<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/pWVcj3yYFAe8cMA7rAjyFhYtAc04CQKwdCsoKs3p-1-128046443.jpg" alt="Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menegaskan komitmennya menjaga kestabilan harga beras agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menegaskan komitmennya menjaga kestabilan harga beras agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menegaskan komitmen menjaga harga beras agar tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 yang digelar di Mapolda Riau, Rabu (22/10). Rapat dihadiri oleh perwakilan Bareskrim Polri, Badan Pangan Nasional, Dinas Perdagangan, Dinas Pangan, DPMPTSP, serta pimpinan Perum Bulog dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Pembentukan Satgas ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang&nbsp;Satgas Pengendalian Harga Beras. Tujuannya menjaga harga tetap sesuai HET, melindungi konsumen, serta mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga. Dirreskrimsus Polda Riau, Kombespol Ade Kuncoro, menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat guna memastikan stabilitas harga dan pasokan beras di seluruh wilayah Riau. &ldquo;Kami menindak tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran seperti penimbunan, kartel, atau spekulasi harga. Polres jajaran juga kami instruksikan melakukan pengawasan langsung dan melaporkan hasilnya melalui sistem Badan Pangan Nasional,&rdquo; kata Ade. Menurut dia, pelaku usaha yang menjual beras di atas HET akan diberi teguran tertulis dan diberi waktu satu minggu untuk menyesuaikan harga. &ldquo;Jika tidak dipatuhi, Satgas akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; tegasnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga keseimbangan ekonomi pangan nasional. &ldquo;Langkah kolaboratif ini bukan hanya menjaga harga beras tetap terjangkau, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan, baik petani maupun konsumen,&rdquo; ujarnya. Sementara, perwakilan Badan Pangan Nasional, menyampaikan bahwa pihaknya akan turun langsung ke daerah-daerah yang masih menunjukkan harga beras di atas HET. &ldquo;Kami akan melakukan pengendalian di beberapa daerah hingga 27 Oktober 2025,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, pihak Bareskrim Polri Kombes Pol John Wesly Arianto menegaskan Satgas Pangan bekerja secara menyeluruh dari hulu ke hilir untuk memastikan harga beras tetap terkendali. Ia memastikan, tidak segan menindak pihak-pihak yang melakukan permainan. &ldquo;Apabila dalam seminggu harga tidak kembali sesuai HET, Polri akan menelusuri akar masalahnya dan menindak tegas pihak-pihak yang bermain,&rdquo; pungkasnya.

Polri berkomitmen menjaga harga beras sesuai HET, Satgas Pangan siap tindak pelanggaran harga di Provinsi Riau.

Satgas Pangan Polri Jamin Harga Beras Sesuai HET, Janji Tindak Tegas Kartel dan Penimbun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/Screenshot_2025-08-31-19-42-14-506_comandroidchrome-edit-607071268.jpg" alt="Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan keterangan arahan Presiden Prabowo usai rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan keterangan arahan Presiden Prabowo usai rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap masyarakat yang melakukan aksi perusakan fasilitas umum maupun penjarahan rumah pejabat negara. Instruksi ini disampaikan sebagai respons atas maraknya aksi anarkis yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional dalam beberapa hari terakhir. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016506886/kebijakan-pajaknya-dianggap-mencekik-rakyat-rumah-sri-mulyani-di-bintaro-ikut-jadi-korban-penjarahan">Kebijakan Pajaknya Dianggap Mencekik Rakyat, Rumah Sri Mulyani di Bintaro Ikut Jadi Korban Penjarahan</a> Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap keamanan masyarakat dan negara. Karena itu, Presiden meminta TNI-Polri solid melakukan pengamanan. &ldquo;Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan kenyamanan masyarakat Indonesia secara keseluruhan,&rdquo; kata Sjafrie memberikan keterangan arahan Presiden Prabowo usai rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8). Menurut Sjafrie, Presiden Prabowo telah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu dalam mengambil langkah hukum, terhadap setiap pelanggaran. &ldquo;Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, baik yang dimiliki secara individu, pribadi pejabat maupun institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah terukur dan tegas terhadap kegiatan pelanggaran hukum,&rdquo; tegasnya. Ia menjelaskan, perintah tegas ini mencakup segala bentuk tindak kriminal, mulai dari perusakan fasilitas umum, harta benda pribadi, hingga ancaman terhadap keselamatan warga negara.&nbsp; &ldquo;Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan pelanggaran bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, maupun harta milik pribadi, dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum,&rdquo; urai Sjafrie. Sjafrie menambahkan, jika ada upaya penjarahan ke rumah pejabat negara maupun perusakan kantor Kepolisian, aparat harus bertindak cepat. Aparat diperintahkan menindaktegas para pelaku penjarahan. "Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas kepada para pelaku kerusuhan dan penjarah yang masuk ke wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara,&rdquo; ujarnya. Presiden, lanjut Sjafrie, menekankan bahwa aparat harus memastikan setiap wilayah institusi negara dalam kondisi aman. Hal itu penting untuk menjaga kewibawaan negara, serta menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat. &ldquo;Polri dan TNI akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta juga bisa mengganggu kedaulatan NKRI,&rdquo; papar dia. (*)

