<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/Cuplikan-layar-2023-09-19-124634-584626864.jpg" alt="Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (Kiri) saat menjadi narasumber talkshow. (Tangkapan Layar Talkshow Bawaslu RI di Youtube)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (Kiri) saat menjadi narasumber talkshow. (Tangkapan Layar Talkshow Bawaslu RI di Youtube)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai, argumen efektivitas dan efisiensi yang dikemukakan elite politik tidak berdasar dan justru berpotensi menggerus hak konstitusional rakyat.</p> <p>Menurut Titi, alasan Pilkada dipilih DPRD demi efektivitas, efisiensi, serta agar kepala daerah bekerja baik dan bebas korupsi adalah logika yang keliru. Ia menegaskan, di luar soal hak demokrasi rakyat, pemerintah sesungguhnya memiliki banyak pilihan lain jika benar-benar ingin efisiensi.</p> <p>&ldquo;Padahal terlepas dulu bahwa ini soal hak demokrasi rakyat, kalau mau efektif dan efisien ada banyak cara lain yang bisa dilakukan,&rdquo; kata Titi dalam cuitan pada media sosial X, Rabu (31/12).</p> <p>Salah satu langkah konkret yang disinggungnya adalah perampingan struktur pemerintahan pusat. Sebab, rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat gemuk dalam struktur kementerian dan lembaga.</p> <p>&ldquo;Misal Pemerintah bisa pangkas jumlah kementerian yang saat ini obesitas beserta segala personel ikutannya,&rdquo; ujar Titi.</p> <p>Menurutnya, biaya mempertahankan kabinet gemuk justru jauh lebih besar dibandingkan anggaran Pilkada yang hanya digelar dalam lima tahun sekali.</p> <p>&ldquo;Mereka jelas selama lima tahun biayanya pasti lebih besar daripada biaya untuk pilkada yang demi hak konstitusional rakyat itu,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Titi juga membantah anggapan bahwa Pilkada langsung menjadi sumber utama buruknya kinerja dan maraknya korupsi kepala daerah. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan peran partai politik dan penegakan hukum.</p> <p>&ldquo;Soal kinerja dan korupsi kepala daerah, itu kan berkaitan langsung dengan fungsi parpol dalam mengawal kinerja dan integritas para kader dan politisinya yang ada dalam jabatan-jabatan publik tersebut,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Ia mempertanyakan mengapa hak pilih rakyat justru dijadikan kambing hitam atas persoalan ongkos politik mahal. &ldquo;Kok bisa disalahkan hanya pada hak pilih rakyat, serta klaim sebagai ekses dari ongkos politik mahal yang dikeluarkan oleh politisi?&rdquo; urai Titi.</p> <p>Lebih jauh, Titi menyoroti klaim mahalnya ongkos politik yang tidak pernah transparan. &ldquo;Padahal ongkos politik mahal yang diklaim itu, faktanya tidak pernah muncul di laporan dana kampanye, alias HANTU,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Menurut Titi, akar persoalan sesungguhnya bukan pada mekanisme Pilkada langsung. Ia menilai persoalan utama terletak pada tata kelola yang sengaja dibiarkan bermasalah.</p> <p>&ldquo;Tapi pada kegagalan tata kelola yang memang disengaja/didesain untuk tidak efektif, tidak efisien, dan tidak bersih,&rdquo; cetus Titi.</p> <p class="class-paragraph">Titi menekankan, solusi yang seharusnya ditempuh adalah pembenahan partai politik, transparansi dana kampanye, independensi penyelenggara pemilu, serta penegakan hukum yang tegas.</p> <p>&ldquo;Problem hulunya ada di parpol dan penegakan hukum, solusinya ya dengan benahi itu. Bukan dengan jalan otoriter mematikan hak rakyat,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Meski demikian, Titi menyatakan setuju jika dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada. Namun, ia menegaskan evaluasi harus diarahkan untuk penguatan demokrasi, bukan kepentingan elite penguasa untuk menjauhkan diri dari rakyat.</p> <p>&ldquo;Saya setuju ada evaluasi penyelenggaraan pilkada. Namun, itu untuk menguatkan kredibilitas demokrasi dan supremasi hukum, bukan malah agenda elite yang ingin terus melanggengkan pemusatan dan hegemoni kekuasaan serta menjauhkan diri dari kuasa rakyat,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Titi Anggraini, menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Titi Anggraini Sebut Pemerintah Mabok Kekuasaan dan Jauhkan Diri dari Rakyat

