<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/FotoJet-22-2125090718.jpg" alt="Potret Gunung Salak, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Potret Gunung Salak, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viral di media sosial, netizen yang mengeluhkan aturan di salah satu objek wisata di Jawa Barat (Jabar). Salah satu yang dikeluhkan, yakni&nbsp;aturan pendakian&nbsp;di Gunung Halimun Salak via Jalur Ajisaka. Dalam peraturan yang beredar, disebutkan setiap pendaki diminta tidak meninggalkan sampah di areal kawasan. Bahkan, setiap rombongan diwajibkan membayar deposit sampah sebesar Rp 200 ribu. Tak hanya itu, jika rombongan pendaki ketahuan meninggalkan sampah di areal kawasan Gunung Halimun Salak, maka setiap satu sampah produk yang ditinggalkan dikenakan sebesar Rp 10 ribu/produk. "Yang meninggalkan sampah satu produk dihargai denda Rp 10K harga barang (terutama yang dalam list bawaan ternyata tidak ada)," bunyi peraturan yang diunggah akun Instagram @jejakpendaki, dikutip Minggu (28/7). Aturan tersebut tampaknya cukup bisa diterima. Yang menarik, selain sampah, pendaki yang membawa alat dokumentasi yang profesional juga dikenakan biaya tambahan dan diwajibkan meminta izin kepada petugas. Setiap pendaki yang membawa drone dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 350 ribu. Sedangkan kamera profesional, Go Pro, hingga SLR dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 200 ribu. Biaya yang dinilai tak masuk akal itu kemudian menuai protes dari para netizen. Alih-alih menyebutnya sebagai aturan, netizen merasa lebih tepat menyebutnya pungutan liar (pungli). Diantaranya bahkan menilai bahwa gunung di Jawa Barat memang sudah identik dengan pungli. "Emang gunung&sup2; di jawabarat lebih dikenal PUNGLI drpd gunung diluar Jabar, Jatim, Jateng sikmaksi dibawah itu peraturan aman&sup2; aja enjoy," kata salah satu netizen. "Hahaha Jawa Barat Jawa Barat. Udah ga heran. Mau resmi, atau ga resmi, selalu maruk duit kalo di tempat wisata atau jalur pendakian," imbuh netizen lainnya. Selain banyak yang menganggap wajar dengan pungli yang dilakukan petugas di sejumlah objek wisata, netizen juga meminta para pendaki untuk memboikot gunung yang ada di Jawa Barat karena banyak pungli yang dilakukan petugas taman nasional. "Boikot lah... Kaya ngga ada gunung lain aja.. Pungli teruss," pungkas netizen lain.

"Hahaha Jawa Barat Jawa Barat. Udah ga heran. Mau resmi, atau ga resmi, selalu maruk duit kalo di tempat wisata," keluh netizen.

Bawa SLR hingga Drone Naik Halimun Salak Kena Tarif Ratusan Ribu, Netizen Sebut Gunung di Jawa Barat Banyak Punglinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/IMG_0090-3285119517.jpeg" alt="Infromasi tentang gempa bumi yang melanda Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis (14/12). (@bmkgwilayah2/X)" width="100%">
<figcaption>Infromasi tentang gempa bumi yang melanda Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis (14/12). (@bmkgwilayah2/X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memutuskan untuk&nbsp;menutup sementara jalur pendakian Gunung Salak usai terjadi gempa bumi berkekuatan 4,6 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.&nbsp; Erlan Sodahlan selaku Kepala Balai Besar TNGHS di Kabupaten Bogor, Jawa Barat&nbsp;pada&nbsp;Kamis&nbsp;(14/12) mengungkapkan bahwa penutupan dilakukan pada 15 Desember 2023 hingga waktu yang belum ditentukan.&nbsp; &ldquo;Mulai 15 Desember 2023 ditutup sementara khusus pendakian Puncak Salak dan Kawah Ratu,&rdquo;&nbsp;ungkapnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013601243/komitmen-prabowo-berantas-korupsi-sampai-ke-akarnya-diyakini-mampu-wujudkan-indonesia-maju">Komitmen Prabowo Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya Diyakini Mampu Wujudkan Indonesia Maju</a> Penutupan jalur pendakian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE.4722/T.14/TU/KSA.3.1/12/2023 dari Kepala Balai TNGHS. Keputusan itu dikeluarkan pada 8 Desember 2023.&nbsp; Dilansir dari Antara, ada dua alasan jalur pendakian Gunung Salak dan Kawah Ratu ditutup dalam surat edaran tersebut. Pertama, untuk memulihkan ekosistem hutan pada jalur pendakian yang sudah rutin di akhir tahun hingga awal tahun baru.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013601227/penuh-keyakinan-putin-sebut-hubungan-tiongkok-rusia-jadi-kunci-penjamin-bagi-stabilitas-global">Penuh Keyakinan, Putin sebut Hubungan Tiongkok-Rusia Jadi Kunci Penjamin Bagi Stabilitas Global</a> Lalu yang kedua, karena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini juga menjadi pertimbangan ditutupnya jalur pendakian ini. Pasalnya intensitas hujan terbilang tinggi pada bulan Desember.&nbsp; &ldquo;Setiap akhir tahun kami memang biasa melakukan penutupan jalur pendakian. Alasannya, karena cuaca ekstrem dan dalam rangka pemulihan ekosistem hutan di sekitar jalur pendakian,&rdquo; ucap&nbsp;Erlan.&nbsp; Sementara&nbsp;itu, Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengimbau masyarakat di sekitaran kaki Gunung Salak meningkatkan kewaspadaan setelah dua kali diguncang bencana alam gempa bumi dalam satu pekan terakhir.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013601222/cocok-untuk-diet-intip-8-sayuran-rendah-karbohidrat-yang-punya-banyak-nutrisi-ada-mentimun">Cocok untuk Diet, Intip 8 Sayuran Rendah Karbohidrat yang Punya Banyak Nutrisi, Ada Mentimun!</a> &ldquo;Kami meminta dan menghimbau kepada masyarakat yang rumahnya berlokasi di kaki gunung itu harus waspada,&rdquo; tutur&nbsp;Iwan.&nbsp; Ia mengungkapkan bahwa BPBD Kabupaten Bogor juga akan melakukan kajian mengenai wilayah mana saja di Kabupaten Bogor yang masuk dalam garis bentang kaki Gunung Salak dan rawan terjadi gempa bumi.&nbsp; Hingga saat ini BPBD Kabupaten Bogor masih melakukan kaji cepat terhadap dampak gempa bumi yang terjadi pada Kamis (14/12) pagi tersebut.&nbsp;

