<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/tito-karnavian-2146998347.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menerbitkan surat edaran atau SE pembebasan pajak retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Senin (5/11) pekan depan. Menurutnya SE pembebasan pajak itu akan ditandatangani oleh tiga menteri, terdiri dari Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perumaham dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dia memastikan bahwa penandatanganan SE itu akan dilakukan setelah rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar rutin oleh Kemendagri setiap hari Senin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015340787/tak-akan-lagi-macet-rezeki-8-weton-bernasib-mujur-berlimpah-harta-setelah-rajin-sedekah-ke-tetangga-sekitar-menurut-primbon-jawa">Tak akan Lagi Macet Rezeki: 8 Weton Bernasib Mujur Berlimpah Harta Setelah Rajin Sedekah ke Tetangga Sekitar Menurut Primbon Jawa</a> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015340814/tabir-rezeki-tersibak-7-shio-yang-diprediksi-terkena-cuan-pada-awal-tahun-baru-2025-kekayaan-tak-tertandingi-menurut-astrologi-tiongkok">Tabir Rezeki Tersibak: 7 Shio yang Diprediksi Terkena Cuan pada Awal Tahun Baru 2025, Kekayaan Tak Tertandingi Menurut Astrologi Tiongkok</a> "Hari Senin akan MOU surat keputusan bersama tiga menteri. Di depan zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10, langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, mendagri, Menteri PU dan Menteri Perumahan," kata Tito Karnavian saar ditemui di Kantor PMK, Jakarta, Jumat (22/11). Dia juga memastikan bahwa penerapan pajak nol rupiah itu hanya berlaku untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Utamanya, bagi para pengembang di daerah yang daftarnya ada di Kementerian PKP. "Untuk menolkan PBG, persetujuan bangunan gedung dan bphtp khusus untuk perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang daftarnya ada di kementerian perumahan," pungkasnya. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian akan menginstruksikan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghapus biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam hal ini, utamanya untuk menunjang program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemda. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah. Tito berharap, seluruh pemda bisa menerapkan kebijakan ini guna membangun kesetiakawanan sosial untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Ini sejalan dengan target sasaran rumah gratis era Prabowo, yakni MBR. "Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan reealestat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,&rdquo; kata Menteri Tito. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menilai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah serta PBG dapat mengurangi harga jual rumah. "Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa membawa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya,&rdquo; pungkas Menteri Ara.

Mendagri Tito Karnavian akan menerbitkan surat edaran atau SE pembebasan pajak retribusi PBG dan BPHTB untuk perumahan rakyat.

Mendagri Tito Bakal Terbitkan Surat Edaran Pembebasan Pajak Retribusi PBG dan BPHTB untuk Perumahan Rakyat Senin Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 7,2 triliun untuk bantuan kuota gratis siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Subsidi tersebut akan berlangsung selama empat bulan.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menegaskan, agar para kepala daerah memantau implementasi pemberian kuota gratis untuk siswa dan guru di sekolah.  "Tolong juga ingatkan sekolah untuk memastikan pengisian nomor handphone siswa di Dapodik (daftar pokok pendidikan) untuk menerima bantuan penyediaan kuota," terang dia dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Kamis (3/9).  Hal ini, kata dia harus segera dipastikan kelancaran penyaluran bantuan kuota gratis. Apalagi anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/08/2020/berikut-cara-dapatkan-subsidi-kuota-gratis-untuk-siswa/">Berikut Cara Dapatkan Subsidi Kuota Gratis untuk Sisw</a>a  "Makin cepat pengisian ini, maka tentunya akan makin baik, karena eksekusinya bisa cepat dan tepat juga sesuai dengan anggaran yang ada," tuturnya.  Dia berharap agar seluruh stake holder di bidang pendidikan jujur dalam menjalankan tugas penyaluran bantuan ini. Begitu juga untuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) agar dapat membantu mereka yang membutuhkan di tengah pandemi ini.  "Tentunya nanti kita harapkan betul-betul eksekusinya tepat sasaran dan cepat perlu dukungan dari pemerintah daerah. Juga bantuan untuk mahasiswa untuk UKT sebanyak lebih kurang Rp 1 triliun," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VpOSdoISJRs