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/titi-anggraini.jpg" alt="Titi Anggraini.(DOKUMENTASI PERLUDEM)" width="100%">
<figcaption>Titi Anggraini.(DOKUMENTASI PERLUDEM)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Sebanyak lima anggota DPR RI telah dinonaktifkan menyusul ucapan dan sikap yang dinilai telah mencederai publik. Penonaktifan itu terhitung mulai hari ini, Senin (1/9).</p> <p>Kelima anggota dewan tersebut adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.</p> <p>Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan istilah nonaktif yang digunakan partai politik terhadap kader bermasalah, tidak dikenal dalam mekanisme hukum ketatanegaraan.&nbsp;</p> <p>Menurutnya, status anggota DPR hanya bisa berubah melalui mekanisme pemberhentian antar waktu (PAW) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).</p> <p>&ldquo;Istilah nonaktif memang ada dalam UU MD3, tetapi konteksnya sangat spesifik, yaitu hanya berlaku untuk pimpinan atau anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sedang diadukan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diproses. Jadi, nonaktif tidak berlaku bagi anggota DPR secara umum,&rdquo; kata Titi Anggraini kepada JawaPos.com, Senin (1/9).</p> <p>Ia menjelaskan, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR juga menegaskan hal yang sama, pengaturan nonaktif hanya sebatas pada posisi pimpinan maupun anggota MKD. Ia menekankan, mekanisme perubahan status hanya dapat dilakukan melalui PAW yang melibatkan usulan partai, pimpinan DPR, hingga penetapan Presiden.</p> <p>&ldquo;Ketika partai menyatakan menonaktifkan kadernya di DPR, itu sebenarnya keputusan internal politik. Dari sisi hukum, status mereka tetap anggota DPR sampai ada PAW. Nonaktif hanya berpengaruh di internal partai atau fraksi, bukan pada kedudukan konstitusionalnya,&rdquo; tegas Titi.</p> <p>Ia menambahkan, Pasal 239 UU MD3 secara tegas menyebutkan bahwa anggota DPR berhenti antar waktu jika meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Menurutnya, pemberhentian hanya bisa dilakukan jika memenuhi alasan-alasan tertentu, termasuk melanggar sumpah jabatan, kode etik, atau diusulkan partai politik.</p> <p>Selain itu, Pasal 242 UU MD3 mengatur mekanisme penggantian anggota DPR yang diberhentikan melalui PAW. Kursi yang ditinggalkan akan diisi oleh calon anggota DPR dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai dan daerah pemilihan yang sama.&nbsp;</p> <p>Titi juga menyoroti adanya mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 244 UU MD3, misalnya bagi anggota DPR yang menjadi terdakwa tindak pidana berat. Namun, ia menekankan bahwa ini berbeda dengan istilah nonaktif yang sering digunakan partai politik.</p> <p>&ldquo;Selama dalam status pemberhentian sementara, anggota DPR tetap memperoleh sebagian hak keuangan, dengan tata cara lebih lanjut diatur melalui Peraturan Tata Tertib DPR,&rdquo; ucap Titi.</p> <p>Ia menegaskan, istilah PAW merupakan mekanisme formal dan satu-satunya cara yang sah secara hukum untuk mengakhiri masa jabatan anggota DPR sebelum waktunya. Proses ini tidak bisa digantikan dengan istilah nonaktif sebagaimana dipakai partai politik.</p> <p>&ldquo;Istilah nonaktif yang dipakai partai politik lebih bersifat internal, bukan mekanisme hukum. Kalau dibiarkan, publik bisa rancu dan mengira anggota DPR benar-benar kehilangan statusnya,&rdquo; jelasnya.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015649695/tidak-semua-pelanggaran-administratif-pilkada-harus-psu-titi-anggraini-sebut-pemilih-boleh-mencoblos-hanya-dengan-formulir-c">Tidak Semua Pelanggaran Administratif Pilkada Harus PSU, Titi Anggraini Sebut Pemilih Boleh Mencoblos Hanya Dengan Formulir C</a></strong></p> <p>Oleh karena itu, Titi meminta partai politik untuk lebih transparan dalam menjelaskan konsekuensi penggunaan istilah nonaktif.</p> <p>&ldquo;Partai politik harus mempertegas apa yang dimaksud dengan penonaktifan, apakah sebatas pencabutan hak di internal fraksi atau memang akan ditindaklanjuti dengan mekanisme PAW. Ini penting agar masyarakat tidak bingung dan kepercayaan publik tetap terjaga,&rdquo; pungkasnya.</p> </div>

Sebanyak lima anggota DPR RI telah dinonaktifkan menyusul ucapan dan sikap yang dinilai telah mencederai publik.

