<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/Screenshot_2026-01-15-11-19-41-421_comandroidchrome-edit-2511324620.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati memimpin rapat pembentukan RUU Perampasan Aset, Kamis (15/1). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati memimpin rapat pembentukan RUU Perampasan Aset, Kamis (15/1). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya memaksimalkan pemberantasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengatakan RUU itu dirancang untuk memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. "Rapat kami nyatakan terbuka untuk umum," kata Sari saat membuka rapat pembahasan RUU tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis. Adapun rapat pembentukan RUU Perampasan Aset itu dilakukan bersama Badan Keahlian DPR RI untuk mendengarkan laporan proses pembuatan naskah akademik RUU itu. Dia mengatakan Komisi III DPR RI ingin agar penegakan hukum bukan hanya sekadar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana. Dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana itu, dia memastikan bakal memaksimalkan partisipasi warga negara. "Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri," katanya. Adapun sebelumnya Badan Legislasi DPR RI telah menetapkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2026. RUU itu memang direncanakan untuk dibahas oleh Komisi III DPR RI sebagai komisi yang membidangi urusan penegakan hukum (*)

Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi

Komisi III DPR RI mulai Bahas RUU Perampasan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/6b4a360f-9a23-4bdf-b604-4b7837e39a5c-1367051602.jpg" alt="Kejati Kaltim melakukan penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). (Dok. Kejati Kaltim)" width="100%">
<figcaption>Kejati Kaltim melakukan penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). (Dok. Kejati Kaltim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan penyalahgunaan modal daerah di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali disorot aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) kali ini menyasar PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) atau yang dikenal sebagai PT Listrik Kaltim. Dilansir dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Rabu (13/8), langkah tegas itu diwujudkan melalui penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). Aksi tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Kaltim itu pada periode 2016 hingga 2019. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menjelaskan penggeledahan berlangsung selama kurang lebih empat jam, dimulai pukul 15.00 WITA. Selama proses tersebut, penyidik fokus mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diusut. &ldquo;Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi,&rdquo; kata Toni. Dari lokasi, tim penyidik bidang tindak pidana khusus mengamankan sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik. Dokumen tersebut meliputi salinan cetak maupun digital yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan dalam kurun 2016&ndash;2019. Semua barang yang disita akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut guna menguatkan pembuktian perkara. Penyidikan ini bermula dari temuan adanya kerja sama yang dilakukan PT Listrik Kaltim dengan pihak lain di luar bisnis inti perusahaan. Penyidik menduga mekanisme kerja sama itu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Birokrasi yang semrawut serta penyalahgunaan kewenangan menjadi sorotan, karena berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. &ldquo;Untuk nilai kerugian masih ditelusuri lebih lanjut penyidikan,&rdquo; ujar Toni. Ia menambahkan, pola penyalahgunaan modal daerah tersebut dapat memicu kerugian keuangan negara atau daerah. Tindakan penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghimpun alat bukti dalam rangka membuat terang tindak pidana. Setelah penyitaan, seluruh dokumen dan bukti elektronik akan dianalisis untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Kejati Kaltim menegaskan akan menuntaskan penyidikan kasus ini dengan menelusuri setiap aliran dana modal daerah yang digunakan. Hasil penelaahan barang bukti akan menjadi pijakan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan lanjutan terkait dugaan korupsi di tubuh perseroda tersebut.

Kejati Kaltim kali ini menyasar PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) atau yang dikenal sebagai PT Listrik Kaltim.

Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Listrik Kaltim, Usut Dugaan Penyalahgunaan Modal Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/IMG_20230712_212119-4144269167.jpg" alt="Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ pada Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ pada Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Kasi Penerangan Hukum Kejati DIJ Herwatan mengatakan, tim penyidik juga menggeledah rumah pribadi Kepala Dispertaru DIJ Krido Suprayitno. &rdquo;Dua tim dari Kejati DIJ berangkat bersama. Satu tim ke kantor Dispertaru DIJ dan satu tim lain ke rumah Pak Kadis (kepala dinas),&rdquo; kata Herwatan seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut&nbsp;dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Sleman, dengan terdakwa Robinson Saalino (Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa) dan Agus Santoso (Lurah Caturtunggal). Dari penggeledahan di ruang Kepala Dispertaru&nbsp;dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan Dispertaru DIJ, penyidik menyita CPU monitor, hard disk, flash disk, serta satu koper berisi dokumen. Sementara itu, dari rumah pribadi Kepala Dispertaru DIJ, tim penyidik menyita 20 bendel dokumen. &rdquo;Seluruhnya disita sebagai barang bukti berupa surat dan barang. Saat ini telah disimpan di gudang Kejati DIJ,&rdquo; terang Herwatan. Tindakan hukum penggeledahan dan penyitaan tersebut, tambah dia, merupakan hasil pengembangan dari penyidikan perkara tersangka Agus Santoso dan keterangan saksi pada persidangan terdakwa Robinson Saalino. Mengenai&nbsp;kasus penyelewengan pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Sleman, tersangka Agus Santoso diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2.952.002.940. Sebelumnya, Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa&nbsp;Robinson Saalino ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan penyalahgunaan tanah kas desa di Caturtunggal, Depok, Sleman. Dia telah menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jogjakarta pada 12 Juni. Setelah Robinson, Kejati DIJ juga menetapkan Lurah Caturtunggal&nbsp;Agus Santoso sebagai tersangka dalam penyalahgunaan tanah kas desa itu. Sebab, terbukti melakukan pembiaran dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan PT Deztama Putri Sentosa selaku pengembang. Perbuatan Robinson Saalino bersama Agus Santoso telah merugikan keuangan negara dan Desa Caturtunggal sebesar Rp 2,95 miliar. Kasus itu bermula saat PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas desa di Desa Caturtunggal pada 11 Desember 2015.&nbsp;Tanah kas desa itu memiliki luas 5.000 meter persegi dan dimaksudkan untuk Area Singgah Hijau. Pada 1 Oktober 2020, PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa kembali mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas desa di Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi untuk menjadi Area Singgah Hijau bernama Ambarukmo Green Hills. Namun, proses itu belum memperoleh izin dari Gubernur DIJ. Kendati belum mendapatkan izin gubernur, PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa telah memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi dengan mendirikan bangunan permanen tidak sesuai dengan proposal awal, kemudian disewakan kepada pihak ketiga.

