<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kpu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Timses Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 yang juga Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro terpilih sebagai Tim Pansel calon Anggota KPU dan Bawaslu. Dia dikritisi karena rentan dengan konflik kepentingan.  Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, semua pihak yang terlibat di dalam tim pansel bakal bekerja dengan kapasitas, kemudian mempunya track record dan akan melakukan seleksi secara profesional.  "Semuanya bekerja dengan kapasitas, track record, dan profesionalismenya masing-masing. Integritas mereka teruji dan keilmuannya juga kuat semua," ujar Faldo kepada JawaPos.com, Rabu (13/10).  Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menuturkan, penunjukan Tim Pansel KPU-Bawaslu ini juga sudah sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Karena adanya perwakilan dari pemerintah sebanyak tiga orang, yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  "Kami kira semuanya masih sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Perwakilan pemerintah hanya tiga orang di sana, yakni Kementerian Hukum dan HAM, KSP, dan Kemendagri," katanya.  Mengenai keberadaan Poengky Indarty di tim pansel calon anggota KPU-Bawaslu, Faldo mengatakan bahwa dia adalah perwakilan tokoh masyarakat dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).  "Beliau adalah seorang aktivis dan praktisi hukum mumpuni, yang merupakan perwakilan tokoh masyarakat di Kompolnas. Di Kompolnas kan ada perwakilan polisi, ada perwakilan pemerintah yaitu beberapa menteri, dan ada perwakilan masyarakat. Ibu Poengky adalah perwakilan masyarakat di sana. Persis seperti tim seleksi ini," ungkapnya.  Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi menetapkan 11 orang Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Penunjukan telah diresmikan lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021.  Sementara daftar 11 anggota Tim Seleksi tersebut di antaranya, yakni Juri Ardiantoro menjabat sebagai Ketua Merangkap Anggota Timsel, Chandra M Hamzah sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota, dan Bahtiar sebagai Sekretaris Merangkap Anggota.  Sementara delapan anggota lainnya, yakni Edward Omar Sharif Hiariej, Airlangga Pribadi Kusman, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, Betti Alisjahbana, dan Poengky Indarty.

Timses Jokowi jadi Pansel KPU-Bawaslu, Ini Tanggapan Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/juri-ardiantoro.jpg" alt="Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Tenaga Ahli Utama Deputi Politik dan Hukum Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro Muhamad Ali/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Timses Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 yang juga Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro terpilih sebagai Tim Pansel calon Anggota KPU dan Bawaslu. Dia dikritisi karena rentan dengan konflik kepentingan.  Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tidak mempermasalahan terpilihnya Juri Ardiantoro tersebut. "Jadi enggak masalah," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/10).  Menurut Wakil Ketua DPR ini, sosok Juri sudah mempunyai pengalaman karena pernah menjadi Komisioner KPU. Sehingga publik tidak perlu mempermasalahkan Juri pernah menjadi Timses Jokowi-Ma'ruf Amin ini.  "Pak Juri itu justru berpengalaman di KPU, sehingga bagi kami tak ada masalah jika kemudian Pak Juri jadi tim seleksi KPU. Karena kan tim seleksi bukan Pak Juri sendiri, itu kan ada beberapa yg kemudian bersama-sama," katanya.  Dasco menambahkan, dengan pengalaman Juri ini bisa dijadikan masukan bagi para tim pansel ketika melangsungkan seleksi bagi calon anggota KPU-Bawaslu.  "Tentunya pengalaman dari Pak Juri itu bisa menjadi bekal memilih calon baik KPU dan Bawaslu yang tepat disamping aspek lain nanti akan dilengkapi oleh anggota lain dibawah pak Juri," ungkapnya.  Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi menetapkan 11 orang Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Penunjukan telah diresmikan lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021.  Sementara daftar 11 anggota Tim Seleksi tersebut di antaranya, yakni Juri Ardiantoro menjabat sebagai Ketua Merangkap Anggota Timsel, Chandra M Hamzah sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota, dan Bahtiar sebagai Sekretaris Merangkap Anggota.  Sementara delapan anggota lainnya, yakni Edward Omar Sharif Hiariej, Airlangga Pribadi Kusman, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, Betti Alisjahbana, dan Poengky Indarty.

