<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/job-fair-3446390149.jpg" alt="Pemkot Depok menggelar job fair di salah satu mall di kota tersebut. (Pemkot Depok untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Depok menggelar job fair di salah satu mall di kota tersebut. (Pemkot Depok untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mencatat 14,18 persen pemuda berusia 16&ndash;30 tahun yang termasuk angkatan kerja belum terserap di pasar kerja. Data ini bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024. Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki, menjelaskan, angka tersebut setara dengan sekitar 14 dari setiap 100 pemuda di Depok yang masih menganggur. "Persaingan pasar kerja yang ketat, keterbatasan pengalaman, serta terbatasnya kemampuan dalam mengakses informasi lowongan kerja menjadi faktor yang memengaruhi sulitnya pemuda mendapatkan pekerjaan," ujarnya, Kamis (11/9). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka pemuda laki-laki tercatat 14,00 persen. Sedangkan pemuda perempuan sedikit lebih tinggi di angka 14,40 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan menghadapi hambatan yang relatif sama dalam memasuki dunia kerja. BPS juga mencatat kelompok usia 16&ndash;18 tahun menjadi penyumbang pengangguran tertinggi dengan angka mencapai 36,40 persen. Sebagian besar dari mereka baru menamatkan pendidikan dan belum memiliki keterampilan maupun akses informasi kerja yang memadai. "Kami berharap data ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan pemuda," tutup Agus.

Data terbaru dari BPS Kota Depok menunjukkan bahwa 14,18 persen pemuda berusia 16-30 tahun belum terserap di pasar kerja.

14 Persen Pemuda Depok Masih Menganggur, Terbanyak Usia 16 hingga 18 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/sarjana-nganggur-3916471450.jpg" alt="Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Prof. Ainun Naim (tengah) di kampus Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan (9/7). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Prof. Ainun Naim (tengah) di kampus Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan (9/7). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Fenomena banyaknya sarjana yang menganggur jadi perhatian publik. Termasuk bagi Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Terbuka (UT) Prof. Ainun Naim. Dia menekankan bahwa kampus harus berlomba-lomba meningkatkan kualitas. Kampus tidak bisa hanya berpatokan pada kuantitas atau jumlah mahasiswanya saja.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan Ainun usai rapat penetapan hasil pemilihan rektor Universitas Terbuka periode 2025-2030 di Tangerang Selatan, Banten pada Kamis (9/7) sore. Forum MWA memutuskan Prof. Ali Muktiyanto sebagai rektor yang bakal menggantikan Mohamad Yunus.&nbsp; Lebih lanjut Ainun mengatakan untuk masuk dunia kerja tantangannya semakin kuat. Dia mengapresiasi para calon rektor UT yang dalam penyampaian visi dan misinya menekankan kampus yang lebih berdampak. Dengan demikian mereka lebih mengutamakan aspek kualitas.&nbsp; "Apa gunanya lulusan jika tidak berkiprah. Kita punya fokus lebih besar aspek kualitas," katanya. Selain itu Ainun juga mengatakan pentingnya pengembangan kurikulum. Supaya kurikulum yang dihadirkan untuk mahasiswa lebih relevan dengan kondisi dunia kerja sekarang.&nbsp; Diberitakan sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data yang cukup mengejutkan. Yaitu sebanyak satu juta lebih pengangguran di Indonesia memiliki ijazah Sarjana (S1). Merespon data tersebut, lulusan perguruan tinggi diminta tidak bertumpu pada lowongan jadi aparatur sipil negara (ASN) saja. Tetapi juga bisa menciptakan usaha, sesuai dengan bakat dan minatnya.&nbsp; Masukan tersebut disampaikan Rektor Universitas Terbuka (UT) Mohamad Yunus di sela seminar wisuda di Tangerang Selatan, Banten pada Senin (7/7). Dia mengatakan banyaknya lulusan sarjana yang nganggur itu terkait banyak faktor. Termasuk dinamika kebijakan pemerintah dan kondisi di masyarakat.&nbsp; Dia mencontohkan dengan segala kebijakan yang dibuat, iklim usaha di Taiwan sekarang lebih bagus. Dampaknya sejumlah perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, pindah ke sana. Kondisi itu menambah banyak jumlah pengangguran. Akibatnya mahasiswa yang baru lulus kuliah, berebut lapangan kerja dengan masyarakat yang baru kehilangan pekerjaan.&nbsp; "Yang kedua, kita sebagai individu tidak boleh terpaku dengan satu target. Misalnya targetnya lulus kuliah jadi PNS," kata dia. Yunus mengatakan kuota PNS setiap tahunnya tidak banyak. Jauh lebih besar angkatan kerja atau pencari kerja. Buktinya setiap kali dibuka pendaftaran PNS atau ASN baru, pelamarnya selalu membludak.&nbsp; Begitupun dengan lapangan kerja yang disiapkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Jumlahnya sangat terbatas. Jauh lebih sedikit daripada angkatan kerja. Maka Yunus menegaskan bagi para mahasiswa bercita-cita untuk jadi pegawai itu tidak dilarang.&nbsp; Namun dalam menjalani kehidupan, harus siap dengan situasi terburuk. Termasuk tidak lolos jadi abdi negara maupun bekerja di lembaga swasta. Maka cara yang bisa ditempuh adalah membuka usaha sendiri. Tentu penghasilan yang didapat tidak langsung besar. "Tetapi bisa membuka lapangan pekerjaan, kalau sudah besar usahanya," katanya.

