<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/rahmat-imran-disebut-sebagai-salah-satu-dalang-penyerangan-kantor-lbh_m_157947.jpeg" alt="Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur." width="100%">
<figcaption>Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dinilai tidak perlu oleh koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai perpres tersebut tidak urgen, bahkan tidak dibutuhkan.&nbsp; &rdquo;Koalisi menilai Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tidak urgen dan tidak dibutuhkan. Dalam sistem presidensial, tanpa ada perpres tersebut, presiden sesungguhnya dapat memerintahkan jaksa agung untuk memperkuat sistem keamanan internal yang dimiliki kejaksaan dan atau dapat meminta kepolisian untuk terlibat dalam bantuan pengamanan,&rdquo; ungkap Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur pada Jumat (23/5).&nbsp; Menurut Isnur, sampai saat ini belum tampak realitas ancaman nyata terhadap keamanan nasional terkait dengan kondisi kejaksaan yang mengharuskan Presiden Prabowo Subianto membuat perpres itu. Isnur menyebut, kondisi kejaksaan masih dalam keadaan normal menangani kasus-kasus hukum yang ada dan tidak ada ancaman militer yang mengharuskan presiden ataupun panglima TNI mengerahkan pasukan TNI ke kejaksaan.&nbsp; &rdquo;Dengan demikian Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tidak memiliki urgensi dan tidak proporsional dalam hal pelibatan TNI,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, Isnur bersama rekan-rekannya di Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa lahirnya perpres tersebut masih terkait dengan surat telegram panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) beberapa waktu lalu. Dia menyebut, perpres itu sebagai bentuk kamuflase hukum atas kesalahan panglima TNI yang melakukan pengerahan pasukan TNI ke kejaksaan.&nbsp; &rdquo;Penerbitan Perpres Nomor 66 Tahun 2025 Ini adalah model politik fait accompli yang sama sekali tidak sehat dan berdampak buruk bagi demokrasi. Seharusnya, yang dilakukan oleh presiden adalah mencabut surat telegram tersebut dan bukan malah membentuk perpres. Dalam konteks ini presiden seolah-olah sedang membenarkan kesalahan panglima TNI,&rdquo; bebernya.&nbsp; Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai hal serupa pernah terjadi saat Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya diangkat menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab). Kesalahan mengangkat Letkol Teddy sebagai Seskab pada 21 Oktober 2024 diikuti dengan perubahan kebijakan dalam bentuk terbitnya Perpres Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang melegalisasi jabatan Seskab dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. &rdquo;Kami menilai penerbitan Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tidak urgen dan tidak dibutuhkan. Sekalipun presiden memiliki kewenangan membentuk perpres, tetapi pembentukan perpres tetap harus diletakkan dalam tata pembentukan perundang-undangan yang benar,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, TNI menyambut baik hadirnya perpres tersebut. Menurut Kristomei, pelibatan TNI dalam memberikan pelindingan terhadap jaksa akan selalu tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah. Prajurit TNI, kata dia, selalu memegang teguh sumpah prajurit. Termasuk tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dalam setiap pelaksanaan tugas.&nbsp; &rdquo;Perpres ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan aparat penegak hukum, khususnya para jaksa, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan aman dan bebas dari intimidasi atau ancaman,&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi pada Kamis (22/5).&nbsp; Lebih lanjut, Kristomei menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung tugas kejaksaan bersifat strategis serta tidak akan mengganggu tugas pokok TNI di bidang pertahanan negara. Dia menyatakan bahwa hal itu justru merupakan bagian dari peran TNI dalam mendukung stabilitas nasional secara luas dan sinergi antar lembaga negara. &rdquo;Tentunya pelaksanaan tugas ini akan selalu tetap berada dalam koridor hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur, prinsip perbantuan dan nota kesepahaman antar lembaga,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Seharusnya, yang dilakukan oleh presiden adalah mencabut surat telegram tersebut dan bukan malah membentuk perpres.

