<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/DPD-RI-ke-Kemendagri_8JPG-1064677481.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak daerah yang terdampak kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini. Namun, baru-baru ini, pemerintah pusat memutuskan mengembalikan dana TKD ke tiga provinsi yang nilainya mencapai Rp 10,6 triliun. Ketiganya di antaranya, Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menuturkan, kebijakan itu bertujuan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut. Dengan kebijakan itu, TKD untuk provinsi serta kabupaten maupun kota yang ada di sana, akan disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi. ''Presiden sudah memutuskan bahwa seluruh provinsi, kabupaten maupun kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dana TKD-nya akan disamakan dengan tahun 2025. Dengan kata lain, angkanya mencapai Rp 10,6 triliun,'' terang Tito melalui keterangan tertulisnya. Menurut Tito, pemerintah pusat berkomitmen penuh mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga wilayah tersebut. Berbagai sumber daya nasional juga telah dimobilisasi, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, sektor kesehatan, hingga dukungan TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas. Meski demikian, Tito menegaskan pentingnya gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah. Pengembalian TKD diharapkan memperkuat kapasitas fiskal daerah agar mampu bergerak cepat. ''Tapi, daerah juga harus bergerak. Oleh karena itu, supaya mereka (daerah) kuat, anggarannya ditambah,'' ujarnya. Dia juga menegaskan, agar dana TKD itu tidak disalahgunakan. Menurutnya, penyelewengan anggaran bencana merupakan pelanggaran hukum sekaligus bentuk pengkhianatan terhadap penderitaan masyarakat. ''Itu pidana, tanggung jawab kepada Tuhan, dan sama saja menari di atas penderitaan rakyat. Enggak boleh,'' tegasnya. Adapun rincian pengembalian TKD tersebut yakni Rp 1,6 triliun untuk Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota, Rp 6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp 2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota. Dana itu dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah, antara lain perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, serta pembersihan wilayah terdampak. Tito memastikan seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut menerima pengembalian TKD secara utuh, meski tidak semuanya terdampak langsung bencana. Dampak sosial dan ekonomi, kata dia, dirasakan secara luas. Dia menargetkan proses transfer dana dapat dimulai awal pekan ini melalui koordinasi Kemendagri dan Kementerian Keuangan. ''Saya harap Senin sudah bisa ditransfer,'' ujarnya

Pemerintah pusat mengembalikan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 10,6 triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Pemerintah Pusat Kembalikan TKD Rp 10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/praomonii-3548793776.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemprov DKI Jakarta resmi memiliki dasar hukum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Yakni, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD 2026 serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 telah diundangkan pada 23 Desember 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun. Angka tersebut terdiri atas pendapatan daerah Rp 71,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah Rp 9,87 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp 74,28 triliun dengan pengeluaran pembiayaan Rp7,04 triliun. Nilai APBD 2026 ini turun cukup signifikan dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun atau berkurang Rp 10,54 triliun. Penurunan terutama disebabkan merosotnya pendapatan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp 11,16 triliun pada 2026. Penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang berkurang Rp 14,79 triliun. &ldquo;APBD 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, seperti penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan. Pemprov DKI berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dirasakan seluruh warga Jakarta,&rdquo; ujar Pramono. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menjelaskan, penyusunan APBD DKI memperhatikan mandatory spending sesuai aturan yang berlaku. untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan. Angka ini melampaui ketentuan minimal 40 persen. Pemprov DKI juga mengalokasikan anggaran Rp 3,77 triliun untuk peningkatan infrastruktur kota, Rp 582 miliar untuk peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan, serta Rp 17,58 triliun untuk peningkatan kualitas modal manusia. Selain itu, dialokasikan Rp 2,70 triliun untuk penciptaan penghidupan masyarakat yang layak, Rp 2,36 triliun untuk transformasi tata kelola pemerintahan, Rp 7,82 triliun untuk pengembangan mobilitas dan kawasan berorientasi transit, serta Rp 6,27 triliun untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran pengendalian banjir mencapai Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover Rp 289,72 miliar. Untuk sektor perhubungan, subsidi transportasi umum juga tetap besar, di antaranya Transportasi Jakarta (TJ) sebesar Rp 3,75 triliun, MRT Jakarta Rp 536,70 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, Bus Sekolah Rp 105,38 miliar, dan angkutan kapal perairan Rp 100,19 miliar. Di bidang ketenagakerjaan, Pemprov DKI menganggarkan pelatihan kerja dan Mobile Training Unit (MTU) Rp 63,44 miliar, pelatihan SIM A Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp4,33 miliar, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja Rp1,25 miliar. &ldquo;Untuk pendidikan, anggaran dialokasikan sebesar Rp 19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja daerah. Itu melampaui ketentuan minimal 20 persen,&rdquo; katanya. Anggaran itu antara lain digunakan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Rp 3,25 triliun, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp 399 miliar, sekolah swasta gratis Rp282,46 miliar, serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan Rp 126,12 miliar. Sementara untuk kesehatan juga mendapat porsi besar, antara lain untuk iuran BPJS Kesehatan Rp 1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp 360,49 miliar, pengadaan alat kesehatan Rp 165,16 miliar, serta Pasukan Putih Rp 43,49 miliar. Adapun bantuan sosial dialokasikan untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp 76,45 miliar. Lalu, untuk bidang industri dan perdagangan, anggaran disiapkan untuk program penggunaan produk dalam negeri Rp 13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp 17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri Rp 23,55 miliar. Sementara di bidang komunikasi dan informatika, dialokasikan Rp 185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir. &ldquo;Seluruh program akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap APBD 2026 ini benar-benar memberikan manfaat luas bagi warga Jakarta,&rdquo; tambahnya Michael.(rya)

