<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/PREMAN-2180340130.jpg" alt="Sejumlah preman ditangkap personel Polsek Cidahu, Resor Sukabumi pada operasi pemberantasan preman yang digelar serentak se-wilayah hukum Polres Sukabumi, Jumat (16/6/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah preman ditangkap personel Polsek Cidahu, Resor Sukabumi pada operasi pemberantasan preman yang digelar serentak se-wilayah hukum Polres Sukabumi, Jumat (16/6/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Personel Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi beserta dua Polsek setempat menangkap seratusan preman yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang aksinya sangat meresahkan masyarakat. "Penangkapan 102 orang preman di wilayah hukum Polres Sukabumi ini untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena berbagai bentuk aksi premanisme memang tidak dapat dibenarkan, maka dari itu kami menginstruksikan kepada seluruh personel baik yang bertugas di lingkungan Polres Sukabumi maupun polsek untuk melakukan pemberantasan segala macam bentuk aksi premanisme," kata Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede di Sukabumi, Jumat. Menurut Maruly, seluruh personel diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan serta tidak segan melakukan tindakan tegas apalagi pelaku premanisme sampai mengancam keselamatan masyarakat. Penyisiran keberadaan para terduga preman akan terus dilakukan untuk membuat efek jera kepada siapapun yang melakukan aksi premanisme mulai dari parkir ilegal, pungutan liar hingga pemalakan. Sementara, Kanit I Pidum Satreskrim Polres Sukabumi IPDA Sapri menambahkan dari beberapa orang diduga melakukan pelanggaran seperti penjualan obat keras terbatas, meminta uang secara paksa dengan alasan mengamen dan tindakan lainnya yang meresahkan warga. Dari seratusan lebih preman yang ditangkap ada belasan yang terbukti melakukan tindak kriminalitas seperti membawa senjata tajam bahkan ada beberapa yang mengedarkan obat keras terbatas ilegal. Mereka saat ini masih dilakukan pemeriksaan untuk mengembangkan kasus ini. Untuk terduga preman yang kedapatan membawa obat-obatan terlarang diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Sukabumi. Pihaknya juga mengimbau masyarakat jika melihat ada tindak premanisme atau bahkan menjadi korban, maka segera melapor kepada pihak kepolisian atau aparat keamanan terdekat agar bisa cepat ditangani dan pelakunya tertangkap.

Personel Kepolisian di Sukabumi diinstruksikan melakukan tindakan tegas apalagi pelaku premanisme mengancam keselamatan masyarakat.

Polisi Ciduk Seratusan Preman di Kabupaten Sukabumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/KAPOLRES-CILEGON-2974516022.jpg" alt="Kapolres Cilegon Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Tjahyo Untoro. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Cilegon Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Tjahyo Untoro. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Resor Cilegon menerjunkan puluhan personel untuk mengantisipasi kejahatan "bajing loncat" setelah adanya korban pengemudi truk di jalan lingkar selatan (JLS) pada Minggu (16/4) dini hari. "Kita minta anggota bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan bajing loncat," kata Kapolres Cilegon Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Tjahyo Untoro di Cilegon, Senin. Korban aksi kejahatan bajing loncat di jalan lingkar selatan itu hingga saat ini belum melapor kejadian tersebut. Namun demikian, Polres Cilegon tetap menerjunkan tim khusus untuk melakukan pemantauan di tempat antrean JLS. "Kami berharap kejahatan itu tidak terulang lagi dan satgas preventif juga gakkum dapat menangkap pelaku bajing loncat," katanya. Kapolres menjelaskan bahwa Polda Banten telah menurunkan personelnya dan melibatkan potensi masyarakat yang ada di daerah Banten. Untuk mencegah kejadian tersebut, pihaknya melaksanakan kegiatan preventif dengan melibatkan 60 orang Jawara dan personel Polri sebanyak satu peleton yang secara berkelanjutan melaksanakan patroli di kawasan JLS. Selanjutnya, Kapolres mengimbau pengemudi truk dan masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap adanya kejahatan jalanan, jika terjadi dapat menghubungi call center Polri *110* . "Kami melakukan patroli di area-area rawan kejahatan, semoga dengan adanya petugas di lapangan, pengendara dapat melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman," kata Kapolres.

Kapolres Cilegon meminta anggotanya bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan bajing loncat yang meresahkan mengguna angkutan jalan.