Tak Ada Istilah Nonaktif, Titi Anggraini Tegaskan Anggota DPR Bermasalah Harusnya di PAW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/JKT-MK-MAHKAMAH-KEKUASAAN-FED-5JPG-4274262025.jpg" alt="Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah)." width="100%">
<figcaption>Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Pakar Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai, pemilih tetap bisa menyalurkan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) meski tidak&nbsp;menunjukan e-KTP. Dengan catatan, pemilih tersebut masuk dalam&nbsp;Daftar Pemilih Tetap (DPT), lalu datang ke TPS membawa Formulir Model C Pemberitahuan-KWK.</p> <p>Hal itu disampaikan Titi saat menjadi&nbsp;Saksi Ahli dalam sengketa hasil Pilkada Barito Utara 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Jumat (14/2).</p> <p>"Saya berpandangan, setelah merujuk semua regulasi yang ada dan alur bagaimana Form Model C Pemberitahuan-KWK tiba di tangan pemilih, maka pemilih tersebut memang berhak untuk memberikan suaranya," kata Titi.</p> <p>Dia berpandangan, apabila pemilih adalah penduduk setempat yang dikenali oleh&nbsp;petugas KPPS, saksi, dan pengawas TPS akan memperkuat legalitasnya sebagai pemilih hak suara. Sebab,&nbsp;kebenaran faktual pemilih tersebut sudah terpenuhi.</p> <p>"Maka proses itu telah terpenuhi aspek kebenaran faktual, yakni berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan bahwa yang bersangkutan memang punya hak pilih dan memberikan suaranya satu kali,"&nbsp;imbuhnya.</p> <p>Titi menjelaskan bahwa alur proses Formulir Model C Pemberitahuan-KWK sangat panjang hingga tiba di tangan pemilih. Pertama, pemilih harus terdaftar di DPT, lalu untuk terdaftar di DPT harus memiliki KTP elektronik.</p> <p>Data tersebut juga dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih dengan datang satu per satu ke rumah untuk mempersamakan DPT dan KTP elektronik. Oleh karena itu&nbsp;tidak semua pelanggaran prosedur di TPS harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).</p> <p>"KPPS yang membolehkan pemilih membawa Form Model C Pemberitahuan-KWK menggunakan hak pilihnya memang pelanggaran administratif, tetapi tidak semua pelanggaran administratif itu harus dilakukan PSU,"&nbsp;jelasnya.</p> <p>Terkait rekomendasikan PSU, menurut Titi, apabila hal itu terjadi secara kasuistis dan spesifik harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan dasar hukum yang kuat.</p> <p>"Hal itu berkaitan dengan upaya agar tidak terjadi distorsi suara pemilih atau perubahan intensi akibat kondisi yang berbeda antara hari pemungutan suara serentak dengan waktu saat PSU karena hasil akhir sudah tergambarkan. Selain itu, juga untuk mencegah meluasnya kecurangan akibat PSU, seperti politik uang, intimidasi, dan korupsi," pungkasnya.</p>

Titi Anggraini berpandangan tidak semua pelanggaran prosedur di TPS harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Tidak Semua Pelanggaran Administratif Pilkada Harus PSU, Titi Anggraini Sebut Pemilih Boleh Mencoblos Hanya Dengan Formulir C