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan total sebesar Rp 81,32 triliun.

TKD Merosot, APBD DKI Jakarta 2026 Turun Rp 10,5 Triliun Dibanding 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/WhatsApp-Image-2025-05-21-at-220321-3108593258.jpeg" alt="Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta Kepala Daerah dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Sadewa, tak berpolemik soal data Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang disinyalir tersimpan di perbankan. Pemerintah Daerah, kata Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu, mesti mawas diri dan fokus meningkatkan belanja modal yang dinilai Masih cukup rendah hingga akhir Oktober. Menteri Keuangan berhak memantau dan mengawasi Penggunaan setiap rupiah yang dialokasikan pusat ke daerah. "Sangat wajar jika Menteri Keuangan geram dengan fenomena parkir APBD di Bank selama ini. Karena memang realisasi belanja di sebagian besar Pemda justru melambat di tengah melambatnya ekonomi di daerah," ujar Sultan&nbsp;lewat keterangan resminya pada Rabu (23/10). Menurut kementerian Dalam Negeri, hingga 30 September 2025, realisasi belanja daerah justru menurun menjadi 56,07 persen atau Rp 770,13 triliun, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2024 sebesar 57,20 persen atau Rp 817,79 triliun. "Pemda sebagai pelaksaan Otonomi Daerah tentunya memiliki kewenangan untuk mengatur belanja daerah secara mandiri. Setiap Kepala Daerah memiliki caranya masing-masing dengan mempertimbangkan banyak faktor dalam mengelola Keuangan Daerah," tegas Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. "Kami memaklumi lambatnya realisasi belanja Daerah sedikit banyak diakibatkan oleh proses adaptasi visi kepemimpinan dan perencanaan Kepala daerah pasca Pilkada serentak. Kami sangat meyakini tidak semua Pemda sengaja menempatkan APBD dalam bentuk deposito dengan harapan keuntungan," tutur dia. DPD RI, ungkap Sultan, mengapresiasi kinerja Kepala Daerah, sepanjang tahun ini pendapatan APBD mencapai 70,27 persen atau Rp 949,97 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82 persen atau Rp 918,98 triliun. "Kita berharap agar di tahun-tahun yang akan datang, pemerintah Pusat Dan Daerah dapat bersinergi menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Nasional, sehingga kualitas belanja daerah Dan pusat dapat meningkat secara efektif Dan efisien,"&nbsp;pungkasnya.

Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, meminta Kepala Daerah dan Menkeu tidak berpolemik soal TKD yang Mengendap di Bank.