Gerindra Tidak Masalah Juri Ardiantoro Jadi Tim Pansel KPU-Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/timses-jokowi-usul-masyarakat-bisa-bertanya-ke-kandidat-saat-debat_m_.jpg" alt="Jokowi dan Prabowo di sela-sela acara debat capres kedua, Minggu (17/2)" width="100%">
<figcaption>Jokowi dan Prabowo di sela-sela acara debat capres kedua, Minggu (17/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Eriko Sotarduga memberikan usulan terkait jalannya debat ketiga Pilpres 2019. Dia menginginkan agar masyarakat bisa bertanya langsung kepada kandidat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengawali program ini dengan mengadakan diskusi menggali pemikiran kandidat di media televisi. Nantinya ketika agenda debat tiba, masyarakat bisa langsung mengajukan pertanyaan. "Sehingga pada saat debat nanti, masyarakat yang bertanya untuk topik yang ditentukan," ujar Eriko di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/2). Politikus PDIP itu mengatakan debat tidak selalu membahas data saja. Tetapi juga membahas apa rencana pemimpin ke depan bersama rakyatnya. "Kalau tadi kita lihat dari diskusi, ternyata harapan masyarakat ini begitu tinggi. Jangan hanya dibahas substansinya saja, jangan hanya dibahas sesuai data saja, bukan itu sebenarnya. Tapi apa yang akan dilakukan menjadi pemimpin nanti kepada masyarakatnya dan rakyatnya dalam 5 tahun itu," jelasnya. "Jangan sampai terbuang percuma waktu yang 5 tahun itu, rakyat memilih kemudian ternyata esensi sesungguhnya yang diharapkan itu tidak didapatkan. Itu sebenarnya yang kita lihat dari debat ini," sambungnya. Lebih lanjut, Anak buah Megawati Soekarnoputri itu memandang debat kedua sudah berjalan lebih baik dari debat pertama. Hanya saja, masih bisa ditingkatkan agar rakyat bisa lebih mendapat pemahaman lebih mendalam terhadap calon pemimpinnya. "Debat ini sudah jauh lebih baik dari debat pertama. Tetapi bisa lebih ditingkatkan lagi, sehingga peran serta masyarakat di dalam debat ini juga semakin besar," pungkasnya.

Timses Jokowi Usul Masyarakat Bisa Bertanya ke Kandidat Saat Debat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/timses-jokowi-akademisi-juga-banyak-yang-miring_m_-scaled.jpg" alt="Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyuarakan agar moderator debat Pilpres 2019 dari kalangan akademisi. Mereka dianggap lebih netral dan juga berintelektual tinggi. Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Arsul Sani mengatakan, koalisinya tidak mempermasalahkan siapapun yang menjadi moderator. Dengan catatan orang tersebut sudah teruji independensinya. "Kita sekarang serahkan semua pada KPU, kita cuma minta satu saja, siapapun moderator dan panelis itu adalah sosok yang imparsial," kata Arsul di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (22/1) "Imparsial terhadap siapa, ya terhadap 01 dan 02," imbuh Arsul. Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, kalangan akademisi tidak semuanya independen, banyak pula yang condong sebagai partisan. Sehingga tolak ukur dari pemilihan moderator bukan terkait latar belakangnya, melainkan rekam jejak. "Enggak masalah, tetapi intinya bukan soal dia akademisi atau praktisi. Tapi rekam jejaknya itu. Kalau soal akademisi, yang miring-miring kan juga banyak," tutur Arsul. Soal nama, Alfito Ginting, Najwa Shibab, dan Tommy Tjokro yang mencuat sebagai kandidat, Arsul menegaskan semuanya diserahkan kepada KPU. Dia hanya berpesan agar KPU melakukan penelusuran rekam jejaknya. "Baik secara fisik maupun secara psikis pikiran bahwa yang bersangkutan itu independen," tukas Arsul. Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon menilai sebaiknya moderator debat nanti dipilih dari kalangan kampus atau para akademisi. Karena akademisi dianggap lebih objektif dan tak terlibat dalam politik praktis. "Menurut saya harus serahkan pada kaum intelektual, universitas, perguruan tinggi, cari dari mereka," kata Fadli di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).