Presiden Prabowo Subianto perintahkan TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap aksi perusakan fasilitas umum dan penjarahan rumah

Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas terhadap Pelaku Aksi Perusakan dan Penjarahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SATPOL.jpg" alt="TEROR: Anggota Polres Bondowoso saat datang ke lokasi rumah Kasatpol PP yang telah dirusak." width="100%">
<figcaption>TEROR: Anggota Polres Bondowoso saat datang ke lokasi rumah Kasatpol PP yang telah dirusak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat kepolisian diminta tegas terhadap pelaku pengrusakan rumah kediaman Kasatpol PP Bondowoso. Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat meminta Polres Bondowoso untuk melakukan tindakan tegas terhadap orang yang melakukan pengrusakan.  “Tindak tegas siapa pun yang melakukan intimidasi, perusakan dengan cara-cara premanisme,” tegas Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat seperti diberitakan Jawa Pos Radar Ijen.  Irwan menilai, Kasatpol PP bekerja dalam rangka penegakan aturan. Dalam hal ini melakukan penertiban arena biliar di area pasar induk. Sebab, berdasarkan regulasi yang berlaku, lapak pasar memang tidak boleh digunakan untuk area permainan.  Sebelumnya diketahui Satpol PP Kabupaten Bondowoso melakukan penertiban tempat biliar di sekitar Pasar Induk Bondowoso. Pemilik biliar bersama anak buahnya balas dendam dengan merusak pagar kediaman Kasatpol PP Bondowoso, Kamis malam (5/1).  Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, kurang lebih ada lima orang yang mencoba melakukan perusakan. Mereka datang menggunakan sebuah mobil jip. Peristiwa itu diduga imbas dari penertiban tempat biliar di area pasar induk yang dilakukan satpol PP.  Penertiban tempat biliar di Pasar Induk Bondowoso itu dilakukan pada 23 November 2022 lalu. Satpol PP bersama aparat kepolisian hingga TNI menertibkan lokasi biliar tersebut karena melanggar aturan. Yaitu, lapak pasar tidak boleh digunakan untuk permainan, melainkan harus digunakan untuk usaha jual beli oleh para pedagang.  Nanang Dwi Haryanto, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Bondowoso, menerangkan, pelaku melakukan teror kurang lebih pukul 17.00. Saat itu, Kasatpol PP Bondowoso Slamet Yantoko berada di dalam rumah bersama mertuanya. Namun, dia memutuskan untuk tidak keluar. “Beberapa orang merangsek masuk hingga merusak pagar rumah Kasatpol PP,” katanya.  Berdasarkan keterangan dari warga setempat, lanjut Nanang, sejumlah orang yang merusak tersebut diduga dalam keadaan mabuk. Dilihat dari cara berjalannya yang sempoyongan. Ketua RT setempat yang mengetahui kejadian itu langsung mendatangi mereka. Disusul oleh sejumlah aparat kepolisian. “Pak Kapolres turun langsung juga bersama para kasatnya,” imbuhnya.  &nbsp;

