<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/1723195703465-1778328964.jpg" alt="Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal (kanan) dalam diskusi di Jakarta (9/8). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal (kanan) dalam diskusi di Jakarta (9/8). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com &ndash; Pansus Haji DPR yang akan memulai rapat perdana membahas pelaksanaan Haji 2024 pada 16 Agustus mendatang diingatkan untuk meluruskan niat. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal.</p> <p>"Bagi saya yang terpenting luruskan niatnya," kata Syukron dalam diskusi Pansus Haji 2024: Manfaat atau Mudarat di Jakarta pada Jum'at (9/8).&nbsp;Jangan sampai pembahasannya mengandung muatan politis.</p> <p>Syukron mengatakan, sejak awal dia mengikuti perkembangan Pansus Haji DPR, ada pergeseran isu yang menjadi dasar terbentuknya pansus. Awalnya, yang menjadi sorotan Timwas Haji DPR selaku penggagas Pansus Haji DPR adalah urusan sajian katering jamaah haji.&nbsp;</p> <p>"Awalnya mempersoalkan menu yang mereka nilai tidak sesuai citarasa nusantara," tuturnya. Nyatanya, jamaah merasa puas dengan layanan katering haji. Selain citarasa yang khas nusantara, makanan juga melimpah. Isu masalah katering kemudian menguap begitu saja.&nbsp;</p> <p>Berikutnya isu bergeser pada kepadatan tenda jamaah di Mina. Menurut Syukron, selama belum dibangun tenda bertingkat di Mina, potensi jamaah berdesakan di tenda akan selalu muncul. Karena dari dahulu kapasitas Mina tidak berubah. Sementara jumlah jamaah semakin banyak.&nbsp;</p> <p>Isu kepadatan jamaah di dalam tenda di Mina bergeser ke pembagian kuota tambahan. Seperti diketahui tambahan kuota itu dibagi rata antara haji khusus dan reguler. Masing-masing mendapat kuota tambahan 10 ribu kursi.</p> <p>Menurut Syukron, jika kuota itu diberikan sebagian besar ke jamaah reguler, tenda di Mina bisa semakin padat.&nbsp;</p> <p>Syukron memastikan pihaknya tidak mencampuri urusan Pansus Haji DPR terlalu dalam. Yang penting Pansus Haji DPR menata niatnya. Jangan sampai pembentukan pansus dilandasi semangat mencari-cari kesalahan.</p> <p>Dia membenarkan bahwa evaluasi haji harus terus dilakukan untuk perbaikan layanan haji ke depan. "Muara evaluasi harus untuk pelayanan jamaah. Bukan tujuan lainnya, apalagi muatan politis," tandasnya.&nbsp;</p> <p>Sementara itu jajaran Kemenag sudah bersiap mengikuti rangkaian rapat bersama Pansus Haji DPR. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, mereka terus menyiapkan data untuk disampaikan kepada Pansus Haji DPR. "Kemenag kaget sampai ada Pansus Haji," katanya beberapa waktu lalu.</p> <p>Pansus Haji itu juga disinyalir menjadi penyebab perseteruan antara PKB dan PBNU. konflik itu masih terus berlangsung hingga saat ini.&nbsp;</p>

Rapat Pansus haji DPR Akan dimulai 16 Agustus mendatang. Dalam rapat itu, Parlemen diingatkan agar tidak ada muatan politis saat pembahasan.

Rapat Pansus Haji DPR Digelar 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Legislatif Diingatkan Jangan Ada Muatan Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/GUS-IMIN-346056299.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Bidang Kokesra Muhaimin Iskandar" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Bidang Kokesra Muhaimin Iskandar</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait jabatannya sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2024.</p> <p>Cak Imin dituding menyalahgunakan wewenangnya karena mengajak anggota keluarga, yakni istrinya, Rustini Murtadho ikut pelaksanaan haji.</p> <p>"Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, mengajak seorang istri untuk dilibatkan dalam Timwas Haji," kata Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI) Musyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).</p> <p>Musyanto mengaku sudah menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Cak Imin ke MKD.</p> <p>Dia memastikan bakal melengkapi laporannya dengan bukti-bukti lainnya. "Untuk sementara bukti yang ada dulu, nanti dilengkapi dua sampai tiga hari insya Allah," ucap Musyanto.</p> <p>dia meminta MKD untuk segera memanggil Cak Imin terkait dugaan pelanggaran etik tersebut. Musyanto menduga istri Cak Imin, Rustini Murtadho ikut masuk dalam rombongan Timwas Haji DPR dan menggunakan visa petugas haji sebagaimana yang digunakan para anggota Timwas.</p> <p>"Bisa saja, tindakan ini diduga ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR dan sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2024," ujar Musyanto.</p> <p>Dia juga membantah bahwa laporan yang dilayangkan itu terkait konflik internal antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "<em>Enggak</em> ada, kita <em>kan</em> di luar itu. Tidak ada urusannya, kita bukan orang, anggota di situ (PKB dan PBNU)," pungkas Musyanto.</p>

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tuduhan mengajak Istri saat jadi Ketua Timwas Haji 2024.