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/22/perempuan-pemimpin-di-daerah-3060984084.jpg" alt="Para perempuan yang menjadi pemimpin daerah. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Para perempuan yang menjadi pemimpin daerah. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pilkada 2024 melahirkan sederet perempuan yang bakal menjadi pemimpin kabupaten, kota, bahkan provinsi. Kesehatan ibu, kekerasan terhadap wanita, dan ketahanan keluarga merupakan sebagian isu yang akan menjadi perhatian besar mereka.</p> <p><strong>BAGI</strong> Ipuk Fiestiandani, menjadi bupati tak ubahnya mengelola rumah tangga dalam skala dan kompleksitas yang lebih luas. Artinya, dia adalah ibu bagi semua.</p> <p>Sebagaimana orang tua, lanjut Ipuk yang unggul dalam rekapitulasi pemilihan bupati (pilbup) Banyuwangi, Jawa Timur, itu, tentu tak semua keinginan anak atau anggota keluarga harus diwujudkan. "Harus dikelola mana yang paling prioritas, mana yang urgen,&rdquo; kata Ipuk kepada <em>Jawa Pos Radar Banyuwangi</em> di sela perayaan Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi Rabu (18/12) lalu.</p> <p>Naluri seorang ibu yang tahu kapan harus bersikap asih dan kapan kudu bertindak tegas itu pula yang di mata Etik Suryani yang unggul dalam rekapitulasi pilbup Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi kelebihan perempuan. Menurut dia, perempuan mengombinasikan kemampuan emosional, sosial, dan strategis menjadi keunggulan yang dapat memberikan dampak positif dalam kepemimpinan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami juga memiliki ketahanan dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dalam menghadapi perubahan atau tantangan, perempuan cenderung lebih fleksibel, tapi tetap fokus pada solusi,&rdquo; jelasnya sebagaimana dilansir <em>Jawa Pos Radar Solo</em>.</p> <p><strong>Pengingat di Hari Ibu</strong></p> <p>Pada momen Hari Ibu hari ini, Ipuk dan Etik adalah salah satu cerminan perempuan yang mendapat amanah langsung dari rakyat untuk memimpin kabupaten atau kota. Ini posisi yang tidak main-main mengingat di era otonomi daerah, dengan payung hukum Undang-Undang 22/1999, kabupaten dan kota adalah ujung tombak pembangunan.</p> <p>Selain Ipuk dan Etik, ada sederet nama perempuan lain yang juga mendapat amanah dari rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk memimpin kabupaten/kota. Di level provinsi, Khofifah Indar Parawansa juga unggul dalam rekapitulasi pilgub Jawa Timur.</p> <p>Bagi pakar kepemiluan Titi Anggraini, itu penanda, meski akses politiknya tidak mudah, penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan semakin baik. &rsquo;&rsquo;Ketika dulu pemilihan melalui DPRD, peluang perempuan untuk tampil sebagai pemimpin sangat kecil. Namun, dengan pemilihan langsung oleh rakyat, perempuan mendapatkan ruang yang lebih luas,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin (21/12).</p> <p>Perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah, lanjut Titi, juga membawa keunikan karakter kepemimpinan. Perempuan sering kali mampu melihat persoalan secara lebih holistis, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan.</p> <p>Sebagai contoh, dalam kebijakan terkait infrastruktur jalan, perempuan diyakini akan lebih peka dengan menghubungkan pada isu kesehatan perempuan. Misalnya, angka kematian ibu dan anak.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Perspektif ini lebih mudah dipahami perempuan karena mereka memiliki kebutuhan khas yang sulit ditangkap sepenuhnya oleh laki-laki,&rsquo;&rsquo; ungkap Titi.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/015448460/hari-ibu-yang-lebih-inklusif">Hari Ibu yang Lebih Inklusif</a></strong></p> <p>Indah Amperawati yang unggul dalam rekapitulasi pilbup Lumajang, Jawa Timur, mungkin bisa menjadi contoh apa yang dimaksud Titi. Selain infrastruktur jalan yang menjadi fokus utama untuk mendukung akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, perempuan yang dikenal dengan panggilan Bunda Indah itu sangat memperhatikan sektor kesehatan. Terutama ibu hamil dan anak yang juga mendapat perhatian khusus.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kesehatan ibu itu paling penting karena ibu melahirkan anak-anak. Ibu harus sehat sehingga lahir anak-anak yang sehat,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semeru.</p> <p>Di mata Indah, kepemimpinan perempuan umumnya kental dengan sisi kedetailan dan ketelatenan. &rsquo;&rsquo;Makanya, keluarga dan amanah tugas bisa dijalankan bersamaan,&rdquo; katanya.</p> <p><strong>Budaya Patriarki</strong></p> <p>Kalau pendekatan khas perempuan Indah Amperawati ditunjukkan dengan menggarisbawahi pentingnya kesehatan ibu, Vinanda Prameswati memperlihatkannya dengan menargetkan Kediri, kota yang bakal dia pimpin, sebagai rumah aman bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Di Kota Kediri masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya lihat data dari dinas perempuan dan anak itu, ada sekitar 35 kasus sampai November,&rdquo; terangnya kepada <em>Jawa Pos Radar Kediri</em>.</p> <p>Timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, lanjut dia, dipicu berbagai faktor. Termasuk faktor ekonomi, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Pendidikan juga menjadi concern kami. Karena ini merupakan kebutuhan dasar dan apabila pendidikan warga semakin meningkat, saya rasa kekerasan terhadap perempuan di Kota Kediri juga bisa menurun,&rdquo; jelas perempuan 26 tahun itu.</p> <p>Ipuk yang sudah satu periode memimpin Banyuwangi juga bakal memprioritaskan peningkatan ketahanan keluarga. Ada banyak persoalan di tengah masyarakat yang dinilainya berasal dari kondisi rumah tangganya. Mulai stunting, kriminalitas, hingga persoalan-persoalan lainnya.</p> <p>&rdquo;Jika keluarga tumbuh harmonis, sejahtera, dan berkecukupan, berbagai persoalan tersebut bisa diminimalkan,&rsquo;&rsquo; katanya.</p> <p><strong>Sisi Pembeda</strong></p> <p>Bagi Ika Puspitasari yang bakal memimpin kembali Kota Mojokerto, Jawa Timur, kepemimpinan sejatinya tidak bisa diklasifikasikan berdasar gender. Sebab, mewujudkan pembangunan yang inklusif tetap harus dilakukan secara holistis.</p> <p class="class-paragraph">Menurut dia, kepemimpinan lebih berlandas pada kompetensi dan kapabilitas secara personal. Namun, lanjut dia, perempuan memiliki sisi pembeda dalam mengambil kebijakan maupun menyelesaikan persoalan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Secara naluriah, perempuan itu memang cenderung lebih detail dalam me-manage atau mengelola. Perempuan juga cenderung lebih mengedepankan hati dan rasa dibandingkan dengan logika dan pikiran,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada <em>Jawa Pos Radar Mojokerto</em> kemarin.</p> <p>Banyak program yang bakal dia jalankan di periode kedua kepemimpinannya. Pemberdayaan perempuan, salah satunya. Sebab, jumlah perempuan di Kota Onde-Onde memang sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.</p> <p>Termasuk, berdasar data, 27.900 UMKM di Kota Mojokerto, lebih dari 60 persen pelaku usahanya merupakan kaum ibu-ibu. &rsquo;&rsquo;Artinya, banyak sekali pelaku usaha itu kaum perempuan. Dan bahkan, beberapa di antaranya menjadi tulang punggung yang mencarikan nafkah bagi keluarganya,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p>Jadi, salah besar kalau masih ada yang menganggap perempuan sekadar &rsquo;&rsquo;konco wingking&rdquo;. Pilkada 2024 menunjukkan banyak pemilik hak suara yang meyakini perempuan sangat mampu berada di depan untuk kelak menjadi ibu bagi &rsquo;&rsquo;anak-anaknya&rdquo;.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Perempuan bukan sekadar &rsquo;konco wingking&rsquo;, mereka memiliki potensi besar yang dapat mendukung pembangunan dan perekonomian daerah,&rdquo; kata Etik Suryani.</p> <p>Tapi, Titi Anggraini mengingatkan, kepemimpinan perempuan lebih rentan terhadap infiltrasi politik dinasti, terutama dalam konteks budaya politik yang masih patriarkal. Perempuan yang maju tidak jarang merupakan istri pejabat atau keluarganya.</p> <p>Selain itu, lanjut Titi, perempuan juga menghadapi hambatan politik biaya tinggi sehingga mereka yang berhasil sering kali berasal dari lingkaran elite. &rsquo;&rsquo;Saya berharap kehadiran perempuan tidak hanya untuk memenuhi kuota, tetapi juga memperjuangkan isu-isu lintas sektor yang berdampak pada perempuan dan anak,&rdquo; katanya. <strong>(fre/aif/son/nur/kwl/ais/ram/fen/far/c7/ttg)</strong></p>