Rumah Kasatpol PP Bondowoso Dirusak. Wabup Minta Polisi Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20201130-WA0080.jpg" alt="Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menunjuk Kompol Fajar H. Kuncoro yang sebelumnya menjabat Kapolsek Cinambo untuk mengisi jabatan Kapolsek Astanaanyar usai kasus dugaan penyalahgunaan narkoba Kapolsek Astanaanyar Kompol YP.  Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Jawa Barat Nomor ST/267/II/KEP/2021 tentang pemberhentian dan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Jawa Barat.  ”Yaitu Kapolsek Astanaanyar (Kompol YP) yang ada di Polrestabes Bandung ya. Kepada yang bersangkutan, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai kapolsek,” kata Kapolda Jawa Barat Ahmad Dofiri seperti dilansir dari Antara di Polrestabes Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/2).  Kini Kompol YP pun dalam telegram itu diputuskan untuk dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polda Jawa Barat dalam rangka pemeriksaan atas kasus dugaan keterlibatan penyalahgunaan narkoba.  Sementara itu, jabatan Kapolsek Cinambo kini diisi AKP Asep Surahman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolsek Lengkong.  Menurut Dofiri, pihaknya tidak akan segan menindak tegas anggotanya yang terlibat dengan barang terlarang itu. Kompol YP, terancam pemecatan dari Korps Bhayangkara dan juga bisa dipidana terkait dengan kasus yang menjeratnya.  ”Yang melakukan kekeliruan seperti narkoba itu, tentunya kita akan ambil langkah dan tindakan tegas. Supaya pembelajaran bagi yang lain,” ucap Ahmad Dofiri.  Ahmad Dofiri menjelaskan kronologi diamankannya Kapolsek Astanaanyar Kompol YP berawal dari adanya satu anggota polisi yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Setelah itu, tim dari Propam baik Mabes Polri maupun Polda Jawa Barat melakukan penelusuran hingga ditemukan dugaan bahwa Kompol YP pun turut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut.  ”Dari hasil penelusuran itu cukup memprihatinkan ya, karena ada beberapa keterlibatan anggota yang lain. Salah satunya yang kami sesalkan adalah salah satu kapolsek,” kata Ahmad Dofiri.  Dari penelusuran itu, didapat 12 anggota polisi termasuk Kompol YP yang kini telah diamankan Propam Polda Jawa Barat. Selain diamankan, mereka pun dilakukan tes urine untuk memastikan keterlibatannya.  Meski keputusan dari Propam Polda Jawa Barat belum keluar, Ahmad Dofiri memastikan, Kompol YP telah dicopot dari jabatannya. Pihaknya pun terus melakukan pendalaman terhadap belasan anggota polisi yang terciduk dugaan kasus narkoba itu. ”Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, kami akan melakukan tindakan tegas,” ujar Ahmad Dofiri.  Tindakan tegas itu, kata dia, mulai dari pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) hingga pemidanaan atas kasus penyalahgunaan narkoba itu. Dia berharap para anggota yang lain dapat mengambil pelajaran untuk menjauhi barang terlarang tersebut.  ”Ini adalah wujud keseriusan kami di mana ketika ada indikasi itu, Propam kami juga langsung melakukan penelusuran, kami tidak mau anggota kami terjebak lebih jauh,” tutur Ahmad Dofiri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=444gTHownLE

Polda Jabar Tunjuk Kapolsek Cinambo Gantikan Kapolsek Astanaanyar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/rilis-1-1.jpg" alt="Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, Polri akan menindak tegas apabila ada anggota yang terbukti tergabung dalam kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT.  Menurut dia, dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana pasal 11 huruf c, dikatakan setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. ”Jadi, kalau terjadi hal tersebut tentunya Polri akan tindak tegas karena memang sudah ada aturan hukumnya bagi yang melanggar tentunya sanksi kode etik sudah menunggu,” kata Awi seperti dilansir dari Antara di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/10).  Namun demikian Awi mengatakan, hingga saat ini belum menerima laporan mengenai adanya anggota Polri yang tergabung dalam kelompok LGBT.  Sebelumnya, isu adanya kelompok LGBT di tubuh TNI-Polri dikemukakan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan. Burhan mengatakan mengetahui informasi fenomena LGBT dari diskusi di Mabes TNI Angkatan Darat. Hal itu disampaikan Burhan dalam sebuah acara bertajuk Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Mahkamah Agung RI, 12 Oktober.  ”Agak unik yang disampaikan mereka kepada saya yakni mencermati masalah perkembangan LGBT di lingkungan TNI,” kata Burhan.  Burhan juga mengemukakan, isu LGBT itu tidak hanya ada di institusi TNI, tetapi juga ada di institusi Polri. ”Ternyata mereka menyampaikan kepada saya sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI-Polri,” tutur Burhan.  Menurut Burhan, kelompok LGBT TNI-Polri itu dipimpin oleh anggota berpangkat sersan. Sementara anak buahnya ada yang berpangkat letnan kolonel. ”Ini unik. Tapi memang ini kenyataan,” kata Burhan.  Burhan menambahkan bahwa fenomena penyuka sesama jenis ini bukan hal baru. Sebab, pihaknya juga pernah menyidangkan kasus LGBT pertama di lingkungan TNI pada 2008.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvfeAvIaoH4&ab_channel=jawapostvofficial

