<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/puan3-3961423075.jpg" alt="Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024&ndash;2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024&ndash;2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuat laporan mengejutkan soal temuan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 2,1 triliun yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak aktif atau dormant. Temuan ini memunculkan kekhawatiran adanya potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan bansos. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan skala rekening dormant dalam kasus ini bukanlah hal kecil. Ia mengingatkan, penerimaan bansos harus lebih selektif. "Ini adalah indikator langsung bahwa sistem verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat bansos masih lemah, tidak adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, dan minim pengawasan aktif,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Jumat (1/8). Berdasarkan temuan PPATK, dana tersebut tersangkut dalam rekening-rekening yang tidak melakukan transaksi hingga tiga tahun. Lebih dari 1 juta rekening diduga terhubung dengan tindak pidana, termasuk 150 ribu rekening nomine, rekening hasil jual beli, peretasan, atau tindakan melawan hukum yang digunakan menampung dana kejahatan. Bahkan, PPATK juga menemukan sekitar 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang telah lama tidak aktif, dengan total dana mengendap mencapai Rp 500 miliar. Menurut Puan, kondisi ini menunjukkan masalah bukan sekadar administratif, melainkan menyentuh aspek akuntabilitas penggunaan dana publik.&nbsp; &ldquo;Ketika dana triliunan rupiah mengendap di rekening yang tidak lagi digunakan, negara tentunya kehilangan efektivitas belanja sosialnya,&rdquo; tegas Puan. Ia juga menilai, situasi ini membuka potensi praktik-praktik kecurangan, termasuk pencucian uang oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Karena itu, Puan mendesak Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial segera melakukan audit menyeluruh guna menelusuri akar masalah serta mengevaluasi kelemahan sistem pelaporan, verifikasi data, dan pencairan bansos. "Ini agar validitas data penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan secara faktual dan hukum," ujarnya. Lebih lanjut, Puan mendorong penyaluran bansos ke depan dilakukan secara digital, adaptif, dan real-time, dengan dukungan teknologi yang obyektif dan terintegrasi.&nbsp; &ldquo;Ini penting untuk menghindari pemborosan anggaran, serta memastikan bahwa bansos tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan ke rekening fiktif, rekening mati, atau rekening nominee hasil tindak kejahatan,&rdquo; jelasnya. Puan juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Khusus lintas kementerian dan lembaga, termasuk PPATK, OJK, dan Bank Indonesia, untuk menelusuri jaringan penyalahgunaan rekening dormant dan mencegah praktik penyelewengan dana bansos di masa mendatang. &ldquo;Temuan PPATK soal lebih dari 1 juta rekening terkait tindak pidana, termasuk 150 ribu rekening nominee, menjadi sinyal bahaya bahwa sistem keuangan nasional memerlukan pengawasan lebih ketat dan berbasis risiko,&rdquo; pungkasnya.

Temuan PPATK mengenai dana bansos yang mengendap menimbulkan kekhawatiran penyelewengan dan perlunya audit menyeluruh.

PPATK Temukan Dana Bansos Rp 2,1 Triliun Mengendap, DPR Khawatir Penyelewengan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/15/KPK-Sita-Mobil-Mercedes-Benz-Sprinter-Eks-Mentan-SYL-Dery-Ridwansah-3JPG-3617264045.jpg" alt="Petugas Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK membawa mobil sitaan yang diduga milik tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). KPK menyita satu unit mobil m" width="100%">
<figcaption>Petugas Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK membawa mobil sitaan yang diduga milik tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). KPK menyita satu unit mobil m</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPK terus melacak harta Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. Terbaru, penyidik menyita satu unit mobil Mercedes-Benz Sprinter 315 CD milik eks menteri pertanian itu. Kemarin (14/5) mobil berwarna hitam tersebut diangkut ke rumah penyimpanan benda sitaan negara KPK RI. Mobil itu semula disembunyikan di kawasan Kelurahan Jatipadang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. &rdquo;Mobil tersebut merupakan temuan dari Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK,&rdquo; terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Mobil seharga Rp 1 miliar tersebut diduga milik SYL yang sengaja disembunyikan dan dipindahtangankan. Mobil itu kemudian didapati dalam penguasaan orang terdekat SYL. Barang sitaan itu akan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya, awal Februari lalu, KPK juga menyita rumah milik SYL. Rumah dua lantai di kawasan Jakarta Selatan itu disita KPK sebagai langkah asset recovery dari hasil korupsi. SYL sendiri kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. SYL dijerat dengan pasal pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan TPPU. Dalam persidangan, para saksi mengungkap perilaku SYL selama menjadi Mentan. Mulai dari meminta jatah uang bulanan untuk istri, renovasi rumah, sampai biaya umrah. Tim jaksa KPK mendakwa SYL melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp 44,5 miliar selama menjabat menteri. Kini KPK juga berfokus pada besaran dan aliran uang yang diterima SYL untuk menjeratnya dalam perkara pencucian uang. (elo/c17/fal)