Kesehatan ibu, kekerasan terhadap wanita, dan ketahanan keluarga merupakan sebagian isu yang akan menjadi perhatian besar kada perempuan.

Kabupaten, Kota, Provinsi di Tangan Para Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/TITI-ANGGRAINI-2-161577477.jpg" alt="Pembina Perludem Titi Anggraini." width="100%">
<figcaption>Pembina Perludem Titi Anggraini.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia selama ini lebih menekankan sebagai prosedur pengambilan keputusan. Padahal, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demokrasi itu bukan hanya soal suara terbanyak atau pemilu. Ini tentang representasi, pemenuhan hak, rule of law, bukan rule by law, dan tentu saja partisipasi. Demokrasi harus menjaga martabat setiap individu, bukan malah melanggarnya atas nama mayoritas," kata Titi dalam diskusi yang diselenggarakan BPIP, Rabu (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Titi mengungkapkan, Indonesia terjebak dalam praktik demokrasi yang parsial. Menurutnya, sistem politik Indonesia lebih berfokus pada pemilu dan partai politik sebagai instrumen kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dalam praktiknya seringkali melupakan prinsip demokrasi yang lebih dalam. Seperti perlunya pengadilan yang independen, penegakan hukum yang konsisten, dan kebebasan dari rasa takut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu masalah utama adalah desain pemilu borongan, dimana pemilu nasional dan pilkada dilakukan serentak dalam waktu yang sama. Sistem ini tidak hanya membuat pemilu lebih rumit dan mahal, tetapi juga melemahkan budaya politik dan hukum di Indonesia," ungkap Titi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kampanye yang terpusat pada tahun-tahun pemilu, partai politik lebih fokus pada aspek pragmatisme, seperti politik uang dan pembelian suara, daripada memperjuangkan gagasan-gagasan politik yang kuat dan substansial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilu serentak ini meminggirkan politik gagasan dan memperkuat politik uang. Publik menjadi sulit fokus karena pemilu terlalu besar dan kompleks. Bahkan, akses politik bagi kelompok minoritas dan marjinal semakin sulit," papar Titi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Titi memberikan rekomendasi untuk reformasi partai politik dan sistem pemilu di Indonesia. Pertama, ia menyarankan agar UU Partai Politik direvisi untuk mendorong desentralisasi politik dan memperbaiki integritas partai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama sistem partai politik kita masih terpusat pada elit, jangan harap kita bisa mendapatkan budaya hukum yang baik," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Titi juga mengusulkan reformasi pendanaan politik, di mana negara seharusnya memberikan alokasi dana yang signifikan untuk partai politik guna mendukung kaderisasi dan rekrutmen politik yang lebih berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengusulkan kodifikasi aturan pemilu dan Pilkada, serta pembagian pemilu serentak menjadi dua tahap agar mesin politik partai terus bekerja sepanjang waktu, tidak hanya menjelang pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilu serentak dalam satu tahun itu melemahkan partai politik dan budaya hukum kita. Harus ada pembagian agar partai tetap bekerja dan masyarakat bisa mengevaluasi elit politik secara berkala," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, politik uang dalam pemilu di Indonesia dilakukan secara vulgar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tahu pemilu di Indonesia penuh dengan politik uang, dan ini dilakukan secara vulgar. Saya mengusulkan ada mekanisme koreksi yang cepat agar kesalahan-kesalahan ini tidak dibiarkan berlarut-larut," ujar Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Menurutnya, meski teknologi informasi sudah maju, penegakan hukum di Indonesia masih tertinggal karena kurangnya transparansi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penegakan hukum bisa lebih baik di era digital ini, tapi masalahnya adalah kemauan dari pihak terkait. Saat saya di KPK, sulit sekali untuk mengkoordinasikan polisi dan jaksa," pungkasnya.</div>

Pemilu serentak meminggirkan politik gagasan dan memperkuat politik uang. Publik jadi sulit fokus karena pemilu terlalu besar dan kompleks.

