<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1651141234085.jpg" alt="Ilustrasi buruh pabrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh pabrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&mdash;</strong> Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional pada Agustus 2025 mencapai 146,54 juta orang, meningkat 1,90 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pasar tenaga kerja yang terus berlanjut seiring stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional.</p> <p>Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud merinci, sektor industri manufaktur menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi 13,86 persen terhadap total tenaga kerja, menandai pulihnya aktivitas produksi di berbagai daerah.</p> <p>Sementara itu, sektor pertanian tetap berperan penting dengan menyerap 28,15 persen tenaga kerja, disusul oleh perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi sekitar 18,73 persen selama periode Agustus 2024&ndash;Agustus 2025.</p> <p>&ldquo;Peningkatan jumlah penduduk bekerja diikuti oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,91 persen pada Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025. Jumlah pengangguran juga berkurang dari 7,47 juta orang menjadi 7,46 juta orang pada periode yang sama, bulan Agustus 2025 dibandingkan Agustus 2024&rdquo;, ungkap Edy Mahmud di Jakarta (5/11).</p> <p>Dari total 218,17 juta penduduk usia kerja, 154,0 juta orang tergolong sebagai angkatan kerja, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,59 persen.</p> <p>BPS juga mencatat adanya perbaikan dalam kualitas pekerjaan. Proporsi pekerja penuh waktu meningkat, sementara setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu menurun, menandakan perbaikan dalam stabilitas lapangan kerja.</p> <p>Secara sektoral, tiga lapangan usaha masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Ketiganya menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja nasional dan memainkan peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tumbuh solid ditengah tekanan global.</p> <p>&nbsp;</p>

Penduduk bekerja tumbuh sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen menjadi 4,85 persen sepanjang setahun terakhir.

Ekonomi Terus Bergerak, BPS: 146,54 Juta Orang Tenaga Kerja Terserap Sepanjang Agustus 2025

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/disabilitas-3027683821.jpg" alt="Project Member and Director of LSPR Center for Research and Community Service Rudi Sukandar (kanan) di Jakarta (22/8). (Hilmi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Project Member and Director of LSPR Center for Research and Community Service Rudi Sukandar (kanan) di Jakarta (22/8). (Hilmi/Jawapos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kesetaraan akses bagi para penyandang disabilitas, khususnya disabilitas perkembangan di Indonesia masih belum ideal. Khususnya di sektor lapangan pekerjaan. Indonesia perlu mencontoh di Jepang, yang membuka akses pekerjaan cukup luas bagi kelompok disabilitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sorotan terhadap akses penyandang disabilitas di dunia pekerjaan itu, dibahas dalam peluncuran tiga buku mengenai disabilitas perkembangan di kampus LSPR Jakarta pada Kamis (22/8). Ketiga buku itu mengulas tentang kondisi terkini dan isu kebijakan mengenai disabilitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian tentang panduan bagi orang tua yang memiliki anak disabilitas perkembangan. Lalu yang ketiga buku tentang pengembangan panduan berbasis komunitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Project Member and Director of LSPR Center for Research and Community Service Rudi Sukandar menceritakan buku-buku itu berupaya memotret kondisi disabilitas perkembangan di negara-negara Asia Tenggara. Kemudian dibandingkan dengan layanan serupa di Jepang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita lihat bagaimana di Jepang. Kemudian kita juga lihat di Vietnam, Filipina, termasuk juga di Indonesia," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rudi menuturkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, untuk menghadirkan kesetaraan akses bagi para penyandang disabilitas. Sehingga bisa mendapatkan akses yang setara, termasuk di tempat kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Jepang ada aturan yang menyebutkan perusahaan harus membuka sekian persen kesempatan kerja bagi kelompok disabilitas," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Indonesia sejatinya juga ada kebijakan serupa. Tetapi masih belum maksimal dalam implementasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rudi mengatakan dibukanya kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas, perlu ditata sejak hulu. Diantaranya lewat penguatan pada layanan pendidikan yang bersifat inklusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian juga dibuka pusat-pusat pendidikan dan pelatihan bagi kelompok disabilitas. Sehingga mereka benar-benar siap untuk masuk ke bursa kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam buku tersebut disampaikan beberapa area perbaikan layanan disabilitas di Indonesia. Diantaranya adalah penilaian serta diagnosis sejak dini. Kemudian praktik baik untuk penanganan penyandang disabilitas, seperti sertifikasi bagi para terapis, keterlibatan orang tua, serta peningkatan ketersediaan layanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rekomendasi berikutnya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Seperti peningkatan kompetensi guru kebutuhan khusus, layanan konseling, serta lingkungan sosial yang aman. Kemudian juga jaminan peluang kerja bagi penyandang disabilitas yang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama Founder &amp; CEO LSPR Institute of Communication &amp; Business Prita Kemal Gani mengatakan ketiga buku tersebut berdasarkan riset di lapangan. Salah satu tujuannya untuk memberikan panduan bagi orang tua, termasuk negara atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada kelompok disabilitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa saja kisah suksesnya, apa yang jadi kendala, termasuk tantangan-tantangannya," pungkasnya.</div>

