<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/zulhas-ke-sandi-kader-pan-dki-belum-100-persen-pilih-prabowo_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Namun di tengahnya PPKM Darurat ini sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok masuk ke Indonesia.  Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan masuknya TKA asal Tiongkok tersebut sangatlah berbahaya. Karena di satu sisi terjadi peningkatan kasus Covid-19 di tanah air, namun juga adanya virus Korona dengan varian Delta.  "Masuknya TKA di tengah meningkatnya kasus Covid19 varian Delta di Indonesia perlu ditinjau ulang. Hal ini melukai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi membuat pemerintah dianggap inkonsisten dalam menerapkan kebijakan," ujar pria yang akrab disapa Zulhas kepada wartawan, Selasa (6/7).  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, penerbangan asing di bandara-bandara Internasional juga mesti ditinjau ulang, penerapan standar kesehatannya perlu diperketat. Pelabuhan-pelabuhan yang menerima kapal asing juga memerlukan prosedur yang jelas dan dikomunikasikan seterang mungkin kepada publik.  "Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan ditegakkan secara ketat untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi terlihat longgar untuk warga asing, baik tenaga kerja asing maupun pendatang," tegasnya.  Zaulhas berharap untuk mensukseskan PPKM Darurat ini bersama-sama, dirinya mengajak masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dalam penerapan PPKM Darurat ini. Yang harus taat protokol kesehatan bukan hanya warga Jawa dan Bali saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Covid19 ini merupakan ancaman yang serius.  Di saat bersamaan, Zulhas meminta kepada pemerintah untuk konsisten menerapkan peraturan yang berlaku. Tanpa pandang bulu. Ketegasan diperlukan dalam perlakuan kepada TKA yang masuk indonesia. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Zulhas menyarankan kepada pemerintah, jika bisa, selama penanganan pandemi Covid-19 ini, maka masuknya TKA ke Indonesia diihentikan dulu. Termasuk ke negara-negara yang tinggi kasus penularan Covid-19 tinggi.  "Ini merupakan isu yang sensitif dan dapat memicu rasa tidak adil di tengah masyarakat. Lebih lanjut, peraturan pemerintah yang tegas mengenai hal ini perlu diinformasikan secara gamblang kepada publik," tegasnya.  Diketahui, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan tujuan masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia tepatnya wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).  Kedatangan TKA Tiongkok ini bikin heboh karena terjadi saat pemerintah sedang menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.  Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara mengatakan tujuan TKA Tiongkok tersebut datang ke Indonesia untuk membangun proyek strategis nasional smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

20 TKA Masuk Indonesia, Zulhas: Ini Melukai Rasa Keadilan Masyarakat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210704-WA0080.jpg" alt="20 TKA asal Tiongkok tiba di Makassar untuk menjadi pekerja di Huadi Nickel-Alloy Bantaeng, Sulawesi Selatan. Antara" width="100%">
<figcaption>20 TKA asal Tiongkok tiba di Makassar untuk menjadi pekerja di Huadi Nickel-Alloy Bantaeng, Sulawesi Selatan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklaim tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok tiba di Indonesia sebelum penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dimulai pada Sabtu )3/7).  Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap mengklaim bahwa 20 TKA asal Tiongkok itu sudah berada di Indonesia sebelum diberlakukannya PPKM Darurat. Lantas mereka sudah menjalani proses karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku. "Lantas masuk ke Sulawesi Selatan pada 3 Juli 2021 dengan mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19," ujar Chairul Fadly Harahap dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Selasa (7/7).  Terkait kebijakan penerapan PPKM darurat, Chairul menyatakan, Kemnaker tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah yakni surat edaran (SE) Ketua Satgas Covid-19, SE Menaker, maupun instrukti-instruksi lainnya yang mengatur terkait hal tersebut.  “Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi Covid-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik. TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan,” tuturnya.  Sebagaimana diketahui bahwa sebanyak 20 TKA asal Tiongkok mendarat di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7) malam. Chairul menyebut, 20 orang TKA itu datang sebagai calon TKA dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.  Kemudian dikuatkan dalam Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka untuk sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.  "Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada PSN dan objek vital strategis atau nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian atau lembaga terkait," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/07/2021/imigrasi-benarkan-20-tka-asal-tiongkok-masuk-indonesia/">Imigrasi Benarkan 20 TKA Asal Tiongkok Masuk Indonesia</a>  Sesuai SE Nomor M/3/HK.04/II/2021, Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE itu mulai berlaku pada 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.  “Saat ini kami tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertarns Provinsi Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan calon TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi,” ujarnya.