Polres Cilegon terjunkan puluhan personel antisipasi "bajing loncat"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terjadi dugaan penimbunan obat yang dilakukan oleh PT ASA yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat. Salah satu obat Covid-19 yang ditimbun adalah Azithromycin.  Menyikapi adanya oknum yang ditangkap karena telah melakukan penimbunan obat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tegas menyatakan tidak boleh ada penimbunan obat untuk memerangi Covid-19.  "Ini tentu sangat mengganggu karena itu sudah ada SE Menkes dan larangan dari Polri pokoknya tidak boleh ada yang melakukan praktik penimbunan," tegasnya, Kamis (15/7).  Ia juga mengatakan bahwa pemerintah terus mengawal dan memastikan ketersediaan obat-obatan, terutama yang digunakan untuk terapi Covid-19 sehingga betul-betul aman dan tercukupi.  Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak, ia mengunjungi beberapa lokasi, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi yang ada di Kota Surabaya, PT Interbat di Sidoarjo, dan Instalasi Gudang Farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.  "Mulai dari hulu sampai ke hilir, tujuannya untuk memastikan distribusi obat, mulai dari pusat industri sampai ke konsumen atau penggunanya itu khususnya mereka-mereka yang sedang mengalami musibah Covid-19 di wilayah ini bisa betul-betul ditangani dengan baik," ungkap dia.  Seperti diketahui, Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek lokasi yang diduga menimbun obat-obatan untuk pasien Covid-19. Operasi menyasar sebuah ruko di Jalan Peta Barat Ruko Peta Barat Indah III Blok C No. 8, Kalideres, Jakarta Barat.  “Kita di lokasi di wilayah Kalideres kompleks pergudangan kita berada di salah satu ruko di mana terindikasi kami melihat beberapa fakta yang kami temukan dari hasil penyelidikan ada indikasi penimbunan,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo dalam keterangan tertulis, Selasa (13/7).  Ady menuturkan, di lokasi penggerebekan ditemukan banyak obat-obatan yang tengah dibutuhkan oleh pasien Covid-19. Penimbunan ini diduga dilakukan agar obat bisa dijual dengan harga tinggi, melebihi aturan Kementerian Kesehatan.