Kritisi Perpres Perlindungan Jaksa, Koalisi Masyarakat Sipil: Tidak Urgen dan Tidak Dibutuhkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Lokasi-pelaksanaan-KTT-G-20-di-NTT-180720-KH-1-1.jpg" alt="Kapal phinisi berlabuh di perairan Golo Mori, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. Pemerintah akan membangun berbagai fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kegiatan KTT G-20 dan ASEAN Summit pada 2023. Kornelis Kaha/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapal phinisi berlabuh di perairan Golo Mori, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. Pemerintah akan membangun berbagai fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kegiatan KTT G-20 dan ASEAN Summit pada 2023. Kornelis Kaha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Personel TNI dan Polri dijadwalkan menggelar simulasi gabungan protokol pengamanan dan penyelamatan di Labuan Bajo pada akhir Agustus. Hal tersebut dalam rangka kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat.  Staf Hhusus Kementerian Pariwisata Bidang Keamanan Inspektur Jenderal Polisi Adi Jayamarta seperti dilansir dari Antara mengatakan, simulasi itu tak hanya diikuti TNI-Polri tetapi beberapa instansi terkait. ”Nanti direncanakan simulasi ini dihadiri dan disaksikan Presiden Joko Widodo,” kata Adi Jayamarta saat bertemu dengan Kepala Polda NTT Inspektur Jenderal Polisi Hamidin pada Rabu (5/8).  Oleh karena itu, kata dia, saat ini segala persiapan untuk simulasi pengamanan tamu-tamu pertemuan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023 itu sedang dilakukan. Simulasi itu juga sekaligus untuk mengetahui kesiapan Polda NTT dan jajaran dalam rangka pengamanan kegiatan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023.  Sementara itu, Hamidin mengungkapkan, Polda NTT siap mengamankan kegiatan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023. ”Terkait kesiapan, kami siap mengamankan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023. Namun, terkait pemenuhan fasilitas keamanan, saya berharap penambahan personel polisi untuk menambah kekuatan,” kata Hamidin.  Beberapa personel yang diperlukan itu yakni, polisi pariwisata, Brimob, Polsek Komodo, terutama peningkatan status Polair yang ada sekarang di Labuan Bajo yakni dari pos menjadi satuan. Dia juga menyampaikan perlu ada peningkatan pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo agar lebih baik dan menguntungkan untuk daerah.  Menurut dia, selama ini pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo tidak efektif. Sehingga, daerah tidak mendapat keuntungan yang bisa dilihat dari PAD setempat.  ”Pembangunan pariwisata ini harus ditingkatkan. Saya berharap pemerintah daerah dapat dikelola secara lebih baik dan dapat menguntungkan untuk daerah. Sebab, selama ini yang saya liat pengelolaannya salah sehingga daerah tidak mendapatkan apa-apa atau dari aspek PAD kita rugi,” kata Hamidin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iYNk8Lpegh8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VtZryA9CL0o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=D3ZqQT4Keww

TNI-Polri Akan Gelar Simulasi Pengamanan KTT G-20 Akhir Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ilustrasi-PNS-Dite-1.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar baik untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri. Pasalnya pencairan gaji ke-13 sudah di depan mata.  Sebagaimana diketahui, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji ke-13 sudah selesai dibahas. Tinggal diparaf Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Hukum dan HAM.  "Setelah itu diajukan kepada presiden. Prosesnya akan berlangsung cepat karena Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk segera dicairkan bulan ini," tutur Plt Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Teguh Widjinarko, Senin (3/8).  Gaji ke-13 ini untuk membantu PNS, TNI/Polri dalam membiayai kebutuhan anak sekolah di tahun ajaran baru. Meskipun sudah molor sebulan.  "Tahun-tahun sebelumnya memang pencairannya sekitar Juni-Juli. Karena tahun ini masa pandemi COVID-19 jadwalnya molor sebulan, disesuaikan dengan keuangan negara," terangnya.  Sementara itu, saat ditanya kapan pastinya pencarian gaji ke-13, Teguh mengatakan, paling lambat pekan depan. Namun, bila dalam pekan ini sudah diteken presiden, pencairannya langsung dilakukan. Mengingat aturan pendukung PP Gaji ke-13 seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan lainnya sudah ada.  "Jadi begitu presiden teken langsung jalan. Karena prinsipnya lebih cepat lebih baik apalagi gaji ke-13 ini sudah dinantikan PNS, TNI/Polri," ucapnya.  Sedangkan untuk besaran gaji ke-13, Teguh menyampaikan, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Tunjangan yang melekat pada gaji PNS, TNI/Polri ini meliputi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.  "Untuk tunjangan kinerja tahun ini tidak dapat karena anggaran negara kita terbatas. Itu saja untuk membayar gaji pokok dan tunjangan melekat, pemerintah harus mengeluarkan Rp 13 triliun," pungkasnya.

