<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/bandara-adji-WEB-767967934-4060460758.jpg" alt="Bandara Dhoho Kediri." width="100%">
<figcaption>Bandara Dhoho Kediri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tanggal pasti operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri memang belum diketahui. Namun hal itu tak membuat Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kediri berleha-leha. Sebaliknya banyak hal yang terus dipersiapkan oleh pihak imigrasi. "Salah satu tugas kami adalah menekan angka tindak pidana perdagangan orang," jelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, Denny Irawan kepada Radar Kediri (Jawa Pos Group), Jumat (9/2). Bandara Dhoho Kediri tidak hanya akan melayani penerbangan lokal. Rencananya bandara yang berada di barat Sungai Brantas itu juga akan melayani penerbangan internasional yaitu ibadah haji dan umrah. Penerbangan internasional itu memang belum akan beroperasi saat ini. Karena sesuai rencana, penerbangan internasional baru akan dilakukan tiga atau lima tahun ke depan. Namun hal itu tak membuat kantor imigrasi bersantai. Karena Denny mengatakan jika persiapan akan dilakukan sejak jauh-jauh hari. Seperti yang sudah mulai dilakukan oleh kantor Imigrasi Kediri saat ini. Lalu apa saja yang akan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kediri? Denny mengatakan banyak hal yang akan dilakukan. Salah satunya dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat juga ikut aktif. Seperti melaporkan ke pihak Imigrasi jika ditemukan indikasi yang mencurigakan. Selain itu seperti dikatakan sebelumnya penambahan personel juga akan dilakukan oleh kantor imigrasi. Hingga kemarin, Kantor Imigrasi Kediri hanya memiliki 46 personel. Rencananya penambahan personel akan dilakukan. Hingga setidaknya memiliki 80 hingga 100 personel. Karena memang penambahan jumlah personel menjadi hal yang sangat penting dengan adanya bandara. Bahkan secara khusus nantinya akan ada personel yang ditempatkan di bandara.

Namun hal itu tak membuat kantor imigrasi bersantai. Karena Denny mengatakan jika persiapan akan dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Jelang Operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri, Imigrasi Tak Mau Kecolongan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Hengky-Haryadi-Dery-Ridwansah-3JPG-458163960.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi." width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jual beli ginjal jaringan internasional. Ketiganya merupakan petugas imigrasi Bali. &rdquo;Tim menetapkan tiga tersangka dari oknum imigrasi yang terlibat secara langsung untuk meloloskan pendonor-pendonor ginjal ini ke Kamboja,&rdquo; kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kemarin (30/7). Tiga tersangka tersebut adalah NWS, RAP, dan J. Peran setiap tersangka belum dibeber. Hengki hanya menyebut tiga petugas imigrasi itu melakukan aksinya dengan modus operandi tertentu. &rdquo;Diskresi yang disimpangkan, yakni menerima orang-orang melalui oknum tertentu. Salah satunya korban TPPO ginjal ini,&rdquo; ungkap Hengki. Dia menambahkan, keberangkatan para korban dan tersangka berkat campur tangan oknum petugas imigrasi tersebut. Mereka menyalahi aturan dalam pemberian fasilitas fast track terhadap sindikat TPPO perdagangan organ. Dengan fast track, para korban dan tersangka bisa keluar dari Indonesia tanpa melalui pemeriksaan ketat. &rdquo;Di Bandara Ngurah Rai ini masalah fast track atau fast lane tidak ada di SOP. Tetapi, apabila ada dari instansi-instansi untuk percepatan, diskresi orang lanjut usia, orang hamil, kemudian difabel, atau MoU dengan perusahaan BUMN itu boleh,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati menyatakan, ada pergeseran modus dan sasaran korban TPPO. &rdquo;Mereka menjerat korban dengan iming-iming tawaran magang kerja, beasiswa, penjualan organ (ginjal, Red), hingga pendapatan instan melalui online scamming (judi online, Red),&rdquo; tuturnya. (ygi/mia/c19/fal)

Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jual beli ginjal jaringan internasional.