Timses Jokowi : Akademisi Juga Banyak yang Miring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/timses-jokowi-kalau-ekonomi-baik-gaji-guru-layak-di-atas-rp-20-juta_m_.jpg" alt="WACANA GAJI GURU: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>WACANA GAJI GURU: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menyuarakan usulan agar gaji guru di Indonesia naik mencapai Rp 20 juta per bulannya. Hal itu demi kesejahteraan hidup para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding beranggapan bahwa gaji guru layak diberikan di atas Rp 20 juta. Hal itu mengingat dengan besarnya tanggungjawab yang diemban tenaga pengajar. "Bagi kita gaji Rp 20 juta itupun sebenarnya untuk kepentingan tanggungjawab guru yang begitu mulia masih bisa lebih dari itu. Dan pantas untuk lebih dari itu," ujar Karding kepada JawaPos.com, Rabu (21/11). Karding menilai bahwa pekerjaan guru sangat mulia. Bukan hanya sebatas menyalurkan ilmu kepada siswa, tapi guru juga memiliki tanggungjawab mendidikan agar anak bangsa memiliki pribadi yang baik, berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Namun, di sisi lain, pemberian gaji guru ini harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Indonesia. Agar keuangan negara tetap stabil. "Harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita, jadi kalau kemampuan ekonomi kita baik tentu Rp 20 juta itu kurang, di situlah saya kira yang menjadi perhatian saya," sambung Karding. Mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun memastikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius memperhatikan kesejahteraan guru. Sehingga tenaga pengajar ini memiliki kelayakan hidup. "Prinsipnya pemerintahan pak Jokowi memastikan bahwa guru-guru itu memiliki tingkat kesejahteraan yang baik," tegasnya. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi kecukupan kebutuhan pokok, anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin, hingga berupa merasakan kenikmatan hidup. Seperti fasilitas rumah tanpa DP, sertifikasi dan sebagainya.

Timses Jokowi: Kalau Ekonomi Baik Gaji Guru Layak di Atas Rp 20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/reaksi-soekarwo-disebut-hasto-masuk-timses-jokowi_m_.jpg" alt="Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo enggan menanggapi serius terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang mengklaim kalau Soekarwo akan dijadikan sebagai pengarah teritorial dalam tim kampanye nasional (TKN) pasangan Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin. Soekarwo menilai pernyataan Hasto tersebut tidak layak untuk ditanggapi. Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini menilai, jika terus menanggapi pernyataan tersebut, maka akan menimbulkan pro dan kontra yang terus berkelanjutan. "Benar tidak benar enggak usah ditanggapi lah. Lebih baik saya diamkan, daripada dalam suasana politik yang pro kontra. Enggak harmoni dalam konsep hidup kita," kata Soekarwo di kantor DPD Partai Demokrat Jatim, Surabaya, Kamis, (23/8). Politikus yang akrab disapa Pakde Karwo itu meyakini, pernyataan Hasto itu hanya pernyataan gurauan. Atau mungkin hanya baru sebatas usulan saja. Namun, karena dalam suasana tahun politik, maka pernyataan tersebut dianggap sesuatu yang serius dan sudah terjadi. "Kalau jagoan ngumpul-ngumpul Pakde pantesnnya ini. Itu kan biasa, hanya karena menjelang Pilpres jadi hangat," terang Gubernur Jawa Timur dua periode ini. Pakde Karwo juga menegaskan, partisipasi Demokrat Jatim masih tetap taat pada keputusan DPP partai Demokrat. Untuk saat ini, Pakde Karwo masih fokus pada agenda pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. "Tetap tegak lurus mengikuti keputusan DPP. Saya kan kalau ada apa-apa mesti saya bicarakan dengan ketua umum," pungkasnya. Seperti diketahui, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan akan melibatkan banyak kepala daerah yang akan dilibatkan dalam TKN Jokowi-Ma'ruf. Beberapa nama yang disebut Hasto yakni Soekarwo, Ridwal Kamil, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Lukas Enembe.