Kemnaker Klaim 20 TKA Asal Tiongkok Datang sebelum PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Achmad-baidowi-PPP-eca3.jpg" alt="Wasekjen PPP Achmad Baidowi. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wasekjen PPP Achmad Baidowi. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi PPP DPR RI menilai kedatangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia ketika penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak tepat.  Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, bahwa masuknya 20 TKA Tiongkok ke Makassar saat PPKM darurat sangat tidak tepat dari aspek waktu.  "Meskipun TKA tersebut sudah melalui prosedur kedatangan orang asing, yakni melalui karantina, waktunya bersamaan dengan PPKM darurat membuat publik merasa ada perlakuan khusus," kata Achmad Baidowi dalam keterangannya, Senin (5/7).  Padahal, kata dia, kemungkinan para TKA sudah sesuai dengan ketentuan masuk ke Indonesia. Namun, informasi yang terbatas menyebabkan kecurigaan publik  "Kami sama sekali tidak anti terhadap investasi. Kami juga memahami kebutuhan tenaga kerja untuk proyek program strategis nasional," katanya lagi.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a>  Namun, kata Achmad Baidowi , karena waktu yang tidak tepat menyebabkan tanggapan yang keliru sejumlah orang. Karena, berbeda halnya ketika kedatangan TKA tersebut tidak berbarengan dengan PPKM darurat, publik tidak ada kecurigaan dan kecemburuan.  "Ini juga mengulang peristiwa masuknya TKA ketika berbarengan dengan larangan mudik beberapa waktu lalu. Kami mengimbau pemerintah untuk memerhatikan sensitivitas publik," katanya lagi.  Maka, lanjut dia, setiap kebijakan harus disinkronkan dengan yang kebijakan lainnya agar maksud yang baik tidak disalahpahami.  "Jangan sampai upaya maksimal dari pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi," ujarnya.

TKA asal RRT Masuk Lagi, PPP Anggap Langkah Pemerintah Tidak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201002-WA0036-1.jpg" alt="Pesawat Qingdao Airlines mengangkut TKA Tiongkok mendarat di Bandara RHF Tanjungpinang, Kepri, Jumat (2/10). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Pesawat Qingdao Airlines mengangkut TKA Tiongkok mendarat di Bandara RHF Tanjungpinang, Kepri, Jumat (2/10). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menanggapi viralnya video tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Hal ini menyusul penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.  Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara memastikan, video tersebut merupakan video lama yaitu pada Juni 202. Dia mengklaim bukan video kondisi saat ini.  "Orang asing dalam video tersebut merupakan orang asing yang akan meninggalkan Indonesia dengan rute Manado-Jakarta-Nanning (RRT)," kata Arya dalam keterangannya, Minggu (4/7).  Meski demikian, Arya tak menampik terkait pemberitaan 20 TKA Tiongkok di Sulawesi Selatan itu. Menurutnya, mereka adalah TKA yang akan bekerja di Proyek Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Bantaeng.  "Seluruh TKA telah melalui pemeriksaan Kesehatan oleh Kemenkes dan memenuhi persyaratan keimigrasian," klaim Arya.  Arya juga mengakui, saat ini Pemerintah masih memberlakukan pelarangan orang asing masuk ke wilayah Indonesia untuk mencegah lonjakan persebaran Covid-19. Aturan pelarangan ini, mengacu kepada Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru.  Tetapi aturan tersebut mengecualikan masuknya orang asing untuk tujuan esensial seperti bekerja di proyek strategis nasional, penyatuan keluarga, dan alasan kemanusiaan.  "Selain memenuhi persyaratan keimigrasian, orang asing yang masuk Indonesia harus lolos pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kemenkes sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri," pungkas Arya.