Tiga Petugas Imigrasi Bali Terlibat TPPO Jual Beli Ginjal Jaringan Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/WhatsApp-Image-2023-06-27-at-090313-1080356100.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima 6 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Thailand." width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima 6 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Thailand.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima 6 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur. Mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Thailand. Para PMI tersebut berasal dari Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Yakni ZR, MNI, AS, AR S, M. TAS dan BP. Usai menerima 6 PMI, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan upaya perlindungan yang dilakukan pihak Kepolisian terutama Polda Jawa Timur dan juga Kementerian Luar Negeri serta BP3MI. &rdquo;Alhamdulillah, kita bisa melihat saudara kita&nbsp; 6 orang PMI korban TPPO sudah kembali ke Jawa Timur dengan aman dan selamat. Ini merupakan hasil kerja keras yang luar biasa, baik Kemenlu maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya jajaran Polda Jawa Timur,&rdquo; ungkap Khofifah. Terkait TPPO, Khofifah berpesan bagi warga Indonesia yang akan mengambil keputusan bekerja di luar negeri agar memastikan proses yang dilalui sesuai prosedur. &rdquo;Jangan pernah mencoba secara non prosedural atau tidak resmi,&rdquo; ujar Khofifah. Dia menambahkan, terdapat beberapa langkah preventif yang perlu dilakukan dari skala kecil yakni di tingkat desa atau kelurahan dengan sinergi tripartit antara kades, lurah, bhabinsa, dan Babinkamtibmas. Terlebih, setiap warga yang akan meninggalkan daerah dalam waktu lama, tidak mungkin lepas dari laporan kepada lurah dan kepala desa. &rdquo;Maka tiga ujung tombak di lini paling bawah, kepala desa/lurah, bhabinsa, dan babinkamtibmas menjadi sangat penting untuk terus melakukan monitoring terhadap pergerakan warga. Terutama di desa-desa yang memang terkonfirmasi warganya ada kecenderungan untuk bekerja di luar negeri,&rdquo; papar Khofifah. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur dan jajarannya, serta BP3MI atas kolaborasi yang diciptakan dalam upaya meringkus para tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri. &rdquo;Terima kasih luar biasa kepada Kementerian Luar Negeri RI yang sangat sigap menangani hal ini sehingga dapat dipulangkan. Selamat datang kembali di Jawa Timur, mudah-mudahan selalu sehat dan Allah akan membukakan pintu pekerjaan yang baik bagi saudara-saudara semua,&rdquo; ucap Gubernur Khofifah. Sementara itu, Sesditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Didik Eko Pujianto menyampaikan, Kementerian Luar Negeri RI tidak henti memberikan perlindungan kepada WNI. Hal itu sangat melekat bagi semua diplomat dan merupakan salah satu kewajiban moral untuk melindungi para WNI. &rdquo;Kami berterima kasih dengan Provinsi Jawa Timur karena memiliki concern perlindungan PMI yang bekerja di luar negeri. Kami tadi berdiskusi, betapa tidak mudahnya proses evakuasi,&rdquo; terang Didik Eko Pujianto. Dia menambahkan, hal itu merupakan tantangan yang membutuhkan kolaborasi antar semua lini. PMI yang menjadi korban eksploitasi tidak hanya berada di Thailand namun di berbagai negara di antaranya Filipina, Kamboja, bahkan Uni Emirat Arab. &rdquo;Jawa Timur sebagai salah satu penyumbang PMI tertinggi kami harap memiliki concern&nbsp; tinggi untuk mengampanyekan penyadaran publik terhadap perlindungan PMI. Ini cita-cita kita bersama,&rdquo; tutur Didik Eko Pujianto.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima 6 pekerja migran Indonesia  asal Jatim, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Thailand