Gaji ke-13 PNS, TNI, dan Polri Bakal Cair Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak merombak barisan struktur level atasnya. Bahkan, yang cukup mengagetkan adalah langkah menteri Erick Thohir yang menempatkan sejumlah nama petinggi TNI dan Polri untuk duduk di jajaran komisaris.  Menanggapi hal itu, peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan Setara Institute  Ikhsan Yosarie mengatakan, pengangangkatan perwira aktif masuk dalam jajaran BUMN itu boleh-boleh saja, asal ada UU yang membolehkannya.  Namun, saat ini masih ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang tidak membolehkannya.  Pasal 47 ayat (1) UU TNI mengamanatkan Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.  Begitu pun Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Pasal 28 ayat (3) ini mengamanatkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.  "Ada undang-undang yang mengatur hal itu," ujar Ikhsan.  Ikhasan juga menuturkan, dalam pasa-pasal itu sudah sangat jelas penafsirannya. Tidak ada tafsir lain soal pengertian di Undang-Undang dan pasal 47 ayat (1) UU TNI itu. Begitu juga Pasal 28 ayat (3) UU Polri  "Sudah sangat jelas. Kita tinggal tunggu respons dari presiden," pungkas Ikhsan.  Diketahaui Baru-baru ini juga Erick mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Zaelani sebagai salah satu anggota dewan komisaris.  Diketahui, Bambang saat ini tercatat aktif sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Selain itu, di lain kesempatan, Erick menunjuk dua jenderal aktif TNI dan Polri untuk menempati posisi komisaris di Bukit Asam.  Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, serta Irjen Carlo Brix Tewu, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.  Anggota militer maupun penegak hukum lain yang menjabat posisi di BUMN misalnya Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaluddin. Selain di perseroan, perwira tinggi TNI ini juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.  Di perusahaan yang sama pun ada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Arman Depari yang menempati posisi komisaris.  Langkah Erick pun menuai kritik dan sorotan dari kalangan Koalisi Masyarakat Sipil. Pasalnya, penempatan sejumlah perwira aktif TNI-Polri dalam jajaran BUMN menggambarkan keengganan (unwillingness) Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi TNI dan Polri (Tap MPR No. VI dan VII Tahun 2000).  Namun, menteri Erick juga menegaskan, seleksi pimpinan perusahaan negara dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain. Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.  "Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Erick seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/6).  Sebelum ditunjuk menjadi komisaris maupun direksi, Erick juga mengklaim, pihaknya selalu membuat seleksi ketat dalam proses penilaian atau assesment yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.  "Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," kata dia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0epUNE8T3eI  https://www.youtube.com/watch?v=sbx_cHVtsxg  https://www.youtube.com/watch?v=Qwd20S8VKa4