Imigrasi Benarkan 20 TKA Asal Tiongkok Masuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201002-WA0036-1.jpg" alt="Pesawat Qingdao Airlines mengangkut TKA Tiongkok mendarat di Bandara RHF Tanjungpinang, Kepri, Jumat (2/10). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Pesawat Qingdao Airlines mengangkut TKA Tiongkok mendarat di Bandara RHF Tanjungpinang, Kepri, Jumat (2/10). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 150 TKA asal Tiongkok kembali masuk ke PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Mereka tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjungpinang, dengan menggunakan pesawat Qinqdao Airlines, Jumat (2/10) sekitar pukul 14.30 WIB.  Sejumlah petugas medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjung Pinang berpakaian lengkap alat pelindung diri (APD) siaga menyambut kedatangan para TKA tersebut. Satu per satu TKA yang turun dari pesawat diperiksa suhu tubuh, diwajibkan mengisi e-Hac, menjalani tes cepat, dan menunjukkan hasil tes usap dengan hasil negatif dari negara asal.  ”Protokol kesehatan di pintu masuk negara tetap diperketat guna mengantisipasi persebaran Covid-19,” ujar Kepala KKP Tanjungpinang, Agus Jamaluddin seperti dilansir dari Antara pada Jumat (2/10).  Selanjutnya, para TKA tersebut naik bus menuju PT BAI. Di sana mereka akan menjalani karantina mandiri selama 14 hari di wisma milik perusahaan, baru kemudian diperbolehkan beraktivitas. ”Selama karantina mandiri, kami tetap mengawasi kesehatan mereka,” tutur Agus.  Terpisah, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri Abdul Bar menyatakan, pekerja asing tersebut merupakan tenaga ahli yang dikontrak sekitar enam bulan hingga setahun untuk menyelesaikan proyek konstruksi di PT BAI.  ”PT BAI turut melibatkan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan proyek tersebut,” ucap Abdul Bar.  Keberadaan TKA memang dibutuhkan PT BAI mengingat ada beberapa produk, misalnya peralatan mesin yang dibeli dari Tiongkok, sehingga dalam pengoperasiannya memerlukan tenaga ahli. Namun, seiring berjalan waktu diharapkan dapat diambil alih pekerja lokal.  ”Bukan berarti tenaga kerja lokal tidak mampu, hanya saja TKA ini lebih paham. Nah, ilmunya itu bisa diserap pekerja supaya ke depan bisa dikerjakan sendiri tanpa keterlibatan mereka lagi,” jelas Abdul Bar.  Pihaknya pun menjamin TKA tersebut sudah memenuhi persyaratan bekerja di Bintan karena telah mengantongi izin Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja. ”Kalau menyangkut perizinan itu wewenang pusat, tugas kami hanya melakukan pengawasan, misalnya pendataan rutin terkait keberadaan TKA Tiongkok ini,” tutur Abdul Bar.  Berdasar data dari PT BAI, sudah sekitar 500 TKA asal Tiongkok. Sedangkan untuk pekerja lokal ada sekitar 3 ribu orang, baik dari Bintan maupun daerah lain di Indonesia. PT BAI masih fokus membangun berbagai infrastruktur untuk pembangunan smelter (pemurnian batu bauksit) dan PLTU dengan nilai investasi sekitar Rp 20 triliun dan menyerap 20 ribu tenaga kerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vQHZyMxAIog&ab_channel=jawapostvofficial

Sebanyak 150 TKA Tiongkok Masuk ke PT BAI di Kabupaten Bintan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk Jawa Tengah, utamanya dari Tiongkok meroket. Bahkan pada awal 2018, mencapai 14 ribu orang, atau naik 5 kali lipat dibanding 2017 silam." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk Jawa Tengah, utamanya dari Tiongkok meroket. Bahkan pada awal 2018, mencapai 14 ribu orang, atau naik 5 kali lipat dibanding 2017 silam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dini Purwono mengatakan, untuk saat ini tidak ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang didatangkan di Sulawesi Tenggara. Namun, ketika situasi membaik pemerintah akan mengizinkan mereka masuk.  "Pemerintah bertekad memutus mata rantai penyebaran Covid-19 antara lain dengan membatasi arus kedatangan manusia dari luar Indonesia. Kebijakan ini berlaku hingga situasi normal dan dinyatakan aman," ujar Dini dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin  (11/5).  