<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/1000045275-1927874134.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Rivan Awal Lingga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Rivan Awal Lingga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Personel TNI kini melakukan penjagaan di kantor kejaksaan seluruh Indonesia. Untuk tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) dikerahkan 1 pleton pasukan atau setara 30 orang. Sedangkan untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) dijaga 10 anggota. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, penting kolaborasi dalam penegakan hukum. Terlebih saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menangani banyak perkara besar. &ldquo;Komisi III sangat mengapresiasi kolaborasi Kejagung-TNI. Apalagi di tengah Kejaksaan yang sedang agresif menegakkan hukum, terutama dalam membongkar kasus-kasus kakap seperti korupsi Wilmar Group yang mencapai Rp 11 triliun, tentu bisa saja ada ancaman dari pihak-pihak yang merasa terusik. Potensinya sangat tinggi," kata Sahroni, Senin (23/6). Politikus Partai NasDem ini mengatakan, TNI bisa menjadi pelindung kejaksaan dari berbagai bentuk teror. Sehingga, proses penegakan hukum tetap berjalan maksimal. "Kehadiran TNI sebagai tameng dan penguat dari luar sangat penting. Agar penegak hukum kita tidak gentar menghadapi ancaman dari siapa pun,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Meski begitu, Sahroni mengingatkan pentingnya TNI dan kejaksaan tetap bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi gesekan yang bisa menuai pandangan ngatif publik. &ldquo;Jadi ini bukan sebatas koordinasi teknis, melainkan juga soal kepercayaan antarlembaga dalam menjaga marwah hukum negara. Hanya saja, pastikan dalam pelaksanaannya nanti di lapangan tidak ada overlap yang mencederai kerja sama. Jangan ada juga insiden-insiden yang membuat kepercayaan publik pada kedua lembaga menurun,&rdquo; pungkas Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, penting kolaborasi dalam penegakan hukum. Tanggapi TNI jaga kantor kejaksaan.

TNI Amankan Kantor Kejaksaan, Sahroni Bilang Bisa Untuk Melindungi Dari Ancaman Karena Ungkap Kasus Besar

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rm:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/Jaksa-Agung-4200775642.jpeg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia digugat ke Mahkamah Agung. Gugatan diajukan oleh advokat Windu Wijaya. "Permohonan ini dilandasi oleh keprihatinan terhadap potensi pelanggaran terhadap asas legalitas dan hierarki norma hukum dalam sistem ketatanegaraan," ujar Windu kepada Jawa Pos, Selasa (27/5). Setidaknya, terdapat dua pokok alasan yang menjadi dasar gugatan itu. Pertama, Windu menilai pelibatan TNI sebagai pemberi perlindungan tidak esuai dengan UU Kejaksaan. Sebab, Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan menyebut secara tegas bahwa Polri adalah institusi yang berwenang memberikan perlindungan terhadap jaksa dalam pelaksanaan tugasnya. "Dimasukkannya TNI sebagai pihak pelindung tentu merupakan suatu penambahan norma baru yang tidak memiliki dasar dalam undang-undang," imbuhnya. Hal ini, lanjutnya, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi TNI memiliki fungsi dan struktur komando yang berbeda dari aparat penegak hukum sipil. Jika negara memandang perlunya keterlibatan TNI dalam mekanisme perlindungan tersebut, dia menilai langkah yang paling tepat secara hukum adalah melakukan revisi terhadap UU Kejaksaan. Yakni dengan memasukkan TNI sebagai subjek pelindung di samping Polri. &nbsp;&ldquo;Menghadirkan TNI sebagai pelindung institusional adalah kebijakan yang memerlukan legitimasi undang-undang, bukan sekadar melalui Perpres," kata Windu. Alasan kedua, lanjutnya, bentuk peraturan tidak sesuai perintah Undang-Undang. Pasal 8A ayat (3) UU Kejaksaan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap jaksa harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun dalam hal ini, Presiden justru menerbitkan Peraturan Presiden, yang kedudukannya berada di bawah PP dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini dinilai menciptakan potensi disharmoni dan inkonsistensi dalam sistem regulasi nasional, sekaligus menimbulkan preseden yang dapat berulang pada kebijakan lain jika tidak dikoreksi secara konstitusional. "Kita perlu menegakkan prinsip bahwa bentuk peraturan harus sesuai dengan tingkat norma yang diperintahkan undang-undang. Ini bukan soal semantik administratif, melainkan soal kepatuhan terhadap sistem hukum yang berlaku," kata Windu. Atas dasar itu, dia meminta MA menyatakan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan perlindungan terhadap jaksa hanya dapat diberikan oleh institusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8A UU Kejaksaan. "Uji materi ini bukan bentuk penolakan terhadap substansi perlindungan bagi jaksa yang justru kami anggap penting dan strategis. Namun, perlindungan tersebut harus dibangun di atas fondasi hukum yang sah," pungkasnya.&nbsp; Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim ada dua institusi yang diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa dan Kejaksaan. Untuk perlindungan pribadi, kewenangan diserahkan Polri. Sementara untuk institusi diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016061875/jaksa-kpk-hadirkan-saksi-ahli-dari-penyelidik-tim-kuasa-hukum-hasto-merasa-keberatan">Jaksa KPK Hadirkan Saksi Ahli dari Penyelidik, Tim Kuasa Hukum Hasto Merasa Keberatan</a> "Jadi dua institusi ini ya, TNI dan Polri diminta oleh Presiden untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap Jaksa dan Kejaksaan," ujarnya. Hal itu, kata Hasan, juga sejalan dengan MoU antara Kejaksaan dengan TNI dan Polri. Sesuai MoU juga, teknis pengamanan harus sesuai permintaan kejaksaan. "Harus ada permintaan dari Kejaksaan. Karena tidak 24 jam, jadi ada MOU antara Kejaksaan dengan TNI maupun dengan Polri. Berdasarkan request itu kemudian TNI maupun Polri akan mendeploy personil mereka untuk melakukan pengamanan," kata Hasan. </div> </div> </div> </div>

Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan digugat ke MA

Perpres Perlindungan Jaksa Oleh TNI digugat ke Mahkamah Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/JKT_DPR-Berikan-Keterangan-pers-terkait-revisi-UU-TNI_SALMAN-TOYIBI-3-3323989997.jpg" alt="Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kerja sama antara TNI dengan kejaksaan turut dibahas dalam rapat tertutup di Komisi I DPR pada Senin (26/5). Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan bahwa kerja sama yang mencakup pengerahan pasukan TNI ke kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tersebut memang dibolehkan oleh aturan. Namun, tetap harus dipastikan tidak melampaui kewenangan.&nbsp; &rdquo;Tadi semua sudah dijelaskan, kami sudah melihat semuanya dari sisi prosedur dan aturannya memang dibolehkan. Yang kita jaga adalah jangan sampai ini melebihi kewenangan,&rdquo; ungkap Utut kepada awak media.&nbsp; Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang hadir secara langsung bersama tiga kepala staf angkatan lainnya menyampaikan bahwa kerja sama tersebut sudah sesuai aturan. Baik aturan undang-undang (UU) maupun aturan lainnya. Termasuk Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah ditandatangani oleh TNI dan kejaksaan pada 2023 lalu.&nbsp; &rdquo;Kemudian juga telah terbit Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa, yaitu pasal 2 dan pasal 4,&rdquo; bebernya.&nbsp; Agus pun menjelaskan bahwa pasal 2 perpres tersebut menyatakan bahwa jaksa berhak mendapat pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Sedangkan pasal 4 berbunyi, pelindungan negara dilakukan oleh Polri dan TNI.&nbsp; &rdquo;Komitmen TNI, kami bekerja secara profesional dan proporsional serta berorientasi pada sinergitas kelembagaan dan dapat meningkatkan keamanan dan efektifitas penegakan hukum di Indonesia,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sebagai panglima TNI, Agus mengaku sudah mendapat laporan mengenai insiden penyerangan terhadap jaksa di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Dia menyatakan bahwa laporan tersebut diterima langsung dari panglima kodam (kodam). Agus pun menyatakan bahwa pihaknya memonitor insiden yang menyebabkan dua orang jaksa terluka tersebut.&nbsp;

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan bahwa kerja sama yang mencakup pengerahan pasukan TNI ke kantor kejaksaan dibolehkan

Singgung Kerja Sama Pengerahan Pasukan TNI ke Kantor Kejaksaan, Komisi I DPR Akui Dibolehkan Aturan Namun Jangan Sampai Melampaui Kewenangan