Titi Anggraini Sebut Sistem Pemilu Borongan Berbiaya Politik Mahal dan Rumit

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/Cuplikan-layar-2023-09-19-124634-584626864.jpg" alt="Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (Kiri) saat menjadi narasumber talkshow. (Tangkapan Layar Talkshow Bawaslu RI di Youtube)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (Kiri) saat menjadi narasumber talkshow. (Tangkapan Layar Talkshow Bawaslu RI di Youtube)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia (UI)&nbsp;Titi&nbsp;Anggraini menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimal mencalonkan kepala daerah dan diturunkannya syarat perolehan suara sudah tepat. Termasuk batas minimal tersebut dihitung pada saat pendaftaran bukan pelantikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Syarat calon sudah pasti muaranya ke waktu pendaftaran calon, kalau pada saat dilantik ya beda lagi," kata Titi dalam diskusi politik di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Titi menyampaikan, selama ini terjadi kebuntuan politik dalam mencalonkan seseorang sebagai kepala daerah atau bahkan presiden. Syarat minimal perolehan suara pun sangat besar dan tidak setara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada aturan lama untuk partai politik mencalonkan kadernya minimal memiliki 25 persen suara hasil Pileg DPRD terakhir, sedangkan untuk syarat perseorangan hanya mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10 persen suara pemilih berdasarkan pemilu terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka logis MK menurunkan syarat tersebut. "Benar dong logikanya, sama-sama dikasih tiket, satu partai politik, kedua perseorangan," jelas Titi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, syarat batas usia dan kepemilikan suara, kata Titi, tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sebab berlaku nasional. Sebagai contoh, dengan aturan baru ini, maka PDI Perjuangan bisa mencalonkan cagub-cawagub di Jakarta yang sebelumnya tertutup karena tak memiliki partai koalisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan di Banten, Golkar diuntung karena bisa mencalonkan dari internalnya sendiri. Langkah ini sebelumnya terhambat karena tak memiliki partai koalisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi saya yang menolak putusan MK Nomor 60 sesungguhnya menolak ragam politik, politik yang inklusif dan politik yang sehat," pungkas Titi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh gugatan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada. Gugatan nomor 70/PUU-XXII/2024 itu diajukan oleh dua orang mahasiswa Fahrur Rozi, dan Anthony Lee. Mereka menggugat syarat minimal usi pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa calon gubernu berusia paling rendah 30 tahun dan wakil Gubernur. Kemudian berusia minimal 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan ini digugat karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan bahwa seseorang maju jadi calon kepala daerah berusia 30 tahun saat pelantikan, bukan ditetapkan sebagai calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015006314/polisi-brimob-dikerahkan-pukul-mundur-mahasiswa-demo-di-gedung-dpr-malah-sempat-bentrok-dengan-jawara">Polisi Brimob Dikerahkan Pukul Mundur Mahasiswa Demo di Gedung DPR, Malah Sempat Bentrok dengan Jawara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati batas usia cagub-cawagub merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA). Yakni minimal 30 tahun sejak pelantikan kepala daerah terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepakatan ini diambil setelah disetujui oleh mayoritas fraksi, kecuali fraksi PDIP dalam rapat Panja RUU Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepakatan itu kembali membuka peluang Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk berlaga pada Pilkada Serentak 2024 di level provinsi alias pilgub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, peluang Kaesang tertutup untuk Pilkada 2024 level provinsi, karena Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan usia cagub-cawagub minimal 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon.&nbsp;</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Syarat calon sudah pasti muaranya ke waktu pendaftaran calon, kalau pada saat dilantik ya beda lagi," kata Titi dalam diskusi politik di Me

 Pakar Hukum Titi Anggraini: Yang Menolak Putusan MK Berarti Tak Mau Politik Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240821_163130-770950659.jpg" alt="Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengkritik sikap baleg. &rdquo;Cara ini, buat saya pribadi, adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan,&rdquo; tegasnya. Perilaku baleg, lanjut Palguna, akan dihadapkan dengan rakyat, civil society, serta kalangan kampus.</p> <p>Forum Pembelajar Hukum Tata Negara atau Constitutional and Administrative Law Society (CALS) juga mengkritik langkah DPR yang mengabaikan putusan MK. Ketua Presidium CALS Bivitri Susanti menyatakan, upaya revisi UU Pilkada menunjukkan Presiden Joko Widodo beserta partai politik pendukungnya tengah mempertontonkan pembangkangan konstitusi.</p> <p>Langkah itu juga bentuk pamer kekuasaan yang eksesif tanpa kontrol. &rdquo;Seolah ia merupakan hukum, bahkan melebihi hukum dan sendi-sendi konstitusionalisme,&rdquo; ujarnya kemarin.</p> <p>Upaya demikian dinilai telah mendelegitimasi Pilkada 2024. &rdquo;Sebab, aturan main pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalkan kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif,&rdquo; katanya.</p> <p>Karena itu, pembangkangan konstitusi oleh presiden dan partai politik pendukungnya harus dilawan.</p> <p>Pakar kepemiluan Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengingatkan bahwa putusan MK final dan mengikat. Jika putusan MK tidak dilaksanakan, akibatnya adalah kecacatan pelaksanaan pilkada. &rdquo;Bila terus dibiarkan berlanjut, Pilkada 2024 inkonstitusional dan tidak legitimate untuk diselenggarakan,&rdquo; katanya.</p> <p>Dalam sistem hukum Indonesia, MK adalah satu-satunya penafsir konstitusi yang memiliki kewenangan menguji UU. Pemerintah, DPR, dan semua elemen bangsa harus menghormati dan tunduk pada putusan MK dengan tanpa kecuali. &rdquo;Ketika MK sudah memberi tafsir, itulah yang harus diikuti semua pihak. Senang atau tidak senang,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Pakar hukum tata negara Universitas Airlangga (Unair) Radian Salman meminta DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. &rdquo;Jika pembahasan ini dilanjutkan, apalagi bertentangan dengan MK, mereka akan mewariskan keburukan demokrasi,&rdquo; tegasnya kepada Jawa Pos kemarin.</p> <p>Revisi UU Pilkada di masa akhir jabatan hanya akan membuat DPR makin ditinggalkan rakyat. Apalagi, revisi terkesan mendadak dengan pikiran yang sangat pragmatis jangka pendek. Bukan kepentingan jangka panjang sebagaimana niat peraturan perundangan dibuat.</p> <p>Radian mengingatkan bahwa MK pernah mengeluarkan Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018. Bahwa segala UU yang dibuat dan bertentangan dengan putusan MK bisa disebut ilegal. Sebab, setiap putusan MK muncul akibat dispute atau sengketa dari UU yang dibuat. Sementara, UU dibuat atas dasar konsensus. &rdquo;Karena putusan tersebut tercipta akibat dispute, segala putusan MK harus diikuti,&rdquo; katanya.</p> <p>Di bagian lain, melalui siaran pers, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menghormati kewenangan dan keputusan setiap lembaga negara terkait dengan perubahan aturan pilkada. &rdquo;Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari setiap lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki,&rdquo; ujarnya. <strong>(far/idr/elo/lyn/c14/fal)</strong></p>