Dini mengatakan, sejauh ini TKA asal Tiongkok itu belum tiba di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru pada tahap menyetujui permintaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diajukan oleh dua perusahaan.  "Kalaupun kelak mereka datang, seluruh tenaga kerja asing tersebut akan diwajibkan mengikuti rangkaian tes dan protokol kesehatan untuk memastikan mereka bebas virus Covid-19," katanya.  Menurut informasi dari perusahaan di Sulawesi Tenggara, 500 TKA Tiongkok ini didatangkan karena mempunyai keahlian khusus menginstalasi pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter.  Penggunaan tenaga kerja dari luar ini terpaksa dilakukan oleh perusahaan karena tenaga kerja lokal belum mempunyai keahlian dalam memasang instalasi.  "Jika instalasi selesai, pabrik pengolahan dan pemurnian ini bisa menyerap tigaribu tenaga kerja lokal," ungkapnya.  Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perusahaan diwajibkan melakukan mengolah bahan mentah sebelum dijual ke pasar dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk pertambangan.  Pihak perusahaan menargetkan 500 tenaga kerja asing ini hanya akan bekerja maksimal enam bulan dan setelah instalasi selesai kembali ke negara asal.  "Selama bekerja, TKA asal Tiongkok itu juga diminta mentransfer keahlian mereka kepada tenaga kerja lokal sehingga kelak kita tidak perlu lagi tergantung kepada tenaga dari luar," tuturnya.  Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara untuk mencari solusi terbaik.  "Agar di satu sisi upaya pencegahan Covid-19 ditegakkan, dan di sisi lain proyek yang bisa menyerap tiga ribu tenaga kerja lokal ini juga bisa berjalan karena menyangkut penghidupan banyak orang," pungkasnya.  Sebelumnya, adanya rencana kedatangan sekitar 500 TKA asal Tiongkok ke Sulawesi Utara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.  Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal Tiongkok yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Utara.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Jubir Presiden: Izin Kedatangan 500 TKA Asal Tiongkok Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bantah-punya-lahan-hgu-luhut-saya-punyanya-tambang-6000-hektare_c_287286.jpg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar bahwa akan datang 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia masih menjadi persoalan. Para TKA tersebut hendak diboyong ke Tanah Air untuk mengerjakan salah satu proyek di kawasan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.  Merespons hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pihak perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) masih meminta izin para TKA bekerja di Indonesia.  "Nggak ada lah (masuk sekarang), mereka itu berencana minta (izin), tapi itu kan nanti baru bulan Juni-Juli baru kejadian, tapi dari sekarang minta izin, kan prosesnya nggak sehari," ujarnya dalam Bincang Khusus bersama Radio Republik Indonesia, Minggu (10/5).  Kata Luhut, kedua perusahaan tersebut akan membangun pabrik HPAL (high perssure acid leaching) untuk membangun industri baterai lithium, di mana nikel merupakan bahan baku produk tersebut. "Dia itu menyelesaikan HPAL untuk persiapan industri lithium baterai," tambahnya.  Lanjut dia, para TKA tersebut merupakan pekerja yang memiliki skill untuk memasang alat produksi yang akan digunakan. Sebab, Luhut sendiri mengakui bahwa Indonesia tidak memiliki teknologi yang mumpuni untuk membangun industri tersebut.  "Kita kerjakanlah ini, nanti tenaga asing yang mengerjakan dan setelah itu bersamaan tenaga kerja Indonesia masuk, teknologi kan dari dia, kita nggak bisa dong ngerjain semua, tetap ada asing," jelasnya.  Kemudian, setelah selesai, para TKA tersebut akan dipulangkan di mana nantinya pekerjanya akan diisi oleh anak bangsa.  "Nanti yang kerja sebagian 90 persen orang Indoensia, masih banyak orang daerah yang belum mumpuni karena pendidikan SMA kurang bagus, makanya dalam tiga tahun ini mulai diperbaiki supaya masuk politeknik, untuk bikin lapangan kerja perlu orang dulu bikin induknya, setelah itu kita yang kerjakan (operasikan) semua," ucap dia.  Apalagi pada 2023, Indonesia akan memasuki global supply chain untuk baterai lithium. "Indonesia akan masuk pasar itu, tapi kan untuk sampai sana harus ada bridging-nya (jembatan), nggak bisa Indonesia bikin sendiri, teknologi Indonesia belum sampe. Jangan kita tambah lagi bahwa TKA ini mengontrol kita, ngga bener itu," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Er76Ofs4ek4  https://www.youtube.com/watch?v=_dI7KXOhK3g  https://www.youtube.com/watch?v=yvFX3-dU0Pg