Kejati DIJ menggeledah kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa

Kejati DIJ Geledah Kantor Dispertaru Terkait Korupsi Tanah Kas Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/romli-atmasasmita2-2757333130.png" alt="Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure> DALAM&nbsp;periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penegakan Undang-Undang (UU) Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang semakin tampak tidak berdaya menghadapi kejahatan oleh korporasi yang telah berakibat porak-porandanya proyek-proyek pembangunan fisik oleh pemerintah. Sejak perencanaan proyek pemerintah dalam berbagai bidang, korporasi swasta telah memasukkan kepentingan bisnisnya ke dalam penyusunan rencana APBN. Proyek besar dalam bidang infrastruktur yang tengah dilaksanakan, terutama pada masa pemerintahan ini, dengan nilai triliunan rupiah, sepantasnya mendapat pengawalan pihak kejaksaan dan KPK secara intensif. Bahkan telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Telah terbukti dari laporan jaksa agung di hadapan sidang Komisi III DPR bahwa BUMN (negara) pada umumnya melakukan korupsi dengan nilai triliunan rupiah. Pelaku perorangan berbeda dengan korporasi dalam melakukan tindak pidana. Perbedaannya terletak pada masalah pertanggungjawaban hukum dan masalah menentukan unsur kesalahan yang merupakan unsur pokok hukum pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) masih berlaku sekalipun telah ada perubahan KUHP Belanda ke KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023. Suatu kesalahan baru dapat ditemukan jika masalah pertanggungjawaban berhasil diungkap dan siapa yang harus bertanggung jawab telah ditemukan penyidik. Secara teoretis, hukum pidana tampaknya begitu sederhana. Akan tetapi, dalam praktik, penyidik kepolisian dan kejaksaan serta KPK dalam hal tindak pidana korupsi pada korporasi sering mengalami hambatan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun budaya. Hambatan yuridis disebabkan kedudukan korporasi yang memegang peran strategis dalam perekonomian suatu bangsa, termasuk Indonesia, tidak dapat dinafikan. Namun, dalam usaha korporasi melibatkan dirinya dalam proyek-proyek pembangunan itu sering menempuh cara-cara yang melanggar hukum. Misalnya sejak perencanaan proyek pembangunan fisik oleh kementerian/lembaga (K/L). Agen-agen korporasi, termasuk makelar, telah memasuki ruang-ruang lembaga saat perencanaan proyek nasional dimulai sampai dengan perencanaan proyek berada pada K/L untuk dianggarkan dalam RAPBN K/L dan RAPBD daerah. Dalam perburuan proyek-proyek tersebut, sudah dapat dipastikan dan telah lazim dikeluarkan biaya-biaya tidak terduga yang cukup besar, mencapai sekitar 10 sampai 25 persen dari nilai proyek. Biaya-biaya tersebut belum ditambah dengan perizinan kepada pemda/pemkot di samping izin pengelolaan atau penggunaan tanah (pertanahan). Dalam situasi praktik sebagaimana diuraikan, tidak dapat dinafikan peran keluarga, kerabat, atau kawan seperjuangan atau sahabat pimpinan K/L sebagai pengguna anggaran atau pimpinan proyek atau lazim dikenal sebagai kolusi dan nepotisme. Sejatinya korupsi merupakan tindak lanjut dan akhir dari serangkaian proses kolusi dan nepotisme yang sering berada di luar jangkauan hukum atau UU Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang. Kewajiban setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan lima tahun setelah pensiun tidak sama sekali memberikan pengaruh atau efek jera kepada penyelenggara negara tidak terkecuali. Laporan KPK tahun 2002 menunjukkan bahwa sebanyak 365 mereka yang terlibat korupsi adalah penyelenggara negara mulai menteri, gubernur, wali kota, hingga bupati di seluruh Indonesia. Di antaranya berasal dari unsur penegak hukum. Korupsi yang sering terjadi menurut KPK 50 persen di antaranya berasal dari proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga dapat dipastikan kemajuan proses pembangunan nasional terhenti atau tidak dapat dilanjutkan secara tuntas. Merujuk persoalan tersebut, terbukti arah reformasi hukum era reformasi tahun 1998/1999 sudah tepat dengan mengedepankan tujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN melalui UU Nomor 28 Tahun 1999. Antara lain di dalamnya mengatur asas-asas, tujuan, dan kewajiban setiap penyelenggara negara, khususnya pelaporan harta kekayaan setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kewajiban dan sanksi-sanksi terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme disusul kemudian korupsi itu telah mengarah pada sasaran strategis untuk