Ketua DPD Minta Kepala Daerah dan Menkeu Purbaya Tak Berpolemik Soal TKD yang Mengendap di Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-6-1884289177.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta didesak untuk tidak tinggal diam atas rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Gubernur Pramono Anung melakukan negosiasi langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar pengurangan dana tersebut tidak terlalu besar. Politisi PDIP itu menilai, Pemprov DKI harus menempuh langkah diplomasi agar pemangkasan anggaran TKD tidak sampai Rp15 triliun. "Kita mendapati bahwa ada pengurangan transfer daerah Rp 919 triliun ke Rp 693 triliun artinya ada pengurangan TKD Rp 226 triliun. Dan kita mendapati dampak yaitu kurang lebih Rp 15 triliun. Nah, ini tentu sangat-sangat tidak mudah karena bagaimanapun juga ini akan mempengaruhi fiskal daerah," ujar Rio, Selasa (21/10). Menurutnya, langkah negosiasi seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) bisa menjadi contoh.&nbsp;"Sepatutnya kita ini juga mesti memiliki sikap untuk melakukan setidaknya negosiasi terhadap hal itu ketika rancangan kebijakan itu hendak dikeluarkan," tuturnya. Ia pun mempertanyakan sikap pasif Pemprov DKI dalam menghadapi kebijakan pengurangan tersebut. Padahal, pemangkasan tersebut sangat mempengaruhi pembangunan Jakarta kedepan.&nbsp; "Nah, kenapa kemudian DKI Jakarta tidak melakukan dan menempuh jalan seperti itu? Nah, hal ini tentu sangat-sangat berkaitan dengan kepentingan pengelolaan pembangunan di Jakarta," tegasnya. <h3> APBD DKI 2026 hanya Rp 81,29 Triliun</h3> Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memangkas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 hingga Rp14,97 triliun.&nbsp;Pemangkasan ini dilakukan setelah pemerintah pusat menurunkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Awalnya, RAPBD 2026 DKI disusun sebesar Rp 95,35 triliun. Namun, setelah Kementerian Keuangan mengirim surat resmi pada 23 September 2025 yang menetapkan penurunan TKD, nilai anggaran harus direvisi menjadi Rp81,29 triliun. Pemprov DKI langsung melakukan reposturing RAPBD guna menyesuaikan dengan kebijakan fiskal pusat serta menjaga keberlangsungan program prioritas daerah. Adapun anggaran besar yang dipangkas antara lain: <ul> <li>Belanja pegawai dipangkas Rp 695,7 miliar.</li> <li>Belanja barang dan jasa turun Rp 4,1 triliun.</li> <li>Belanja subsidi dipangkas Rp 828 miliar.</li> <li>Bansos berkurang Rp 166 miliar.</li> </ul> Meski begitu, anggaran untuk sektor wajib tetap aman. Seperti belanja pendidikan yang masih 26,29 persen, kesehatan di atas 20 persen, belanja pegawai 27,2 persen dan infrastruktur 41,79 persen.

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk bernegosiasi terkait pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

PDIP Desak Gubernur Pramono Nego ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan TKD Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/4vncNdLeXiyF8hNnx8Uzk9d4B3IsBbCDFp7EhrlG-1-2558181196.jpg" alt="Meski TKD Dipangkas Rp 730 Miliar, Pemkot Surabaya Pastikan Anggaran Pendidikan Aman. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Meski TKD Dipangkas Rp 730 Miliar, Pemkot Surabaya Pastikan Anggaran Pendidikan Aman. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski pendapatan berkurang Rp 730 miliar akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berjanji tidak mengurangi anggaran pendidikan. "Meskipun kita ada potongan, insyaallah di tahun depan, anggaran untuk (program prioritas) pendidikan, untuk beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya (tetap berjalan)," tutur Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Minggu (12/10). Beasiswa Pemuda Tangguh diprioritaskan bagi keluarga miskin dan pra-miskin. Satu anak per rumah akan dibiayai hingga lulus kuliah, sementara siswa SMA menerima bantuan Rp 3,5 juta per tahun. Wali Kota Eri menambahkan bahwa program beasiswa ini diharapkan dapat membantu anak-anak Surabaya. Khususnya dari keluarga tidak mampu agar tetap melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa terbebani biaya tambahan. "Sehingga harapan ketika sekolah swasta nanti menerima anak Surabaya yang SMA, sudah dapat BOPDA dan BOSNAS dari pusat dan provinsi, maka tidak ada lagi uang gedung dan lain-lain. Nanti kami akan koordinasi,&rdquo; imbuhnya. Sebagai informasi, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memangkas dana transfer ke daerah (TKD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp 693 triliun.&nbsp; Meskipun meningkat dari usulan awal Rp 649,99 triliun, namun jika dibandingkan dengan alokasi TKD di APBN 2025, yakni Rp 848 triliun, maka artinya mengalami penurunan signifikan hingga sekitar Rp 155 triliun. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi dan inovasi untuk menutup defisit anggaran 2026 dari TKD sebesar Rp 730 miliar, sehingga program pembangunan tetap berjalan optimal. "Jadi tahun 2026 itu berkurang Rp 730 miliar. Karena itu kami harus melakukan inovasi, seperti kami lakukan pembiayaan (jangka panjang), itu sebenarnya inovasi yang kami lakukan,&rdquo; tutur Eri. Ia menyebut pemilihan skema pembiayaan jangka panjang agar pembangunan di Surabaya tetap berjalan. Pembangunan yang dikerjakan lebih awal pada 2026 akan lebih efisien dibanding dilakukan bertahap hingga 2029. "Ketika ada pekerjaan yang selesai 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan 2026, selisihnya Rp 50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil, itu yang pertama,&rdquo; pungkasnya.