Menko PMK Tegaskan Tidak Boleh Ada Penimbunan Obat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/BOBBY.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penguatan reformasi birokrasi guna mewujudkan good governance sekaligus percepatan pelayanan publik terus dilakukan Bobby Nasution sejak dilantik menjadi Wali Kota Medan. Di usia tiga bulan kepemimpinannya, tangan dingin Bobby Nasution berhasil berantas penyakit pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemko Medan. Sikap tegas itu membuat para ASN yang selama ini terbiasa melakukan praktek pungli jadi ketar-ketir dan berpikir panjang untuk berbuat seperti itu lagi.  Gebrakan pertama yang dilakukan Bobby Nasution dengan mencopot Lurah Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan Hermanto dan Kasi Pembangunan D br Simanjuntak karena berdasarkan laporan warga melakukan pengutipan sejumlah uang saat pengurusan administrasi, Jumat (23/4) lalu. Kemudian, diikuti dengan pencopotan Kepling 17, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Eka Septian, juga karena terbukti melakukan pungli kepada sejumlah warga.  Selain pencopotan, Bobby Nasution dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan menempatkan pejabat di lingkungan Pemko Medan lewat sistem lelang jabatan dan assesmen. Kemudian, reaktivasi Tim Saber Pungli untuk diturunkan di sektor pelayanan publik, perizinan, pendidikan, pengadaan barang dan jasa serta bidang pelayanan lain. Hal ini dilakukan karena Bobby Nasution ingin Kota Medan bersih dari pungli.  Tangan dingin Bobby Nasution dalam memberantas budaya pungli dinilai Dimas Oky Nugroho PhD, salah seorang pengamat politik nasional, menunjukkan komitmennya sebagai anak muda yang konsisten sejak awal ketika kampanye untuk membenahi sektor pelayanan publik di Kota Medan. Di samping itu juga, Dimas menilai, Bobby Nasution juga gerak cepat untuk menjawab keluhan warga terkait pungli yang terjadi.  Dikatakan Dimas, pembenahan sektor pelayanan publik sangat vital untuk dilakukan di kota sebesar dan semaju Medan. Bobby Nasution, kata Dimas, ingin seluruh pengurusan di sektor pelayanan publik cepat dan lancar, sehingga tidak ada lagi aparatur pelayan publik memperlama dan mempersusah warga saat melakukan pengurusan.  “Tindakan tegas Wali Kota ini juga untuk menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi, karena untuk kota sebesar Medan, kemajuan itu harus nyata terwujud jika sektor birokrasi dan pelayan publik menjadi lebih baik. Jadi, ini sangat disadari Wali Kota sehingga harus dibenahi. Tidak hanya ini saja, saya yakin Wali Kota juga akan lebih banyak melakukan langkah-langkah lainnya,” kata Dimas.  Selain itu, imbuh pria yang juga dikenal sebagai konsultan perdamaian di United Nations Development Programme (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa), reformasi birokrasi yang dilakukan sebagai bentuk cepat Wali Kota untuk menyahuti keluhan warga. Tanpa hingar bingar, ungkapnya, Wali Kota langsung turun ke lapangan baik itu pagi, siang maupun malam. Di samping itu juga, jelas Dimas, sebagai komitmen Wali Kota untuk turun ke lapangan secara komunikatif dengan warga.  “Bahkan, Wali Kota turun langsung ke lokasi untuk menemui aparatur yang diduga melakukan pungli. Sebab, Medan selama ini citranya bisa dibilang cukup negatif terkait pelayanan publik, karena aparaturnya banyak terlibat dalam berbagai praktek pungli sehingga harus dibenahi. Ini menunjukkan kepemimpinan Wali Kota yang berani dan tegas dalam menindak praktek pungli sebagai upaya untuk pembenahan birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat yang baik,” ungkapnya.  Selain itu, sambung Dimas, reformasi birokrasi yang dilakukan Wali Kota sebagai bentuk kerja konkrit yang tidak disangka-sangka warga Kota Medan jika Wali Kota berani bertindak tegas membrantas pungli.  “Jadi, ini bagus sekali dan sangat fenomena. Wali Kota –Wali Kota sebelumnya sangat kalem dan bisa dikatakan toleran terhadap praktek seperti itu. Tentunya, ini sangat positif bagi Wali Kota dan memang jamannya harus seperti ini. Di samping itu juga sebagai perwujudan anak muda yang menunjukkan kinerjanya sekaligus semangat anak muda untuk kemajuan Kota Medan,” nilainya.  Tidak itu saja, terang Dimas, apa yang dilakukan Wali Kota ini juga untuk menjawab aspirasi besar warga Kota Medan agar Wali Kota-nya harus bertindak seperti itu. “Menurut saya, ini merupakan kepemimpinan yang promising. Untuk itu, warga Kota Medan harus mendukung apa yang dilakukan Wali Kota. Sebab, yang diprioritaskan Wali Kota adalah pelayanan publik, terutama penyelenggara pelayanan publik. Tidak mungkin, suatu kota atau negara bisa maju jika penyelenggara pelayan publiknya tidak bersih dan tidak responsif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya,” paparnya.  Bagaimana kata Dimas, bicara soal kebersihan jika ada warga yang melapor tidak di follow up. Begitu juga ketika warga mengurus dokumen maupun UMKM yang ingin berjualan tapi harus dimintai uang. “Inilah yang harus dibenahi Wali Kota dan harus mendapat dukungan publik. Bagi saya, ini bukan pencitraan politik tapi sebuah gerakan konkrit, spirit dan pesan dari pemimpin yang merupakan seorang anak muda,” tegasnya.  Apalagi, tambah Dimas, Kota Medan problemnya sangat kompleks dan salah satu penyumbang kompleksitas yang terjadi adalah persoalan pelayanan publik, sehingga harus dibenahi Wali Kota. Dimas pun optimis akan banyak penyelenggara pemerintahan di Pemko Medan yang akan mendukung langkah tegas Wali Kota tersebut. “Kuncinya mereformasi birokrasi guna membangun good governance, pungli disikat dan pelayanan publik harus cepat dan lancar,” sebutnya.  Dimas berpesan, agar Wali Kota tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, karena setelah jadi pemimpin tanggung jawabnya kepada Tuhan dan masyarakat. Untuk itu, tegasnya, bertindaklah dengan benar. Ditambah lagi, Wali Kota saat ini merupakan anak muda.  “Ini harapan Kota Medan, kalau anak muda ragu-ragu menjadi pemimpin, sama siapa lagi anak-anak muda yang merupakan populasi terbesar republik saat ini, berharap. Anak muda harus punya citra progresif, berani tanpa tedeng aling-aling, konkrit tapi juga cerdas, komunikatif, demokratif serta santun dan sangat menghormati orang tua,” paparnya seraya berharap agar Wali Kota konsisten untuk melakukan reformasi birokrasi serta harus mampu menggerakkan, tidak hanya menggerakkan masyarakat tetapi juga seluruh unsur birokrasi di lingkungan Pemko Medan.  Sebelumnya saat memberikan tindakan tegas terhadap oknum kepling beberapa waktu lalu Bobby Nasution menegaskan bahwa pungli adalah penyakit yang sama bahayanya dengan Covid-19.  "Ini (Pungli) memang penyakit yang harus disembuhkan. Penyakit selain COVID-19 yang sudah lama, yang kita terus coba, kita terus kolaborasi (untuk menyembuhkannya)," jelas Bobby Nasution.