Rudi menuturkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, untuk menghadirkan kesetaraan akses bagi para penyandang disabilitas.

Akses Penyandang Disabilitas Perkembangan di Dunia Kerja Perlu Dibuka Lebih Luas

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/IMG-20240507-WA0026-1180441277.jpg" alt="Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi Unhas Prof Farida Patittingi (tiga dari kanan) dan Staf Khusus Menteri Pertanian Prof. Moh. Arsyad (dua dari kiri) di Jakarta (7/5)." width="100%">
<figcaption>Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi Unhas Prof Farida Patittingi (tiga dari kanan) dan Staf Khusus Menteri Pertanian Prof. Moh. Arsyad (dua dari kiri) di Jakarta (7/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Fenomena menarik menyambut dibukanya seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024, terdapat fakta menarik. Ternyata saat ini ada kecenderungan lulusan perguruan tinggi ogah jadi ASN. Mereka lebih memilih masuk ke dunia industri atau mencoba peruntungan sebagai profesional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fakta tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin Prof Farida Patittingi dalam diskusi Hasanuddin University and Industry Collaboration Meeting di Jakarta pada Selasa (7/5). Acara tersebut juga dihadiri Staf Khusus Menteri Pertanian Prof. Moh. Arsyad.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Farida mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir terjadi perubahan orientasi lulusan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dalam memilih lapangan pekerjaan. Dia mengemukakan, sebelumnya menjadi abdi negara atau PNS jadi pilihan utama lulusan mereka. Tetapi belakangan, alumni Unhas lebih memilih bekerja di sektor industri atau menjadi profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Angka yang bekerja di sektor industri menjadi 36 persen, jauh naik dari sebelumnya 19 persen," kata Farida. Dia meyakini kedepan akan semakin banyak alumni Unhas yang lebih memilih bekerja di sektor industri atau jadi profesional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan pihak kampus akan terus meningkatkan kualitas lulusan Unhas. Saat ini Unhas masih di peringkat 1.200 universitas terbaik di dunia. Dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi 800 terbaik dunia. Bahkan dalam 5 tahun ke depan menjadi nomor 200-300 terbaik di dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk nasional biasanya kita nomor 12 terbaik sekarang sudah nomor 4," sambung Farida. Ia juga mengajak dunia industri berkolaborasi memberikan kesempatan kepada alumni Unhas bekerja sesuai bidang yang dibutuhkan industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahap awal, dia meminta kalangan industri bekerja sama dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa Unhas magang kerja. Sehingga setelah lulus industri bisa langsung melakukan perekrutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Pertanian Prof. Moh. Arsyad, yang mewakili Mentan Andi Amran Sulaiman mengingatkan Unhas bahwa tidak ada pilihan lain untuk mengembangkan teknologi dan daya saing. "Unhas harus siap bersaing di sektor apapun," ungkap Arsyad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu Arsyad meminta pihak kampus tidak merisaukan posisinya di ranking universitas terbaik di dunia. Ia lebih mendorong Unhas lebih banyak menjalin kerjasama dengan industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mengetahui kebutuhan dunia industri dan menjawabnya dengan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan pasar industri. "Perkuat riset terapan sesuai kebutuhan industri," tutur Arsyad.</div>

Dia meyakini kedepan akan semakin banyak alumni Unhas yang lebih memilih bekerja di sektor industri atau jadi profesional.

