<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Screen-Shot-2023-03-09-at-172134-4210133986.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dikabarkan terlibat tembak-menembak dengan pelaku tindak pidana terorisme di Lampung. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. &rdquo;Iya benar (penggerebekan kelompok teroris di Lampung),&rdquo; kata Ramadhan seperti dilansir dari Antara. Namun Ramadhan belum bersedia merinci kapan penggerebekan itu terjadi dan di mana wilayahnya. Menurut dia, tim Densus 88 Antiteror Polri masih bekerja di lapangan hingga pagi ini (13/4). &rdquo;Saat ini petugas Densus 88 masih bekerja di lapangan secara intensif menindaklanjuti seluruh rangkaian penegakan hukum ini,&rdquo; ujar Ramadhan. Terpisah, Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombespol Aswin Siregar pelaku tindak pidana terorisme berasal dari kelompok Jamaah Islamiah (JI) di wilayah Lampung. &rdquo;Dari kelompok JI,&rdquo; kata Aswin. Untuk inisial para pelaku, Aswin belum mau mengungkap karena sedang melakukan identifikasi dan akan merilis secara resmi data terkait penegakan hukum tersebut. &rdquo;Nanti kami rilis setelah identifikasi,&rdquo; ujar Aswin.

Tim Densus 88 Antiteror Polri dikabarkan terlibat tembak-menembak dengan pelaku tindak pidana terorisme di Lampung

Densus Terlibat Tembak-menembak Dalam Penggerebekan Teroris di Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/densus.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Densus 88 Antiteror Polri menyatakan, 16 tersangka dugaan tindak pidana terorisme, yang ditangkap di Sumatera Barat, Jumat (25/3), terafiliasi dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII).  ”Memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang dalam keadaan kacau, chaos,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombespol Aswin Siregar seperti dilansir dari Antara, Senin (28/3).  Kelompok tersebut berencana ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Para tersangka teroris itu, lanjut Kombespol Aswin, terhubung dengan kelompok NII di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Mereka merekrut anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur.  Aswin menyebutkan, tersangka teroris tersebut juga memiliki keinginan mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi Syariat Islam secara kaffah. Mereka rutin berlatih melakukan kegiatan i’dad (latihan ala militer).  ”Bahkan merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan,” tutur Aswin Siregar.  Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 16 tersangka dugaan tindak pidana terorisme di wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (25/3). Yakni 12 tersangka ditangkap di Kabupaten Dharmasraya dan empat tersangka lainnya di Kabupaten Tanah Datar.  Aswin menambahkan, Densus 88 Antiteror Polri terus berupaya maksimal untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman teror, termasuk yang ingin menggagalkan roda pemerintahan sah.  ”Polri akan selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara,” ucap Aswin Siregar.

Densus 88 Sebut 16 Tersangka Teroris di Sumbar Terafiliasi NII

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenag-benarkan-banyak-pemuka-agama-terima-aliran-dana-besar_m_.jpg" alt="ILUSTRASI UANG. Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rai membenarkan adanya oknum pemuka agama yang banyak melakukan transaksi keuangan mencurigakan dibanding oknum pengurus partai politik." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI UANG. Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rai membenarkan adanya oknum pemuka agama yang banyak melakukan transaksi keuangan mencurigakan dibanding oknum pengurus partai politik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) lebih sulit diselidiki daripada tindak pidana yang berkaitan dengan uang lainnya. Menyiasati hal tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengembangkan sistem informasi yang diharapkan bisa membantu mempermudah penelusuran tersangka.  Deputi Pemberantasan PPATK Firman Santyabudi menyatakan bahwa penyempurnaan database memang penting. Namun, database yang berbasis transaksi keuangan elektronik saja tidak cukup. Sebab, pendanaan terorisme tidak melulu menggunakan teknologi elektronik. Untuk meminimalkan jejak, justru tidak jarang pendanaan terorisme dilakukan secara tunai dengan sumber pendanaan yang sejatinya juga halal.  Tren yang baru ditangani PPATK, pelaku terorisme tidak bergerak secara berkelompok. Tetapi beraksi sendiri alias lone wolf. Meski kemungkinan tetap didapat dari jaringan tertentu, pendanaannya dibuat lebih sulit terlacak karena berbentuk sumbangan untuk perorangan.  Karena terorisme telah menjadi musuh bersama semua negara, PPATK berupaya meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara dalam isu tersebut. Khususnya di wilayah Asia Tenggara. Bersama Australia dan Malaysia, badan intelijen keuangan Indonesia itu mengembangkan sistem yang dinamai terrorism financing information sharing platform (TFISP).  Sistem tersebut akan mempermudah pertukaran informasi antarnegara terkait dengan aliran pendanaan terorime. Prosesnya lebih cepat dan penyampaian data lebih aman. PPATK pernah melayani permintaan data dari 97 negara lewat pilot project sistem informasi tersebut. Sebaliknya, Indonesia juga menerima informasi dari 53 negara.