"Aturan main pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalkan kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif.”

Lawan Putusan MK dan Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Panen Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pasangan calon tunggal dalam Pilkada memang diatur dalam konstitusi. Pilkada memperbolehkan diikuti oleh satu pasangan calon (paslon). Fenomena itu terus berkembang sejak Pilkada 2015.</p> <p>Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, jumlah calon tunggal terus meningkat sejak Pilkada 2015, karena partai politik ingin memastikan kemenangan. "Partai ingin mengamankan kemenangan sejak awal. Orientasinya menang, dan lebih mudah bertaruh dengan parpol daripada bertaruh dengan suara rakyat," ungkap Titi Anggraini yang dilansir <em>Antara</em>, Minggu (4/8).</p> <p>Titi menjelaskan, pada Pilkada Serentak 2015 terdapat tiga dari 269 daerah dengan calon tunggal, dan kemenangan mencapai 100 persen. Lantas sembilan dari 101 daerah yang terdapat calon tunggal pada Pilkada Serentak 2017.</p> <p>"Pada Pilkada Serentak 2018, ada 16 daerah bercalon tunggal dari 170 daerah. Ternyata satu kalah, 15 menang, yang kalah ini adalah di Kota Makassar," sambungnya.</p> <p>Selanjutnya, pada Pilkada Serentak 2020 terdapat 25 calon tunggal dari total 270 daerah dengan kemenangan mencapai 100 persen.</p> <p>"Jadi, kalau ditotal mulai Pilkada 2015 hingga Pilkada 2020, dari total 53 calon tunggal, hanya satu yang kalah, sebanyak 52 menang, atau setara dengan 98,11 persen. Jadi, luar biasa ya kemenangan calon tunggal pada pilkada serentak sejak 2015 sampai dengan 2020," kata Titi.</p> <p>Dia menjelaskan, selain karena partai politik ingin memastikan kemenangan, peningkatan calon tunggal pada pilkada karena makin banyaknya hambatan untuk berkontestasi.</p> <p>"Makin ke sini, makin banyak hambatan untuk ikut kontestasi, mendapatkan tiket pencalonan atau disebut juga dengan barrier to entry berupa makin beratnya syarat pencalonan, baik jalur perseorangan maupun partai politik," katanya.</p> <p>Dahulu syarat untuk menjadi calon perseorangan itu pada rentang antara 3 persen dan 6,5 persen. Akan tetapi, saat ini mencapai 6,5&mdash;10 persen.</p> <p>Lalu berikut juga untuk calon dari partai politik makin berat persyaratan koalisi pencalonannya. Harus punya 20 persen kursi atau 25 persen suara sah hasil pemilu DPRD terakhir. Sebelumnya, syarat pencalonan itu hanya 15 persen kursi atau 15 persen suara sah pemilu DPRD.</p> <p>Selain itu, lanjut dia, calon tunggal meningkat karena adanya hegemoni kekuatan petahana. "Jadi, petahana yang sangat kuat, lalu juga didorong oleh mesin politik yang dimiliki membuat kemudian kecenderungan calon tunggal meningkat karena lebih dari 80 persen calon tunggal. Dari 53 calon tunggal sejak 2015 sampai 2020 itu adalah petahana," katanya.</p>

Pasangan calon tunggal dalam Pilkada memang diatur dalam konstitusi. Pilkada memperbolehkan diikuti oleh satu pasangan calon (paslon).