Ketua MWA Universitas Terbuka, Prof. Ainun Naim, menekankan pentingnya kualitas pendidikan di tengah tingginya angka pengangguran sarjana.

Satu Juta Sarjana Nganggur, Ketua MWA UT Minta Kampus Utamakan Kualitas, Apa Gunanya Lulusan Banyak tapi Tidak Berkiprah

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/KEMNAKER-27-A-63949495.jpg" alt="Tangkapan layar saat MenakerIda Fauziyah berboicara di Forum G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat. (Humas Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar saat MenakerIda Fauziyah berboicara di Forum G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat. (Humas Kemnaker)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82% pada Februari 2024, yang mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan Februari 2023 sebesar 5,45%.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun demikian, tentunya angka ini harus terus kita turunkan dengan berbagai upaya yang terukur dan terarah," kata Ida Fauziyah di sela-sela kegiatan G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ida, ada beberapa penyebab TPT relatif masih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Pertama, dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di ASEAN. Selain itu, terdapat angkatan kerja baru sekitar 3 s.d 3.5 juta tiap tahunnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, masih adanya mismatch ketenagakerjaan yang mengakibatkan tin&sup1;gkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN.</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014903256/hut-ke-77-kemnaker-wamenaker-momentum-refleksi-pembangunan-nasional">HUT Ke-77 Kemnaker, Wamenaker: Momentum Refleksi Pembangunan Nasional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini juga berdampak pada kondisi Pasar kerja, di mana sebenarnya tersedia lapangan kerja, baik dalam maupun luar negeri, namun masih belum bisa kita manfaatkan secara optimal karena masih ada gap kompetensi calon pekerja dan lowongan pekerjaan yang ada," kata Ida menjelaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, saat ini Indonesia tengah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini agar para pekerja/buruh mendapatkan pekerjaan yang layak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ida, hal ini menjadi penting agar Indonesia dapat segera rebound akibat dampak pandemi COVID-19 pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama pariwisata, manufaktur, dan jasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja formal terus kita tingkatkan. Kita tidak ingin seperti Filipina di mana angka pengangguran relatif rendah namun tingkat kemiskinan justru lebih tinggi," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014901875/pererat-kolaborasi-ketenagakerjaan-kemnaker-gandeng-oecd-sempurnakan-kebijakan-pasar-tenaga-kerja">Pererat Kolaborasi Ketenagakerjaan, Kemnaker Gandeng OECD Sempurnakan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi permintaan ekspor Indonesia, sehingga berdampak pada industri manufaktur dan sektor-sektor lainnya yang bergantung pada perdagangan internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah Perbaikan Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia pun terus melakukan berbagai langkah perbaikan kondisi ketenagakerjaan untuk menekan TPT. Pertama, meningkatkan Kualitas pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan mereformasi kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri modern, terutama dalam bidang teknologi dan keterampilan vokasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, mendorong investasi dengan cara mempermudah proses perizinan usaha dan investasi asing. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, mendukung sektor informal agar bisa bertransformasi menjadi usaha formal. "Hal ini karena banyak pekerja di Indonesia berada di sektor informal, yang sering kali tidak tercatat secara resmi dan kurang stabil. Sehingga meskipun tidak menganggur, namun kehidupannya relatif kurang baik," katanya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, mendorong sektor-sektor unggulan. Di antaranya mendorong ekosistem startup dan inovasi dapat menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu kita juga terus meningkatkan Produktivitas Pertanian. Sektor pertanian juga perlu dimodernisasi dengan mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas. Lalu juga mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, membangun ekosistem sistem informas pasar kerja nasional untuk mendorong dunia pendidikan berbasis demand, serta memotong waktu pencarian kerja oleh pengangguran yang berstatus sedang mencari kerja.</div>

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah perbaikan kondisi ketenagakerjaan untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Upaya Kemnaker Perbaiki Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/sri-mulyani-rapat-pimpinan-bea-cukai-1493551701.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang solid, mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). "Kualitas pertumbuhan meningkat signifikan, tecermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level di bawah prapandemi,"&nbsp;kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/5). Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023 sebesar 138,63 juta orang. Peningkatan tersebut turut berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran secara signifikan. TPT pada Februari 2024 berada pada level 4,82 persen atau lebih rendah dari&nbsp;Februari 2023 sebesar 5,32 persen dan periode sebelum pandemi Covid-19 atau Februari 2019 sebesar 5,01 persen. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar selama Februari 2023-Februari 2024 adalah akomodasi dan makan minum, perdagangan, serta administrasi pemerintahan yang masing-masing meningkat sebesar 0,96 juta orang, 0,85 juta orang, dan 0,76 juta orang. Sementara proporsi pekerja informal menurun dari 60,12 persen pada Februari 2023 menjadi 59,17 persen pada Februari 2024. Sri Mulyani optimistis penurunan proporsi pekerja informal tersebut memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional, karena lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih baik. "Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja,"&nbsp;tutur dia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia&nbsp;pada triwulan I 2024 sebesar 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada triwulan I 2024, besaran produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.288,3 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan mencapai Rp3.112,9 triliun.

Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023.

TPT Turun dan Porsi Pekerja Sektor Informal Lebih Rendah, Menkeu Sebut Tanda Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Meningkat Signifikan