Dituding Ajak Istri ke Tanah Suci saat Jadi Ketua Timwas Haji, Cak Imin Dilaporkan ke MKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/IMG-20240624-WA0032-277753264.jpg" alt="Sejumlah laporan terkait berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji pada 2024 ditemukan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Salah satunya, air conditioner (AC) yang tidak berfungsi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah laporan terkait berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji pada 2024 ditemukan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Salah satunya, air conditioner (AC) yang tidak berfungsi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Sejumlah laporan terkait berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji pada 2024 ditemukan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Salah satunya terkait air conditioner (AC) yang tidak berfungsi di banyak lokasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada banyak laporan yang masuk, yang pertama matinya AC di mana-mana, ujar Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, Senin (17/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain masalah AC, Cak Imin -sapaan akrab Muhaimin Iskandarjuga menyoroti tenda jemaah haji Indonesia yang melebihi kapasitas. Menurutnya, tenda yang disediakan tidak mampu menampung jumlah jemaah yang ada dan tidak dilengkapi dengan kasur yang memadai. "Ini semua harus dikalkulasikan, imbuh politikus Fraksi PKB itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014790727/ramalan-zodiak-karier-24-30-juni-2024-aries-taurus-gemini-cancer-leo-dan-virgo">Ramalan Zodiak Karier 24-30 Juni 2024: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Timwas Haji DPR RI juga menemukan adanya penempatan tenda jemaah yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Pengawasan masih terus dilakukan, terutama saat jemaah melaksanakan prosesi melempar jumrah agobah di Mina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Cak Imin juga mengungkapkan adanya keterlambatan transportasi bus yang membawa jemaah haji dari pemondokan ke Arafah. "Temuan-temuan ini menambah daftar evaluasi dan dapat menjadi bahan masukan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang, demi kenyamanan dan kelancaran ibadah para jemaah haji Indonesia, sehingga penting dilakukan pansus," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini jemaah asal Indonesia mulai berangkat ke Arafah. Selain memastikan transportasi, Cak Imin sempat mengecek kondisi jemaah haji guna memastikan mereka dalam kondisi sehat. Menurutnya, tidak ada permasalahan berarti yang dialami oleh jemaah haji selain permasalahan transportasi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kunjungan tersebut, dia didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Rombongan tersebut mengecek ke tiga lokasi pemondokan di Misfalah, Arab Saudi, untuk memastikan kesiapan jemaah Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun Timwas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang memaparkan sejumlah catatan saat mengecek kesiapan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Arab Saudi, menjelang puncak ibadah haji pada 9 Zulhijah 1445 Hijriah atau 17 Juni 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa hal dari hasil rapat kemarin, termasuk yang saya coba fokuskan. Seperti, tenda kesehatan mestinya berdekatan dengan tenda pemerintah," kata Marwan saat di tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Makkah, pada Kamis, 13 Juni 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014790722/ott-kpk-disebut-hiburan-novel-sayang-negara-bayar-orang-seperti-alexander-marwata">OTT KPK Disebut Hiburan, Novel: Sayang Negara Bayar Orang Seperti Alexander Marwata</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tenda jemaah haji itu memiliki kapasitas sekitar 130 orang dan dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet, alas tidur, penyejuk udara (AC), dan dispenser air. "Timwas menyoroti ukuran alas tidur yang hanya 590x175 cm, terbuat dari busa, dan dianggap tidak memadai," ujar Marwan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dari Arafah, kata dia, Timwas Haji DPR melanjutkan pengecekan ke Muzdalifah. Pengecekan terakhir dilakukan di Mina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Timwas Haji DPR juga menilai kebijakan pengalihan setengah dari kuota tambahan 20 ribu untuk jemaah haji reguler menjadi haji plus (ONH Plus) tak sesuai aturan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Komisi VIII DPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan mengaku bakal meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Agama atas kebijakan tersebut. Selama proses pembahasan, menurutnya, Timwas Haji tidak diberi informasi yang jelas mengenai aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama, termasuk sistem E-Hajj yang diterapkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014790713/tanpa-luis-suarez-uruguay-sikat-panama-di-copa-america-2024">Tanpa Luis Suarez, Uruguay Sikat Panama di Copa America 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama pembahasan di Komisi VIII DPR RI, Marwan mengaku tidak mengetahui aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Selain itu, dia tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai E-Hajj.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, usai Timwas Haji DPR mengecek sejumlah fasilitas jemaah haji di Makkah, diharapkan Kementerian Agama (Kemenag) dapat meminimalkan kekurangan saat pelaksanaan puncak haji. "Potret di Makkah sudah bagus, apa yang kurang diharapkan dieliminasi nanti di Armuzna. Kami dari DPR menyerahkan ke Kemenag untuk bagaimana prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu berjalan dengan baik," tutur Lodewijk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menuturkan bahwa Timwas Haji DPR juga berharap Kemenag memiliki mitigasi yang baik untuk mengatasi potensi persoalan di Armuzna selama pelaksanaan puncak haji.&nbsp;</div>

