<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/WhatsApp-Image-2025-12-02-at-154050-2932965583.jpg" alt="Alat berat dikerahkan untuk membuka akses dari Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Selasa (2/12). hingga Selasa, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 774 jiwa. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Alat berat dikerahkan untuk membuka akses dari Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Selasa (2/12). hingga Selasa, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 774 jiwa. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menjadi perhatian nasional. Bahkan, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut hingga saat ini dilaporkan hampir mencapai 1.000 jiwa.&nbsp; Selain itu, ratusan orang masih dinyatakan hilang dan luka-luka, sementara puluhan ribu rumah warga mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Kerusakan infrastruktur juga tercatat sangat parah. Data awal mencatat bahwa sekitar 271 jembatan dan 282 fasilitas pendidikan rusak akibat terjangan banjir dan longsor. Kondisi ini membuat penanganan darurat di sejumlah wilayah terkendala dan akses ke daerah terisolasi menjadi semakin sulit. Bencana besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini tidak hanya dipicu oleh tingginya curah hujan. Sejumlah pihak menilai, faktor aktivitas manusia turut memperburuk dampak banjir, terutama praktik penebangan pohon ilegal yang merusak hutan dan menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Salah satu perusahaan yang turut dituding publik memiliki keterkaitan dengan bencana banjir besar di Sumatra Utara adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan industri kertas tersebut menuai sorotan akibat dugaan aktivitas yang dinilai memengaruhi keseimbangan lingkungan. Di tengah sorotan publik terkait dugaan kerusakan lingkungan yang memperparah banjir besar di Sumatra Utara, nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam perbincangan warganet.&nbsp; Banyak pihak mengaitkan Luhut dengan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Namun, berdasarkan data resmi, nama Luhut Binsar Pandjaitan tidak tercatat sebagai pemilik PT Toba Pulp Lestari.&nbsp; Perusahaan tersebut, yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk (INRU), didirikan oleh konglomerat Sukanto Tanoto pada 1983. Meski begitu, jejak kepemilikan Sukanto Tanoto kini juga tidak lagi muncul dalam struktur kepemilikan TPL. Saat ini, Allied Hill Limited tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di PT Toba Pulp Lestari. Sementara itu, kepemilikan saham publik berada pada angka 2,14 persen, dan porsi lainnya mencapai 5,32 persen. Dengan struktur tersebut, kendali legal-formal atas operasional dan arah strategis TPL berada di tangan Allied Hill Limited, bukan pada tokoh publik maupun pejabat pemerintah yang namanya ikut terseret. <h2>Kelola Lahan Nyaris 168 Ribu Hektare</h2> PT Toba Pulp Lestari memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sejak 1992.&nbsp; Sejak mendapatkan izin tersebut, perusahaan beroperasi secara masif di lima wilayah utama, yaitu Aek Nauli 20.360 hektare, Habinsaran 26.765 hektare, Tapanuli Selatan 28.340 hektare, Aek Raja 45.562 hektare, dan Tele 46.885 hektare. Operasi berskala besar ini kemudian menjadi perhatian publik, terutama ketika banjir bandang dan longsor di Sumatera menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Meski dituding sebagai salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana, pihak TPL membantah keras tudingan tersebut.&nbsp; Mereka menyatakan bahwa berdasarkan audit menyeluruh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022&ndash;2023, TPL dinyatakan patuh terhadap regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran lingkungan yang dituduhkan.

Banjir bandang di Sumatera Tengah memicu sorotan terhadap PT Toba Pulp Lestari, Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam isu lingkungan.

Sempat Seret Nama Luhut Binsar Pandjaitan, Begini Fakta soal Pemilik PT Toba Pulp Lestari

