua menambahkan, pelonggaran TKDN tidak serta-merta mengurangi komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan komponen dalam negeri maupun penguatan industri nasional. Relaksasi disebut hanya berlaku pada sektor atau persyaratan tertentu yang dinilai strategis untuk menjaga momentum investasi. Saat ditanya apakah potensi investasi masih tetap kuat di tengah kebijakan tersebut, Todotua memastikan optimisme pemerintah tetap tinggi. Dia menyebut Indonesia saat ini masih menjadi salah satu destinasi investasi yang kompetitif di kawasan, didukung stabilitas ekonomi, reformasi regulasi, serta agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah. &ldquo;Oh iya, sangat dong. Kita punya level confidence yang luar biasa kalau bicara investasi,&rdquo; tukasnya. Sebelumnya, dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, memuat perihal kesepakatan terkait TKDN. Dalam Pasal 2.2 disebutkan bahwa Indonesia akan membebaskan perusahaan-perusahaan AS dan barang-barang AS dari persyaratan kandungan lokal.

Kementerian Investasi pastikan pelonggaran TKDN perusahaan AS tak ganggu iklim investasi. Strategi ini tetap jaga komitmen dan optimisme.

Kementerian Investasi Klaim Pelonggaran TKDN Tak Ganggu Iklim Investasi RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/todotua-pasaribu-1497720316.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu mengakui bahwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga pembatasan impor membuat rencana ekspansi bisnis SPBU swasta terhambat. Hal ini sebagaimana disampaikannya usai menggelar Rapat Pembahasan Kuota Impor BBM SPBU Swasta bersama dengan Dirjen Migas ESDM Laode Sulaeman, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar di kantornya, Selasa (7/10). "Bahwa itu (ekspansi bisnis SPBU swasta terhambat) terpengaruh ada. Tetapi kan ini kan bicara long short planning ke depannya. Saya rasa juga para pelaku usaha setelah Shell, BP, apa semuanya mereka bukan short planning akan melihat," ujar Todotua Pasaribu. Terlebih, kata Todotua, bisnis SPBU swasta di Tanah Air sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Sehingga, dengan adanya permasalahan ini, pihaknya menyebut hanya masalah situasional saja. Dalam hal ini terkait dengan pertimbangan kuota impor BBM SPBU swasta yang dinilai kementerian teknis, yakni ESDM telah melampaui dari batasnya hingga mencapai 110 persen. "Bahwa memang perkembangan dari industri ini kan kita sudah melalui puluhan tahun. Nah situasional yang ada ini sepanjang negara atau pemerintah bisa memberikan kepastian saya pikir nggak ada masalah dengan itu," ujarnya. Meski begitu, Todotua menilai pemerintah sudah memberi kepastian kebijakan kepada pihak swasta. Seperti halnya kesepakatan B2B antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta untuk rentang beberapa bulan di tahun ini. Hingga kemudian, menurutnya Kementerian ESDM yang sedang menggodok perihal kuota impor SPBU swasta untuk realisasi tahun 2026. "Kan bagi para pelaku usaha kan yang penting adanya kepastian kebijakan,&nbsp;policy-nya nanti seperti apa ya kan. Situasionalnya tahun ini memang ada pergerakan dan tadi juga sudah diyakinin dari Dirjen Migas bahwa memang ini lagi diramu sehingga apa namanya strategi-nya di tahun 2026 itu dipastikan akan jauh lebih baik," ungkap Todotua. Di sisi lain, Wamen Investasi ini juga menyampaikan bahwa sejumlah SPBU swasta ini sudah berencana untuk melakukan ekspansi di berbagai lini industri lain. Salah satunya Petrokimia sebagaimana akan dilakukan oleh ExxonMobil. "Kayak seperti Exxon beberapa bulan yang lalu mereka juga pernah mengutarakan untuk masuk ke dalam industri petrokimia. Shell industri-industri yang lain ini juga karena cycle ini kan bukan hanya di SPBU aja. Tetapi kita berharap bahwa isu ini bisa dikelola lebih baik sehingga tidak terlalu berdampak," pungkasnya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyebut kelangkaan BBM hambat ekspansi SPBU swasta.