KPK terus melacak harta Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. Terbaru, penyidik menyita Mercedes-Benz Sprinter

Jadi Barang Bukti dalam Perkara TPPU, Mercedes-Benz Milik SYL Disita KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-HAKIM-AGUNG-GAZALBA-FED-2JPG-721974118.jpg" alt="Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lolos dari perkara suap, Hakim Agung (nonaktif) Gazalba Saleh kini menghadapi jeratan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kemarin (6/5) dia menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. &rdquo;Terdakwa telah melakukan atau turut serta dalam perbuatan menerima gratifikasi Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad,&rdquo; ujar jaksa penutut umum KPK Wahyu Dwi Oktafianto dalam persidangan. Gazalba menerima uang tersebut dan mengabulkan kasasi dalam perkara yang membelit pengusaha pemilik UD Logam Jaya Jawahirul Fuad pada 6 September 2022. Jawahirul sebelumnya terjerat kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Akibatnya, dia divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jombang pada 7 April 2021. Hukuman itu lantas dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya di tingkat banding. Lantaran kalah di tingkat II atau banding, Jawahirul meminta bantuan Kades Kedunglosari Mohammad Hani untuk mencarikan jalur pengurusan perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam dakwaan disebutkan, pada 14 Juli 2021 Hani membawa Fuad bertemu dengan Agoes Ali Masyhuri, pengasuh pondok pesantren di Sidoarjo. Lalu, disampaikan bahwa Fuad sedang tersandung masalah hukum. Agoes Ali Masyhuri kemudian menghubungkan dengan pengacara bernama Ahmad Riyad. Selanjutnya, Riyad meminta Fuad dan Hani datang ke kantornya di Surabaya. Riyad pun mengecek Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terkait perkara Fuad dan menemukan susunan majelis hakim kasasi yang menangani. Salah satunya Gazalba Saleh. Proses penerimaan gratifikasi itu dilakukan lewat perantara Riyad. Setelah tahu bahwa salah satu hakim yang menyidangkan perkara itu adalah Gazalba, Riyad meminta Fuad menyiapkan uang Rp 500 juta. Setelah MA memutus bebas Jawahirul dalam kasasi, Riyad meminta tambahan lagi Rp 150 juta. Pada September di Bandara Juanda, Riyad bertemu dengan Gazalba. Dia menyerahkan duit 18.000 dolar Singapura (sekitar Rp 200 juta). Sementara itu, Riyad menerima duit Rp 450 juta. Lantaran penerimaan itu tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari, jaksa menyebut Gazalba diduga menerima gratifikasi. &rdquo;Perbuatan terdakwa bersama-sama Ahmad Riyad menerima gratifikasi berupa uang Rp 650 juta harus dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas terdakwa sebagai hakim agung,&rdquo; kata Dwi. Selain gratifikasi, jaksa KPK memerinci dugaan TPPU selama Gazalba menjabat di MA. Dalam dakwaan, selama 2020&ndash;2022 patut diduga dia melakukan beberapa perolehan tak wajar yang disamarkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari membeli mobil Alphard dan tanah rumah hingga melakukan penukaran uang asing dalam bentuk dolar Amerika dan dolar Singapura. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, pada kasus kedua, KPK telah melakukan penyidikan kepada hakim agung nonaktif itu. &rdquo;Mengenai nilai TPPU yang didakwa tim jaksa sebesar Rp 20 miliar,&rdquo; terangnya. (elo/c18/fal)