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/SUMUT-09-2278762312-3983981543.jpg" alt="Bupati Kabupaten Samosir Vandiko Gultom (tiga dari kanan) bersama Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Pangururan, Samosir.(Dok. Diskominfo Sumut)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kabupaten Samosir Vandiko Gultom (tiga dari kanan) bersama Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Pangururan, Samosir.(Dok. Diskominfo Sumut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, mengambil langkah tegas terkait pengelolaan bantuan di tengah kondisi darurat bencana. Melalui Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025, Bupati Samosir secara tegas menolak segala bentuk bantuan yang berasal dari perusahaan atau lembaga yang kegiatan usahanya dinilai berpotensi merusak lingkungan. Vandiko menegaskan, ini penting untuk menghindari potensi konflik sosial yang dapat muncul apabila pemerintah terlihat berpihak kepada pelaku usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab.&nbsp; &ldquo;Dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan serta potensi terjadinya konflik sosial akibat keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam, maka perlu disampaikan kepada Saudara, untuk tidak menerima bantuan dari perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan,&rdquo; sebagaimana dalam surat edaran Bupati Samosir, Rabu (3/12). Dalam surat edarannya, Vandiko juga meminta seluruh perangkat pemerintah daerah untuk tidak menerbitkan rekomendasi maupun dukungan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.&nbsp; &ldquo;Tidak menerbitkan rekomendasi atau dukungan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan,&rdquo; tegasnya. Ia juga menekankan agar bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang memiliki rekam jejak perusakan lingkungan tidak diterima dalam bentuk apa pun.&nbsp; &ldquo;Tidak menerima bantuan CSR dari pihak perusahaan/lembaga dari usaha yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk PT Toba Pulp Lestari, Tbk dan PT Aqua Farm Nusantara,&rdquo; ujar Vandiko. Selain menolak bantuan dari perusahaan perusak lingkungan, Bupati juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk membuka ruang bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan aktivitas usaha yang mengancam lingkungan.&nbsp; &ldquo;Menerima setiap pengaduan masyarakat terkait kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,&rdquo; tutur Vandiko. Vandiko menegaskan, surat edaran ini bukan hanya imbauan, tetapi pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh perangkat pemerintah demi menjaga marwah pemerintahan dan keberlanjutan lingkungan.&nbsp; &ldquo;Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,&rdquo; pungkasnya.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, menolak bantuan dari perusahaan yang merusak lingkungan demi menjaga keberlanjutan.

 Tegas! Bupati Samosir Vandiko Tolak Bantuan dari Perusahaan Perusak Lingkungan, Termasuk Toba Pulp Lestari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/tapanulii-3798290684.jpg" alt="Bencana longsor dan banjir di Tapanuli Utara akibat hujan deras, menyebabkan satu mobil terseret ke jurang dan empat warga terluka. (Sumut Post)" width="100%">
<figcaption>Bencana longsor dan banjir di Tapanuli Utara akibat hujan deras, menyebabkan satu mobil terseret ke jurang dan empat warga terluka. (Sumut Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Toba Pulp Lestari belakangan menjadi perhatian karena terseret-seret dalam bencana alam yang melanda Sumatera Utara (Sumut). Aktivitas dan operasional perusahaan yang bergerak di bidang bubur kayu atau pulp itu disebut-sebut turut memicu terjadinya banjir bandang dan longsor yang menelan ratusan korban jiwa. Lantas siapa pemilik perusahaan tersebut dan apakah ada keterkaitannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan? Berdasar data terbuka yang dapat diakses oleh publik, Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya kini dipegang oleh perusahaan asal Hong Kong, Allied Hill Limited. Sementara Luhut yang pernah bertugas sebagai menteri koordinator bidang maritim dan investasi di era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kerap dikaitkan dengan PT Toba Sejahtera. Toba Pulp Lestari dan PT Toba Sejahtera merupakan 2 entitas berbeda.&nbsp; Dari laman resmi Toba Pulp Lestari, disampaikan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan global yang memiliki lisensi untuk mengelola 167.912 hektare hutan tanaman industri di Sumut. Persisnya di Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele. Sebagai perusahaan tbk, Toba Pulp Lestari menekankan komitmen terhadap prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.&nbsp; Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut aktivitas Toba Pulp Lestari turut berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem Batang Taro yang mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Akibatnya, bencana alam dahsyat terjadi ketika cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar terjadi di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar pada pekan lalu.&nbsp; &rdquo;Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,&rdquo; tutur Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangannya kepada awak media.&nbsp; Meski demikian, Toba Pulp Lestari menepis tudingan itu. Melalui dokumen keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menyampaikan bahwa pihaknya bukan penyebab bencana ekologis yang terjadi di Sumut. Menurut dia, pihaknya sudah melaksanakan operasional sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. &rdquo;Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari,&rdquo; ungkap Anwar, dikutip Rabu (3/12). Dari total areal 167.912 hektare, lanjut dia, Toba Pulp Lestari menyatakan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46 ribu hektare, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi. Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, dia tegas menyebut, perusahaannya selalu menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.&nbsp; &rdquo;Perseroan menghormati penyampaian aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat diverifikasi. Perseroan tetap membuka ruang dialog,&rdquo; imbuhnya.