ditingkatkan kembali melalui fungsi dan peran aparatur hukum, termasuk KPK, secara konsisten dan intensif. Sehingga dapat memicu kepatuhan hukum dan kesadaran berhukum, baik di kalangan penyelenggara negara, termasuk pimpinan K/L, maupun di kalangan pelaku usaha dan korporasinya. Prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas pengurus korporasi yang telah dilindungi oleh UU 40/2007, khususnya ketentuan pasal 97 ayat (5), seharusnya dilaksanakan dengan iktikad baik. Tidak sebaliknya, dijadikan tameng imunitas oleh pengurus korporasi dari jangkauan penegakan hukum, tindakan tersebut yang justru sering terjadi dalam praktik. Baik bersifat struktural dan relasional maupun hambatan kultur dan soliditas kelompok yang terlibat korupsi. Hambatan struktural dan relasional misalnya korupsi yang melibatkan pimpinan/jajaran K/L tertentu tidak kooperatif terhadap penyidik. Hambatan kultural misalnya kesadaran hukum untuk bersikap jujur dengan integritas tinggi sangat jarang ditemui penyidik di lapangan. Kejujuran untuk undur diri dari jabatan seketika tersangkut perkara korupsi tidak pernah terjadi kecuali harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. &rdquo;Korupsi telah menjadi budaya di Indonesia,&rdquo; suatu ucapan sinis dan bombastis dan dipastikan mendapat reaksi keras dari masyarakat dan budayawan. Karena korupsi merupakan aib yang sangat memalukan sebagai bangsa yang besar dan ber-Pancasila.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ROMLI ATMASASMITA,&nbsp;Guru Besar Emeritus Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Bagaimana Mencegah Korupsi oleh Korporasi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/KPK-27-A-2745624850.jpg" alt="Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana (kanan) memberikan kuliah umum antikorupsi di STIH Caritas Papua, Manokwari, Papua Barat, Jumat (26/5/2023) sore. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana (kanan) memberikan kuliah umum antikorupsi di STIH Caritas Papua, Manokwari, Papua Barat, Jumat (26/5/2023) sore. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mei 2023 mencatat telah menindak 1.515 pelaku korupsi, dan sebanyak 371 orang di antaranya adalah pengusaha. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi melihat perlu adanya kesadaran kolektif di masyarakat tentang bahayanya korupsi. Karena jika dunia usaha dijadikan ladang tindak pidana korupsi, maka hasil atau kualitas layanan yang didapatkan tak akan maksimal. Pada akhirnya, lagi dan lagi masyarakat sebagai penerima layanan yang akan menjadi korban. &ldquo;KPK berkomitmen untuk mendorong pelaku dunia usaha dan asosiasi, agar tidak terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi bagi pelaku dunia usaha dengan tujuan mendorong komitmen antikorupsi pada sektor dunia usaha melalui kolaborasi multisektoral,&rdquo; ujar Kumbul dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (26/5). &nbsp; Pada sisi lain, seiring angka pelaku tindak pidana korupsi pelaku usaha yang terus meningkat mengindikasikan bahwa pendekatan penindakan yang selama ini dilakukan perlu dibarengi dengan pendekatan pendidikan dan pencegahan. Dua pendekatan yang terakhir disebut, menurut Kumbul, diharapkan mampu memberikan awareness kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan memegang teguh integritas. Kumbul menjelaskan, modus operandi yang paling banyak dilakukan oleh para pelaku adalah penyuapan dan pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Hal ini dapat terjadi karena adanya keinginan para pelaku usaha, agar bisa dimenangkan dalam tender yang diikutinya dalam konteks pengadaan barang dan jasa. &ldquo;Mereka (pelaku) usaha ingin memonopoli proyek-proyek yang ada di suatu daerah dan ingin mendapatkan prioritas tanpa mengikuti prosedur aturan yang berlaku seperti misalnya pengurusan perizinan,&rdquo; kata Kumbul. Sementara itu, Ketua MAPPI Dewi Smragdina berharap melalui bimtek kali ini, seluruh peserta bisa mendapatkan pemahaman terkait kaidah-kaidah umum dunia usaha yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundangan. Termasuk pula pemahaman pencegahan korupsi yang dinilai dari kerugian negara, implementasi antikorupsi dan risiko tidak pidana kepada peserta yang berprofesi sebagai penilai. Senada, Plt Ketua Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Muhammad Sigit mengapresiasi kehadiran KPK sebagai mitra. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi, memberikan pemahaman tentang antikorupsi sehingga dapat membantu dalam mengambil kesimpulan yang benar terkait hasil penilaian.