Selain masalah AC, Cak Imin -sapaan akrab Muhaimin Iskandarjuga menyoroti tenda jemaah haji Indonesia yang melebihi kapasitas.

Timwas Haji DPR Temukan Banyak Masalah Pada Penyelenggaran Haji 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/D065A2D1-9E12-4863-8035-519D8E612587-1293160673.jpeg" alt="Anggota Petugas haji mendampingi seorang jamaah haji Indonesia yang kebingungan untuk kembali ke hotelnya setelah beraktivitas di Masjid Nabawi." width="100%">
<figcaption>Anggota Petugas haji mendampingi seorang jamaah haji Indonesia yang kebingungan untuk kembali ke hotelnya setelah beraktivitas di Masjid Nabawi.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Salah satu anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR RI Selly Andriany menuduh petugas haji asik belanja di Madinah usai Salat Jumat pada&nbsp; 21 Juni 2024. Pada kenyataannya, saat itu belum ada jamaah haji Indonesia, karena masih berada di Makkah usai menjalani puncak haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyayangkan tuduhan itu. Tudingan semacam ini dianggap sebagai ketidaktahuan Selly terhadap tahapan penyelenggaraan ibadah haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesimpulan saya, mungkin dia tidak tahu. Dikira ada jamaah di sini, padahal jamaah belum ada," kata Anwar, Senin (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anwar, jamaah yang berangkat pada gelombang ke-2 belum ada yang ke Madinah. Mereka masih di Makkah usai menjalani puncak haji. Oleh karena itu tidak perlu dipermasalahkan bila ada petugas yang berbelanja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi siapa yang dilayani? Jadi menurut saya tidak masalah (jika petugas belanja). Jamaah yang dilayani memang tidak ada," kata Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa memang ketika belum ada jamaah, mereka bisa belanja. Ketika jamaah sudah ada, mereka harus fokus," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai, petugas haji sudah bekerja dengan baik. Bahkan, banyak jamaah juga mengapresiasi kinerja petugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014789912/fiks-jika-seorang-pria-menunjukkan-4-perilaku-halus-ini-dia-memiliki-rasa-hormat-yang-tinggi-terhadap-anda">Fiks! Jika Seorang Pria Menunjukkan 4 Perilaku Halus Ini, Dia Memiliki Rasa Hormat yang Tinggi Terhadap Anda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buya mengaku telah berdiskusi dengan banyak pihak. Mereka umumnya menilai penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin, baik dari segi prasarana maupun pelayanan. Meskipun pada beberapa sektor perbaikan harus tetap dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya melihat haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Ini usai saya berdiskusi dan tanya ke beberapa pihak, dari segi prasarana dan pelayanan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jamaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang I sudah mulai kembali ke Tanah Air sejak 22 Juni 2024. Sementara jamaah haji yang berangkat pada gelombang II mulai bergeser dari Makkah ke Madinah mulai 26 Juni 2024.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Anwar Abbas menyayangkan tuduhan itu. Tudingan semacam ini dianggap sebagai ketidaktahuan Selly terhadap tahapan penyelenggaraan ibadah haji

Timwas Kritik Petugas Haji Sibuk Belanja di Madinah, MUI: Siapa yang Mau Dilayani? Jamaah Tidak Ada