PT Toba Pulp Lestari disorot terkait bencana alam di Sumut, apakah ada keterkaitan dengan Luhut Binsar Pandjaitan?

Siapa Pemilik Toba Pulp Lestari dan Benarkah Terkait dengan Luhut Binsar Pandjaitan? Ini Faktanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/Kopasgat5-3984892621.jpeg" alt="Prajurit Kopasgat TNI AU membantu para korban terdampak banjir di Sumut. (Foto: TNI AU)" width="100%">
<figcaption>Prajurit Kopasgat TNI AU membantu para korban terdampak banjir di Sumut. (Foto: TNI AU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Toba Pulp Lestari muncul menjadi sorotan pasca banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Sumatera Utara (Sumut). Perusahaan yang bergerak pada bidang bubur kayu atau pulp itu disebut-sebut ikut menyebabkan banjir bandang.. yang menyebabkan kerusakan hebat di Sumut.&nbsp; Berdasar kajian awal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumut hingga menyebabkan ratusan korban meninggal dunia adalah bencana ekologis. Penyebabnya bukan hanya Siklon Tropis Senyar yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem, termasuk hujan deras dengan intensitas tinggi. &rdquo;Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,&rdquo; ungkap Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media. Menurut WALHI Sumut, Ekosistem Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di wilayah Sumut. Secara administratif, 66,7 persen berada di Tapanuli Utara, 22,6 persen di Tapanuli Selatan, dan 10,7 persen di Tapanuli Tengah. Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan tersebut menjadi sumber air utama. Tidak hanya itu, keberadaan Ekosistem Batang Toru penting untuk mencegah banjir dan erosi dan menjadi pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) menuju wilayah hilir. Di Ekosistem Batang Toru, WALHI Sumut mendapati ada 7 perusahaan yang terindikasi menyebabkan terjadinya kerusakan ekologis hingga terjadi bencana ekologis.&nbsp; &rdquo;Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru,&rdquo; jelasnya. Sebanyak 7 perusahaan itu terdiri atas PT Agincourt Resources (Tambang emas Martabe), PT North Sumatera Hydro Energy (PLTA Batang Toru), PT Pahae Julu Micro (Hydro Power-PLTMH Pahae Julu), PT SOL Geothermal Indonesia (Geothermal Taput), PT Toba Pulp Lestari (Unit PKR di Tapanuli Selatan), PT Sago Nauli Plantation (Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah), dan PTPN III Batang Toru Estate (Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan). &rdquo;Ketujuhnya beroperasi di sekitar Ekosistem Batang Toru, habitat orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, dan spesies dilindungi lainnya,&rdquo; jelas dia.

PT Toba Pulp Lestari muncul menjadi sorotan pasca banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Sumatera Utara

Heboh Toba Pulp Lestari jadi Penyebab Banjir Bandang di Sumut, Ini yang Harus Anda Tahu

