<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/JKT_POSKO-PELAYANAN-P3NERIMAAN-SISWA-BARU_HANUNG-HAMBARA_04062025-2018402426.jpg" alt="Petugas membantu warga mencari informasi tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Posko Pelayanan SPMB di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu (4/6/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas membantu warga mencari informasi tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Posko Pelayanan SPMB di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu (4/6/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Problem pendidikan di Indonesia seolah tak ada habisnya. Di tengah semangat menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berintegritas, praktik kotor jual beli kursi dan permainan titipan pejabat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih jadi hantu laten tiap tahunnya.&nbsp; Di Jawa Barat (Jabar), tahun ini Gubernur Dedi Mulyadi bersumpah akan menyapu bersih semua bentuk kecurangan yang selama ini menghancurkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. "Tidak ada titipan! Titipan gubernur, titipan kepala dinas, titipan dewan, semua kami tolak. Saya tidak mau pendidikan kita dirusak oleh mental manipulatif seperti itu!" tegas Dedi, Selasa (10/6), dalam pernyataan publik. Dedi mengungkap fakta mengejutkan, setiap musim penerimaan murid baru, selalu ada oknum yang mencatut nama pejabat, bahkan gubernur sendiri demi meloloskan anak-anak mereka lewat jalur belakang.&nbsp; Kursi-kursi &ldquo;khusus&rdquo; diam-diam juga disiapkan. Bukan untuk mereka yang berprestasi atau tidak mampu, tapi untuk anak para penguasa yang ingin lulus tanpa usaha.&nbsp;Dedi bertekad memutus rantai problem ini. Mendukung langkah sang gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengungkap bahwa SPMB 2025 telah dilengkapi fitur pelacakan ketat. Celah-celah manipulasi, seperti penggunaan jalur afirmasi palsu atau alamat domisili fiktif, akan dengan mudah terdeteksi oleh sistem. &ldquo;Dengan sistem digital ini, siapa yang bermain curang akan langsung ketahuan. Kami tak akan segan menindak siapa pun yang terbukti bermain kotor,&rdquo; ujar Purwanto. Sebagai bagian dari revolusi ini, seluruh sekolah di bawah naungan Pemprov Jawa Barat juga dikatakan telah menandatangani pakta integritas dan komitmen bersama untuk melaksanakan SPMB 2025 secara transparan, objektif, dan bebas pungutan liar. Namun, Purwanto juga mewanti-wanti. Jika masih ada aktor-aktor pendidikan yang bermain untuk kepentingan pribadi, keadilan tak akan pernah terwujud. &ldquo;Pendidikan seharusnya jadi pintu naik kelas sosial. Tapi kalau diatur-atur, yang terjadi adalah ketimpangan yang makin parah,&rdquo; katanya. Selain itu, masyarakat kini diajak untuk aktif melapor jika menemukan indikasi kecurangan dalam SPMB. Pemerintah menjanjikan perlindungan dan tindak lanjut cepat terhadap laporan masyarakat. Dengan ultimatum ini, Dedi Mulyadi bukan hanya bicara keras. Ia mengobarkan perang terbuka melawan mental koruptif yang selama ini bersembunyi di balik seragam sekolah dan meja pendaftaran.

Gubernur Dedi Mulyadi bertekad memberantas praktik kecurangan dalam penerimaan murid baru di Jawa Barat, demi pendidikan yang adil.

