<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/ZIzoHS3fdmx5U8yLrSAvIXBONkZiBg49I3Hnns2K-2-1742677341.jpg" alt="Wanita berinisial AU, 38, tertangkap kamera pengawas CCTV saat menjalankan aksi penipuan dengan modus adopsi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wanita berinisial AU, 38, tertangkap kamera pengawas CCTV saat menjalankan aksi penipuan dengan modus adopsi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aksi penipuan berkedok adopsi bayi bikin geger warga Palmerah, Jakarta Barat. Seorang wanita berinisial AU , 38, akhirnya ditangkap Polsek Palmerah setelah diduga menipu sejumlah korban dengan modus yang sama. Tak tanggung-tanggung, wanita tersebut tercatat sudah beraksi hingga lima kali di rumah sakit yang sama sebelum akhirnya diciduk. Aksi terbarunya berhasil digagalkan tepat saat ia hendak kembali menjerat korban baru. &ldquo;Keduanya tergiur janji manis pelaku yang mengaku bisa membantu proses adopsi bayi dengan hanya membayar biaya administrasi dan persalinan,&rdquo; ujar Kapolsek Palmerah Kompol Eko Adi Setiawan, Kamis (19/6). AU ditangkap oleh tim gabungan Unit Reskrim Polsek Palmerah. Saat itu, pelaku tengah berada di sebuah rumah sakit di kawasan Palmerah, lokasi yang sama tempat ia beraksi menipu para korban sebelumnya. Dua korban JH dan HI telah melaporkan kasus ini ke Polsek Palmerah. Kasus pertama menimpa JH pada Sabtu, 26 April 2025, sekitar pukul 13.40 WIB. Pelaku meminta uang tunai sebesar Rp 5.400.000 dengan alasan untuk biaya administrasi adopsi. Setelah uang diserahkan, pelaku berpura-pura pergi ke bagian kasir dan tidak pernah kembali. Kasus kedua dialami Hi pada Minggu (8/6) malam. Dengan alasan biaya persalinan dan pengeluaran bayi dari rumah sakit, AU meminta uang Rp 5.000.000. Lagi-lagi, setelah uang berpindah tangan, pelaku menghilang tanpa jejak. Menurut hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, termasuk petugas keamanan rumah sakit, AU diduga telah melakukan aksi serupa sebanyak lima kali di lokasi yang sama. Namun sejauh ini baru dua korban yang melapor secara resmi. Pelaku ditangkap pada Jumat (13/6) saat ia berada kembali ke rumah sakit untuk mengulang modusnya. Polisi pun langsung mengamankannya bersama sejumlah barang bukti. Kini, AU ditahan di Mapolsek Palmerah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Eko mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya tawaran adopsi yang tidak melalui prosedur resmi. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap para korban yang berani melapor, sehingga pelaku bisa segera diamankan.

Seorang wanita ditangkap di Palmerah setelah menipu korban dengan modus janji adopsi bayi, sudah lima kali beraksi.

Beri Janji Manis Adopsi Bayi di Palmerah Jakbar, Wanita Ini Tipu Korban Jutaan Rupiah, Ditangkap Saat Mau Beraksi Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/parah-4-tahun-tak-bergaji-sebagai-cpns-ternyata-pegang-nik-bodong_m_166433.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penipuan dengan modus janji manis bisa membantu meloloskan sebagai pegawai negeri sipil (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/04/166456/seleksi-cpns-banjir-protes-kemenkeu-akhirnya-blak-blakan" target="_blank">PNS</a>) kembali terungkap. Korbannya, Eka (25), melapor ke Mapolres OKU Timur. Bidan honorer yang bertugas di Puskesmas Batumarta itu mempolisikan Z (40), yang terbilang masih keluarga sendiri. Pasalnya, pelaku dilaporkan atas kasus pemalsuan surat keputusan (SK) CPNS terungkap. Saat melapor, korban didampingi ayah dan kakak sepupunya. &ldquo;Sudah empat tahun ini status kepegawaian adik kami ini tidak jelas dan tidak terima gaji,&rdquo; ujar Arda, kakak sepupu korban sebagaimana dilansir Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), Sabtu (4/11). Menurutnya, dari Z, korban mengantongi SK CPNS. &ldquo;Tapi setelah kami cek ke BKN Regional VII di Jakabring, ternyata NIK CPNS adik kami tidak ditemukan,&rdquo; bebernya. Padahal, saat datang ke rumah korban 2013 lalu, Z berjanji akan membantu korban lulus jadi CPNS melalui jalur khusus tanpa tes. Karena termakan janji manis itu, keluarga korban percaya. Tapi setelah sadar telah tertipu, mereka pun menagih janji Z. Namun tak kunjung ada itikad baik dari Z, akhirnya korban dan keluarganya menempuh jalur hukum. &ldquo;Aku sudah pinjam uang Rp 130 juta di bank untuk biaya anak aku masuk PNS. Uang itu sudah kami berikan ke Z,&rdquo; beber Iskandar (49), ayah korban. Uang itu diberikan bertahap, Rp 20 juta, Rp 10 juta, dan terakhir 100 juta. Semua ditransfer. &ldquo;Kami pegang bukti transfernya,&rdquo; kata dia sembari berharap agar Z ditangkap dan dihukum. Kasat Reskrim Pores OKU Timur, AKP Faisal P Manalu mengatakan, memang benar ada laporan korban. "Kasusnya akan diselidiki," pungkasnya.

