<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/Instagram-my_songjihyo-2709382673.jpg" alt="Agensi Song Ji Hyo ambil langkah umum untuk melindungi artisnya" width="100%">
<figcaption>Agensi Song Ji Hyo ambil langkah umum untuk melindungi artisnya</figcaption>
</figure> <div> <div>JawaPos.com&nbsp;- NEXUS E&amp;M selaku agensi Song Ji Hyo merilis pernyataan resmi melalui perwakilan hukumnya pada Jumat (21/11).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Agensi angkat suara perihal kontroversi mengenai ayah Song Ji Hyo dan mengeluarkan peringatan terhadap tindakan kriminal.</div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>Berikut pernyataan lengkap dari NEXUS E&amp;M seperti&nbsp;yang dilansir dari laman Soompi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016857360/agensi-lee-yi-kyung-tegas-tempuh-jalur-hukum-tanpa-toleransi-di-tengah-memanasnya-skandal-sang-aktor">Agensi Lee Yi Kyung Tegas Tempuh Jalur Hukum Tanpa Toleransi di Tengah Memanasnya Skandal Sang Aktor</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Halo. Ini Firma Hukum Namsan, perwakilan hukum NEXUS E&amp;M Co., Ltd. (selanjutnya disebut 'NEXUS E&amp;M'). Baru-baru ini, NEXUS E&amp;M menerima email yang mengangkat masalah mengenai ayah dari aktris afiliasi kami Song Ji Hyo. Email itu menuduh bahwa perusahaan yang dioperasikan oleh ayah Song Ji Hyo dalam keadaan gagal bayar. Serta melampirkan surat pernyataan beserta materai seperti contoh spanduk bertuliskan, 'Orang tua dari selebritas terkenal di TV karena bisnis kapal penumpang!' Tindakan mengirimkan spanduk ini melampaui pertanyaan sederhana, dan dapat diartikan sebagai niat seseorang untuk memajang spanduk di depan NEXUS E&amp;M. Dengan demikian merusak kehormatan dan citra Song Ji Hyo serta mengganggu operasional normal perusahaan. Tindakan semacam ini, berdasarkan keputusan pengadilan adalah tindakan kriminal yang dapat dihukum. Pengadilan telah memutuskan, bahwa ketika suatu pihak memberitahukan pihak lain tentang potensi bahaya sebagai bagian dari pelaksanaan hak mereka. Jika pemberitahuan tentang bahaya itu melampaui apa yang dapat diterima berdasarkan adat istiadat dan norma sosial, atau jika itu bukan cara yang wajar untuk mencapai tujuan yang sah, maka hal itu dapat dihukum. Mengingat sikap hukum ini, NEXUS E&amp;M menganggap tindakan pengiriman materi kepada agensi, dan bukan kepada ayah Song Ji Hyo sendiri merupakan tindakan kriminal yang jelas, serta melampaui batas-batas yang dapat ditoleransi berdasarkan norma-norma sosial. NEXUS E&amp;M tidak akan tinggal diam menghadapi segala bentuk ancaman, tekanan, atau tindakan tidak adil yang melanggar kehormatan dan hak pribadi aktris afiliasi kami atau operasional bisnis normal perusahaan. Jika tindakan melawan hukum yang sama atau serupa terulang, kami akan menempuh segala upaya hukum yang tersedia, termasuk mengajukan tuntutan pidana dan ganti rugi, secepat serta seketat mungkin. NEXUS E&amp;M akan terus menanggapi dengan tegas dan tidak akan mengabaikan tindakan jahat apapun, yang merugikan aktivitas aktris afiliasi kami."</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016804343/agensi-cha-eun-woo-klarifikasi-dan-sampaikan-permintaan-maaf-resmi-atas-kekeliruan-nomor-ars-voice-untuk-promosi-album-else">Agensi Cha Eun Woo Klarifikasi dan Sampaikan Permintaan Maaf Resmi atas Kekeliruan Nomor ARS Voice untuk Promosi Album 'ELSE'</a></div>

NEXUS E&M, melalui perwakilan hukumnya, Firma Hukum Namsan, merilis pernyataan atas kontroversi yang melibatkan ayah aktris Song Ji Hyo.