Menteri Erick Disorot, Banyak Jenderal TNI dan Polri Duduk di BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Sandiaga-Uno.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 (RIB) terus bergerak membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi Korona. Kali ini, mereka menggelar rapid test di Gelanggang Olahraga (GOR) Pademangan, Jakarta Utara.  Rapid Test ini ditargetkan untuk para masyarakat umum, para Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Anggota Satpol Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Jakarta Utara.  Dalam rapid test ini, RIB menyiapkan dua mobil lab untuk tes PCR atau swab test dan dua mobil ambulance. Swab Test ini diperuntukan bagi warga yang reaktif (positif) Covid-19. Mobile Lab RIB ini dapat mengambil 320 sampel per hari. Adapun, hasil Swab Test bisa diketahui hanya dalam 3 jam.  Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 Sandiaga Salahudin Uno ikut meninjau langsung Rapid Test massal ini. Dalam peninjauan tersebut, Sandiaga juga didampingi Wakil Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim dan Camat Pademangan Mumut Mujahid.  Sandiaga mengatakan, Rapid Test massal yang diselenggarakan ini merupakan hasil kerja sama Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19, Pemerintah Kota Jakarta Utara, Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Polres Jakarta Utara, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pasalnya, kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ini merupakan salah satu zona merah di wilayah DKI Jakarta.  “Saat ini, fokus RIB adalah mendatangi wilayah-wilayah ataupun lokasi yang tingkat penyebarannya sangat tinggi, terutama yang berada di wilayah-wilayah zona merah,” ujar Sandiaga Uno dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (12/06).  Sandi juga menegaskan Rapid Test ini merupakan bagian dari tatanan kehidupan baru atau New Normal. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang tengah dijalankan pemerintah pemerintah saat ini. Rapid Test massal ini bisa mendeteksi dini dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.  “Kita semua ingin mengimbau kepada seluruh anggota masyarakat jangan khawatir untuk melakukan tes. Karena ini akan menjadi bagian dari keseharian kita. Secara rutin akan dites untuk semua aktivitas sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” katanya.  Dalam Rapid Test massal ini, RIB menyiapkan sekitar serirbu alat rapid test dan 39 tenaga medis. RIB juga tetap mengedepankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam pelaksanaan di setiap kegiatan, termasuk Rapid Test massal.  Berdasarkan data sementara RIB, hingga pukul 11.00 WIB, 200 orang sudah dilakukan rapid test. Dari peserta tersebut, enam orang reaktif Covid-19 dan dilanjutkan dengan swab test. Enam orang yang reaktif ini akan langsung dilakukan PCR test dengan menggunakan Mobil Laboratorium milik RIB.  “Nantinya, yang reaktif akan diobservasi lebih lanjut dan kita akan jaga mereka hingga sembuh. Kita akan terus melakukan 3 T (Testing, Tracing dan Threating). Dengan begitu, penyebaran wabah Korona dapat segera teratasi. Saat ini, terdapat 5 RW di Pademangan yang menjadi zona merah,” tambah Sandiaga.  Sementara itu, Wakil Wali kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, bersyukur mendapatkan bantuan Rapid Test massal dari Sandiaga Uno dan RIB. Menurutnya, rapid test ini menjadi salah satu upaya dalam mengurangi penyebaran wabah COVID-19 di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara.  “Dengan adanya rapid test ini dapat diketahui tambahan data pasien COVID-19. Kami berharap Relawan Indonesia Bersatu terus melakukan upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Nantinya, orang yang terindikasi positif COVID-19 akan dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran,” jelas Ali.  Berdasarkan Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 13 Juni 2020, kasus positif COVID di DKI Jakarta mencapai 8.748 kasus. Sebanyak 3.840 kasus berhasil disembuhkan. Sedangkan, kasus meninggal mencapai 564 orang.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i645nNylxEk  https://www.youtube.com/watch?v=Ur2hyw9TxsE  https://www.youtube.com/watch?v=yLzjAEohRHk

Datangi Zona Merah Covid-19, RIB Gelar Rapid Test Massal di Pademangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jaga-pilkada-papua-mabes-polri-siagakan-personel-tambahan_m_223166.jpeg" alt="Ilustrasi pasukan TNI dan Polri di Papua" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasukan TNI dan Polri di Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamanan di wilayah Papua diperketat jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 Rabu besok, (27/6). Itu pasca penembakan pesawat brimob yang dilakukan kelompok separatis di Bandara Keneyam, Kabupaten Nduga kemarin, Senin (25/6). "Tentunya personel kita pertimbangkan untuk di (tambah) dan dari Mabes Polri kita siap, kemanapun diperlukan kita siap," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (26/6). Ya, pihaknya bahkan sudah menyiapkan personel dari Jakarta untuk diterbangkan ke Papua. "Di Jakarta kita siap siagakan, yang jelas pokoknya kita siap untuk membackup daerah-daerah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa," sebut Setyo.&nbsp; Dia berharap agar pilkada di Papua berlangsung dengan lancar. "Kita harus hati-hati jangan sampai korban lagi, itu yang penting, tentunya kita berharap pelaksanaan pilkada di sana dapat berlangsung tepat waktu dan aman, itu yang penting," tuturnya.&nbsp; Pasalnya akibat kejadian penembakan itu, distribusi logistik pilkada di Papua sempat terganggu. "Mudah-mudahan ini sekarang bisa kondusif dan besok sudah serentak bersama saudara kita seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada ada 171 daerah bisa bersama-sama," harap anak buah Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu. Sejauh ini, Polri masih memburu kelompok yang melakukan penembakan ke pesawat yang disewa untuk mengangkut Brimob. "Sekarang kita cari pelakunya dulu ya.Taksirannya sekitar tujuh dan delapan orang ya," sebut Setyo.&nbsp; Dicurigai, mereka adalah kelompok yang sama yang sebelumnya menembaku&nbsp;Pesawat Twin Otter Dimonim Air PK-HVU pada Jumat (22/6) di lokasi serupa. "Diyakini kelompok yang sama," pungkas Setyo.