Parah! 4 Tahun Tak Bergaji sebagai CPNS, Ternyata Pegang NIK Bodong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/modal-sk-palsu-oknum-pns-tipu-puluhan-korban_m_102158.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat harus berurusan dengan polisi. Pria berinisial LS (46) terlibat penipuan dalam perekrutan CPNS. Hal itu terungkap setelah Polres Cimahi menetapkan LS sebagai tersangka, Kamis (12/1). Kapolres Cimahi AKPB Ade Ary Syam Indrady mengatakan, penetapan oknum PNS menjadi tersangka atas laporan salah seorang korban bernama Nana Suryana (48), warga Kebon Kopi Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Pada Januari 2014 tersangka meminta uang sebesar Rp 55 juta untuk memuluskan anak korban menjadi PNS. "Awalnya tersangka mengaku bertugas sebagai perekrut CPNS, dan menawarkan kepada korban bahwa anak korban dalam 3 bulan akan menjadi PNS. Kemudian tersangka meminta uang kepada korban sebesar Rp50-60 juta, dengan diserahkan secara bertahap dengan uang muka sebesar Rp20 juta," kata Ade kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group), Jumat (13/1). Selang dua minggu kemudian, lanjut Ade, korban pun diberikan SK (Surat Keputusan) pengangkatan CPNS dengan Nomor: 1061.1/201- SETDA/2013 tertanggal 18 Desember 2013 dan 1 lembar surat penetapan nomor induk pegawai. Atas dasar itu, korban pun mau menyerahkan uang sebesar Rp30 Juta kepada tersangka. Selang beberapa hari kemudian, tutur Ade, korban diberikan 1 lembar surat petikan Surat Keputusan Gubernur&nbsp; Nomor: 902.2/KPTS.01.2421/IV-2016. Lalu pada bulan November 2016, korban diberikan surat- surat 1 lembar petikan surat pernyataan untuk melaksanakan tugas dengan Nomor: SPMT-901/SET/UP.11/2016, 1 lembar petikan keputusan Menteri Dalam Negeri, namun setelah dicek ternyata surat- surat tersebut palsu. "Peran tersangka sebagai koordinator dibantu 30 (tiga puluh) orang lainya, yang semuanya melaporkan dan menyetorkan uang itu sebesar Rp40 juta kepada saudara Boni. Disini peran Boni selaku penggagas ide perekrutan CPNS tersebut," terangnya. (sep/din/yuz/JPG)

Modal SK Palsu, Oknum PNS Tipu Puluhan Korban

tipu korban

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tipu korban

Berita Terkini

Beri Janji Manis Adopsi Bayi di Palmerah Jakbar, Wanita Ini Tipu Korban Jutaan Rupiah, Ditangkap Saat Mau Beraksi Lagi

Parah! 4 Tahun Tak Bergaji sebagai CPNS, Ternyata Pegang NIK Bodong

Modal SK Palsu, Oknum PNS Tipu Puluhan Korban

Download Aplikasi JawaPos.com