Wamen Investasi Akui Kelangkaan BBM hingga Pembatasan Impor Hambat Ekspansi Bisnis SPBU Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/qdgy6SOwbzFcsZ7PgWPOjRhcG4ZfwE2uwLSGPLb7-2678752863.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu (tengah). (Nurul Fitriana/JawaPos.com).&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu (tengah). (Nurul Fitriana/JawaPos.com).&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu memastikan pihaknya menyerahkan kasus penyelesaian aksi premanisme terhadap PT Chengda, kontraktor utama PT Chandra Asri Alkali (CAA), perusahaan petrokimia di Cilegon, Banten, kepada kepolisian. Hal itu terkait proyek PT CAA senilai Rp 15 triliun yang didatangi oleh oknum-oknum yang meminta jatah proyek tanpa lelang. Todotua menjelaskan, ketegasan itu bertujuan untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. &rsquo;&rsquo;Negara harus memberikan jaminan, baik ke dalam maupun ke luar terhadap investasi yang ada di negara kita, agar investasi kondusif dan berkelanjutan,&rsquo;&rsquo; ujarnya di Jakarta, Kamis (15/5).&nbsp; Todotua menegaskan, apa yang saat ini terjadi di Banten harus menjadi perhatian semua pihak dan perlu diantisipasi dengan baik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi, beserta jajaran pemerintah dan aparat terkait akan melakukan langkah cepat dan konkret untuk menjamin kelancaran implementasi proyek investasi.&nbsp; "Kami menyesali terhadap kejadian yang terjadi di Cilegon dan itu nanti diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan dan hasilnya seperti apa itu ranah penegak hukum. Namun nanti ke depannya kami ingin memberikan konteks efek jera terhadap aksi yang tidak benar untuk menjaga iklim investasi di negara kita,&rsquo;&rsquo; tegas Todotua. Ke depan, untuk mencegah terjadinya hal serupa di Banten, perlu penguatan pengawasan atas pola kemitraan usaha. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mengatur prosedur kemitraan melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. &nbsp;&rsquo;&rsquo;Adapun hasil pertemuannya pada intinya investasi ini sebenarnya banyak faktor, satu berbicara pertumbuhan ekonomi, yang kedua berbicara terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian berbicara terhadap up skill dari transfer teknologi. Paling utama bagaimana ada peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah, melalui pemberdayaan pengusaha lokal,&rsquo;&rsquo; ungkap Todotua. Proyek PT CAA ini merupakan proyek yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Proyek PT CAA juga termasuk dalam proyek hilirisasi yang didorong oleh Pemerintah melalui Pembangunan produk hilirisasi produk petrokimia, dengan potensi nilai ekspor mencapai sekitar Rp 35&ndash; 40 triliun hingga tahun 2040. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi pada triwulan pertama 2025 di Provinsi Banten mencapai Rp 31,1 triliun. Adapun tiga sektor penyumbang investasi tertinggi adalah Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 4,8 triliun), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Rp 4,1 triliun), dan Industri Kimia dan Farmasi (Rp 3,7 triliun). Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto akan menindaklanjuti kasus tersebut melalui upaya penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kepastian hukum. Dia memastikan akan menurunkan tim dan akan melakukan upaya penyelidikan.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Dan apabila ada dugaan tindakan pidana apalagi ini mengganggu iklim investasi di negeri ini, tentunya akan kami lakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan kita akan proses secara hukum,&rsquo;&rsquo; terang Suyudi. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM KADIN Azis Syamsuddin akan turut mewujudkan sinergi ini dengan baik dengan mematuhi mekanisme kemitraan yang benar.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Sesuai arahan dari Pak Wamen (Todotua) untuk bagaimana pola-pola (kemitraan) yang harus dilakukan oleh Kadin, pola ini untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tadi sesuai arahan Pak Wamen dan dari pihak Pak Kapolda (Banten) telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi,&rsquo;&rsquo; jelas Azis. (dee)

BKPM atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi melaporkan aksi premanisme yang mengganggu investasi di Cilegon kepada kepolisian.

Jaga Iklim Investasi, Kementerian Investasi Laporkan Aksi Premanisme di Cilegon ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/IMG-20250318-WA0020-1663003597.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengakui aksi organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi lain yang meminta jatah proyek ke investor sangat meresahkan dan mengganggu iklim investasi di tanah air. Bahkan, ia juga menilai bahwa kondusifitas menjadi pekerjaan rumah atau PR besar dan tantangan investasi di dalam negeri di tengah target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. "Berbicara pertumbuhan investasi, di situ banyak PR besar yang menjadi tantangan terhadap investasi yang ada di negara kita, khususnya yang paling utama berbicara terhadap kondusifitas investasi," kata Wamen Todotua dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (14/5). Pernyataan ini juga disampaikan Wamen Investasi dan Hilirisasi Todotua menggelar pertemuan internal bersama sejumlah pihak usai aksi Kadin Cilegon yang meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun kepada PT Chandra Asri Alkali. Hal ini pun ditegaskan oleh Todotua karena aksi "pemalakan" kepada investor ini sudah terjadi di banyak tempat pada beberapa bulan terakhir. "Ini sudah beberapa bulan rame kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi baik itu dari kelompok masyarakat, maupun organisasi, dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu, terhadap kegiatan iklim investasi," tegasnya. "Dan memang dengan kejadian yang ada Kota Cilegon ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini untuk segera menyikapi ini dengan secara langsung," pungkas Todotua. Sebelumnya, Viral di media sosial perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Cilegon yang meminta proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses tender. Momen viral tersebut sebagaimana terekam dalam potongan video audiensi antara pengusaha lokal dengan kontraktor asal Tiongkok Chengda Engineering Co., Ltd (CCE) yang akan membangun proyek pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) di Cilegon, beberapa waktu lalu. "Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas. Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang," ujar seseorang yang diduga merupakan perwakilan dari Kadin Kota Cilegon, dikutip dari Rabu (14/5). &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Caption: Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu di Kantornya, Rabu (14/5) sore.

Wamen Investasi/BKPM Todotua Pasaribu menyoroti aksi ormas yang mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Wamen Todotua Akui Aksi Ormas dan Organisasi Minta Jatah Proyek ke Investor Meresahkan dan Ganggu Iklim Investasi