Hakim Agung (nonaktif) Gazalba Saleh kini menghadapi jeratan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Gazalba Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta dari Jawahirul Fuad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/17/jokowiiiiiiiii-43001999.jpeg" alt="Presiden Jokowi Minta Apple Bangun Pabrik di RI, Soroti Nilai Tambah Bagi Indonesia. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi Minta Apple Bangun Pabrik di RI, Soroti Nilai Tambah Bagi Indonesia. (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pola baru berbasis teknologi dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus terus diwaspadai. Bahkan, berdasar data crypto crime report, ditemukan adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar USD 8,6 miliar atau setara Rp 139 triliun pada 2022. &rdquo;Ini bukan besar, tapi besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru,&rdquo; ungkap Jokowi saat memberikan arahan pada peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, kemarin (17/4). Karena itu, Jokowi meminta penanganan TPPU harus komprehensif. Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing (FATF) sejak Oktober tahun lalu. Jokowi menuntut agar petugas berwenang lebih cerdik daripada pelaku TPPU. Terutama dalam membangun kerja sama internasional. Presiden juga ingin regulasi diperkuat. &rdquo;Transparansi dalam penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan memanfaatkan teknologi ini paling penting,&rdquo; tuturnya. Jokowi berpesan agar jajarannya terus mengupayakan penyelamatan dan pengembalian uang negara melalui Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal. Menurut presiden, saat ini peraturan tersebut masih bergulir di DPR. &rdquo;Bolanya ada di sana karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara, yang menjadi hak rakyat,&rdquo; bebernya. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, perlu ada perbaikan tata kelola gerakan APU PPT. Terutama setelah Indonesia masuk keanggotaan penuh FATF. &rdquo;Penguatan kelembagaan pada masing-masing kementerian/lembaga perlu dilakukan dalam meningkatkan peran aktif Indonesia di internasional,&rdquo; tuturnya. (lyn/c9/ttg)

Presiden Jokowi menyebut pola baru berbasis teknologi dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus terus diwaspadai. Yaitu kripto.

Ada Skandal Cuci Uang dengan Kripto Capai Rp 139 T, Jokowi Desak DPR Selesaikan UU Perampasan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/Rafael-Alun-Dituntut-14-Tahun-Kurungan-Penjara-Dery-Ridwansah-3JPG-3157571497.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucuian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo saat mengikuti sidang beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK terhadap Rafael di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucuian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo saat mengikuti sidang beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK terhadap Rafael di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Vonis terhadap mantan pejabat pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo ditunda pekan depan. Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Suparman Nyompa beralasan, vonis Rafael belum rampung lantaran waktu penyusunannya mepet. Jadwal pembacaan vonis sedianya berlangsung pukul 10.00 WIB kemarin (4/1). Namun, jadwal sidang digeser menjadi pukul 13.00. Tepat di jadwal penundaan itu, sidang tak kunjung dimulai. Sidang baru dimulai pukul 15.17. Itu pun berlangsung singkat, hanya enam menit. &rdquo;Kami sudah bekerja maksimal. Dan, sampai detik ini ternyata belum rampung. Waktu kami tak cukup ternyata dua hari,&rdquo; papar Suparman membuka sidang. Majelis menetapkan sidang ditunda pada Senin (8/1) pekan depan. Suparman menambahkan, waktu yang mepet serta materi perkara yang luas membutuhkan pendalaman dalam menentukan putusan. &rdquo;Ini bukan curhatan ya,&rdquo; katanya. Jaksa penuntut umum KPK Wawan Yunarwanto tidak mempermasalahkan penundaan vonis itu. Dalam vonis pekan depan, Wawan optimistis hakim akan memberikan putusan sesuai tuntutan jaksa. Yakni, pidana penjara selama 14 tahun serta denda Rp 1 miliar. JPU KPK juga menuntut Rafael membayar uang pengganti Rp 18,9 miliar. Selama proses persidangan, jaksa menyebut Rafael menerima gratifikasi total mencapai Rp 18,9 miliar. Uang itu diterima bersama sang istri Ernie Meike Torondek yang statusnya masih sebagai saksi. Rafael juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yang jika dihitung total mencapai Rp 105 miliar. Duit hasil TPPU itu sudah dirupakan berbagai aset. Baik tanah, rumah, maupun mobil. Untuk menyamarkan kekayaannya, aset-aset tersebut diatasnamakan orang lain. Aset-aset itulah yang nanti disita negara. Praktik Rafael dalam menerima gratifikasi dan TPPU itu sebelumnya tak pernah terendus KPK. Kasus tersebut mencuat sejak sang anak, Mario Dandy Satriyo, melakukan penganiayaan. Mario juga sering pamer gaya hidup mewah. Gemas dengan tingkah Mario, publik pun mulai menelisik kehidupannya. Termasuk siapa orang tua Mario. Dari sana, KPK pun bergerak dengan menelisik harta kekayaan Rafael lewat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dari laporan itu, KPK menemukan harta tak wajar yang dimiliki Rafel. Dan, membawanya ke muka persidangan untuk menjalani hukuman. (elo/c7/oni)

Vonis terhadap mantan pejabat pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo ditunda pekan depan. Hakim PN Jakarta Pusat belum rampung vonis.