TNGHS memutuskan untuk menutup sementara jalur pendakian Gunung Salak usai terjadi gempa bumi berkekuatan 4,6 magnitudo

Gempa Bumi Mengguncang Sukabumi, Jalur Pendakian Gunung Salak Ditutup Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/FotoJet-22-2125090718.jpg" alt="Potret Gunung Salak, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Potret Gunung Salak, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menutup sementara jalur pendakian Gunung Salak, usai gempa bumi berkekuatan 4,6 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kepala Balai Besar TNGHS Erlan Sodahlan mengungkapkan bahwa penutupan dilakukan pada 15 Desember 2023 hingga waktu yang belum ditentukan. "Mulai 15 Desember 2023 ditutup sementara khusus pendakian Puncak Salak dan Kawah Ratu," ungkapnya, dikutip dari Antara. Penutupan jalur pendakian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE.4722/T.14/TU/KSA.3.1/12/2023 dari Kepala Balai TNGHS. Keputusan itu dikeluarkan pada 8 Desember 2023. Dalam edaran tersebut, ada dua alasan jalur pendakian Gunung Salak dan Kawah Ratu ditutup. Pertama untuk memulihkan ekosistem hutan pada jalur pendakian yang sudah rutin pada akhir tahun hingga awal tahun baru. Selain itu, cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini juga menjadi pertimbangan ditutupnya jalur pendakian ini. Pasalnya intensitas hujan terbilang tinggi pada bulan Desember. "Setiap akhir tahun kami memang biasa melakukan penutupan jalur pendakian. Alasannya, karena cuaca ekstrem dan dalam rangka pemulihan ekosistem hutan di sekitar jalur pendakian," cakap&nbsp;Erlan. Sementara, Bupati Bogor Iwan Setiawan mengimbau masyarakat di sekitar kaki Gunung Salak meningkatkan kewaspadaan setelah dua kali diguncang bencana alam gempa bumi dalam satu pekan terakhir. "Kami meminta dan mengimbau kepada masyarakat yang rumahnya berlokasi di kaki gunung itu harus waspada," kata Iwan. Ia mengungkapkan bahwa BPBD Kabupaten Bogor juga akan melakukan kajian mengenai wilayah mana saja di Kabupaten Bogor yang masuk dalam garis bentang kaki Gunung Salak dan rawan terjadi gempa bumi. Bencana alam gempa bumi pertama terjadi pada Jumat (8/12) dini hari di Desa Purwabakti, Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan 77 rumah dan dua tempat ibadah rusak. Kemudian, terbaru pada Kamis (14/12) pagi, gempa bumi kembali terjadi berkekuatan 4,6 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Sukabumi. Gempa kali ini, berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mengakibatkan 61 rumah rusak. Puluhan rumah yang terdampak gempa bumi tersebut tersebar di empat kecamatan, yakni Pamijahan, Luewiliang, Nanggung, dan Ciampea. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Bogor masih melakukan kaji cepat terhadap dampak gempa bumi yang terjadi pada Kamis (14/12) pagi tersebut. Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari melaporkan gempa magnitudo (M) 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, yang terjadi pada Kamis (14/12) pukul 06.35 WIB. BMKG mencatat pusat gempa berada di darat 25 kilometer barat laut Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 5 kilometer. Adapun lokasi terdampak gempa di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, Nanggung, dan Ciampea. Lebih lanjut lokasi terdampak gempa di Kabupaten Sukabumi, yakni Kecamatan Kabandungan, Kalapanunggal, Kadudampi, dan Cikembar.