Lebih Suka Kerja Di Industri dan Jadi Profesional, Lulusan Kampus Kian Ogah jadi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/ILUSTRASI-PENGANGGURAN-2180674457.jpg" alt="Ilustrasi: Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketersediaan lapangan pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah saat ini. Angka pengangguran di Indonesia sendiri selama beberapa tahun terakhir terbilang stagnan, nggak turun, malah cenderung terus naik.</p> <p>Awal tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia menembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran.</p> <p>Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen). Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).</p> <p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur.</p> <p>Menurunkan angka pengangguran sendiri bukan perkara mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk bisa menekan salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan ini.</p> <p>Tingginya angka pengangguran di Indonesia termasuk yang menjadi perhatian Aerputh, jenama air mineral dalam kemasan terbaru yang melakukan inisiatif #LakuinBareng untuk mendukung para solopreneur di Indonesia. Inisiatif itu diharapkan bisa mengajak masyarakat luas untuk mendukung para solopreneur menemukan jalan kesuksesannya sebagai pengusaha dan menekan angka pengangguran terbuka di Tanah Air.</p> <p>Produk Aerputh adalah salah satu business project dalam pelatihan khusus dari startup edutech Rumah Siap Kerja lewat program SiapUsaha, yang memberikan wadah bagi setiap calon pengusaha dengan terjun langsung ke lapangan, salah satunya dengan produk Aerputh tersebut.</p> <p>CEO Rumah Siap Kerja, Roestiandi Tsamanov mengatakan, pihaknya memilih produk air mineral dalam kemasan untuk dijadikan sebagai business project karena potensi pasarnya yang terus berkembang dengan nilai pasar mencapai USD 2,5 miliar.</p> <p>&ldquo;Nantinya, produk Aerputh ini hanya bisa dibeli langsung dari para solopreneur di sekitarmu. Hasil keuntungan dari penjualan produk air mineral ini sepenuhnya dimiliki para solopreneur yang sedang merintis bisnis lewat Aerputh,&rdquo; jelas Roestiandi.</p> <p>Inisiatif #LakuinBareng yang dilakukan sepanjang April 2023 pun diharapkan memberikan ruang kepada para solopreneur untuk mempercepat proses pembelajaran bisnisnya. Dengan inisiatif itu, masyarakat juga akan lebih sadar keberadaan produk air mineral dalam kemasan yang dijual langsung oleh para solopreneurs.</p> <p>Jadi, inisiatif ini akan membantu solopreneurs untuk langsung merasakan bagaimana menjual dan membuka bisnis hingga bertemu dengan para konsumen secara langsung.</p> <p>Program SiapUsaha dari Rumah Siap Kerja juga diharapkan menjadi solusi untuk masyarakat dalam mengembangkan bisnisnya. Program SiapUsaha Aerputh yang diluncurkan sejak April 2023 sudah memiliki komunitas solopreneurs sebanyak lebih dari 150 anggota yang tersebar di daerah Jabodetabek, dengan jumlah terbesar dari Jakarta Timur sebanyak 23,6 persen dan Bogor 20,8 persen.</p> <p>Founder Rumah Siap Kerja, Sandiaga Uno mengungkapkan keberadaan program SiapUsaha dari Rumah Siap Kerja juga diharapkan bisa membuka peluang usaha hingga lapangan kerja baru di Indonesia.</p> <p>&ldquo;Apalagi, program SiapUsaha juga menyediakan komunitas solopreneurs untuk saling mendukung dan memberdayakan,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Rumah Siap Kerja pun mengajak kepada siapapun yang punya keinginan untuk menjadi solopreneur bergabung dalam program SiapUsaha tersebut. Para Solopreneurs yang ingin bergabung cukup mendaftarkan dirinya di situs Rumah Siap Kerja.</p>

BPS mencatat pengangguran Indonesia menembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022, Jabar menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran

Kurangi Angka Pengangguran, Startup Ini Dorong Pertumbuhan Pengusaha Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/jokowi-dengar-curhat-petani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><p style="text-align: left;"><strong>JawaPos.com</strong> - Petani di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, curhat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal regenerasi petani Indonesia. Menurut salah satu petani, saat ini anak-anak muda cenderung ingin kerja di industri daripada di bidang pertanian.</p><br /> "<em>Mindset</em>-nya anak muda sekarang lowongan pekerjaan itu lowongan pekerjaan di industri, bukan pertanian," kata salah satu petani kepada Jokowi dalam acara peresmian Bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang, Selasa (27/12).<br /> <br /> Meski demikian, petani tersebut menyebut di daerahnya masih ada perkumpulan anak petani yang juga terjun dalam dunia pertanian, tetapi persentasenya cukup rendah. Terkait itu, ia persoalan regenerasi itu bisa menjadi tugas bersama antara petani dan pemerintah.<br /> <br /> Pada kesempatan tersebut, petani lain mengaku khawatir dengan masa depan sektor pertanian apabila tidak ada regenerasi petani mulai dari sekarang. Bahkan, petani tersebut khawatir dirinya yang saat ini berusia 29 tahun menjadi generasi terakhir.<br /> <br /> "Takut anaknya enggak mau jadi petani?" tanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mendampingi Presiden Jokowi.<br /> <br /> "Iya, karena ngelihat yang lainnya gitu pak. Jadi ya udahlah kamu jadi apa, jadi apa. Kadang-kadang nanya anak enggak ada yang mau jadi petani kan pak, maunya polisi, gubernur," jawab petani tersebut.<br /> <br /> Terkait kekhawatiran petani itu, Ridwan Kamil menyebut bahwa Pemprov Jawa Barat juga memiliki program petani milenial guna mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.<br /> <br /> Sementara itu, Presiden Jokowi mengakui anak muda saat ini lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan budidaya tanaman kebun daripada pertanian. "(Anak muda) senangnya biasanya ke melon, jagung, hidroponik gitu-gitu," kata Presiden Jokowi.<br /> <br /> Turut mendampingi Presiden saat berdialog dengan para petani yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.