Agensi Song Ji Hyo Respons Tuduhan Utang Ayah Sang Aktris, Tegaskan Siap Tempuh Jalur Hukum!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/Screenshot_20231001_005244_Chrome-94369591.jpg" alt="Polisi Telah Mengamankan tujuh wanita terduga pelaku penganiayaan remaja wanita di Makassar. (rakyatsumsel.fajar.co.id)" width="100%">
<figcaption>Polisi Telah Mengamankan tujuh wanita terduga pelaku penganiayaan remaja wanita di Makassar. (rakyatsumsel.fajar.co.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Fenomena kenakalan remaja di era modern ini makin marak dan kerap ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa kasus kenakalan remaja bahkan hingga berujung pada tindak kriminal.&nbsp;Oleh karena itu, penting memahami faktor penyebab masalah ini. Faktor penyebab kenakalan remaja terbagi menjadi dua sumber, yakni internal dan eksternal.&nbsp;Faktor internal berasal dari dirinya sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari keluarga, lingkungan, atau pergaulan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013069293/imbauan-wali-kota-eri-cahyadi-kepada-guru-fasilitasi-bakat-siswa-untuk-cegah-kenakalan-remaja">Imbauan Wali Kota Eri Cahyadi kepada Guru: Fasilitasi Bakat Siswa untuk Cegah Kenakalan Remaja</a> Penyebab kenakalan remaja tidak bersifat tunggal dan biasanya karena terpapar pengaruh buruk tanpa ada intervensi baik. Berikut ini dibeberkan oleh pihak Polri delapan faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yang perlu diperhatikan. <ol> <li> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Keluarga</li> </ol> Keluarga berperan untuk mengajarkan nilai dan norma dasar yang akan dibawa anak ke masyarakat. Jika orang tua menerapkan pola asuh yang salah, kurang memberi kasih sayang, mendidik dengan terlalu keras, dan lainnya akan merusak karakter anak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013069158/cegah-perundungan-dan-kenakalan-remaja-pemkot-surabaya-siap-wadahi-potensi-siswa">Cegah Perundungan dan Kenakalan Remaja, Pemkot Surabaya Siap Wadahi Potensi Siswa</a> <ol start="2"> <li> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Pergaulan</li> </ol> Kenakalan remaja juga bisa terjadi jika anak masuk ke dalam pergaulan yang salah. Sebab, Anak remaja cenderung mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. Jika anak tidak memiliki kontrol diri yang kuat dan bimbingan orang tua, maka bisa terjerumus perbuatan nakal teman-temannya. <ol start="3"> <li> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lingkungan</li> </ol> Lingkungan tempat tinggal anak tak kalah penting dalam menentukan perilaku anak. Anak-anak melihat dan secara tidak langsung belajar dari lingkungannya. Anak berpotensi untuk jadi remaja nakal jika lingkungannya dekat dengan kriminal, pengedar narkoba, prostitusi, atau kekerasan memicu kenakalan remaja. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013016666/satpol-surabaya-perketat-pengawasan-jalur-pedestrian-cegah-kenakalan-remaja">Satpol Surabaya Perketat Pengawasan Jalur Pedestrian Cegah Kenakalan Remaja</a> <ol start="4"> <li> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sekolah</li> </ol> Sekolah berperan untuk mengembangkan karakter anak melalui peraturan, kurikulum, maupun ekstrakurikuler yang diadakan. Namun, jika metode dan materi yang diajarkan sekolah tidak cocok ataupun tidak cukup, maka bisa mempengaruhi karakter anak. <ol start="5"> <li> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kontrol diri lemah</li> </ol> Meskipun remaja tahu perbedaan perilaku yang baik dan buruk, tanpa kontrol diri yang kuat akan sulit baginya bertingkah laku sesuai norma. Hal ini membuat remaja berperilaku nakal, bahkan melakukan tindak