Pemkot Surabaya tetap prioritaskan pendidikan meski anggaran berkurang Rp 730 miliar akibat pemangkasan TKD.

TKD Dipangkas Rp 730 Miliar, Pemkot Surabaya Pastikan Anggaran Pendidikan 2026 Aman

JawaPos.com - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesain anggaran negara sebagai katalis pertumbuhan. Mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat. "Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan. Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien. Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja," ungkap Purbaya di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9). Pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal. Mulai dari tax holiday hingga super deduction. Baik untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus. Upaya-upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi. Sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Purbaya mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga 2029. Konsep tersebut merupakan gagasan Sumitro Djojohadikusumo. Begawan ekonomi yang juga ayah Presiden Prabowo Subianto. Konsep itu berfokus pada tiga pilar utama. Yaitu, pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. "Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis," jelasnya. Meski begitu, dia mengakui bahwa target 8 persen bukan hal mudah. Namun masih tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten. Apalagi, jika menilik sejarah sebelum krisis keuangan AS pada 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6 persen. Purbaya mengungkapkan, alokasi belanja pemerintah untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan. Meskipun transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 menurun dibanding tahun sebelumnya. Belanja daerah itu dialirkan melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan skema tugas perbantuan. "Nah, tahun lalu hanya Rp 900 triliun. Sekarang Rp 1.367 triliun. Jadi naiknya Rp 400 triliun. Sebetulnya secara total (penyaluran) di daerah enggak berkurang," kata mantan ketia dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. Dia menjelaskan, TKD adalah dana yang langsung masuk ke kas pemerintah daerah untuk dikelola sesuai kebutuhan daerah. Sedangkan tugas perbantuan merupakan dana pusat yang salurkan ke daerah untuk menjalankan program yang sudah ditentukan pusat. Meski, memang pergeseran mekanisme ini bisa menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan programnya. Makanya, pemerintah pusat akan memastikan anggaran untuk pembangunan daerah terserap dengan efektif. "Cuma tetap saja ketika pemerintah daerah susah menjalankan program, ya mereka agak terganggu seperti kemarin. Tapi secara manfaat tidak kita kurangi. Yang saya lakukan ke depan adalah memastikan Rp 1.367 triliun tadi betul-betul dibelanjakan tepat waktu. Jadi kita tidak melupakan ekonomi daerah," terang Purbaya. Dalam RAPBN 2026 terbaru, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui kenaikan alokasi TKD menjadi Rp 692,99 triliun. Bertambah Rp 43 triliun dari rancangan awal sebesar Rp 649,9 triliun. Adapun postur APBN 2026 ditetapkan dengan pendapatan negara Rp 3.153,58 triliun. Dengan belanja negara Rp 3.842,72 triliun, keseimbangan primer Rp89,71 triliun, serta defisit Rp 698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesain anggaran negara sebagai katalis pertumbuhan dengan mendorong aktivitas ekonomi.