Tito Minta Kepala Daerah Pantau Implementasi Pemberian Kuota Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-pilkada-serentak-2020-1.jpg" alt="Pilkada Serentak 2020. Antara" width="100%">
<figcaption>Pilkada Serentak 2020. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengharapkan, bakal calon peserta pemelihan kepala daerah (Pilkada) untuk mengadu gagasan yang strategis. Salah satunya isu Covid-19 yang berdampak pada pemulihan ekonomi.  “Tolong ini nanti mengenai isu tentang Covid ini yang lebih baik kita angkat, isu-isu mengenai Covid dan efektivitas dari para konsestan baik petahana maupun non-petahana itu diangkat, untuk menangani Covid dan dampaknya. Karena ini akan menjadi pertaruhan yang baik saya kira,” kata Tito dalam keterangannya, Kamis (18/6).  Mantan Kapolri ini menuturkan, isu penanganan Covid-19 akan menunjukkan kemampuan kepemimpinan calon kepala daerah dalam menghadapi situasi krisis pada masa pandemi. Dibandingkan mengangkat isu-isu primordial dan keagamaan.  “Kita bisa menekan isu-isu primordial masalah suku, kekeluargaan, kekerabatan, termasuk masalah keagamaan yang kadang-kadang muncul pada saat kontestasi Pilkada. Kita kecilkan, kita angkat isu yang lebih penting, yaitu masalah kesehatan dan ekonomi,” ucap Tito.  Tito menyebut, dengan menggaungkan isu kesehatan dan ekonomi sebagai upaya pemulihan dari Covid-19, tak lantas akan menguntungkan petahana. Sebaliknya, isu tersebut akan dapat menguji sejauh mana para kontestan kepala daerah mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam melakukan penanganan Covid-19.  “Mohon maaf belum tentu petahana akan diuntungkan, ini bisa jadi justru akan jadi amunisi bagi kontestan lawan untuk menaikkan isunya,” ujar Tito.  Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini pun meminta semua pihak untuk dapat menyukseskan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Dia memastikan, pelaksanaannya sesuai protokol kesehatan.  “Mari bekerja, semua pihak termasuk masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dalam tatanan baru kehidupan yang beradaptasi dengan Covid,” harapnya.

Tito Harapkan Isu Agama Tak Lagi Diangkat dalam Kontestasi Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/memalukan-tito-ternyata-punya-riwayat-kriminal-dan-hampir-dikeroyok_m_150137.jpeg" alt="ilustrasi polisi." width="100%">
<figcaption>ilustrasi polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tito hanya bisa menangis saat dirinya tertangkap warga karena aksi kriminalnya. Bukan aksi kriminal kelas berat tapi masuk kategori memalukan, yakni nyolong kotak amal.&nbsp; Tito nekat mencuri kotak amal di Masjid Jami Noor Agung, Jalan Pramuka, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Rabu (9/8). Aksinya diketahui warga. Tito tak berkutik saat ditangkap warga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tito melakukan aksinya saat muamir masjid pulang. Saat itu, Tito masuk ke masjid dan langsung mengambil uang di kotak amal. Warga yang berada tak jauh dari masjid memergoki tindakan Tito. Mereka langsung meneriaki pria penuh tato tersebut.&nbsp; "Pelaku hanya bisa terdiam saat warga beramai-ramai menangkapnya. Beruntung tidak ada yang memukuli karena tidak tega," kata Rahmad, warga setempat. Usai ditangkap, Tito langsung diamankan di salah satu rumah warga. Beberapa warga berinisiatif melapor ke pihak berwajib. Saat diinterogasi warga, Tito hanya bungkam.&nbsp;Tak berselang lama, Tito justru menangis karena takut dihakimi warga. "Karena warga merasa iba, pelaku memang tidak jadi dilaporkan ke pihak kepolisian. Kasus ini akhirnya berujung damai dan pelaku dibebaskan. Dia diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya," pungkas Rahmad.

Memalukan, Tito Ternyata Punya Riwayat Kriminal dan Hampir Dikeroyok

tito

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tito

Berita Terkini

Mendagri Tito Bakal Terbitkan Surat Edaran Pembebasan Pajak Retribusi PBG dan BPHTB untuk Perumahan Rakyat Senin Pekan Depan

Tito Minta Kepala Daerah Pantau Implementasi Pemberian Kuota Gratis

Tito Harapkan Isu Agama Tak Lagi Diangkat dalam Kontestasi Pilkada

Memalukan, Tito Ternyata Punya Riwayat Kriminal dan Hampir Dikeroyok

Download Aplikasi JawaPos.com