Hakim Tunda Vonis Rafael Alun karena Putusan Belum Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/jubir-amin-tersangka-3319760726.jpg" alt="Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menahan juru bicara Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Indra atau Nurindra B Charismiadji dalam dugaan penggelapan pajak, di Kantor Kejari Jaktim, Rabu (27/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menahan juru bicara Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Indra atau Nurindra B Charismiadji dalam dugaan penggelapan pajak, di Kantor Kejari Jaktim, Rabu (27/12/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menangguhkan penahanan terhadap Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Indra Charismadji alias Nurindra B Charismiadji, tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menangguhkan penahanan terhadap Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN)

Kejari Jaktim Tangguhkan Penahanan Jubir AMIN yang Jadi Tersangka Penggelapan Pajak dan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Panji-Gumilang-Salman-Toyibi-4-2400151606.jpg" alt="Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang berjalan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang berjalan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang tersangkut kasus pencucian uang. Kini kasus itu ditangani Bareskrim Polri. Berkaca dari kasus itu, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ihsan Abdullah mengingatkan para pengurus yayasan pondok pesantren memperhatikan aturan hukum, terkait penggunaan dana sumbangan. "Ke depan pengurus yayasan terutama pesantren harus berhati-hati mengelola dana-dana sumbangan dari pihak ketiga," kata Ihsan kepada wartawan, Minggu (5/11). "Harus memperhatikan benar norma-norma penggunaan dana sumbangan dari pihak ketiga agar para pengurus yayasan terutama pondok Pesantren tidak berurusan dengan Persoalan Hukum," sambungnya. Menurut Ihsan, terkadang bantuan dana sumbangan sukarela digunakan tidak selalu memperhitungkan mengenai norma-norma keuangan. "Nah pertanyaannya kemudian, kan kalau enggak sesuai norma-norma yang tadi, norma-norma keuangan bisa masuk ke ranah TPPU," tegasnya. Dia mendorong segera disahkannya UU Perampasan Aset oleh DPR RI. Sebab, UU itu bisa dianggap mencegah pimpinan yayasan atau pondok pesantren menyalahgunakan dana bantuan dari pemerintah atau masyarakat. "Ini untuk melindungi penyumbang dan pengelola yayasan. Sehingga tak terjadi lagi pada kasus-kasus yang saat ini dituduhkan kepada Panji Gumilang," tegasnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri menemukan adanya aliran dana sebesar Rp 1,1 triliun dalam kasus pencucian uang Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dilakukan Panji Gumilang. Aliran dana itu ditemui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Kalau kita lihat in/out-nya dari transaksi TPPU (tindak pidana pencucian uang), kurang lebih total kerugian yang ditimbulkan APG di TPPU kurang lebih sekitar Rp 1,1 triliun," pungkas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Kamis (2/11).

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang tersangkut kasus pencucian uang. Kini kasus itu ditangani Bareskrim Polri.

Belajar dari Kasus TPPU Panji Gumilang, MUI Ingatkan Penggunaan Dana Sumbangan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-160401055.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia resmi menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF). Keputusan itu diambil dalam sidang yang digelar FATF di Paris, Prancis (25/10). Para anggota secara aklamasi menerima Indonesia sebagai negara ke-40 yang tergabung dalam FATF. "Ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi, dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APU-PPT-PPSPM) di Indonesia," ucap Ivan Yustiavandana, kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kemarin (29/10). Keanggotaan Indonesia di FATF akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan. Selain itu, tergabungnya Indonesia dalam FATF dapat meningkatkan efektivitas kerja sama internasional. Yakni, melalui dukungan kuat jejaring negara anggota FATF untuk mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) lintas negara/yurisdiksi, termasuk pemulihan aset. (elo/c7/bay)

Indonesia resmi menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).