Jaga Pilkada Papua, Mabes Polri Siagakan Personel Tambahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kkb-tutup-akses-bantuan-petugas-kesulitan-berikan-sumbangan-makanan_m_168482.jpeg" alt="Aparat TNI dan Polisi mulai bergabung untuk menggelar operasi pembebasan sandera di Papua." width="100%">
<figcaption>Aparat TNI dan Polisi mulai bergabung untuk menggelar operasi pembebasan sandera di Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus melakukan penyanderaan terhadap warga dua desa, yakni Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Kecamatan Tembagapura, Mimika, Papua. Setidaknya 1.300 warga lokal dan pendatang yang sedang disekap oleh kelompok tersebut. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo menuturkan kondisi terkini yang sedang terjadi di daerah itu.&nbsp; Dikatakannya, akses jalan yang dilalui petugas untuk memberikan sumbangan berupa bahan makanan sebanyak dua kontainer sulit untuk dilakukan. Sebab, jalan yang tadinya bisa dilalui sudah ditutup oleh KKB. "Akses jalan kesana sudah di palang, tidak bisa lagi memberikan sumbangan makanan kepada warga," kata Irjen Pol Setyo Wasisto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11). Menurut Setyo, sumbangan makanan sangat dibutuhkan oleh warga yang disandera, sebab banyak warga yang kelaparan dan banyak ibu menyusui sangat membutuhkan makanan. "Disana&nbsp;ada anak-anak dan beberapa hari lalu ada seorang ibu hamil juga, itu tentunya memerlukan makanan tambahan, susu untuk kesehatan dan pertumbuhan mereka. Kita mengharapkan diberikan akses menyalurkan bahan pangan," ucap Setyo. Setyo juga mengaku optimis dengan&nbsp;gabungan aparat TNI dan Polri untuk menyelesaikan masalah tersebut secara persuasif. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadinya korban berjatuhan.&nbsp; "Apapun yang kita lakukan sekarang dalam rangka upaya persuasif. Menyelesaikan masalah di Kampung Banti dan Kampung Kimbely ini harus elega, supaya tidak ada korban," ungkap Setyo. Proses negosiasi yang dilakukan oleh petugas terus dilakukan dan tidak ada batas waktu, itu perlu terjadi untuk segera mungkin menyelesaikan konflik tersebut.&nbsp; "Tidak ada batas waktu untuk negosiasi, tetap berharap penyelesaian segera mungkin," tegas Setyo. Negosiasi melalui radio komunikasi sudah dilakukan oleh petugas, namun hal itu juga tidak diindahkan oleh KKB.&nbsp; &ldquo;Kita sudah memberikan komunikasi kepada mereka, berupa radio komunikasi, tapi tidak disambut," jelas Setyo. Sampai saat ini, kata Setyo, motif penyanderaan kelompok kriminal itu dilakukan karena faktor ekonomi. "Yang pasti masalah ekonomi ya, selebihnya kita masih melakukan pendalaman," pungkas Setyo.

KKB Tutup Akses Bantuan, Petugas Kesulitan Berikan Sumbangan Makanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73300_92607_liva-1.jpg" alt="Panglima Kodam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito dan Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito saat mengecek kesiapan personil, Senin (27/12) di Markas Kodam XIII Merdeka" width="100%">
<figcaption>Panglima Kodam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito dan Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito saat mengecek kesiapan personil, Senin (27/12) di Markas Kodam XIII Merdeka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima Kodam XIII Merdeka Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito SE MM menegaskan, kegiatan kunjungan kerja Presiden Jokowi beserta &nbsp;rombongan di Sulut, Selasa (27/12), harus berjalan aman, tertib dan lancar.&nbsp; Selain itu juga, dirinya menekankan agar setiap personil gabungan TNI/Polri bisa berikan kenyamanan kepada rombongan presiden RI.&nbsp; &ldquo;Tunjukan bahwa kita mampu bekerja secara profesional dan sinergi di wilayah ini (Sulut),&rdquo; tegas Warsito dalam apel gelar pasukan pengaman VVIP, Senin (26/12) di Markas Kodam XIII Merdeka. Selain itu juga, dirinya mengharapkan, pengamanan VVIP harus dipersiapkan dengan sebaiknya agar pasukan pengamanan yang dilakukan bisa memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga bisa menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.&nbsp; &ldquo;Oleh karena itu, setiap personil perlu memahami cara bertindak yang benar sesuai dengan prosedur praktis yang telah ditentukan. Agar, dalam menghadapi situasi yang berkembang sewaktu-waktu, dapat dilakukan secara cepat, tepat dan tuntas,&rdquo; ujarnya. Beberapa hal juga ditekankan Warsito kepada personil gabungan yakni, persiapan mental, fisik dan perlengkapan yang akan digunakan &nbsp;untuk mendukung tugas penanganan VVIP ini.&nbsp; Selain itu juga, penegakan disiplin serta hindari tindakan yang tidak simpatik, tidak mencerminkan perilaku aparat.&nbsp; &ldquo;Perlu diwaspadai dan monitor daerah rawan. Baik di objek kunjungan maupun di sepanjang rute. Dan tentunya kebersamaan dan tingkatkan kerja sama serta koordinasi dengan satuan yang tergabung dalam pengamanan VVIP,&rdquo; pintanya. (ndo/JPG)