Kepala Balai Besar TNGHS Erlan Sodahlan mengungkapkan bahwa penutupan dilakukan pada 15 Desember 2023 hingga waktu yang belum ditentukan.

Mulai Hari ini, Jalur Pendakian Gunung Salak Ditutup Sementara usai Gempa Sukabumi M 4,6

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-07-at-08.32.00.jpeg" alt="Pasukan Brimob menyusuri Gunung Salak Halimun saat pelepasliaran Elang Brontok. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Pasukan Brimob menyusuri Gunung Salak Halimun saat pelepasliaran Elang Brontok. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasukan Brimob Polri melepaskan tiga ekor Elang Brontok (Nisaetus Cirrhatus) di Gunung Halimun Salak. Tepatnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).  Pelepasliaran Elang Brontok mengerahkan 400 personel di Komando Latihan (Kolat) Korps Brimob bersama anggota Kelompok Tani Hutan Cikaniki Sejahtera, petugas Balai TNGHS, dan PT Antam, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik Ditjen KSDAE, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.  Kepala Koordinator Instruktur Kolat Korp Brimob AKBP Daulat Nainggolan menyebut, pelepasliaran itu berlangsung pada Senin (4/7). Selama ini Korps Brimob secara rutin menggunakan kawasan TNGHS sebagai area latihan.  "Area ini dipandang memiliki kondisi biofisik yang ideal untuk pembentukan anggota Korps Brimob yang memiliki keterampilan dan kemampuan optimal dalam menjawab potensi tantangan tugas di area-area yang ekstrem," ungkap AKBP Daulat Nainggolan kepada JawaPos.com, Kamis (7/7).  Sementara itu, Plt. Kepala Balai TNGHS Pairah dalam keterangannya mengatakan, kawasan TNGHS memang dapat digunakan untuk area latihan personel Polri. Penggunakan lahan itu sebagai tempat latihan melalui mekanisme kerja sama.  Menurut dia, kelestarian ekosistem hutan asli di TNGHS perlu dijaga dengan berbagai fungsi ekologi, sosial, dan ekonominya. Sehingga, Taman Nasional Gunung Haliman Salak dapat dinikmati ke generasi penerus bangsa.  "Kita berharap TNGHS kembali menjadi habitat yang baik bagi berbagai flora dan fauna lainnya. Sekaligus, meningkatkan fungsi ekologi kawasan TNGHS sebagai pengatur tata air, penyerap karbon, dan penghasil oksigen," ujar Pairah.  Pairah mengatakan, pelepasliaran Elang Brontok merupakan upaya untuk mempertahankan keberadaan populasi raptor TNGHS sebagai salah satu predator puncak yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan TNGHS.  Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ahmad Munawir menyebut pelepasliaran Elang Brontok merupakan salah satu contoh kegiatan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi yang didukung oleh berbagai kalangan, seperti pemerintah, pemerintah daerah, Polri, swasta, dan masyarakat.  Adapun Elang Brontok yang dilepaskan bernama Zaza, Maul, dan Rinjani. Zaza dan Maul merupakan elang serahan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jogjakarta pada 26 Maret 2022. Kedua elang itu telah melewati masa rehabilitasi di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa (PSSEJ) TNGHS selama sekitar tiga bulan.  Sementara itu, Rinjani merupakan elang serahan dari masyarakat pada 18 April 2022 dan telah melewati masa rehabilitasi di PSSEJ TNGHS selama sekitar 2 bulan.

Brimob Melepasliarkan Elang Brontok di Gunung Halimun Salak

TNGHS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TNGHS

Berita Terkini

Bawa SLR hingga Drone Naik Halimun Salak Kena Tarif Ratusan Ribu, Netizen Sebut Gunung di Jawa Barat Banyak Punglinya

Gempa Bumi Mengguncang Sukabumi, Jalur Pendakian Gunung Salak Ditutup Sementara

Mulai Hari ini, Jalur Pendakian Gunung Salak Ditutup Sementara usai Gempa Sukabumi M 4,6

Brimob Melepasliarkan Elang Brontok di Gunung Halimun Salak

Download Aplikasi JawaPos.com