Terima 6 PMI Korban TPPO Thailand, Gubernur Khofifah Apresiasi Sinergitas Kepolisian dan Kemlu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/TPPO-1511306295.jpg" alt="Para WNI korban TPPO di Myanmar akan dipulangkan ke Indonesia melalui Bangkok, Thailand, pada Senin (26/6/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Para WNI korban TPPO di Myanmar akan dipulangkan ke Indonesia melalui Bangkok, Thailand, pada Senin (26/6/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri telah mengupayakan pembebasan dan pemulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Myanmar, melalui Thailand. Pembebasan dan pemulangan para WNI pada Senin merupakan kerja bersama antara KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, dengan dukungan dari pemerintah Thailand serta Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). &ldquo;Sebelumnya, KBRI Yangon menerima pengaduan yang disampaikan kesembilan WNI yang terjebak di wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar,&rdquo; kata Kemlu RI dalam keterangan tertulisnya. Para WNI kemudian dilepaskan ke wilayah Maesot di Thailand oleh perusahaannya, setelah KBRI melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait. Atas permintaan KBRI Bangkok kepada pemerintah Thailand, para WNI kemudian menjalani proses identifikasi sebagai korban TPPO melalui mekanisme National Referral Mechanism (NRM). &ldquo;KBRI Bangkok bersama diaspora RI di Maesot mendampingi proses wawancara para WNI. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat menemukan bahwa para WNI itu terindikasi merupakan korban TPPO,&rdquo; kata Kemlu. Sebagai korban TPPO, mereka telah diberikan pelindungan di Rumah Penampungan Sementara milik pemerintah Thailand sebelum dipulangkan ke Indonesia. Setelah seluruh proses selesai, kesembilan WNI diserahkan secara resmi oleh pemerintah Thailand yang diwakili oleh Wakil Kepala Royal Thai Police Mayor Jenderal Polisi Surachate Hakparn, kepada Wakil Kepala Perwakilan RI Bangkok Sukmo Yuwono di Bandara Suvarnabhumi Bangkok untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air. Enam dari sembilan WNI yang berasal dari Jawa Timur akan langsung diterbangkan ke Surabaya, untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur. Adapun tiga orang lainnya akan melanjutkan perjalanan ke Medan, Sumatra Utara, yang merupakan daerah asal mereka. &nbsp; &nbsp;

Sebagai korban TPPO, mereka diberikan pelindungan di Rumah Penampungan Sementara milik pemerintah Thailand sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Kemenlu Pulangkan Sembilan Korban TPPO dari Myanmar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Karo-Penmas-Humas-Mabes-Ahmad-Ramadhan-Dery-3.jpg" alt="Karo Penmas Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (22/2/2023) usai melakukan sidang etik kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (22/2/2023) usai melakukan sidang etik kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash; JawaPos.com&ndash;Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri dan Polda jajaran terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Tercatat Satgas menangani sebanyak 456 Laporan Polisi (LP) TPPO. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, dari ratusan LP yang ditangani, Satgas TPPO telah menangkap 532 tersangka. Sedangkan korbannya ribuan orang. &rdquo;Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO telah menyelamatkan 1.572 korban,&rdquo; kata Ramadhan dalam keterangan tertulis, Jumat (22/6). Dari ribuan korban tersebut, Ramadhan merinci, ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 731 dan laki-laki anak ada 44 orang. Untuk modus kejahatan para tersangka terbanyak yakni dengan mengiming-imingi bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) atau pekerja rumah tangga (PRT) dengan 361 kasus. &rdquo;Selanjutnya modus dijadikan pekerja seks komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan anak buah kapal (ABK) ada 6 kasus, dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus,&rdquo; jelas Ahmad Ramadhan. Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P-21 ada satu kasus. Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Masyarakat wajib memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut resmi. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Selasa (20/6).&nbsp;Mantan Kabareskrim Polri itu menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut dia, pembahasan TPPO itu sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO. Kapolri menyebut TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang dibicarakan. Dia berharap pembicaraan tersebut ke depan bisa membuat para warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dapat terlindungi.