Bongkar Skandal SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ultimatum Mafia Kursi Sekolah: Tidak Ada Titipan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/07/2CvkPoGaWAfBlql4xh3cb2ap4EL4teRXAUuWngcn-4277303772.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menyampaikan pidato di pelantikan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menyampaikan pidato di pelantikan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan tegas dan mengejutkan usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.&nbsp; Dalam pidatonya yang viral di kanal YouTube pribadinya, Dedi secara terang-terangan menyentil fenomena "orang titipan" di tubuh pemerintahan pascapemilu. Sebuah praktik yang kerap menjadi rahasia umum namun jarang dibicarakan seterang ini oleh pejabat publik. &ldquo;Kepada tim sukses, saya minta jangan minta apa pun, jangan sampai kantor pemerintah penuh oleh tim sukses!&rdquo; tegas Dedi Mulyadi belum lama ini di Halaman Gedung Pakuan, Bandung. Pernyataan tersebut merujuk pada fenomena kronis di dunia politik Indonesia: Setelah pemimpin daerah terpilih, barisan tim sukses dan "penumpang politik" sering kali menuntut balas jasa dalam bentuk jabatan strategis di pemerintahan. Praktik yang disebut-sebut sebagai 'politik balas budi' atau "politik titipan". Dedi dengan lantang mengingatkan bahwa masa kerja tim sukses berakhir saat kepala daerah dilantik. Dan setelah itu, yang bekerja adalah aparatur sipil negara yang profesional, bukan mereka yang &ldquo;berjasa dalam kampanye&rdquo;. &ldquo;Partai politik menyampaikan aspirasi melalui DPRD, itulah cara berdemokrasi yang sehat,&rdquo; ujar Dedi, menyindir halus praktik partai yang &lsquo;bertransaksi&rsquo; jabatan di belakang layar. Tak hanya menyoroti tim sukses, Dedi juga mendorong para kepala daerah untuk menunjukkan kepemimpinan berani dan teladan nyata, terutama di hadapan birokrasi. &ldquo;Kalau gubernurna maung (macan), bupatina oge kudu maung,&rdquo; seru Dedi, menggunakan istilah khas Sunda yang menggambarkan ketegasan dan kepemimpinan yang garang namun bijak. Dedi juga memaparkan target besar yang akan dikejar dalam tiga tahun ke depan di Jawa Barat, yakni seluruh infrastruktur jalan dibeton dan di-hotmix, setiap ruang kelas di sekolah memiliki toilet, pasar-pasar ditata rapi, dan penguatan program keluarga berencana. Meski tak jelas siapa yang hendak ia sindir, pernyataan Dedi Mulyadi mempertegas keresahan publik terhadap fenomena "titipan politik", di mana orang-orang yang tidak kompeten, namun punya koneksi politik diberikan posisi strategis.&nbsp; Fenomena ini tak hanya menurunkan kinerja birokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalitas aparatur negara. Transaksionalisme politik semacam ini menjadi momok dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Tim sukses, donatur kampanye, dan kader partai yang merasa &ldquo;berjasa&rdquo; kerap mendesak mendapatkan jabatan, dari kepala dinas hingga komisaris BUMD. Dedi Mulyadi, yang dikenal vokal dan nyentrik, menjadi satu dari sedikit tokoh yang berani membongkar praktik ini secara terang-terangan. Apakah ini akan menjadi awal perubahan? Atau justru akan menuai perlawanan dari lingkaran kekuasaan?

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya profesionalisme di pemerintahan dan menyoroti praktik 'titipan politik' dalam pelantikan Bupati Tasikmala

Lantik Bupati-Wabup Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi, Dedi Mulyadi: Jangan Sampai Kantor Pemerintah Penuh Tim Sukses!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/presiden-4087774679.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kritik Anies Baswedan yang menyebut adanya dugaan proyek strategis nasional (PSN) titipan dari pihak-pihak tertentu. Jokowi menantang Anies membuktikan pernyataannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya ditunjuk saja proyek mana? Yang nitip siapa?" kata Jokowi usai menghadiri agenda Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritisi PSN yang diduga menjadi titipan pihak-pihak tertentu, apabila penyusunan proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013035368/banjir-bandang-terjang-new-york-kemlu-ri-nyatakan-tidak-ada-wni-jadi-korban">Banjir Bandang Terjang New York, Kemlu RI Nyatakan Tidak Ada WNI jadi Korban</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Anies menjelaskan PSN secara subtansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara, jika disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa PSN potensial berubah menjadi tak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013035363/sekjen-kemnaker-sebut-sdm-unggul-sangat-diperlukan-hadapi-teknologi-ai"> Sekjen Kemnaker Sebut SDM Unggul Sangat Diperlukan Hadapi Teknologi AI</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rujukannya rencana jangka panjang, turunannya rencana jangka menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Namun kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," pungkas Anies di Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).</div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kritik Anies Baswedan yang menyebut adanya dugaan proyek strategis nasional (PSN) titipan.

Jokowi Tantang Anies Baswedan Buktikan Proyek Strategis Nasional yang Disebut Titipan

titipan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#titipan

Berita Terkini

Bongkar Skandal SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ultimatum Mafia Kursi Sekolah: Tidak Ada Titipan!

Lantik Bupati-Wabup Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi, Dedi Mulyadi: Jangan Sampai Kantor Pemerintah Penuh Tim Sukses!

Jokowi Tantang Anies Baswedan Buktikan Proyek Strategis Nasional yang Disebut Titipan

Download Aplikasi JawaPos.com