Polri Akan Tindak Tegas Bila Ada Anggotanya Tergabung dalam LGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/korban-gilang-bungkus.jpg" alt="PENYELIDIKAN: Foto salah seorang korban yang diminta GL membungkus dirinya dengan kain jarik. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENYELIDIKAN: Foto salah seorang korban yang diminta GL membungkus dirinya dengan kain jarik. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya akan mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswanya yang diduga melakukan pelecehan seksual “fetish” (orang memiliki dorongan seksual yang berhubungan dengan benda mati) jarik berkedok riset terhadap mahasiswa lain.  </div> <div align="left"> Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair, Suko Widodo di Surabaya, Kamis, membenarkan bahwa pelaku “fetish” jarik berkedok riset yang viral di media sosial Twitter merupakan mahasiswa Unair angkatan 2015 bernama Gilang Aprilian Nugraha Pratama.  </div> <div align="left"> "Fakultas Ilmu Budaya Unair telah menggelar sidang komite etik terhadap yang bersangkutan. Pastinya kami akan mengambil tindakan tegas karena sudah menyalahi etika mahasiswa," ujarnya.  </div> <div align="left"> Suko menjelaskan pihaknya melalui FIB Unair juga mencoba menghubungi Gilang dan keluarganya.  </div> <div align="left"> Namun, kata dia, sampai saat ini Gilang yang merupakan warga luar kota Surabaya belum bisa dihubungi, sehingga pihak kampus akan menyerahkan sepenuhnya pada pihak berwenang.  </div> <div align="left"> "Dulu pernah terjadi saat Gilang jadi panitia mahasiswa baru, tapi tidak dilaporkan ke dekanat dan sekarang sudah viral di sosial media dan ada yang melapor, makanya kami adakan sidang kode etik," tuturnya.  </div> <div align="left"> Dia kembali menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan melindungi yang bersangkutan.  </div> <div align="left"> "Kami secara tegas tidak akan melindungi kesalahan dan akan terus melakukan investigasi. Tentunya akan memberikan sanksi paling tegas, karena hal itu merupakan tindakan melanggar disiplin moral mahasiswa," ucapnya.  </div> <div align="left"> Sebelumnya, salah seorang mahasiswa di salah satu PTN di Surabaya dikabarkan menjadi seorang predator “fetish,” dari sebuah utas yang diciutkan oleh @m_fikris dengan judul “Fetish Kain Jarik” dan menjadi trending di media sosial Twitter.  </div> <div align="left"> Pelaku yang disebut sebagai predator ini melakukan aksinya dengan modus cara meminta bantuan untuk penelitian tugas akhir yang bertemakan bungkus-membungkus. (*)  </div>