Anggaran Negara Harus Jadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi, Alokasi TKD Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-160434-798409218.jpeg" alt="BPKAD Jawa Timur menggelar workshop untuk menyinergikan pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur menggelar workshop untuk menyinergikan pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD) sering dinilai kurang optimal. Ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Kepala BPKAD Jawa Timur Sigit Panoentoen menyebut pihaknya menggelar workshop untuk menyinergikan pemanfaatan dana tersebut. Workshop yang mengangkat tema Optimalisasi Pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Menunjang Fiskal Keuangan Jawa Timur, diikuti perwakilan berbagai OPD. Mereka menerima pemaparan materi dari BPKAD Jawa Timur, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, serta ikatan sarjana ekonomi Indonesia. Sigit menjelaskan, TKD merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah. Ada enam item terangkum pada program tersebut. Yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dana otonomi khusus, dan dana desa. &rdquo;Program ini merupakan wujud hubungan baik dan harmonisasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan,&rsquo;&rsquo; kata Sigit Panoentoen. Sejatinya, program ini membawa manfaat besar bagi pemerintah daerah. Hanya, ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Di antaranya, pembangunan skala prioritas pemerintah daerah yang sering tidak selaras dengan pemerintah pusat. Lalu, keterbatasan aparatur negara dalam mengelola TKD agar lebih optimal dan manfaat. &rdquo;Forum ini akan mengajak semua memahami bagaimana cara mengelola dana tersebut sehingga bermanfaat, tepat, transparan, dan akuntabel,&rsquo;&rsquo; imbuh Sigit Panoentoen. Program TKD memang bukan kebijakan baru. Pemerintah pusat berharap program ini dapat menghapus kesenjangan antara daerah. Kemudian, pembangunan secara berkelanjutan di pemerintah daerah bisa terlaksana. Semua harapan itu bisa terwujud selama pola pengelolaannya tepat. Kepala UPT PPK BPKAD Jawa Timur Marta Mukti Widodo mengatakan, tantangan pemanfaatan TKD di lapangan harus bisa dihadapi dengan baik. Karena itu, perlu sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, aparatur pemerintah daerah paham tata cara dan strategi pengelolaan TKD itu dengan baik. &rdquo;Harapannya, SKPD di daerah bisa efektif dalam memanfaatkan dana yang diterima,&rsquo;&rsquo; ungkap Marta Mukti Widodo.

BPKAD Jawa Timur menggelar workshop untuk menyinergikan pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD) yang sering dinilai kurang optimal

BPKAD Jatim Menyelaraskan Pengelolaan Dana TKD agar Optimal Pemanfaatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/computational-thinking-dan-pengalaman-2014_m_.jpg" alt="Ilustrasi pemilu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jawa Timur bersyukur dalam hitungan real count KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka di Jatim, perolehan suara Paslon 02 mencapai 65,19 persen. Artinya, syarat mencapai satu putaran terlaksana, yakni 50 persen plus satu, dengan sebaran 50 persen, rata-rata suara di atas 50 persen. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur terungkap perolehan suara Paslon 02 adalah 16.716.967 atau 65,19 persen. Menurut Ketua TKD Jawa Timur Boedi Prijo Suprayitno, perolehan suara dukungan Paslon 02 Prabowo-Gibran di Jawa Timur berhasil mencapai target yang telah ditentukan pada Desember 2023, yakni 65 persen. &rdquo;Kami tentu sangat bersyukur capaian suara yang melebihi 16,7 juta suara untuk Prabowo-Gibran di Jatim ini adalah bukti kerja keras dari seluruh elemen dan tentunya atas izin Allah SWT, Angka ini secara kumulatif sangatlah besar, bahkan bila dibandingkan dengan provinsi lain secara kumulatif Jatim tertinggi se Indonesia dengan 16,7 juta suara per provinsi,&rdquo; ujar Boedi. Dia menjelaskan, selain faktor di atas juga karena Khofifah effect yang tak bisa dibendung mengalirkan dukungan Muslimat NU, emak-emak, pedagang pasar, guru PAUD, guru TK, dan kiai di Jatim turut mendukung Paslon 02. Tak hanya itu, dominasi arus besar Khofifah effect adalah, sejak Khofifah menyatakan mau menjadi Jurkamnas dan dewan pengarah TKD, gelombang besar dukungan kiai dengan massa muncul. Di antaranya, dukungan KH Fuad Noerhasan, pengasuh Ponpes Sidogiri Pasuruan, KH Anwar Iskandar, PP Al Amin Kediri, KH Anwar Manshur, pengasuh PP Lirboyo Kediri, KH Agoes Ali Masyhuri, PP Bumi Solawat, disusul dukungan bupati Gresik, Sidoarjo, dan sebagainya. Perolehan suara dukungan sebanyak 16.716.967 suara atau 65,19 persen adalah juga sebagai bukti harapan masyarakat Jawa Timur kepada Paslon Prabowo-Gibran untuk menjadi Presiden 2024-2029. Hasil resmi dari rekapitulasi KPU Jatim itu melebihi hasil survei dari berbagai lembaga penelitian dan membuktikan besarnya harapan rakyat tersebut. &rdquo;Dukungan semua alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, pemuda, emak-emak, petani, nelayan, masyarakat hutan, pekerja dan buruh, pekerja seni, pedagang pasar dan kaki lima, pengusaha, profesional, dan semua kelompok masyarakat menjadi kunci kemenangan,&rdquo; tutur Boedi. Sementara itu, soliditas TKD provinsi, TKD kabupaten/kota, para parpol pengusung dan pendukung, dan semua relawan yang bergerak tanpa lelah selama masa kampanye, juga menambah amunisi itu. Pergerakan dukungan yang sangat terasa adalah gelombang Khofifah effect sekaligus jadi kunci kemenangan di Jawa Timur. Indra Nur Fauzi, Sekretaris TKD Jatim yang juga mewakili dalam kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 menyampaikan, ada beberapa faktor yang menjadi kunci kesuksesan TKD Jatim. &rdquo;Kolaborasi, kerja sama, kemitraan, komunikasi yang baik dengan teman-teman media, serta strategi kampanye damai, ajakan positif, dan menghindari berbagai cara-cara negatif menjadi strategi efektif menangkal berbagai negatif dan black campaign yang banyak diarahkan ke Paslon 02, juga menambah dukungan,&rdquo; ujar Indra. Indra juga menegaskan, atas nama TKD Jawa Timur pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Jawa Timur. &rdquo;Hasil rekapitulasi KPU Jatim menjelang ibadah Ramadhan sekaligus sebagai momentum menjaga damai, guyub rukun antar sesama anak bangsa di Jatim dan semua sudut negeri,&rdquo; ucap Indra Nur Fauzi.