Satgas TPPO Polri dan Polda jajaran terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Tercatat Satgas menangani sebanyak 456 Laporan

Polri Tangkap 532 Tersangka TPPO, Korbannya 1.572 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/Irjen-Karyoto-kini-menjabat-Kapolda-Metro-Jaya-ist-631x360-1-2678214358.jpg" alt="Irjen Karyoto kini menjabat Kapolda Metro Jaya." width="100%">
<figcaption>Irjen Karyoto kini menjabat Kapolda Metro Jaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam perkara itu, para pelaku juga diduga terlibat penjualan organ manusia berupa ginjal. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membenarkan penangkapan tersebut. Namun, eks Deputi KPK itu belum banyak menjelaskan perkara tersebut. &rdquo;Tunggu rilis resmi dari Bidang Humas ya,&rdquo; kata Karyoto saat dihubungi, Kamis (22/6). Belum diketahui pasti kronologi penangkapan iyu. Termasuk jumlah pelaku dan korbannya pun belum dibeberkan. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri dan Polda jajaran menambah jumlah kasus yang berhasil diungkap. Berdasar data per 17 Juni, aparat telah menerima 385 laporan polisi (LP)&nbsp;TPPO. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, dari 385 LP tersebut, sebanyak 457 tersangka telah ditangkap. Korbannya pun ribuan orang. &rdquo;Adapun jumlah korban yang berhasil diselamatkan yakni sebanyak 1.476 orang,&rdquo; kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/6). Ramadhan merinci, ribuan korban yang diselamatkan terdiri dari perempuan dewasa sebanyak 605 orang dan perempuan anak 80 orang. Kemudian korban laki-laki dewasa ada 766 orang dan laki-laki anak 25 orang.

Polda Metro Jaya ungkap kasus TPPO di Kabupaten Bekasi. Dalam perkara itu, para pelaku diduga terlibat penjualan organ manusia berupa ginjal

Polisi Bongkar Kasus TPPO di Bekasi, Pelaku Diduga Jual Ginjal Para Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/polda-jateng-tppo-1362959853.png" alt="Wakapolda Jateng (dua dari kanan) Brigjen Abioso Seno Aji saat merilis pelaku TPPO di Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Wakapolda Jateng (dua dari kanan) Brigjen Abioso Seno Aji saat merilis pelaku TPPO di Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komitmen Polri untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus dibuktikan. Terbaru,&nbsp;Polda Jawa Tengah (Jateng) mengungkap kasus TPPO yang dilakukan 13 tersangka. Para tersangka ditangkap dari 13 kasus yang dilaporkan kepada Satgas TPPO Polda Jateng. &ldquo;Pada pekan kedua ada penambahan 13 laporan polisi, tersangkanya juga bertambah 13. Korbannya bertambah 32," jelas Wakapolda Jateng Brigjen Abioso Seno Aji dalam konferensi pers, Rabu (21/6). Menurut Wakapolda yang merupakan Kasatgas TPPO Polda Jateng, hingga kini korban yang berhasil didatakan dan diselamatkan mencapai 1.337 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Johanson Simamora, hingga kini jumlah tersangka yang telah ditangkap adalah 46 orang. Dirincinya, 16 orang di antaranya merupakan pemimpin perusahaan penyalur ilegal. "Kemudian, 30 tersangka perseorangan, yaitu merekrut secara perorangan baik makelar, broker, atau sebagai jasa mengantarkan ke luar negeri," ungkapnya. Salah satu korban TPPO, Ruslan menceritakan. Dirinya diberangkatkan ke Jepang dengan dokumen yang diurus dari penyalur. Namun, dia dideportasi saat tiba di Jepang karena visa yang digunakan adalah untuk kunjungan. Menurut Ruslan, pihak penyalur juga menjanjikan akan mengantar sampai ke negara tempat bekerja, lokasi ia akan bekerja, bahkan sampai asrama. Nyatanya, kata Ruslan, ia dilepas seorang diri saat berangkat dari Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Lebih lanjut Ruslan menerangkan, pelaku yang kini sudah sebagai tersangka menjanjikannya bekerja di pabrik makanan dengan bayaran Rp 120.000 per jam. Di awal, dia sempat membayar Rp 65 juta yang kini hilang begitu saja. &ldquo;Terima kasih khususnya untuk Polres Sragen yang menindaklanjuti laporan saya dan menerima laporan saya dan akhirnya pelaku bisa tertangkap. Mudah-mudahan Polri semua bisa semangat dan membasmi pelaku-pelaku penjualan orang ke luar negeri,&rdquo; ungkap warga&nbsp;Sragen&nbsp;itu.