Respons Luhut Soal Rencana Masuknya 500 TKA Tiongkok ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Screenshot_2020_0506_222300_copy_800x540.jpg" alt="Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan bahwa pemerintah tidak menolak kedatangan 500 TKA di Sultra, namun hanya minta ditunda karena memikirkan kondisi warga Sultra yang sedang berjuang melawan virus korona. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan bahwa pemerintah tidak menolak kedatangan 500 TKA di Sultra, namun hanya minta ditunda karena memikirkan kondisi warga Sultra yang sedang berjuang melawan virus korona. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyampaikan, pihaknya tidak menolak namun meminta menunda rencana kedatangan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe. Penundaan kedatangan ratusan TKA tersebut di wilayah Sulawesi Tenggara karena memikirkan suasana kebatinan warga di daerah itu yang tengah berjuang melawan Covid-19.  ”Bukan menolak, (tapi) menunda. Beda menolak dengan menunda. Karena regulasinya itu ada dari pemerintah pusat sudah ada,” kata Ali Mazi seperti dilansir dari Antara.  ”Kan namanya penundaan ini kan mekanisme regulasinya sudah ada, tapi kan belum bisa, suasana kebatinan kita hari ini belum bisa menerima hal seperti itu, ya kita tunda. Suasana kebatinan masyarakat Sulawesi Tenggara, saya harus menjaga masyarakatku,” kata tabah Ali Mazi.  Menanggapi keputusan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara yang menyatakan menolak kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok untuk bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara, gubernur Sultra mengungkapkan hal itu merupakan hak DPRD.  ”Iya haknya masing-masinglah, DPRD kan wakil rakyat,” ucap Ali Mazi.  Sebelumnya diberitakan, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara tegas menolak rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Sultra yang bakal bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRD Sultra, pada Rabu (29/4).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Sultra Bukan Menolak tapi Tunda Kedatangan 500 TKA Asal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dorong-reforma-agaria-kahmi-minta-pemerintah-buka-informasi-izin-hgu_m_.jpg" alt="Presidium MN KAHMI Herman Khaeron meminta pemerintah menjadikan ‘Reforma Agraria’ sebagai konsensus nasional." width="100%">
<figcaption>Presidium MN KAHMI Herman Khaeron meminta pemerintah menjadikan ‘Reforma Agraria’ sebagai konsensus nasional.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setidaknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok akan datang ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Padahal Indonesia sedang menangani pandemi virus Korona atau Covid-19.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaero‎n mengatakan, bahwa masyarakat sudah banyak yang marah dengan kebijakan masuknya TKA asal Tiongkok ke Indonesia. Karena itu, ia meminta para koleganya yang duduk di parlemen untuk terus bersuara menolak masuknya TKA Tiongkok itu ke Sultra  "DPR harus bersuara terkait 500 tenaga kerja asing, karena mungkin masih banyak lainnya yang akan masuk ke Indonesia," katanya.  Saat ini di tengah pandemi virus Korona, menurut Herman banyak ‎masyarakat yang menjadi korban PHK. Sehingga sejatinya tidak elok pemerintah membiarkan TKA asal Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia.  Menurut Herman, saat ini banyak anak muda yang kemampuannya tidak kalah dengan TKA asal Tiongkok tersebut. Sehingga mereka seharusnya yang lebih diutamakan ketimbang TKA asal Tiongkok tersebut.  "Anak-anak bangsa ini juga memiliki kemampuan. Saya kira harus kita dorong, harus diberikan ruang. Bukan malah mendatangkan pekerja asing," pungkasnya.  Sebelumnya, adanya rencana kedatangan sekitar 500 TKA asal Tiongkok ke Sulawesi Utara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.  Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal Tiongkok yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sultra.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