TKD Prabowo-Gibran Jatim sebut dalam hitungan real count KPU Provinsi perolehan suara Paslon 02 mencapai 65,19 persen

Rekapitulasi KPU Jatim Tuntas, Prabowo-Gibran Menang Telak Tembus 65,19 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/tkd-sumut-919057856.jpeg" alt="TKN dan TKD Sumut bersama relawan menghadirkan posko relawan di sekitar Lapangan Gajah Mada, Jalan Mojopahit, Medan." width="100%">
<figcaption>TKN dan TKD Sumut bersama relawan menghadirkan posko relawan di sekitar Lapangan Gajah Mada, Jalan Mojopahit, Medan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumut bersama relawan menghadirkan posko relawan. Tim juga melakukan penggalangan Prabowo-Gibran di sekitar Lapangan Gajah Mada, Jalan Mojopahit, Medan. Di posko itu, empat advokat stand by untuk memberikan konsultasi hukum gratis. Selain itu, disiapkan kopi dan camilan gratis bagi masyarakat, mulai 30 Januari hingga 10 Februari pukul 16.00 WIB-18.00 WIB. &rdquo;Kami diminta Pak Prabowo memberikan pelayanan ke masyarakat gratis,&rdquo; ujar Sangap Surbakti dari Tim Penggalangan TKN di lokasi posko. Dia menuturkan, selama ini kerap ditemukan masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Masyarakat yang tidak berpunya bingung kemana harus berkonsultasi. Sebab, mereka takut dikenakan biaya. &rdquo;Karena itu, silakan kemari, pasti dilayani serta tindak lanjuti karena kami tidak sebatas janji,&rdquo; ujar Sangap Surbakti. Dia mengatakan, di sini masyarakat bisa konsultasi hukum dan bincang politik sembari ngopi dan menikmati camilan gratis. &rdquo;Kehadiran posko ini menambah keyakinan kami suara akan bertambah untuk memastikan Prabowo-Gibran menang satu putaran,&rdquo; ujar Sangap Surbakti. Sementara itu, Wakil Komandan TKN Thurman Simanjuntak menyampaikan, kegiatan itu merupakan hasil dari proses diskusi sejumlah tim relawan untuk melaksanakan rekomendasi rapat koordinasi daerah (rakorda) untuk membuat biro ceria dan canvasing. Salah satu bentuk canvasing tersebut, mendirikan posko. Sebab dinilai banyak dilalui masyarakat sehingga bisa lebih bermanfaat. Thurman menyebut, kegiatan tersebut salah satu upaya memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran. Sebab, beberapa lembaga survei menyatakan di Kota Medan masih harus bekerja keras. &rdquo;Karena itu, kami mengajak para relawan bekerja lebih keras,&rdquo; tutur Thurman Simanjuntak. Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kegiatan sosial berupa pembagian susu dan makan siang gratis. Pemberian susu, sangat penting dan bermanfaat bagi anak-anak karena mereka cikal-bakal pemimpin di masa depan. &rdquo;Rencananya, posko seperti ini akan berdiri di beberapa titik lain guna memberikan bantuan hukum lebih masif kepada masyarakat,&rdquo; terang Thurman Simanjuntak.

