<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Bendera-Tiongkok-AS-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiongkok marah. Amerika Serikat (AS) dituding bereaksi berlebihan. Melanggar aturan internasional. Tudingan itu muncul setelah militer AS menembak jatuh sebuah balon udara milik Tiongkok, Sabtu (4/2). Balon tersebut ditembak saat berada di Samudra Atlantik.  Alasan Washington menembak lantaran meyakini balon itu dipakai untuk memata-matai. Namun, Beijing bersikeras bahwa balon tersebut untuk kepentingan meteorologi. Bukan mata-mata atau pengintai.  ’’Tiongkok menyatakan ketidakpuasan dan protes keras terhadap penggunaan kekuatan oleh AS untuk menyerang pesawat sipil tak berawak.’’ Demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tiongkok seperti dikutip Agence France-Presse.  CNN mengungkapkan, Kepala Badan Meteorologi Tiongkok Zhuang Guotai dipecat pasca penembakan balon tersebut. Namun, beberapa pakar menilai, kebijakan pemecatan itu hanya menguatkan klaim Tiongkok bahwa balon itu untuk keperluan meteorologi.  ’’Tiongkok akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan terkait dan berhak untuk melakukan tanggapan lebih lanjut yang diperlukan,’’ tambah pernyataan Kemenlu Tiongkok.  Balon tersebut ditembak jatuh dengan menggunakan misil. Diluncurkan pesawat F-22 Raptor yang lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia. Balon jatuh di perairan dangkal dengan kedalaman 14 meter.  Sebelum menembak balon itu, Administrasi Penerbangan Federal sempat menutup wilayah udara di lepas Pantai Carolina dan tiga bandara di wilayah tenggara. Penutupan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan nasional. Bandara baru dibuka lagi pada Sabtu sore, setelah penembakan.  Penyelam Angkatan Laut AS dan kapal selam tidak berawak diterjunkan untuk mengangkat sisa-sisa balon dan muatannya ke permukaan. Benda itu akan dibawa ke laboratorium FBI di Quantico, Virginia. Selanjutnya, dianalisis pakar FBI dan badan intelijen.  Sebelumnya, pada Jumat (3/2), Pentagon sempat menyatakan bahwa balon udara tersebut tidak menimbulkan ancaman militer maupun politik. Namun, ternyata mereka berubah pikiran sehari setelahnya. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan, operasi itu dilakukan sebagai tindakan yang disengaja dan sah.  Penembakan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok. Kehadiran balon di wilayahnya tidak bisa diterima. Sebab, balon tersebut diduga kuat untuk mengawasi atau mengintai tempat-tempat strategis di Benua Amerika.  Ternyata, Presiden AS Joe Biden juga memerintahkan penembakan balon Tiongkok tersebut. ’’Mereka berhasil menjatuhkannya dan saya ingin memuji pilot kami yang melakukannya,’’ ujar Biden.  Balon tersebut memicu kontroversi sejak Kamis (2/2). Bahkan, karena itu Menteri Luar Negeri Antony Blinken membatalkan kunjungannya ke Beijing pada Jumat (3/2). Padahal, kunjungan itu kali pertama yang bertujuan mengurai ketegangan hubungan AS-Tiongkok. Awalnya Beijing tutup mulut sebelum akhirnya mengakui bahwa balon itu memang miliknya.  Balon bermasalah serius tersebut masuk ke wilayah udara Kepulauan Aleutian, AS, di Alaska pada 28 Januari 2023. Balon terbang menuju wilayah Kanada, sebelum akhirnya kembali ke AS.

Balon Udara Miliknya Ditembak Jatuh AS, Tiongkok Geram dan Marah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Zhao-Lijian-Global-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat sepertinya belum akan membaik dalam waktu dekat. Saat ini, kedua negara saling "serang" di pelbagai bidang. Terbaru, Tiongkok marah kepada AS setelah negara pimpinan Donald Trump itu dinilai terlalu mengintervensi Tibet.  Tiongkok menuding AS berusaha memicu ketidakstabilan di Tibet setelah AS menunjuk seorang pejabat hak asasi manusia (HAM) sebagai koordinator khusus untuk masalah-masalah di Tibet. Tiongkok menilai Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok sehingga negara lain, terutama AS, dilarang campur tangan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/10/2020/tensi-meninggi-2-perusahaan-internet-tiongkok-pilih-hengkang-dari-as/">Tensi Meninggi, 2 Perusahaan Internet Tiongkok Pilih Hengkang dari AS</a></li> </ul> "Masalah Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok yang tidak memungkinkan adanya campur tangan asing," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian seperti dilansir <a href="https://www.reuters.com/article/us-china-tibet-usa/china-angered-as-u-s-names-human-rights-envoy-for-tibet-idUSKBN2700W3">Reuters</a>.  Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan bahwa Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, HAM, dan Perburuhan, Robert Destro, akan mengambil posisi tambahan sebagai koordinator khusus untuk masalah Tibet. Jabatan tersebut kosong sejak dimulainya masa jabatan Trump pada 2017.  Terkait hal itu, Tiongkok secara konsisten menolak untuk berurusan dengan koordinator AS dan melihatnya sebagai campur tangan urusan dalam negerinya.  "Penunjukan yang disebut koordinator untuk masalah-masalah Tibet merupakan manipulasi politik untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan menciptakan ketidakstabilan di Tibet. Tiongkok dengan tegas menentang hal itu," imbuh Zhao.  Penunjukan tersebut dilakukan pada saat hubungan AS-China telah berada ke titik terendah dalam beberapa dekade karena berbagai masalah. Termasuk perdagangan, Taiwan, HAM, Laut China Selatan, dan virus Korona.  Destro sendiri memiliki tugas memimpin upaya AS untuk mempromosikan dialog antara Tiongkok dan Dalai Lama atau perwakilannya, melindungi identitas agama, budaya, dan bahasa Tibet yang unik, serta mendesak agar hak asasi mereka dihormati. Hal ini dikatakan Pompeo dalam sebuah pernyataan.  Tiongkok menguasai Tibet pada 1950 dan digambarkan sebagai pembebasan damai untuk membantu wilayah Himalaya yang terpencil itu meninggalkan masa lalu feodalnya. "Orang-orang dari semua kelompok etnis di Tibet adalah bagian dari keluarga besar bangsa Tiongkok, dan sejak pembebasan damai, Tibet telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang makmur," beber Zhao.  Setiap orang di Tibet disebutnya menikmati kebebasan beragama dan hak-hak mereka dihormati sepenuhnya. Namun para kritikus, yang dipimpin oleh pemimpin spiritual yang diasingkan, Dalai Lama, mengatakan aturan Tiongkok disamakan dengan genosida budaya.  Pada Juli lalu, Pompeo mengatakan AS akan membatasi visa untuk beberapa pejabat Tiongkok yang terlibat dalam memblokir akses diplomatik ke Tibet dan terlibat dalam pelanggaran HAM. Pompeo menambahkan bahwa AS mendukung otonomi yang bermakna untuk Tibet.

Tiongkok Marah setelah AS Tunjuk Utusan HAM Terkait Masalah Tibet

tiongkok marah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tiongkok marah

Berita Terkini

Balon Udara Miliknya Ditembak Jatuh AS, Tiongkok Geram dan Marah

Tiongkok Marah setelah AS Tunjuk Utusan HAM Terkait Masalah Tibet

Download Aplikasi JawaPos.com