Pangdam XIII Merdeka Koordinasikan Pengamanan  Kunjungan Presiden RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73290_92597_liva-1.jpg" alt="Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito dan Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito saat mengecek kesiapan personilnya, Senin (27/12) di Markas Kodam XIII Merdeka" width="100%">
<figcaption>Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito dan Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito saat mengecek kesiapan personilnya, Senin (27/12) di Markas Kodam XIII Merdeka</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan hadir dalam perayaan Natal Nasional, Selasa (27/12) di Kabupaten Minahasa, Sulut.&nbsp; Pengaman pun telah disiapkan. Menurut Panglima Kodam XIII Merdeka Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito SE MM, sekira 3.500 personil gabungan TNI/Polri sudah disiapkan. &ldquo;Dari TNI, Polri dan Polda Sulut disiapkan kurang lebih 3.500 personil. Itu yang dilibatkan langsung dalam pengamanan di objek kegiatan maupun rutenya,&rdquo; kata Warsito usai gelar pasukan pengaman VVIP, Senin (26/12) di Markas Kodam XIII/Merdeka. &nbsp;&nbsp; Untuk titik-titik pengamanan VVIP, kata Warsito selaku Panglima Komando Pengaman VVIP, sudah ditentukan sesuai rencana kegiatan yang telah dikoordinasikan dengan protokoler kepresidenan maupun paspampres.&nbsp; &ldquo;Sudah ada koordinasi. Semua sudah kita siapkan,&rdquo; ujarnya. Diketahui, selain menghadiri perayaan Natal Nasional, Jokowi akan meresmikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit V dan VI di Tompaso Barat, Minahasa serta objek wisata budaya Monumen Benteng Moraya di Tondano. (ndo/JPG)

3.500 Personil Gabungan Siap Amankan Natal Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63975_83058_jokowi-TNI.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dadang Rusdiana, meminta semua pihak tidak mempersepsikan macam-macam di balik silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke aparat TNI dan Polri dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Dadang, Jokowi sebagai panglima tertinggi sudah sepatutnya melakukan sowan ke dua intitusi aparat keamanan tersebut. &quot;Tidak ada makna politis apapun. Ini semata kewenangan dan tugas konstitusi,&quot; ujar Dadang saat dihubungi, Minggu (13/11). Anggota Komisi X DPR tersebut menambahkan, silaturahmi Jokowi ke dua aparat keamanan itu sekaligus ingin melakukan pengecekan terkait ada informasi akan ada unjuk rasa susulan pada 25 November mendatang. &quot;Jadi sebagai presiden wajar untuk melihat secara dekat kesiapan TNI dalam pengamanan negara. Itu memang seharusnya,&quot; katanya. Kendati demikian, Dadang melihat aksi unjuk rasa pada 25 November nanti tidak akan anarkis. Sebab, umat Islam selalu menjaga kedamaian. &quot;Saya melihat demo umat Islam itu selalu damai, gak masalah,&quot; pungkasnya. Sebelumnya, setelah aksi ujuk rasa Pada Jumat (4/11) lalu, Presiden Jokowi langsung melakukan sowan kepada dua aparat kepolisian dan TNI. Pada Senin (7/11), Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada prajurit TNI di Mabes AD. Pada Selasa (8/11), Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajaran Polri di Gedung PTIK. Pada Kamis (10/11), Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Kemudian, Jumat (11/11) Presiden telah memberikan arahan kepada personel Brimob dan Marinir di Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, serta Markas Korps Marinir Cilandak, Jakarta. Sementara, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, akan ada aksi susulan ujuk rasa pada 25 November mendatang. Pasca demonstrasi 4 November 2016 lalu. Tito menambahkan, hingga saat ini, Polri belum mendapat permohonan izin untuk aksi susulan 25 November 2016. Berdasarkan undang-undang, pengajuan permohonan bisa dilakukan dua hari sebelum aksi berlangsung. (cr2/JPG)

Kunjungan Jokowi ke TNI dan Polri Jangan Dipersepsikan Aneh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tni dan polri

Berita Terkini