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/Kopasgat8-4178516569.jpeg" alt="Prajurit Kopasgat TNI AU membantu para korban terdampak banjir di Sumut. (Foto: TNI AU)" width="100%">
<figcaption>Prajurit Kopasgat TNI AU membantu para korban terdampak banjir di Sumut. (Foto: TNI AU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pasca bencana alam banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Sumatera Utara (Sumut) hingga memakan banyak korban, nama PT Toba Pulp Lestari ikut terseret dan menjadi sorotan. Perusahaan yang bergerak pada industri bubur kayu atau pulp itu disebut-sebut ikut menyebabkan kerusakan ekologis pada Ekosistem Batang Toru.&nbsp; Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut, kerusakan ekologis itu yang menyebabkan bencana alam di Sumut belakangan ini berdampak sangat dahsyat. Tidak hanya menyebabkan kerusakan yang luar biasa besar, bencana alam itu sudah merenggut banyak korban jiwa. Khusus di Sumut saja, angka korban meninggal dunia sudah lebih dari 300 orang.&nbsp; &rdquo;WALHI Sumut menegaskan bahwa kehadiran industri ekstraktif telah menyebabkan deforestasi yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat,&rdquo; terang Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media.&nbsp; Tidak sendirian, WALHI Sumut menyatakan bahwa total ada 7 perusahaan yang turut menyebabkan kerusakan ekologis di Ekosistem Batang Taro. Selain Toba Pulp Lestari, ada 6 perusahaan lain yang disebut oleh WALHI Sumut.&nbsp; Yakni PT Agincourt Resources (tambang emas martabe), PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) (PLTA Batang Toru), PT Pahae Julu Micro (Hydro Power dan PLTMH Pahae Julu), PT SOL Geothermal Indonesia (Geothermal Taput), PT Sago Nauli Plantation (Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah), dan PTPN III Batang Toru Estate (Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan). Atas kerusakan ekologis pada Ekosistem Batang Taro yang berdampak besar ketika cuaca ekstrem terjadi di Sumut beberapa hari lalu, WALHI Sumut menuntut beberapa hal kepada pemerintah. Diantaranya menghentikan seluruh aktivitas industri ekstraktif di Ekosistem Batang Toru. Termasuk aktivitas Toba Pulp Lestari. &rdquo;Mengevaluasi dan mencabut izin PT Agincourt Resources, mengevaluasi dan menghentikan proyek PLTA Batang Toru (NSHE), menutup dan mencabut izin PT Toba Pulp Lestari, termasuk praktik PKR, dan menghentikan aktivitas keempat perusahaan lain yang disebut sebelumnya,&rdquo; terang Rianda.&nbsp; Tidak hanya itu, WALHI Sumut mendorong agar dilakukan tindakan tegas kepada pelaku perusakan lingkungan. Kemudian menetapkan kebijakan perlindungan Ekosistem Batang Toru, dan &nbsp;mengevaluasi wilayah rawan bencana untuk mitigasi kejadian serupa. &rdquo;Kami turut berduka atas bencana ekologis yang menimpa Sumatera Utara. Semoga para penyintas diberi kekuatan dan kebutuhan dasarnya segera terpenuhi. Kami tidak ingin bencana ini berulang. Negara harus bertindak dan menghukum para pelanggar,&rdquo; tegasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>

Perusahaan yang bergerak pada industri bubur kayu atau pulp itu disebut-sebut ikut menyebabkan kerusakan ekologis pada Ekosistem Batang Toru

Mengapa Nama Toba Pulp Lestari Ikut Terseret Saat Banjir Sumut? Ini Penjelasan Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/BOBBY-30-A-2710941282.jpg" alt="Pemantaua dari udara wilayah terdampak banjir di Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemantaua dari udara wilayah terdampak banjir di Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sampai pukul 10.27 WIB hari ini (3/12), jumlah korban meninggal dunia pasca bencana alam banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara (Sumut) sudah menyentuh angka 301 jiwa. Belakangan viral di media sosial terkait dengan aktivitas PT Toba Pulp Lestari yang disebut ikut menyebabkan terjadinya banjir bandang di Sumut.&nbsp; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut ikut buka suara terkait dengan hal itu. Berdasar kajian awal yang dilakukan oleh organisasi tersebut, aktivitas Toba Pulp Lestari memang turut berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem Batang Taro yang mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.&nbsp; &rdquo;Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,&rdquo; tutur Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangannya kepada awak media.&nbsp; Merujuk data yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dampak bencana alam yang paling parah di Sumut memang berada di sekitar Tapanuli dan Sibolga. Bahkan beberapa daerah sempat tidak dapat diakses melalui jalur darat akibat jalan penghubung putus total setelah dihantam longsor dan banjir bandang. Kondisi itu membuat situasi semakin rumit.&nbsp; &rdquo;Sejak Selasa (pekan lalu) sedikitnya 8 kabupaten dan kota di Sumatera Utara terdampak banjir bandang dan longsor, dengan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah sebagai wilayah paling parah,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dampak kerusakan itu bahkan sudah bertambah signifikan. Menurut WALHI Sumut, aktivitas 7 perusahaan menyebabkan bencana alam di Sumut berdampak sangat dahsyat. Termasuk diantaranya aktivitas Toba Pulp Lestari yang bergerak di bidang industri bubur kayu atau pulp. Menurut WALHI Sumut ada ratusan sampai ribuan hektare hutan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru yang kini berubah.&nbsp; Padahal Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumut. Secara administratif, 66,7 persen berada di Tapanuli Utara, 22,6 persen di Tapanuli Selatan, dan 10,7 persen di Tapanuli Tengah.&nbsp; &rdquo;Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan tersebut menjadi sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta menjadi pusat Daerah Aliran Sungai menuju wilayah hilir,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

aktivitas Toba Pulp Lestari memang turut berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem Batang Taro yang mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Selat