Petani ke Presiden: Mindset Anak Muda Kerja Industri, Bukan Pertanian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/TABEL-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Upaya Pemkab Sidoarjo menggerakkan perekonomian lokal untuk memperluas penciptaan lapangan kerja terus dilakukan. Secara bertahap, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sidoarjo menurun, dari 10,87 persen per Agustus 2021 menjadi 8,80 persen per Agustus 2022, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim. Itu artinya terdapat penurunan TPT di Sidoarjo sebesar 2,08 persen. Persentase penurunan itu tercatat yang tertinggi di Jatim, menunjukkan progresivitas kinerja penanganan pengangguran di Sidoarjo yang cukup baik.<br /> <br /> “Ini tentu berkat gotong royong semuanya. Ada stimulus dari Pemkab Sidoarjo untuk menumbuhkan dunia usaha, ada gerak usaha BUMN dan swasta yang tumbuh positif karena kita jaga betul iklim investasinya. Semuanya berperan memperluas lapangan kerja, dan muaranya menurunkan pengangguran,” ujar Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Selasa (6/12/2022).<br /> <br /> Bupati Muhdlor lantas membeberkan sejumlah strategi sektor ekonomi yang dipacu Pemkab Sidoarjo untuk mempercepat pemulihannya dari imbas pandemi Covid-19. Pertama, optimalisasi APBD sebagai stimulus penggerak ekonomi rakyat. APBD dialokasikan untuk berbagai program yang menggerakkan ekonomi lokal. Di antaranya berbagai pembangunan infrastruktur jalan yang memudahkan mobilitas orang dan barang, dan dengan sendirinya menggerakkan ekonomi. Ada pula program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) yang memberikan modal usaha untuk ribuan kelompok, yang otomatis turut membuka lapangan kerja.<br /> <br /> Di APBD juga dialokasikan beragam program yang mendorong tumbuhnya kewirausahaan seperti fasilitasi anak muda di setiap kecamatan untuk memulai usaha dengan pelatihan keterampilan teknis dunia bisnis. Belanja APBD Sidoarjo juga dialokasikan besar untuk UMKM.<br /> <br /> “APBD itu milik rakyat. Hasilnya harus optimal untuk rakyat. Tidak boleh programnya elitis. Juga tidak boleh dibuat main-main. Maka kita optimalkan APBD untuk menggerakkan ekonomi rakyat, khususnya UMKM,” beber Gus Muhdlor, sapaan akrab bupati muda alumnus Universitas Airlangga tersebut.<br /> <br /> Melalui BUMD BPR Delta Artha, juga dikucurkan kredit usaha rakyat daerah (Kurda) “Sayang” dengan bunga hanya 3 persen per tahun, yang telah dinikmati ribuan UMKM di Sidoarjo, sehingga memperkuat bisnis UMKM tersebut untuk menumbuhkan lapangan kerja baru.<br /> <br /> Strategi kedua, lanjut Gus Muhdlor, adalah meningkatkan kemudahan berinvestasi melalui pelayanan yang cepat dan tanpa pungutan liar (pungli). “Pelaku usaha itu justru menolong pemerintah untuk ikut bersama-sama menggerakkan ekonomi. Jadi bodoh kalau justru pemda mempersulit,“ jelas Muhdlor.<br /> <br /> Ketiga, kolaborasi erat antara Pemkab Sidoarjo dan dunia usaha. Pemkab Sidoarjo mendukung penuh berbagai ekspansi dunia usaha yang bisa membuka lapangan kerja baru. “Misalnya kita dukung pelaku usaha Sidoarjo untuk go international, termasuk UMKM-UMKM-nya. Itu semua kita dukung, kita permudah segala macam proses yang dibutuhkan,” ujar Muhdlor.<br /> <br /> Dia menambahkan, kendati TPT Sidoarjo terus menurun, pemerintah daerah tidak ingin berpuas diri. Berbagai program inovatif akan terus digeber pada 2023. “Termasuk kita perkuat sektor ekonomi kreatif untuk anak-anak muda melalui berbagai program, serta memperkuat posisi ekonomi kaum perempuan sebagai salah satu pilar perekonomian. Kita semua optimistis situasi perekonomian Sidoarjo tetap tumbuh, tetap tangguh, di tengah ketidakpastian ekonomi global,” pungkas Muhdlor.

Kinerja Penanganan Pengangguran di Sidoarjo Terbaik Se-Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PELATIHAN-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sidoarjo memang paling tinggi di Jatim. Jumlahnya mencapai 8,80 persen dari penduduk usia kerja. Namun, dari data Badan Statistik (BPS) 2022, angka TPT tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan setahun sebelumnya.<br /> <br /> Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia, angka tersebut setidaknya menunjukkan perkembangan positif jika dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada 2021, TPT Sidoarjo di angka 10,87 persen. Adapun di 2020, jumlahnya mencapai 10,97 persen.<br /> <br /> Ainun mengungkapkan, penurunan angka pengangguran tersebut juga tidak lepas sinergisitas Disnaker bersama stakeholder di Sidoarjo. Dalam dua tahun terakhir, Disnaker telah banyak meluncurkan program untuk menekan pengangguran. Pertama, memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat Sidoarjo.<br /> <br /> ’’Mulai pelatihan barista, tata rias salon, spa, pastry dan banyak lagi. Setidaknya sudah ada 1.208 warga menikmati pelatihan itu,’’ kata Ainun seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo (17/11).<br /> <br /> Selain pelatihan, Disnaker juga memberi jembatan kepada masyarakat untuk mendaftar ke sejumlah lowongan pekerjaan. Yakni, melalui bursa kerja seperti yang tergelar Alun-alun Mei lalu.<br /> <br /> Disnaker bersama sekolah-sekolah juga terus menggencarkan job matching. Tujuannya, membuka kesempatan yang selebar-lebarnya khususnya lulusan baru untuk masuk dalam dunia kerja. Diharapkan, upaya-upaya itu dapat terus menekan angka pengangguran di Sidoarjo.<br /> <br /> Seperti diberitakan sebelumnya, TPT di Surabaya Raya (Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo), masih menduduki sepuluh tertinggi di Jatim. Namun, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.<br /> <br /> TPT di Gresik pada 2021, mencapai 8 persen. Tahun ini menjadi 7,84 persen atau penurunan hanya 0,16 persen. Demikian juga di Surabaya. Ada penurunan jumlah TPT. Dari sebelumnya mencapai 9,68 persen, kini tinggal 7,62 persen.