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/MINA-1004348094.jpg" alt="Suasana maktab atau tenda di Mina yang ditempati jemaah haji asal Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Suasana maktab atau tenda di Mina yang ditempati jemaah haji asal Jawa Timur.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR RI John Kennedy Aziz meminta Pemerintah untuk serius memperhatikan keluhan jemaah haji, pasca terjadinya tragedi di Muzdalifah. Keluhan tersebut disampaikan usai Jhon mengunjungi Maktab nomor 54, yaitu jamaah haji yang berasal dari kloter 02 Kabupaten/Kota Pariaman dan Kota Padang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, para jamaah haji mengeluhkan momen-momen yang terjadi saat tragedi yang menelantarkan jutaan jamaah haji, karena tidak segera terangkut oleh layanan jemputan. Keluhan tersebut mulai dari kepanasan, overcapacity tenda, hingga kurangnya fasilitas toilet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita merasa perihatin bahwa mereka jam 2 siang panas-panasan masih berada di Muzdalifah. Bahkan di sana tidak ada makanan, serta minuman dan tidak ada suatu kepastian kapan jemaah haji akan sampai di Mina. Alhamdulilah sebagian besar sehat, tapi ada yang masih diinfus dan saya ikut berduka cita ada satu orang yang meninggal dari insiden tersebut," kata John saat mengunjungi sejumlah Maktab di Mina, Mekkah, Arab Saudi, Kamis (29/6) waktu setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, di sejumlah tenda alat pendingin (AC) pun mati selama dua hari mereka tinggal. Selain itu, tenda mengalami overcapacity karena yang semestinya hanya muat menampung 100-200 orang jemaah, namun diisi lebih dari setengah kali lipat jemaah haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011636660/diduga-telantar-dan-tak-makan-beberapa-jemaah-haji-pingsan-usai-melempar-jamrah-di-mina">Diduga Telantar dan Tak Makan, Beberapa Jemaah Haji Pingsan Usai Melempar Jamrah di Mina</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011636278/jemaah-haji-ri-telantar-di-muzdalifah-kemenag-protes-keras-ke-mashariq">Jemaah Haji RI Telantar di Muzdalifah, Kemenag Protes Keras ke Mashariq</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga mengakibatkan para jemaah hani itu nongkrong-nongkrong dan tidur-tiduran di gang-gang kecil ini. Bahkan, ada yang kemudian kita lihat, mereka membuat tenda darurat yang diisi dengan kasur. Lalu, disetiap tenda ada yang kasurnya sudah lengkap tetapi banyak juga kasurnya yang kurang," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara dari sisi fasilitas toilet, ia menuturkan para jamaah haji harus antre satu hingga dua jamaah bergiliran. Bahkan, ada yang harus sampai buang hadas karena sudah tidak tahan di pakaiannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, ini tentu menjadi perhatian kita. Tadi kami melihat bahwa banyak sekali toilet-toilet itu panjang antreannya oleh para jemaah haji. Yang seterusnya adalah mengenai harapan mereka dari Mina ini kembali ke hotel. Berharap, supaya busnya yang akan mengantar ke Hotel di Masjidil Haram tepat waktu dan tidak over time lagi," harap John.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">John menegaskan, pemerintah harus mendengar saran-saran dari rakyat maupun Anggota DPR. Setiap rapat, DPR menyerap aspirasi dari masyarakat lalu disampaikan kepada pemerintah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan terakhir kita rapat dengan pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Agama. Itu sudah kita sampaikan rekayasa resiko-resiko seumpanya tiba -tiba terjadi, seperti insiden di&nbsp; Muzdalifah kemarin. Dan kita berharap supaya antara DPR dengan pemerintah dapat bersinergi bersama -sama untuk memecahkan masalah -masalah mengenai pemberangkatan atau pelaksanaan ibadah haji," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral sebuah video yang menarasikan jamaah haji Indonesia terlantar di Mina hingga siang hari. Jamaah banyak yang kehausan dan kelaparan, ada pula yang dilaporkan pingsan.</div>

Di sejumlah tenda alat pendingin (AC) mati selama dua hari mereka tinggal. Selain itu, tenda mengalami overcapacity yang membuat tak nyaman

Agar Tak Ada Lagi yang Terlantar, Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Dengar Keluhan Jemaah

Timwas Haji DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Timwas Haji DPR

Berita Terkini

Rapat Pansus Haji DPR Digelar 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Legislatif Diingatkan Jangan Ada Muatan Politis

Dituding Ajak Istri ke Tanah Suci saat Jadi Ketua Timwas Haji, Cak Imin Dilaporkan ke MKD

Timwas Haji DPR Temukan Banyak Masalah Pada Penyelenggaran Haji 2024

Timwas Kritik Petugas Haji Sibuk Belanja di Madinah, MUI: Siapa yang Mau Dilayani? Jamaah Tidak Ada

Agar Tak Ada Lagi yang Terlantar, Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Dengar Keluhan Jemaah

Download Aplikasi JawaPos.com