Viral! Aktivitas Toba Pulp Lestari Diduga Ikut Sebabkan Banjir Bandang di Sumut, Ini Kata WALHI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/Screenshot_20251201_204539_WhatsApp-1-2871642746.jpg" alt="salah satu dampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kayu-kayu berserakan, memunculkan dugaan pembalakan liar. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>salah satu dampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kayu-kayu berserakan, memunculkan dugaan pembalakan liar. (BNPB)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) memang terjadi setelah Siklon Tropis Senyar datang. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa badai itu bukan satu-satunya penyebab. Ada kerusakan ekologis yang ditengarai sebagai faktor yang membuat musibah itu menjadi bencana ekstrem. Di Sumut, nama PT Toba Pulp Lestari belakangan menjadi sorotan.&nbsp; Dalam keterangannya kepada awak media, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut Rianda Purba secara tegas menyampaikan bahwa ada 7 perusahaan yang terindikasi memicu bencana ekstrem di Sumut. Bencana yang sampai hari ini (3/12) sudah menelan ratusan korban jiwa. Di antara 7 perusahaan itu ada, dia menyampaikan bahwa Toba Pulp Lestari adalah salah satunya.&nbsp; &rdquo;Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru,&rdquo; kata Rianda. Selain Toba Pulp Lestari, ada 6 perusahaan lain yang disebut oleh WALHI Sumut. Yakni PT Agincourt Resources (tambang emas martabe), PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) (PLTA Batang Toru), PT Pahae Julu Micro (Hydro Power dan PLTMH Pahae Julu), PT SOL Geothermal Indonesia (Geothermal Taput), PT Sago Nauli Plantation (Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah), dan PTPN III Batang Toru Estate (Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan). Khusus Toba Pulp Lestari, WALHI Sumut menyoroti Unit Perkebunan Kayu Rakyat atau PKR yang berkelindan dengan aktivitas produksi perusahaan tersebut. Rianda tegas menyatakan bahwa aktivitas perusahaan tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi ratusan sampai ribuan hektare hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Taro menjadi PKR yang ditanami satu jenis tumbuhan, yakni eukaliptus.&nbsp; &rdquo;Ratusan hingga ribuan hektare hutan di DAS Batang Toru telah beralih fungsi menjadi Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) yang ditanami eukaliptus, terutama di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Karena itu, Rianda menyatakan bahwa banjir bandang dan longsor tidak muncul hanya karena Siklon Tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrem dan hujan deras dengan intensitas tinggi. Pihaknya menilai ada aktivitas perusahaan-perusahaan ekstraktif yang menyebabkan kerusakan ekologis pada Ekosistem Batang Toru. Termasuk di antaranya aktivitas yang dilakukan oleh Toba Pulp Lestari.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016908934/toba-pulp-lestari-bantah-jadi-biang-kerok-banjir-bandang-sumatera-begini-klarifikasinya">Toba Pulp Lestari Bantah Jadi Biang Kerok Banjir Bandang Sumatera, Begini Klarifikasinya!</a>&nbsp; &rdquo;Setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan. Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan,&rdquo; tegasnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar terjadi usai Siklon Tropis Senyar, namun ada faktor lain. Toba Pulp Lestari disebur ikut jadi penyebab