Tren Calon Tunggal Terus Meningkat Sejak Pilkada 2015, Parpol Orientasinya Menang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/31_kpu_1-2664753796.jpg" alt="Kondang Kusumaning Ayu" width="100%">
<figcaption>Kondang Kusumaning Ayu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komposisi anggota terpilih DPD asal Jawa Timur bisa jadi berubah. Sebab, Bawaslu Jatim menyatakan bahwa Kondang Kusumaning Ayu, salah seorang anggota terpilih DPD asal Jatim, melanggar syarat pencalonan. Kondang disebut belum mundur dari jabatan tenaga ahli atau staf anggota DPD atas nama Evi Zainal Abidin.</p> <p>Meski demikian, KPU belum bisa menindaklanjuti putusan itu. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu putusan tersebut. &rdquo;KPU belum mendapatkan surat resmi dari Bawaslu,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi.</p> <p>Saat didesak apakah status Kondang akan dibatalkan sebagai senator terpilih, Idham enggan berkomentar lebih jauh. &rdquo;Ini ya, KPU belum dapat surat resmi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sementara itu, pengajar hukum pemilu Titi Anggraini menilai putusan Bawaslu Jatim tidak bisa serta-merta ditindaklanjuti dengan pembatalan. Dalam sistem hukum pemilu Indonesia, segala perselisihan yang bisa memengaruhi hasil pemilu hanya bisa dilakukan melalui Mahmakah Konstitusi (MK).</p> <p>Dalam kasus Kondang, putusan Bawaslu Jatim jelas memengaruhi keterpilihan peserta pemilu DPD 2024. &rdquo;Karena itu, KPU tidak bisa mengeksekusinya serta-merta sebab proses PHPU DPD sedang atau masih berlangsung di MK,&rdquo; ujarnya.</p> <p><strong>Awal Mula</strong></p> <p>Kasus Kondang ini awalnya diungkapkan anggota Bawaslu Jatim Ruzmifahrizal Rustam pada Senin (20/5). Dia menyatakan bahwa Kondang terbukti melakukan pelanggaran dalam pendaftaran calon anggota DPD. Sebab, Kondang belum mengundurkan diri dan masih terdaftar sebagai staf aktif di Setjen DPD.</p> <p>Menurut Ruzmifahrizal, putusan Bawaslu Jatim telah dibacakan secara resmi. &rdquo;Dalam putusan tersebut, Bawaslu menyatakan Kondang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi,&rdquo; katanya saat dihubungi <em>Jawa Pos</em>. Bawaslu memerintahkan KPU Jatim untuk segera menindaklanjuti putusan tersebut.</p> <p><em>Jawa Pos</em> berusaha mengonfirmasi kasus itu kepada Kondang maupun pengacaranya. Namun, hingga berita ini ditulis sekitar pukul 20.21 tadi malam, permintaan konfirmasi belum direspons. <strong>(far/syn/hen/c19/oni)</strong></p>

Komposisi anggota terpilih DPD asal Jawa Timur berpotensi berubah. Bawaslu Jatim menyatakan bahwa Kondang Kusumaning Ayu langgar ketentuan.

KPU Masih Kaji Kasus Anggota Terpilih DPD asal Jatim Kondang Kusumaning Ayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/JKT-MK-MAHKAMAH-KEKUASAAN-FED-5JPG-4274262025.jpg" alt="Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah)." width="100%">
<figcaption>Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan, dibatalkannya rencana yang disusun KPU menjadi bukti bahwa ada tindakan yang bermasalah.</p> <p>&rdquo;Tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus akuntabel, profesional, tertib, dan berkepastian hukum,&rdquo; katanya.</p> <p>Apalagi, pernyataan ketua KPU yang belum menjadi sikap resmi lembaga telah mengakibatkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Bagi dia, tindakan itu masuk kategori melanggar kode etik. &rdquo;Mestinya KPU tidak melakukan tindakan yang memicu kontroversi, spekulasi, dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Sementara itu, kemarin DPR mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut, mayoritas anggota sepakat diperlukannya revisi Undang-Undang Pemilu. Berbagai persoalan disoroti. Mulai kecurangan, kelemahan sistem pemilu, hingga persoalan teknis coblosan.</p> <p>Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan pelaksanaan pemilu serentak dievaluasi. Dia menginginkan pada 2029 pilpres tidak digabungkan dengan pileg. Usulan itu bukan tanpa alasan. Selain meringankan secara teknis, pemisahan baik untuk meningkatkan kualitas pileg.</p> <p>&rdquo;Biar pilegnya nggak tertutup sama pilpres,&rdquo; ujarnya. Jika pilpres dan pileg dipisahkan, publik akan punya ruang untuk menilai partai. Misalnya, menggelar debat antarcaleg atau debat antarpartai.</p> <p>Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Ongku Hasibuan menyoroti integritas penyelenggara. Di berbagai daerah, dia menemukan indikasi keberpihakan. Ke depan, Ongku mengusulkan KPU dan Bawaslu berasal dari perwakilan partai politik agar saling mengawasi. &rdquo;Karena independen itu cerita kosong. Pelaksanaan di lapangan, dia juga ada kaitan-kaitan dengan organisasi tertentu yang terafiliasi,&rdquo; ungkapnya. <strong>(far/c14/oni) </strong></p>

Titi Anggraini mengatakan, KPU kerap bikin gaduh. Dibatalkannya rencana yang disusun KPU menjadi bukti bahwa ada tindakan yang bermasalah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#titi anggraini

Berita Terkini