kriminal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01573775/begini-cara-satpol-pp-cegah-kenakalan-remaja-di-surabaya">Begini Cara Satpol PP Cegah Kenakalan Remaja di Surabaya</a> <ol start="6"> <li> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kurang pemahaman agama</li> </ol> Agama memiliki fungsi yang penting untuk pertumbuhan anak. Dengan agama, anak akan memiliki pegangan moral yang kuat, sehingga mampu membedakan perilaku baik dan buruk. Oleh karena itu, pembekalan pendidikan agama yang baik untuk anak sangat diperlukan agar anak tidak salah melangkah ketika remaja dan seterusnya. <ol start="7"> <li> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kondisi ekonomi</li> </ol> Kondisi ekonomi yang kurang bisa membuat remaja melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri atau merampok. Hal ini dilakukan secara nekat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461362/rafael-alun-sebut-perbuatan-mario-dandy-kenakalan-remaja-biasa-pengacara-david-kerdil-sekali-moral-anda">Rafael Alun Sebut Perbuatan Mario Dandy Kenakalan Remaja Biasa, Pengacara David: Kerdil Sekali Moral Anda!</a> <ol start="8"> <li> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyalahgunaan teknologi informasi</li> </ol> Remaja bisa mengakses konten-konten dewasa atau kekerasan, sehingga mereka tergerak untuk meniru informasi yang mereka dapatkan di internet maupun media sosial. Peran orang tua penting untuk mencegah anak mengkonsumsi konten yang tidak sesuai untuk usianya.

Penyebab kenakalan remaja tidak bersifat tunggal dan biasanya karena terpapar pengaruh buruk tanpa ada intervensi baik.

Jangan Sampai Terjerumus! Polri Beberkan 8 Faktor Utama Penyebab Kenakalan Remaja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Hidayat-nur-Wahid-rapat-dari-rumah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA, menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya tindakan kriminal dan persekusi kepada Imam Masjid dan Ulama. Sebagaimana dialami oleh Imam Masjid di Pekanbaru dan Habib Rizieq Syihab.  Hidayat meminta Kepolisian Republik Indonesia agar menegakkan prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum yang adil, dengan segera mengusut dan memproses secara hukum pelaku penusukan imam masjid di Pekanbaru dan oknum-oknum pelaku ujaran kebencian serta pembakaran, juga perobekan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) di depan komplek parlemen Indonesia, yang sudah dilaporkan itu.  Menurut Hidayat, penusukan imam masjid di Pekanbaru sudah masuk ke dalam kategori penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Anehnya, ada upaya untuk kembali menyebutkan bahwa pelaku penusukan mengalami gangguan jiwa, seperti yang berulangkali terjadi sebelumnya. Menurutnya, hal itu mengakibatkan kasus serupa terulang lagi dan lagi.  “Beberapa kali penganiayaan terhadap ulama, pelakunya selalu disebut mengalami gangguan jiwa. Sehingga tidak dikenakan sanksi hukum yang menjerakan dan tidak menimbulkan efek jera. Agar memulihkan kepercayaan Umat dan masyarakat kepada kebenaran penegakan hukum di Indonesia, dan agar kasus persekusi seperti ini tak terulang lagi, seharusnya kepolisian membuka data dan bukti secara transparan bahwa pelakunya benar-benar mengalami gangguan jiwa. Atau pelakunya hanya pura-pura saja, sehingga bisa dijerat dengan pasal yang memberatkan, dan menjadi warning supaya kasus serupa tak terulang lagi, kapanpun dan dimana pun,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (29/7).  Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan untuk kasus ujaran kebencian dan upaya pembakaran serta perobekan baliho bergambar Habib Rizieq, pihak kepolisian juga harusnya menunjukan kepada masyarakat bahwa polisi bertindak profesional dan berlaku adil. Karenanya polisi harus menyatakan ke publik bahwa tindakan kriminal seperti itu dipastikan akan diusut secara adil. Apalagi, beberapa pihak juga melaporkan ke pihak kepolisian terkait tindakan yang telah menghina dan menyebarkan kebencian terhadap Habib Rizieq sebagai ulama yang dihormati dan memiliki pengikut yang sangat banyak.  “Sebagai bentuk nyata adanya penegakan hukum yang adil, dan untuk memberikan kepercayaan kepada Umat terhadap penegakan hukum secara adil, maka polisi harusnya bergerak secara cepat, profesional dan adil, seperti saat menangani laporan terkait pembakaran bendera PDIP beberapa waktu lalu atau ketika mengusut pelemparan bom molotov ke kantor PDIP di Bogor. Setiap laporan masyarakat dari kelompok apapun harus ditangani dengan prosedur yang sama. Jangan tebang pilih. Itu salah satu makna menegakkan keadilan yang tertuang dalam Pancasila. Dan itu juga untuk menghentikan perasaan Umat yang merasa selalu diberlakukan tidak adil atau malah dianaktirikan oleh Negara, yang bisa berdampak sangat luas terkait pemaknaan dan pelaksanaan sila ke-3 dari Pancasila: Persatuan Indonesia,” ujarnya.  Dia menyebutkan, ujaran kebencian serta tindakan menginjak-injak gambar, membakar dan merobek baliho bergambar Habib Rizieq secara akumulatif sudah memenuhi kualifikasi hukuman dalam Pasal 156 KUHP. Ketentuan itu berbunyi, ‘Barangsiapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.’  “Dua peristiwa itu menunjukan bahwa tindakan kriminal, penganiayaan, penghinaan dan persekusi terhadap ulama atau tokoh agama masih berlangsung di Indonesia negara Pancasila yang sila pertamanya adalah: KeTuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, perlu diusut tuntas, diberikan sanksi yang memberikan efek jera, supaya tidak terulang lagi di waktu yang akan datang, agar NKRI dan Pancasilanya tetap terjaga,” pungkasnya.

Tindakan Kriminal kepada Imam Masjid dan Ulama Harus Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/setnov-pengibaran-bendera-opm-tindakan-kriminal-dan-tidak-bisa-ditolerir_m_101060.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto (baju kuning)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto (baju kuning)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Orang tidak dikenal mengibarkan Bedera Organisasi Papua Merdeka (OPM), di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KBRI) di Melbourne, Australia. Ketua DPR Setya Novanto meminta pelakunya &nbsp;harus diberikan hukuman berat. Menurutnya, &nbsp;perbuatan yang dilakukan oleh oknum sudah termasuk kegiatan kriminal yang bertentangan dengan perjanjian internasional. "Ini tindakan kriminal dan tidak bisa ditolerir, ini melanggar perjanjian internasional Konvensi Wina 1969," ujar Novanto di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/1). Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta pemerintah Australia harus melakukan investigasi adanya pengibaran bendera OPM itu, sekaligus mencari otak pelaku. &nbsp;Harapannya, &nbsp;kejadian tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari. "Kita minta Australia untuk melakukan &nbsp;investigasi. Ini enggak bisa ditolerir karena keluar dari kaidah-kaidah hubungan diplomatik," katanya. Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arrmanatha Nasir, mengatakan kejadian terjadi pada Jumat 6 Januari 2017 siang saat Kantor KJRI sepi, di mana para pegawai sedang menunaikan ibadah salat Jumat. Tindakan kriminal tersebut terjadi pada Jumat pukul 12.52 siang waktu setempat. Pelaku menerobos dan memanjat gedung apartemen yang bersebelahan dengan KJRI.(cr2/JPG)

Setnov: Pengibaran Bendera OPM Tindakan Kriminal  dan Tidak Bisa Ditolerir