Polda Jawa Tengah (Jateng) mengungkap kasus TPPO yang dilakukan 13 tersangka. Para tersangka ditangkap dari 13 kasus yang dilaporkan.

Polda Jateng Ungkap Kasus TPPO, Korban Bersyukur Pelaku Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-1438541-532284164.jpg" alt="Satgas TPPO Polda Gorontalo amankan 5 orang yang diduga terlibat dalam human Trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada Senin (15/6)." width="100%">
<figcaption>Satgas TPPO Polda Gorontalo amankan 5 orang yang diduga terlibat dalam human Trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada Senin (15/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Personel Direktorat Reskrimum Polda Gorontalo yang tergabung dalam Satgas TPPO pada Senin (15/6), mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dalam human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Modusnya mengeksploitasi secara seksual terhadap para korban. Kelima orang tersebut adalah SS, 16; Dandi Saputra, 22; Sultan Saba, 20; Siti Fanisa Alamri, 20; dan Abdulrahman S. Pio, 28. Dirkrimum Polda Gorontalo Kombespol Nur Santiko mengatakan, kelima orang tersebut diamankan dari beberapa tempat di Kota Gorontalo. Para pelaku, menawarkan jasa pelayanan seksual terhadap korban yang beberapa di antaranya masih di bawah umur. Santiko menjelaskan, pada Minggu (18/6), Satgas TPPO bergerak mengumpulkan informasi mencari tempat berkumpulnya para pelaku tersebut. Setelah mendapatkan informasi, tim satgas bergerak menuju ke sebuah penginapan di Kelurahan Tinelo, Kecamatan Kota Barat. Setelah sampai di penginapan, tim langsung mengamankan para mucikari bersama beberapa anak di bawah umur yang akan mereka dagangkan kepada para lelaki hidung belang melalui salah satu aplikasi media sosial. &rdquo;Setelah diinterogasi, pengakuan dari para pelaku mendapatkan uang 10 persen dari harga para perempuan di bawah umur yang mereka jual,&rdquo; kata Santiko, Selasa (20/6). Kelima orang tersebut selanjutnya dikenakan penahanan di Mapolda Gorontalo dan disangkakan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Santiko menambahkan, terkait dengan terjadinya TPPO yang menyangkut dugaan kegiatan rekrutmen, pengangkutan, maupun pengerahan PMI (pekerja migran Indonesia) di dalam negeri maupun yang akan diberangkatkan ke luar negeri secara ilegal, Satgas TPPO Polda Gorontalo&nbsp; telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk dengan Polda-Polda yang dijadikan daerah pengiriman maupun daerah transit bagi PMI ilegal, untuk mendapatkan informasi adanya PMI ilegal dari Gorontalo. &rdquo;Kami mengimbau masyarakat yang mempunyai informasi adanya kerabat atau tetangga yang menjadi korban eksploitasi di bidang tenaga kerja maupun tenaga kerja, melapor ke Polres terdekat atau ke Polda Gorontalo sehingga dapat segera ditindaklanjuti,&rdquo; jelas Santiko.

Satgas TPPO Polda Gorontalo mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dalam human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Satgas TPPO Polda Gorontalo Ringkus Pelaku Human Trafficking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/tppo-3202723868.jpg" alt="Sebanyak 12 calon pekerja migranilegal tujuan Malaysia saat diamankan polisi di hutan Dumai. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 12 calon pekerja migranilegal tujuan Malaysia saat diamankan polisi di hutan Dumai. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau meringkus seorang pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang dan mengamankan sebanyak 12 orang calon pekerja migran ilegal tujuan Malaysia di hutan kawasan Medang Kampai, Dumai, "Pelaku seorang pria berinisial RA (29) diamankan bersama belasan pekerja migran di sebuah hutan pada Kamis (15/6), sebelum diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan speed boat melalui jalur ilegal," Kepala Bidang Humas Polda Riau Komisaris Besar Polisi Nandang Mu'min Wijaya dalam pernyataannya di Pekanbaru, Senin. Ia mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan masyarakat mengenai ada rencananya keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Kegiatan ini diduga dari jaringan Herman Aceh yang saat ini dalam pencarian aparat kepolisian. "Para pekerja migran itu awalnya dijemput dengan menggunakan mobil di Terminal Kelakap Tujuh dan diantarkan oleh RA ke hutan di Kecamatan Medang Kampai," tuturnya. Di antara 12 orang calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Malaysia, salah satunya merupakan warga Rohingya, Myanmar. Selain itu, ada dua orang anak berusia 2,5 tahun. Saat ini, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolda Riau untuk menjalani proses hukum selanjutnya. "Sementara tersangka Herman Aceh masih dalam pengejaran Ditreskrimum Polda Riau, Polres Bengkalis dan Polres Dumai," ujar Nandang. Pelaku dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan Pasal 81 jo Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman lebih dari dua tahun penjara.