‎TKA Masuk ke Indonesia, Demokrat: Rakyat Marah, DPR Harus Bersuara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/HIDAYAT.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid meminta agar pemerintah serius dalam menangani masalah penyebaran virus corona, dengan ketat melaksanakan ketentuan hukum, dan mengusut tuntas masuknya 49 tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara.  Hidayat yang akrab disapa HNW ini menuturkan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menegaskan bahwa larangan masuk atau bahkan transitnya warga Tiongkok ke Indonesia masih berlaku sejak diumumkan pada 2 Februari 2020 lalu, dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, tetap berlaku.  Lebih lanjut, HNW menegaskan semestinya semua pihak serius mengatasi penyebaran wabah virus corona, maka semestinya semua pihak Imigrasi, Kepolisian, Kemenakertrans, taat terhadap ketentuan yang sudah dikeluarkan seperti oleh Kemenlu dan Kemenhukham. “Lantas bagaimana kok bisa 49 TKA Tiongkok lolos ke Kendari? Padahal mereka hanya pegang visa kunjungan, yang mestinya (berdasarkan keputusan Kemenlu) tak boleh masuk ke Indonesia.  Masuknya pun tanpa dikarantina selama 14 hari sebagaimana ketentuan Menhukham. Padahal mereka datang dari Negara Tiongkok, negara asal awal virus corona dan penyebarannya. Ini harus diusut secara tuntas. Sebagai bukti keseriusan penanganan virus corona. Dan untuk timbulkan efek jera. Agar tak terulang lagi,” tukasnya melalui siaran pers di Jakarta.  Agar tidak ceroboh, HNW berpendapat Presiden Joko Widodo perlu mengikuti langkah tegas yang telah dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk atasi masalah corona, dengan memecat pejabat imigrasi yang membiarkan WNA asal Tiongkok masuk ke Filipina di tengah mewabahnya virus Corona di negara tersebut. “Ini perlu dipertimbangkan untuk menunjukan bahwa Pemerintah Indonesia benar-benar serius menegakkan aturan dan mengatasi wabah corona,” ujarnya.  Selain itu, HNW juga meminta agar pihak yang memberi informasi secara salah ke Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) juga perlu diusut tuntas. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari adanya video yang kemudian viral yang direkam oleh salah seorang warga di Sultra terkait kedatangan TKA asal Tiongkok ke wilayahnya. Warga tersebut kemudian diperiksa di Kepolisian Daerah Sultra karena dianggap menyebarkan hoax, karena para TKA tersebut diinformasikan hanya memperjanjang visa di Jakarta  Namun, informasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyebutkan bahwa para TKA tersebut bukan dari Jakarta, melainkan TKA asal Tiongkok dari luar Indonesia yang baru masuk melalui visa kunjungan. Sehingga, mereka adalah TKA ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana informasi yang disebutkan dalam video yang viral tersebut.  “Kapolda Sultra sudah minta maaf. Jadi sudah clear, karena memang informasi Kapolda sudah dikoreksi oleh Kemenakertrans dan Kemenkumham. Dan warga yang memvideokan mestinya juga sudah dibebaskan. Lalu, bagaimana dengan mereka yang memberikan informasi salah kepada Kapolda?” ujarnya.  HNW menyambut baik keseriusan legislator lokal dari DPRD Sultra yang menyerukan agar para TKA itu segera dipulangkan. Namun, kasus ini sebaiknya tidak berhenti sampai itu, melainkan harus diusut secara tuntas agar menjadi pelajaran bersama. “Kalau memang serius atasi corona, laksanakanlah aturan-aturan dengan tegas, jangan untuk kepentingan investasi, keamanan dan keselamatan rakyat dan negara akibat corona diabaikan. Jangan sembrono!” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lz65DHwoBkE  https://www.youtube.com/watch?v=W8Z32tTauyo  https://www.youtube.com/watch?v=jaSi5FoPrBQ

Hidayat Nur Wahid: Lolosnya 49 TKA Asal Tiongkok Harus Diusut Tuntas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tka asal tiongkok

Berita Terkini