Tangan Dingin Bobby Nasution Berhasil Berantas Budaya Pungli di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Syarief-Hasan-DPR.go_.id_.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menentang keras pernyataan yang dilakukan Benny Wenda. Pasalnya, baru-baru ini, Benny Wenda melakukan deklarasi kemerdekaan Papua Barat secara tidak berdasar pada Selasa (1/12/2020), sebab Papua dan Papua Barat merupakan wilayah Indonesia yang sah.  Syarief Hasan menyebutkan, Pemerintah harus segera memberikan tindakan keras dan di proses secara hukum UU Negara Republik Infonesia  terhadap tindakan provokatif Benny Wenda yang melakukan deklarasi dan menyatakan diri sebagai Presiden Sementara Papua Barat. “Tidak satu orangpun atau golongan manapun yang *boleh mengklaim secara sepihak tanah air Indonesia.”, tegas Syarief Hasan.  Menurutnya, tindakan Benny Wenda dan ULMWP telah melanggar keputusan sah PBB terkait hasil referendum masyarakat Papua yang menetapkan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia pada 1969. “Referendum masyarakat Papua pada 1969 yang menginginkan bergabung dengan Indonesia.”, ungkap Syarief.  Syarief Hasan menyebutkan bahwa langkah Benny Wenda tidak dibenarkan aturan internasional. “Berdasarkan Traktat Montevideo 1933, ULMWP tidak memiliki dasar, sebab wilayah yang diklaim adalah wilayah resmi Indonesia. Rakyat Papua menginginkan dan menyatakan bergabung dengan Indonesia sesuai hasil referendum 1969.”, ungkapnya.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa Papua merupakan provinsi sah di Indonesia. “Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Olehnya itu, gerakan yang berusaha memisahkan Papua dan Papua Barat dari Indonesia adalah gerakan melanggar konstutusi NKRI dan konstitusi International,” ungkapnya.  Ia pun mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan gerakan ULMWP yang dikomandoi Benny Wenda. “Masyarakat Papua dan Papua Barat adalah bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Syarief Hasan juga terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. “Pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah harus terus ditingkatkan. Pemerataan pembangunan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian Pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia.”, ungkap Syarief.  Politisi Partai Demokrat ini juga berkomitmen untuk tetap menyerap aspirasi seluruh masyarakat Indonesia*khususnya Saudara kita dari Papua dan Papua Barat “Kami dari Partai Demokrat akan terus *berkomitmen untuk menyerap aspirasi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua dan Papua Barat agar dapat merasakan pembangunan yg semakin maju”, tegas Syarief Hasan