Di antara 12 orang calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Malaysia, salah satunya merupakan warga Rohingya, Myanmar.

 Polda Riau Amankan 12 Pekerja Migran Ilegal di Hutan Dumai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/Screenshot_2023-06-12-21-08-57-38_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817-3638712086.jpg" alt="Para tersangka tindak pidana perdagangan orang saat ungkap kasus di Polresta Bogor Kota, Senin (12/6)." width="100%">
<figcaption>Para tersangka tindak pidana perdagangan orang saat ungkap kasus di Polresta Bogor Kota, Senin (12/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polresta Bogor Kota mengungkap enam kasus prostitusi anak perempuan di bawah umur sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sembilan tersangka melancarkan aksinya dengan modus iming-iming gaji Rp 4 juta sampai Rp 5 juta. Kapolresta Bogor Kota Kombespol Bismo Teguh Prakoso&nbsp; menyampaikan, pengungkapan dan penindakan kasus TPPO telah menjadi atensi Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus. &rdquo;Bahwa yang sudah dilakukan pengungkapan oleh jajaran Polresta Bogor Kota ini ada enam kasus dan juga untuk tersangkanya ada sembilan,&rdquo; ujar Kombes Bismo. Kapolresta menyebutkan, dari sembilan tersangka itu, ada tujuh orang dewasa dan dua anak berhadapan dengan hukum yang kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dari enam kasus itu terjadi di lima tempat kejadian perkara (TKP). Pertama di Reddorz Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah; apartemen Bogor Valley di Kecamatan Tanah Sareal, di kos Jalan Sindang Sari, Kecamatan Bogor Timur; Red House Taman Corat Coret wilayah Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara; dan di kos Gang Kutilang, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat. &rdquo;Dari berbagai kasus dan TSK yang kita amankan, ini korban semuanya di bawah umur. Jadi perempuan yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual oleh para pelaku,&rdquo; jelas Bismo. Kapolresta mengungkap, berbagai modus operandi yang dilakukan para pelaku. Ada yang sudah melakukan komunikasi via media sosial, kemudian korban ditawari pekerjaan. &rdquo;Kemudian ada yang ditawarkan sebagai waiters. Ini bujuk rayu ataupun iming-iming untuk meyakinkan korban. Iming-iming ini gajinya Rp 4 juta &ndash; Rp 5 juta per bulan,&rdquo; ungkap Bismo. Dari hasil interogasi, kata Kombes Bismo, para korban melayani lima tamu atau pelanggan per hari dengan tarif Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu. Sehingga, sebesar Rp 7 juta per minggu. &rdquo;Hasil prostitusi itu lalu dibagi, Rp 3 juta oleh korban dan sisanya oleh para pelaku yang memperdagangkan,&rdquo; ucap Bismo. Para pelaku menawarkan kepada pria hidung belang melalui aplikasi Michat dengan harga Rp 250 ribu sampai Rp 350 ribu. &rdquo;Para pelaku kita jerat UU Perlindungan Anak dan TPPO. Pasal 76 F junto pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014. Pidana penjara tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Juga dengan pasal 2 junto pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO,&rdquo; ucap Kombes Bismo.

Polresta Bogor Kota ungkap enam kasus prostitusi anak perempuan di bawah umur sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tindak pidana perdagangan orang

Berita Terkini