Indonesia Jadi Anggota Ke-40 FATF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/Salinan-0T0A9789-3624665796.jpg" alt="Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI Irjen Pol Agus Irianto." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI Irjen Pol Agus Irianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam The 45th Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific (HONLAP) menyebut adanya aliran dana tindak pidana pencucian uang hasil narkotika untuk pendanaan terorisme. &rdquo;Dalam beberapa kasus sebelumnya ada dana narkoba ke terorisme. Dari uang hasil narkotika ke teroris. Kita hanya sebut secara umum di luar negeri ada, di Indonesia ada,&rdquo; kata Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Irjen Polisi Agus Irianto seperti dilansir dari Antara di Bali. Namun demikian, Agus tidak menyebutkan secara terperinci data kasus-kasus tindak pidana narkotika yang diduga mendanai kelompok teroris. Menurut dia, fenomena tersebut terjadi dan berpotensi berkembang di Indonesia. Fenomena itu juga diungkapkan 104 peserta dari 27 negara yang merupakan para penegak hukum yang secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika yang hadir dalam forum HONLAP di Kuta, Badung, Bali. &rdquo;Saya tidak bisa sampaikan kasus per kasus secara detail. Saya hanya menjelaskan secara umum. Masing-masing (delegasi) menceritakan pengalamannya. Kita berbagi cara penanganan dan menyelesaikan masalahnya,&rdquo; ujar Agus Irianto. Oleh karena itu, HONLAP, yang merupakan badan subsider dari Commission on Narcotic Drugs (CND) yang pada sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa berada pada naungan Economic and Social Council (ECOSOC), menjadi momentum untuk berbagi dan juga menyatukan tekad untuk memperkuat kerja sama menangani kejahatan narkotika. Salah satunya upaya memberantas tindak pidana pencucian uang melalui mata uang crypto. &rdquo;Terkait money laundering itu bukan hanya berbentuk uang, tetapi uang dalam jenis baru, yaitu kripto. Bagaimana penanganan, memproses penyitaan. Crypto&nbsp;currency ada yang dua modus memang murni awalnya kripto&nbsp;ke kripto. Kedua, dari hasil kejahatan kemudian ditukar dengan kripto atau sebaliknya,&rdquo; terang Agus Irianto. Di Indonesia, kata Agus, memang tidak sebanyak dan semasif yang terjadi di luar negeri. Namun, BNN sebagai institusi terdepan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) memperkuat kerja sama agar tindak pidana tersebut ditangani secara bersama-sama dengan negara lain. Mengingat kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa lintas negara. Pada forum HONLAP, perwakilan Indonesia tak hanya dihadiri BNN, tetapi juga BPOM, PPATK, Polri, dan Bea Cukai.

BNN menyebut adanya aliran dana tindak pidana pencucian uang hasil narkotika untuk pendanaan terorisme di Indonesia

BNN Sebut Ada Aliran Dana TPPU Narkotika Untuk Pendanaan Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/Anies-Baswedan-dan-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-2JPG-3523170414.jpg" alt="Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat rapat Koalisi Perubahan untuk membahas Kelompok Kerja (Pokja) Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di Brawijaya, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat rapat Koalisi Perubahan untuk membahas Kelompok Kerja (Pokja) Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di Brawijaya, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan ingin KPK kuat kembali. Sehingga, penegakan hukumnya tak pandang bulu. Hal itu ia ungkapkan berkenaan dengan kasus korupsi yang menjerat eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. <div dir="auto">Indonesia&nbsp;"Kami ingin agar KPK bisa kuat kembali," ucapnya kepada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik tanpa ada pembedaan latar belakang, kemudian unsur, tapi tegak untuk semuanya," tegas Anies.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data yang dihimpun JawaPos.com, Sahrul Yasin Limpo, selaku Menteri Pertanian, diduga bersama-sama dengan anak buahnya, KSD (Sekjen Kementerian Pertanian 2021 s/d sekarang) &amp; HTA (Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022 / Direktur alat mesin pertanian tahun 2023) melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, mereka disangka melanggar Pasal 12 E dan atau Pasal 12B UU No. 20 / 2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013040677/soal-pembangunan-masjid-pondok-modern-ziiz-banyumas-anies-singgung-seharusnya-negara-hadir">Soal Pembangunan Masjid Pondok Modern ZIIZ Banyumas, Anies Singgung Seharusnya Negara Hadir</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun perkara korupsi yang dituduhkan dalam bentuk pemerasan, gratifikasi, hingga pencucian uang ini, terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian Th. 2019-2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013046864/bertemu-ratusan-peneliti-brin-anies-janji-akan-naikkan-anggaran-riset-jika-jadi-presiden">Bertemu Ratusan Peneliti BRIN, Anies Janji akan Naikkan Anggaran Riset Jika Jadi Presiden</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi ini, terkait masalah penyalahgunaan SPJ yang notabene termasuk keuangan negara, gratifikasi, suap menyuap, pembantuan, bersama-sama perbuatan berlanjut, penggabungan beberapa perkara lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi adanya kabar penetapan tersangka ini, Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur, mengatakan jika kasus yang melibatkan Mentan Sahrul Yasin Limpo masih dalam tahap penyelidikan. Namun dari data yang didapat JawaPos.com, perkara tersebut sudah disetujui naik ke tingkat penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementan," katanya ketika dikonfimasi JawaPos.com, Rabu (13/6).</div>

Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan ingin KPK kuat kembali. Sehingga, penegakan hukumnya tak pandang bulu.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tindak pidana pencucian uang

Berita Terkini