Pengangguran Tertinggi di Jatim, Ini Kiat Disnaker Sidoarjo Menurunkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pengangguran.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong> Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Gresik masih tetap tinggi. Berdasarkan data dari BPS, pada 2021 angka TPT di Kota Pudak mencapai 8,00 persen. Angka tersebut menurun 0,21 persen dibandingkan 2020. Namun, lebih tinggi dari Jatim yang hanya 5,74.<br /> <br /> Pada 2019 lalu, Gresik pernah mencatatkan TPT terbaik. Yakni, hanya sebesar 5,54 persen saja. Kendati demikian, jika dibandingkan dengan TPT di wilayah Surabaya Raya, Gresik masih tercatat paling rendah.<br /> <br /> Masih dari data BPS, TPT di Kota Surabaya pada 2021 mencapai 9,68 persen atau turun 0,11 dibandingkan 2020. Sedangkan di Sidoarjo 10,87 persen atau menurun 0,1 persen dibandingkan 2020.<br /> <br /> Kenaikan TPT tersebut tidak lain dampak pandemi Covid-19 yang menghantam sejak awal 2020. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kondisi relatif mulai terkendali. Ekonomi mulai menggeliat bangkit. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun pada 2022 ini mengusung tagline Optimis Jatim Bangkit.<br /> <br /> Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Gresik Budi Raharjo mengakui TPT saat ini masih di angka 8 persen. “Efek pandemi masih berdampak sampai sekarang. Termasuk di dunia kerja. Mereka yang jadi pengangguran belum kembali mendapatkan pekerjaannya,” ucap dia.<br /> <br /> Sejalan dengan kondisi yang mulai terkendali, lanjut Budi, pihaknya pun terus berupaya menurunkan angka pengangguran tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Berdasarkan data BPS, angkatan kerja pada 2020 sebesar 66,53.<br /> <br /> “Kami terus mencoba membuka job fair. Tapi, sejauh ini baru tujuh perusahaan yang berpartisipasi dengan menghasilkan 177 pekerja baru. Ke depan, model model seperti ini kemungkinan akan gencar kami lakukan,” kata mantan kepala dinas informasi dan komunikasi itu.<br /> <br /> Budi menambahkan, sebetulnya pemkab sudah meluncurkan aplikasi open akses satu data. Yakni, Gresikpedia. Namun, sejauh ini belum masif dimanfaatkan. Para pencari kerja pun sudah terlayani online dalam pengurusan kartu kuning melalui Gresikpedia. Perusahaan-perusahaan di Gresik yang membutuhkan karyawan juga belum memaksimalkan itu.<br /> <br /> “Sementara memang baru sebatas kartu kuning online. Ke depan di website itu ada database pencari kerja. Pemberi kerja diharapkan juga upload lowongan di sana. Sehingga tinggal mencari melalui website itu. Sejauh ini baru lima perusahaan yang upload,” jelasnya.<br /> <br /> Awal 2022 ini, Budi menyebut gairah para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan meningkat. Data Disnaker, pada 4-10 Januari, tercatat ada sebanyak 1.003 pencari kerja dengan bukti pengurusan kartu kuning. ‘’Jumlah itu lebih besar dari komulatif di 2021, yang dalam setahun hanya 700 pencari kerja, sedangkan 2020 hanya 400 pencari kerja,” papar Budi.<br /> <br /> Sebetulnya, di Gresik ada ribuan perusahaan. Baik skala menengah maupun besar. Laju investasi pun cukup tinggi. Namun, kenaikan investasi di sektor industri itu belum berkorelasi linear terhadap serapan tenaga kerja.<br /> <br /> ‘’Nah, hal ini juga perlu diedukasi bahwa di era industri 4.0 itu padat teknologi. Untuk itu, masyarakat juga harus meningkatkan awareness. Seberapa pun banyaknya lowongan kerja, tidak akan mampu menyerap semua angkatan kerja atau lulusan sekolah. Untuk diketahui, pengangguran ini juga didominasi usia lulusan sekolah,” pungkasnya.