PPATK Kembangkan Sistem Lacak Dana Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rapat-tertutup-dpr-pemerintah-kebut-bahas-revisi-uu-antiterorisme_m_214851.jpeg" alt="Revisi UU Tindak Pidana Terorisme dikebut DPR dan Pemerintah" width="100%">
<figcaption>Revisi UU Tindak Pidana Terorisme dikebut DPR dan Pemerintah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelesaian revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme terus dikebut. Hari ini, Rabu (23/5) Pansus revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme dari DPR bersama pemerintah menggelar rapat lanjutan perubahan UU tersebut. Ketua Pansus UU <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/22/214691/anggota-polisi-diserang-otk-pelakunya-teroris" target="_blank">Tindak Pidana Terorisme</a> Muhammad Syafii mengatakan, rapat itu dilakukan tertutup tidak terbuka untuk media. Jika sudah mendapat kesepakatan hasilnya akan diumumkan ke publik. "Hari ini rapat tertutup," ujar Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/5). Menurut politikus Partai Gerindra itu, saat ini yang dibahas dalam Revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme mengenai frasa motif politik dan ideologi dalam definisi tindak pidana terorisme. "Frasa itu belum terangkum dalam definisi yang dipresentasikan oleh pemerintah. Kami berharap hari ini bisa menemukan kesamaan pandangan," katanya. Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Enny Nurbaningsih meyakini pembahasan tersebut akan tuntas dengan cepat. Nantinya dilanjutkan ke rapat paripurna untuk dijadikan UU. "Kami dari pemerintah sangat optimistis sekali. Yang sulit-sulit semua sudah selesai," ungkapnya. Memang selama ini, akunya, ada ketidaksepakatan&lrm; mengenai frasa motif politik dan ideologi dalam definisi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/23/214828/pesantren-al-hidayah-tempat-deradikalisasi-anak-anak-teroris-1" target="_blank">tindak pidana terorisme</a> tersebut.&lrm; Sehingga, pemerintah perlu menunda dan membicarakan ulang. Selain itu, Densus 88 Antiteror dan Kejaksaan Agung (Kejagung) berpendapat, adanya frasa itu mempersempit ruang gerak dalam menangkap teroris. "Kami tidak melihatnya dari satu sisi saja. Ada dari Densus 88 dan Kejaksaan," pungkasnya.

Rapat Tertutup, DPR-Pemerintah Kebut Bahas Revisi UU Antiterorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/amankan-pilkada-serentak-bnpt-turun-gunung_m_195322.jpeg" alt="Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Negara. Terkait pengamanan Pilkada Serentak 2018, BNPT bakal mengerahkan sejumlah personelnya ke lapangan. Itu dilakukan untuk membantu menjaga kondusifitas" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Negara. Terkait pengamanan Pilkada Serentak 2018, BNPT bakal mengerahkan sejumlah personelnya ke lapangan. Itu dilakukan untuk membantu menjaga kondusifitas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ikut turun tangan dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. BNPT akan megerahkan kekuatan penuh agar pesta demokrasi terhindar dari upaya-upaya terorisme. "Kita gelar seluruh kekuatan kita agar kegiatan pesta demokrasi ini bisa berjalan baik dan lancar," ungkap Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/3). Dalam melakukan monitoring ancaman radiklisme dan terorisme di setiap daerah, BNPT akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya lembaga ini memiliki data kepedundukan yang lengkap, sehingga dapat dimanafaatkan untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang diduga menganut paham menyimpang. "Kita punya jajaran dan kendali dengan sampai tingkat kecamatan ada disitu, ada Babinkantibmas, dan jajarannya ikut memonitor ini," lanjut Suhardi. BNPT juga akan bekerjasama dengan jajaran keamanan di tingkat masyarakat seperti Kamtibmas hingga Koramil. "Sehingga jangan sampai mereka digunakan untuk hal-hal yang tidak baik," imbuh Suhardi. Suhardi menerangkan, hingga saat ini BNPT belum menemukan indikasi awal akan munculnya gerakan radikalisme dan terorisme saat gelaran Pilkada. Namun BNPT telah mengkategorikan beberapa daerah yanh dianggap rawan terjadi gerakan separatis itu. "Jadi (mantan) narapidana teroris ada di 14 provinsi tidak di semua provinsi, hanya 14 provinsi dan itu sudah kita share ke Kemendagri dan itu sudah masuk monitoring kita semuanya," pungkas Suhardi.

Amankan Pilkada Serentak, BNPT Turun Gunung