Unair Bakal Tindak Tegas Gilang Bungkus Jarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ganjar-pranowo-1.jpg" alt="Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo siap menindak tegas jajarannya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat terjadi pandemi Covid-19. Ganjar melarang jajarannya memanfaatkan pandemi Covid-19 dengan mencari kesempatan untuk memperkaya diri sendiri.  ”Langsung saya pecat dan saya antar ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tidak boleh hari ini ada pemimpin yang mikir duit, apalagi mikir korupsi dan dodolan. Meski semuanya serba dilonggarkan, jangan sampai kita mengambil kesempatan dalam kesempitan,” kata Ganjar seperti dilansir dari Antara di Semarang pada Senin (1/6).  Gubernur Jateng menegaskan, sangat serius terkait pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Jateng. Bahkan sudah mengingatkan jajarannya agar selalu menjaga integritas dalam penanganan Covid-19. ”Saya kenceng betul soal ini dan saya sudah ingatkan minimal yang ada di Jawa Tengah, kalau ada di antara panjenengan yang korupsi pengadaan, ngemplang, njupuk duit, dan sebagainya, saya pecat,” ujar Ganjar.  Ganjar juga meminta seluruh pemimpin daerah di Jateng mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, meski kondisi darurat dan banyak kelonggaran, tapi semua harus dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada. Apalagi, lanjut dia, sebagai pemimpin harus bertanggung jawab kepada masyarakat terhadap amanah yang diemban.  ”Ujian paling besar para pemimpin saat ini adalah bertanggung jawab pada masyarakat. Ibarat sandal, kalau sandal ini diinjak, pemimpin itu ada di bawah sandal ini. Hari ini mereka harus rela mendengar aspirasi dari masyarakat yang paling bawah,” terang Ganjar.  Dia menyebut, negara sudah berupaya serius dalam menangani wabah Covid-19. Namun, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar semakin siap menghadapi kejadian luar biasa seperti saat ini.  ”Kalau ada kurang-kurang sekarang, itu salah dan tanggung jawab saya dan semua pemimpin di negeri ini, siapa pun dia, ke depan kita harus belajar dari pengalaman ini agar lebih siap,” kata Ganjar lagi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5SveN4r2daQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qK-MEHazEaM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0AD3xte3bJg

Ganjar Siap Tindak Tegas Jajarannya Yang Korupsi saat Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabareskrim-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram (TR) terkait upaya penegakkan hukum di tengah pandemi Covid-19. Salah satu pelanggaran pidana yang disorot yaitu penyebar hoax dan penghina Presiden atau pejabat pemerintah.  Aturan ini tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 yang ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Aturan ini dibuat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pandemi.  "Laksanakan penegakan hukum secara tegas," tulis Listyo dalam Surat Telegram tersebut.  Adapun pengenaan pasal pada penyebar hoax yakni Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dikenakan Pasal 207 KUHP.  Adapula untuk kasus penipuan penjualan alat kesehatan lewat online terancam Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pada poin terakhir, Listyo pun memerintahkan agar penindakan hukum yang dilakukan diekspos ke publik guna memberi efek deteren kepada oknum-oknum lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NLNobZTZ-pw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=B-_E3JQjINk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=k1Co1K41gcg