Cek Faktanya! Benarkah Toba Pulp Lestari Jadi Penyebab Bencana Ekstrem di Sumatera?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/ctgbAaIeOLKnp46pzu58EdOIJJ67CaEUvRRFym6z-2570573872.jpg" alt="Kondisi di kawasan Pantai Pasir Jambak, Kota Padang, pasca banjir bandang, Sabtu (29/11). (Fadli Zikri/Padeks)" width="100%">
<figcaption>Kondisi di kawasan Pantai Pasir Jambak, Kota Padang, pasca banjir bandang, Sabtu (29/11). (Fadli Zikri/Padeks)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menolak keras tudingan sebagai penyebab bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut sebelumnya menelan ratusan korban jiwa dan merusak ratusan fasilitas umum, sehingga memicu kritik terkait aktivitas industri yang dituding berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan sebagai respons atas permintaan Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen Toba Pulp Lestari menegaskan bahwa seluruh kegiatan perusahaan telah mengikuti izin serta ketentuan yang ditetapkan pemerintah. &ldquo;Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,&rdquo; tulis Toba Pulp Lestari dalam pernyataan resmi, Rabu (3/12). Perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri itu menyebut seluruh aktivitasnya telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga. Dari total area konsesi seluas 167.912 hektare, sekitar 46.000 hektare dimanfaatkan untuk budidaya eucalyptus, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi. Toba Pulp Lestari juga menambahkan bahwa operasional perusahaan diawasi secara berkala oleh lembaga independen. Audit yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022&ndash;2023 bahkan menyatakan perusahaan berstatus &ldquo;taat&rdquo;, tanpa temuan pelanggaran lingkungan maupun sosial. Klarifikasi ini muncul setelah rencana Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan rekomendasi penutupan sebagian kegiatan TPL, menyusul aksi unjuk rasa sejumlah kelompok masyarakat pada 10 November 2025. Meski demikian, perusahaan menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima salinan dokumen resmi terkait rekomendasi evaluasi tersebut. &ldquo;Perseroan belum menerima salinan rekomendasi tersebut, karena masih berupa rencana yang akan disusun setelah Gubernur menyelesaikan proses evaluasi operasional Perseroan di sejumlah kabupaten tempat Perseroan beroperasi,&rdquo; tutup pernyataan itu.

PT Toba Pulp Lestari memberikan klarifikasi atas tuduhan sebagai penyebab banjir dan longsor di Sumatera yang merenggut banyak korban

Toba Pulp Lestari Bantah Jadi Biang Kerok Banjir Bandang Sumatera, Begini Klarifikasinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-sasar-toba-pulp-lestari-terkait-hph_m_.jpg" alt="enteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan" width="100%">
<figcaption>enteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar panjaitan menyinggung nama PT Toba Pulp Lestari terkait Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Ia menyebutkan itu, menyusul tanggapan Luhut ihwal pemerintah yang akan mengurangi luas HPH yang dimiliki perusahaan. Ia menyinggung nama PT Toba Pulp, menanggapi pertanyaan seorang pengusaha perkebunan yang sulit mendapatkan izin HPH, saat menjadi pembicara dalam acara dialog bertema Ekonomi Sekarang dan yang akan Datang yang digelar Forum Pengusaha Sumut, di Kota Medan, Senin (18/2). Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengkritisi soal aktivitas perambahan hutan menjadi fungsi lainnya. Seperti diketahui, HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu; peremajaan; pemeliharaan hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan. "Tulis surat ke Pokja 4, nanti kita akan lihat. Saya soal HPH ini agak alergi sekarang. Nebang-nebang pohon sudah cukuplah itu, kita sudah moratorium pemotongan hutan. Kita tidak mau lagi ada pembukaan lahan kelapa sawit karena tidak bagus," ujarnya Senin (18/2). Presiden Jokowi (Joko Widodo), kata Luhut, selama menjabat sudah menghentikan aktivitas alihfungsi hutan. Luhut pun menggiring wacana soal Danau Toba dalam forum itu. Termasuk soal pelestarian lingkungan dan kawasan hutan penopang Danau Toba. Pemerintah juga tengah mendorong pembuatan keramba yang meminimalisir produksi limbah. Kata Luhut, limbah Danau Toba sudah dua setengah kali lipat dari daya tampung. Sehingga, sekarang airnya sudah tidak bagus. "Kami sangat peduli, tetapi tidak mudah begitu saja karena mereka (perusahaan) mendapat izin. Ini juga perlu kita verifikasi lagi, karena ujung-ujungnya nanti ke pengadilan," katanya. Pemerintah memang tengah getol membangun kawasan Danau Toba menjadi lokasi wisata berkelas Internasional. Apalagi Danau Toba masuk dalam satu dari sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). "Sehingga kita akan mengurangi secara bertahap HPH yang dimiliki perusahaan, seperti Toba Pulp," tandasnya.

Pemerintah Sasar Toba Pulp Lestari Terkait HPH

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#toba pulp lestari

Berita Terkini