Jika dunia usaha dijadikan ladang tindak pidana korupsi, maka hasil atau kualitas layanan yang didapatkan tak akan maksimal.

KPK Catat 371 Pengusaha Terjerat Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai hasil tindak pidana korupsi senilai Rp 5,6 miliar dan barang berharga lainnya dari tangan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (SI).  ”Tim penyidik telah melakukan penyitaan dalam bentuk uang tunai maupun barang di antaranya uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah senilai Rp 5,6 miliar,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (10/3).  Selain uang tunai, barang bernilai ekonomi lain yang turut disita penyidik yakni uang tunai 64 ribu dolar Amerika Serikat, 10 buah tas merek TUMI, satu tas merek Louis Vuitton, empat unit ponsel, dan logam mulia dengan ukuran 50 dan 25 gram.  Ali mengatakan, penyitaan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka SI.  ”Saat ini pengumpulan alat bukti masih terus dilakukan, termasuk untuk menelusuri berbagai penerimaan uang maupun barang lain oleh tersangka SI dimaksud,” ujar Ali Fikri.  Tersangka Saiful Ilah adalah mantan Bupati Sidoarjo dua periode yakni 2010-2015 dan periode 2016-2021. Tim penyidik saat ini menahan tersangka SI terhitung mulai 7-26 Maret di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.  Selama masa jabatannya tersebut, SI diduga banyak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang nilainya mencapai Rp 15 miliar. Gratifikasi tersebut diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing yaitu US dollar dan beberapa pecahan mata uang asing lainnya.  Penyidik KPK juga masih menelusuri penerimaan lain dengan memanfaatkan data Laporan Hasil Analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan dengan teknik Akuntansi Forensik Direktorat Analisis dan Deteksi Korupsi KPK.  Tersangka SI dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Sita Uang Tunai Rp 5,6 Miliar dari Mantan Bupati Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230118-WA00321.jpg" alt="Sidang perkara TPPU dengan terdakwa mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (18/1). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara TPPU dengan terdakwa mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (18/1). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin menggelar sidang perdana perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Abdul Latif, Rabu (18/1).  ”Dalam perkara TPPU, sejumlah aset terdakwa telah disita seperti penyetoran uang, pembelian obligasi, rumah, mobil dan motor,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jamser Simanjuntak dengan agenda pembacaan dakwaan, KPK mendakwa Abdul Latif dengan dua dakwaan kumulatif. Pertama Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.  Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan eksepsinya dan langsung dibacakan Abdul Latif yang mengikuti sidang secara virtual di Jakarta. Dia menyatakan, selama menjabat bupati 20 bulan tidak ada merugikan keuangan negara, tidak pernah jual jabatan dan tidak menjual perizinan namun harus dihukum dengan tiga sprindik yang di-split.  Abdul Latif keberatan terhadap surat dakwaan juga karena sebagai tulang punggung keluarga dan masih menjalani masa hukuman atas kasus dugaan penerimaan suap selama tujuh tahun dengan uang pengganti subsider satu tahun.  Sementara Otto Cornelis Kaligis, selaku kuasa hukum, menyatakan dakwaan jaksa tidak teliti dan kabur. ”Penyitaan yang dilakukan terhadap aset dari Abdul Latif adalah aset yang dimiliki sebelum terdakwa menjabat sebagai Bupati HST,” papar Otto.  Menanggapi hal tersebut, JPU KPK Ikhsan Fernandi mengatakan, keberatan merupakan hak terdakwa dan minggu depan pihaknya tanggapi. ”Berkaitan dengan dipisahnya perkara ini, pembuktian penyidikan pada waktu itu belum selesai, sementara gratifikasi sekitar Rp 41,5 miliar lebih didapat terdakwa dari beberapa rekamannya di SKPD semasa jabatannya,” jelas Ikhsan.  Sidang akan dilanjutkan Rabu (25/1) pekan depan dengan agenda tanggapan JPU KPK terkait eksepsi dari terdakwa.

Pengadilan Tipikor Banjarmasin Gelar Sidang TPPU Mantan Bupati HST

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221115_162216.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengakui selama ini, baru 20 persen kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang berhasil dibongkar.  ”Maraknya korupsi di Indonesia ibarat fenomena gunung es. Tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar baru 20 persen saja, sedangkan 80 persen potensi perilaku korup lainnya tidak tampak atau belum diketahui,” kata Firli dalam acara Forum Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi di Jogjakarta seperti dilansir dari Antara.  Menurut Firli, kebanyakan kasus korupsi yang tidak tampak atau belum diketahui itu adalah jenis korupsi skala kecil. ”Korupsi kecil atau petty corruption dan berupa perilaku koruptif,” tambah dia.  Firli mengatakan, pendidikan menjadi fokus penting dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berintegritas dan antikorupsi. Namun demikian, di sektor pendidikan hingga saat ini juga masih ditemukan masalah integritas berupa praktik tindak pidana korupsi.  Berdasar data pengaduan masyarakat kepada KPK, lanjut Firli, dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi terdapat di sektor pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, penerimaan siswa, pemilihan rektor, gratifikasi, pengadaan meliputi fee proyek, pengaturan atau rekayasa pengadaan, mark up, hingga konflik kepentingan.  Oleh karena itu, Firli menambahkan, dengan membentuk ekosistem berintegritas, akan terwujud perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) yang berkualitas. Kuncinya adalah pada aspek tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good university governance (GUG), dengan mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.  ”Dengan prinsip GUG, potensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi di perguruan tinggi semakin ditekan. Aturan secara adil ditegakkan baik akademik maupun non-akademik, serta menciptakan lingkungan kondusif bagi proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa, yang pada akhirnya PTN dan PTKN diharapkan dapat menghasilkan profil alumni yang berkualitas dan berintegritas,” ucap Firli.  Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makariem mengatakan, salah satu tantangan terbesar yang menghambat kemajuan Indonesia adalah tindakan korupsi yang masih sering terjadi. KPK telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam penegakan hukum. Namun, yang diperlukan saat ini tak hanya soal penanganan kasus.  ”Kita juga harus menggencarkan upaya pencegahan agar tindak korupsi tidak terjadi. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila adalah salah satu yang harus kita dorong bersama khususnya di perguruan tinggi. Sebab, jenjang pendidikan yang paling dekat, bukan pintar secara akademik, melainkan integritas dan ber-Pancasila,” ujar Nadiem.