Telegram Kabareskrim: Tindak Tegas Penghina Presiden dan Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Knalpot-racing.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendaraan dengan suara bising tentu sangat mengganggu. Umumnya, suara bising yang dihasilkan oleh kendaraan baik roda dua ataupun roda empat merupakan suara dari modifikasi saluran sistem pembuangan atau knalpot.  Terkait dengan suara bising kendaraan yang dihasilkan knalpot modifikasi, dikutip JawaPos.com dari MotorcycleNews, Selasa (10/9), sebuah kota di Prancis telah mulai mengantisipasi knalpot sepeda motor yang bising dengan memasang 'radar kebisingan'. Teknologi itu akan mampu mengidentifikasi kendaraan yang menghasilkan suara bising, menentukan lokasi mereka dan secara otomatis mengeluarkan tiket atau surat tilang.  Terletak di pusat Villeneuve-le-Roi, seperti yang dilaporkan oleh Reuters, sistem akan ditayangkan begitu undang-undang mengizinkan teknologi disahkan. Perangkat akan terhubung ke kamera CCTV Polisi dan secara otomatis mengeluarkan denda.  Sama seperti Inggris, Prancis sudah menggunakan batas kebisingan kendaraan, namun itu bergantung pada kemampuan polisi untuk menangkap pelanggar.  Dibuat oleh Bruitparif, sistem baru ini menggunakan empat mikrofon untuk mengukur tingkat desibel dalam sepuluh detik kendaraan yang melintas. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melacak sumber asli kebisingan, diilustrasikan sebagai serangkaian titik-titik berwarna di belakang mesin yang dikenal sebagai 'gelombang akustik'.  Selain di wilayah urban, pengukur kebisingan juga akan ditempatkan di wilayah perbukitan Saint-Forget, di luar Paris, rute populer bagi pengendara motor. Dua perangkat selanjutnya akan dipasang di pusat kota Paris pada September.  Departemen Transportasi Prancis belum lama ini mengumumkan bahwa mereka akan menguji coba 'kamera kebisingan' baru yang dirancang untuk menindak pengendara yang melanggar batas volume knalpot. Kamera akan diuji di beberapa lokasi selama tujuh bulan ke depan. Jika berhasil, dapat dikembangkan lebih lanjut di wilayah lain di Prancis dan di Inggris.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Ilustrasi.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi: Teknologi noise camera akan digunakan di Prancis untuk menindak kendaraan yang bersuara bising (MotorcycleNews)  Ditujukan untuk pengemudi dan pengendara sepeda motor dengan knalpot ilegal, serta mereka yang menggeber kendaraan mereka secara berlebihan, mikrofon akan merekam suara kendaraan yang lewat sebelum alat Automatic number-plate recognition (ANPR) dan kameranya mengambil gambar untuk mengumpulkan bukti visual terhadap pengendara yang melanggar.  Berbicara tentang inisiatif baru ini, Sekretaris Transportasi, Chris Grayling mengatakan polusi suara membuat kehidupan orang-orang di masyarakat sangat menderita dan memiliki dampak kesehatan yang buruk. "Inilah sebabnya saya bertekad untuk menindak para pengemudi dengan knalpot bising yang sangat menggangu," katanya.  "Teknologi baru akan membantu kita memimpin dalam membuat kota-kota kita lebih tenang, dan saya berharap untuk melihat bagaimana kamera baru yang menarik ini bisa bekerja," lanjutnya.  Sementara itu, CEO Asosiasi Industri Sepeda Motor, Tony Campbell, juga mengatakan, dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, termasuk polusi suara, knalpot ilegal yang dipasang oleh beberapa pengendara tidak diinginkan masyarakat. "Semua pabrikan menghasilkan sepeda motor baru yang mengikuti peraturan ketat terkait kebisingan dan emisi. Kami menyambut uji coba ini sebagai cara potensial untuk mendeteksi kebisingan berlebihan di komunitas kami," katanya.  Uji coba ini dilakukan setelah penelitian mengungkapkan bahwa paparan kebisingan jangka panjang yang terus menerus dapat menyebabkan implikasi kesehatan fisik dan mental. Parahnya, kebisingan juga menyebabkan stres dan tekanan darah tinggi naik.

Prancis Bakal Tindak Tegas Penggunaan Knalpot Bising

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tegas-panglima-tni-akan-proses-anggotanya-jika-main-politik-praktis_m_161111.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, akan bertindak tegas kepada prajuritnya jika melakukan kegiatan politik praktis. "Saya minta rekan-rekan media kalau ada prajurit saya yang melakukan politik praktis tolong jangan menyebarkan isu. Sebut saja siapa nama dan pangkatnya pasti kami akan proses," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Cilegon, Banten, Kamis (5/10). Gatot menyebut, jika dalam lingkungan masyarakat ditemukan anggota TNI yang melakukan politik praktis akan segera memprosesnya dan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah di perbuatnya. Ia menyebut, prajurit TNI melalui sumpahnya hanya menjalankan politik negara. Meski demikian ia menjamin tidak ada anggotanya yang melakukan kegiatan politik praktis. "Saya jamin karena sumpahnya memang politik negara dan saya jamin tidak ada politik praktis," tutur Gatot. Menurut Gatot, politik negara merupakan pengabdian setia TNI kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Sebenarnya yang dikatakan politik negara itu dirangkum oleh TNI dalam sumpah prajurit sapta marga dan rapat prajurit TNI," ujar Gatot. Mencintai rakyat serta melindungi kepentingan rakyat hal itu merupakan tugas sepenuhnya TNI. Serta prajurit harus taat kepada atasan yakni Presiden RI yang secara sah menurut konstitusi. "Taat kepada atasan dalam hal ini atasan adalah presiden RI yang dipilih secara konstitusi, kesemuanya ini saya katakan jangan ragukan lagi kesetiaan TNI," tandas Gatot.

Tegas! Panglima TNI Akan Proses Anggotanya Jika Main Politik Praktis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tindak tegas

Berita Terkini