Syarief Hasan Minta Pemerintah Tegas Terhadap Provokasi Benny Wenda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dua-pembakar-tersangka-kapolda-cari-itu-pemilik-lahan_m_149687.jpeg" alt="Kebakaran lahan" width="100%">
<figcaption>Kebakaran lahan</figcaption>
</figure>JawaPos - Setelah Pangdam II Sriwijaya, Mayjend TNI AM Putranto berjibaku memadamkan kebakaran lahan dan hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kemarin (7/8) giliran Irjen Pol Agung Budi Maryoto turun. Kapolda Sumsel itu, meninjau lokasi Karhutla mulai pukul 13.30 WIB. Jenderal Bintang Dua bersama jajaran Polda dan Polres OI itu, menyisir sisa-sisa kebakaran hebat di Desa Arisan Jaya 3, Km 22, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten OI. Kapolda menyaksikan langsung puluhan hektar lahan menghitam karena terbakar. Dia berang dan memerintahkan anggotanya mencari pemilik lahan 50-an hektar yang terbakar. Yakni orang bernama Alun. &ldquo;Cari orang bernama Alun itu sampai dapat. Tidak ada alasan tidak ketemu. Waktu membeli lahan ini 'kan pakai KTP. Jadi, seharusnya menjadi mudah untuk dicari,&rdquo; ujar Agung seperti dikutip Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (8/8). Memang, kata dia, tak mudah menetapkan orang menjadi tersangka. &ldquo;Ada alat bukti yang cukup. Jadi penyidik harus jeli,&rdquo; tegasnya. Agung menerangkan, sejauh ini sudah ada dua tersangka yang ditetapkan sebagai pelaku karhutla di Kabupaten OI sebelumnya. Kedua pelaku berinisial KM (45), warga Desa Sungai Rambutan, Inderalaya. Dia ditangkap pada Jumat (21/7) lalu dan berinisial TB (40), warga Sematang Borang, Palembang. Dia ditangkap Rabu (26/7). Dari kedua tersangka, juga diamankan barang bukti seperti korek api dan jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM). &ldquo;Keduanya sudah ditahan di Polres OI,&rdquo; lanjutnya. Tindakan tegas ini sebagai upaya agar karhutla karena lahan sengaja dibakar tidak lagi terjadi. Nah, hingga kemarin siang sebagian lahan bekas kebakaran sudah padam. Hanya ada dua titik yang masih terlihat asapnya. Sedang dipadamkan dua helikopter waterbombing. &ldquo;Satgas darat juga dikerahkan agar api cepat padam sepenuhnya." Setelah meninjau lokasi, saat itu juga peraih Bintang Bhayangkara Pratama memberikan maklumat kepada salah satu perwakilan desa setempat. Kata Agung, dalam maklumat yang ditandatangani Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Pangdam II Sriwijaya itu, berisi larangan pembakaran hutan dan lahan. &ldquo;Sosialisasi terus kita lakukan berkala, sejak jauh-jauh hari. Maklumat tersebut juga sudah disebarkan sejak tiga bulan lalu. Ancaman hukumannya sangat tegas. Pidana penjara,&rdquo; lanjutnya. Dalam penanganan karhutla, Agung menyebut tidak ada ego sektoral. Harus saling bahu-membahu secara lintas sektoral. &ldquo;Anggaran Rp2 miliar sudah ada untuk penyidik. Jadi, tidak ada alasan malas menyidik karena dana kurang. Kalau kurang, minta lagi,&rdquo; sambungnya. Apalagi payung hukum karhutla sudah jelas. Seperti UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Kemudian, ada juga UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Bisa juga UU No 39/2014 tentang Perkebunan. &ldquo;Jadi, saya ingatkan betul bagi yang coba-coba sengaja bikin karhutla,&rdquo; ujarnya. Agung berharap masyarakat proaktif. Harus berani melapor jika menemukan pelaku dan korporasi yang menyebabkan karhutla. &ldquo;Jangan pasif, tapi aktif karena karhutla tanggung jawab bersama. Tidak usah takut, karena kami tidak akan main-main. Sedini mungkin harus dicegah,&rdquo; lanjutnya.

Dua Pembakar Tersangka, Kapolda: Cari Itu Pemilik Lahan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/warga-kampung-akuarium-balik-lagi-pemprov-dki-beri-tindakan-tegas_m_127236.jpeg" alt="Suasana saat penggusuran bangunan di kawasan Luar Batang, di Kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Suasana saat penggusuran bangunan di kawasan Luar Batang, di Kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar informasi warga kampung &lrm;Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara kembali mendirikan bangunan. Padahal sebelumnya wilayah itu telah digusur oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sefullah menegaskan, pihaknya akan kembali menertibkan bangunan tersebut. Termasuk bangunan-bangunan yang didirikan kembali di beberapa lokasi tempat penggusuran. "Rencananya Minggu ini akan ditertibkan lagi, dan Satpol PP juga sudah melakukan peneguran," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/5). Saefullah juga mendapat laporan sebanyak 340 warga kembali menempati lahan yang telah digusur oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di beberapa daerah. Oleh sebab itu, dia berharap warga yang ditertibkan mau untuk menempati rusun yang telah disediakan, seperti di Marunda, Rawa Bebek dan Cipinang. "Jadi mereka memang harusnya bisa bergeser ke rusun," katanya. Sekadar informasi, warga kampung Akuarium kembali mendirikan bangunan di lahan bekas gusuran Pemprov. Mereka mendirikan bangunan itu diduga karena saat ini Ahok tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI karena telah kalah dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (cr2/JPG)

Warga Kampung Akuarium Balik Lagi, Pemprov DKI Beri Tindakan Tegas

tindakan tegas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tindakan tegas

Berita Terkini