KPK Sebut Kasus Korupsi yang Berhasil Dibongkar Baru 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220224_102024.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menyatakan, tidak pernah menerima aliran uang atau dalam bentuk apa pun yang diduga sebagai suap dan semacamnya atas proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).  Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombespol Supriadi untuk merespons kesaksian terdakwa mantan Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Darlizon, dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dari proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin 2019 di PN Tipikor beberapa waktu lalu.  ”Saya tegaskan, Polda Sumsel tidak pernah menerima pembagian/aliran setoran uang Rp 300 juta-Rp 500 juta seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan (terdakwa Dalizon). Polda Sumsel bekerja sesuai dengan asas profesionalisme,” kata Supriadi, didampingi Kepala Subbid Penmas Bidang Humas Polda Sumsel AKBP Erlangga.  Menurut dia, secara substansi pengakuan terdakwa Dalizon tersebut masih perlu dibuktikan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Pembuktian dimaksud adalah apakah terdakwa seorang perwira tinggi menengah itu memiliki alat bukti atau pun saksi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kesaksian tersebut.  ”Pengakuan terdakwa Dalizon itu merupakan hasil persidangan dan harus dibuktikan terlebih dahulu,” terang Supriadi.  Meskipun demikian dia memastikan, untuk mendukung proses pengungkapan kasus terdakwa Dalizon. Majelis hakim bisa memerintahkan kepada polisi atau jaksa untuk memberkas yang bersangkutan.  ”Makanya kalau memang ada buktinya silakan diajukan oleh yang bersangkutan (Dalizon) ke penyidik baik itu Propam ataupun penyidik kriminal umum,” ujar Supriadi.  Sebelumnya, terdakwa Dalizon saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Rabu (7/8) mengatakan, menyetorkan uang senilai Rp 500 juta kepada mantan Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombespol AS atasannya saat itu. Di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim Mangapul Manalu tersebut, terdakwa Dalizon menyebutkan uang senilai Rp 500 juta tersebut disetornya setiap jatuh tempo per tanggal 5 per bulan, dengan bukti pesan singkat WhatsApp Kombespol AS diduga melakukan penagihan bila setoran macet.  Namun pernyataan terdakwa Dalizon telah dibantah Kombespol AS termaktub dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa penuntut umum saat sidang keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (10/8).

Polda Sumsel Nyatakan Tidak Pernah Terima Aliran Uang Kasus Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/20220517-Sekjen-Saber-Pungli-Pusat-Irjen-Pol-Agung-Makbul.jpg" alt="Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul. Teuku Dedi Iskandar/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul. Teuku Dedi Iskandar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Saber Pungli Pusat menyatakan, hingga Mei, tercatat 323 bupati/wali kota di Indonesia telah ditangkap dan ditahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Terakhir seminggu lalu, Bupati Bogor Ade Yasin.  ”Total kepala daerah yang tersandung masalah korupsi menjadi 323 orang,” kata Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Agung Makbul seperti dilansir dari Antara, Selasa (17/5) malam.  Agung Makbul menyatakan, pemerintah dan satgas pungli gencar melakukan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun sampai saat ini, masih saja ada kepala daerah yang tersandung kasus hukum akibat tindak pidana korupsi.  ”Tindak pidana korupsi dan pungutan liar merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara,” ucap Agung Makbul.  Guna mencegah adanya kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan di Tanah Air dari praktik korupsi dan pungutan liar, Satgas Saber Pungli Pusat saat ini, terus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi. Yakni tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli.  ”Saber pungli itu pengendali dan penanggung jawabnya Menkopolhukam. Saya hadir ke Aceh Barat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi di Aceh Barat,” tutur Agung Makbul.  Sosialisasi yang dilakukan tersebut untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kabupaten Aceh Barat. Agung Makbul mengharapkan, dengan sosialisasi tersebut, pelayan publik di daerah itu akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Satgas Pungli Sebut 323 Bupati/Wali Kota Ditangkap akibat Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tindak pidana korupsi

Berita Terkini