TPT di Surabaya Raya Turun Tipis, Gresik Tercatat Paling Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kemiskinan-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sekitar 5,5 hingga 6,3 persen. Sementara tingkat kemiskinan di level 8,5 hingga 9 persen. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam pidato RAPBN 2022.<br /> <br /> Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memandang, target kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah tahun depan tak realistis. Sebab, sebelum terjadinya pandemi Covid-19 angka kemiskinan tidak pernah serendah itu.<br /> <br /> "Ini target penurunan kemiskinan yang agak susah dicerna, karena targetnya 8,5 persen-9 persen. Ini sebelum pandemi Indonesia tidak pernah serendah itu," ujarnya dalam Webinar Kupas Tuntas Postur RAPBN 2022, Jumat (20/8).<br /> <br /> Faisal memaparkan, tingkat penduduk miskin pada Maret 2019 saja sudah di angka 9,41 persen, September 2019 sebesar 9,22 persen, Maret 2020 sebesar 9,78 persen, September 2020 sebesar 10,19 persen, dan Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Artinya, angka kemiskinan sebelum pandemi saja masih di atas 9 persen dan saat pandemi terjadi angka kemiskinan terus mengalami kenaikan.<br /> <br /> "Itu target penurunan sampai 1 persen," imbuhnya.<br /> <br /> Faisal melanjutkan, apalagi pemerintah memangkas anggaran perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Padahal, perlindungan sosial biasanya menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.<br /> <br /> "Ini apa programnya, tapi anggaran perlindungan sosial juga berkurang, lantas yang mana," ungkapnya.<br /> <br /> Tercatat, dalam RAPBN 2022, pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 153,7 triliun untuk perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Angkanya lebih rendah dari 2020 yang sebesar Rp 230 triliun dan 2021 yang sebesar Rp 187 triliun.<br /> <br /> Hal tersebut, menurut Faisal, sangat kontradiktif dengan keinginan menurunkan kemiskinan. "Kontradiksi target penurunan kemiskinan dengan penurunan perlindungan sosial, bertolak belakang," pungkasnya.

Menakar Target Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan, Realistiskah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/kecuk.jpg" alt="Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam apel Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Jumat (14/2). (ANT)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam apel Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Jumat (14/2). (ANT)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata upah buruh pada Februari 2020 sebesar Rp 2,92 juta per bulan. Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,18 juta, sedangkan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp 24,5 juta per bulan.<br /> <br /> "Masih ada perbedaan rata-rata upah buruh antara laki-laki dan perempuan, di mana rata-rata upah buruh laki-laki lebih tinggi dari perempuan," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Selasa (5/5).<br /> <br /> Berdasarkan sektornya, upah buruh tertinggi ada di sektor pertambangan dan penggalian yang sebesar Rp 5,1 juta per bulan. Sebaliknya, upah buruh terendah ada di sektor jasa lainnya yang sebesar Rp 1,71 juta per bulan dan pertanian yang sebesar Rp 2,07 juta per bulan.<br /> <br /> "Rata-rata upah terendah di kategori jasa lainnya, ini misalnya pekerja salon, buruh cuci, asisten rumah tangga, dan lain-lain," ucap pria yang akrab disapa Kecuk itu.<br /> <br /> Selanjutnya dia memaparkan, dari 17 sektor, ada tujuh sektor dengan rata-rata upah buruh per bulan di bawah rata-rata upah buruh nasional. Selain dua yang terendah, sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar Rp 2,29 juta per bulan, dan perdagangan sebesar Rp 2,43 juta per bulan.<br /> <br /> Kemudian, sektor pengadaan air sebesar Rp 2,7 juta per bulan, jasa pendidikan sebesar Rp 2,74 juta per bulan, dan industri pengolahan sebesar Rp 2,82 juta per bulan.

Rata-rata Upah Buruh Februari 2020 Capai Rp 2,92 Juta per Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tingkat pengangguran terbuka

Berita Terkini