TKN dan TKD Sumut bersama relawan dirikan posko relawan dan penggalangan Prabowo-Gibran di sekitar Lapangan Gajah Mada, Jalan Mojopahit, Med

TKN dan TKD Sumut Bersama Relawan Hadirkan Posko & Penggalangan Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/WhatsApp-Image-2024-01-18-at-110547-4097111303.jpg" alt="TKD Jawa Timur dan Relawan Sedulur Khofifah membagikan 500 kaus dan nasi kotak." width="100%">
<figcaption>TKD Jawa Timur dan Relawan Sedulur Khofifah membagikan 500 kaus dan nasi kotak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jawa Timur menyapa kembali pedagang Pasar Betro Sidoarjo. Tim Kampanye Daerah Jawa Timur dan Relawan Sedulur Khofifah membagikan 500 kaus dan nasi kotak. Proses kampanye yang dilakukan Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Jawa Timur serta relawan Sedulur Khofifah disambut hangat pedagang dan warga sekitar. Gerakan bagi-bagi makanan gratis kepada pedagang menjadi salah satu program rutin TKD Jatim sebagai turunan program unggulan visi misi Prabowo-Gibran. Suryanto, anggota bidang Relawan TKD Jatim dan Koordinator Relawan Sedulur Khofifah memimpin pembagian makan siang untuk para pedagang. Acara bagi-bagi nasi gratis menjadi salah satu gerakan wujud nyata visi misi pasangan Prabowo-Gibran. &rdquo;Ini kegiatan memang jadi pesan khusus dari Pak Prabowo selalu menyapa semua lapisan masyarakat, termasuk pedagang di pasar, UMKM,&rdquo; ungkap Suryanto. Salah satu perwakilan dari Relawan Sedulur Khofifah Dwi Rianto menyatakan, senang sekali bisa terlibat langsung kegiatan kampanye bagi-bagi nasi kotak kepada para pedagang. Hal itu bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. &rdquo;Terima kasih karena dilibatkan kegiatan ini, kami dari relawan Sedulur Khofifah sangat senang bisa menjadi bagian kegiatan-kegiatan ini,&rdquo; kata Rianto. Selain itu, apresiasi para pedagang di pasar positif karena dengan inisiatif membagikan makanan gratis sangat membantu. Salah satu pedagang Pasar Betro Sidoarjo Sutini mengatakan, Prabowo-Gibran tidak banyak omong kerja nyata. &rdquo;Prabowo-Gibran tidak banyak omong, kerja nyata. Ibu Khofifah saja dukung apalagi saya,&rdquo; kata Sutini. Sutini juga menyampaikan terima kasih kepada relawan Sedulur Khofifah sudah berpartisipasi dalam kegiatan bagi-bagi nasi kepada para UMKM dan pedagang. &rdquo;Terima kasih banyak relawan Sedulur Khofifah karena menjadi kesuksesan acara kegiatan ini,&rdquo; tambah Sutini. Ketua TKD Prabowo-Gibran Jatim Boedi Prijo menyampaikan, giat blusukan pasar akan berjalan setiap hari di berbagai pasar di seluruh kabupaten dan kota di Jatim. &rdquo;Kami melihat antusiasme yang besar di masyarakat ketika kita hadir di pasar, insya Allah kami terus turun ke pasar dan mengawal sampai Prabowo-Gibran menang mutlak di Jatim,&rdquo; ucap Boedi.

Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jawa Timur bersama relawan Sedulur Khofifah menyapa kembali pedagang Pasar Betro Sidoarjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tkd

Berita Terkini