Reaksi Soekarwo Disebut Hasto Masuk Timses Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-timses-jokowi-shofwan-karim-ini-jalan-dakwah_m_.jpg" alt="Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim." width="100%">
<figcaption>Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo) Sidarto Danusubroto mengukuhkan Dewan Penasehat Forum Komunikasi Relawan Pemenangan Jokowi (FKRJ) Sumatera Barat (Sumbar) 2019 di Kota Padang, Kamis (2/8) kemarin. Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim Elha termasuk satu dari 21 nama yang tertera dalam organisasi tersebut. Mencuatnya nama Shofwan Karim memancing perdebatan di grup diskusi Whatshapp Alumni Mahasiswa Muhammadiyah (AMM) Sejati. Sebagian kader mendukung jalan yang ditempuh Shofwan. Namun sebagian lagi menentang. Alasannya, nama Syofwan tidak bisa dipisahkan dengan jabatannya sebagai Ketua PW Muhammadiyah Sumbar. Polemik itu lantas direspons Shofwan Karim. Dia tidak menampik termasuk sebagai Dewan Penasehat FKRJ Sumbar 2019. Baginya, berbeda dukungan terhadap seorang kandidat presiden bukan masalah fatal. Apalagi Muhammadiyah bukan Lembaga Negara, bukan pula partai politik. "Muhammadiyah gerakan keagamaan. Bebas menentukan pilihan untuk pemimpin. Ini jalan dakwah dan tidak akan mengganggu keutuhan Muhammadiyah," kata Shofwan Karim saat dihubungi JawaPos.com melalui telepon selulernya, Jumat (3/8). Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) itu menerangkan, tidak ada larangan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terhadap para kader yang ingin berjuang di politik. Baik sebagai anggota dewan, tim sukses dan sebagainya. Prinsipnya, Muhammadiyah akan mendukung siapa saja kader yang hendak maju di jalur politik. "Mau maju dari partai manapun bebas. Muhammadiyah akan dukung dan sukseskan kadernya. Jangan ragu-ragu, Muhammadiyah dukung siapa saja yang mau maju ataupun mendukung siapa saja," terang Shofwan Karim Elha. Shofwan juga menantang para kader Muhammadiyah Sumbar untuk bersuara menyatakan dukungan. Baik kepada Prabowo, Jokowi, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sebagainya. "Kader bebas memilih jalan dakwah. Semuanya kami dorong. Mau jadi calon atau tim sukses. Asal jangan tim sukses narkoba dan yang buruk-buruk saja. Negara kita civil society. Kami bukan ASN. Tidak ada netral-netral itu. Bebas dan kami dorong," tukasnya. Shofwan sendiri mengaku tidak berbakat jadi anggota DPR maupun DPD RI. Sehingga dia memilih untuk tetap mengurus Muhammadiyah. Namun soal dukungan terhadap salah satu kandidat presiden, menurutnya adalah hal yang wajar-wajar saja. Apalagi tim yang diembannya tidak sebagai Ketua. Soal namanya dan jabatannya sebagai Ketua PW Muhammadiyah yang diributkan kader, Shofwan menganalogikan dalam kehidupan pribadi sehari-hari. "Bedakan nama Shofwan Karim dengan Ketua PW Muhammadiyah. Sama halnya memisahkan saya sebagai suami dari istri. Tidak mungkin Ketua Muhammadiyah juga. Atau bayar uang sekolah anak, Ketua Muhammadiyah juga. Saya enjoy saja. Saya bukan ASN, sudah pensiun," tutupnya.

Jadi Timses Jokowi, Shofwan Karim: Ini Jalan Dakwah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rektor-unp-bantah-masuk-timses-jokowi_m_.jpg" alt="Rektor UNP Ganefri." width="100%">
<figcaption>Rektor UNP Ganefri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Penasehat Forum Komunikasi Relawan Pemenangan Jokowi (FKRJ) Sumatera Barat (Sumbar) 2019 telah dibentuk. Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri disebut-sebut sebagai salah satu anggotanya. Namun, Ganefri membantah keterlibatannya dalam tim sukses (timses) Jokowi. Dia tunduk dengan Peraturan MenPAN-RB yang melarang ASN berpolitik praktis. Hal ini sesuai Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. "Saya ASN tidak boleh ikut politik aktif," tandasnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (2/8) malam. Sebelumnya, sejumlah politisi, akedemisi hingga ulama Sumbar dikabarkan masuk dalam jajaran Dewan Penasehat Forum Komunikasi Relawan pemenangan Jokowi (FKRJ) Sumbar 2019. Berdasarkan lampiran SK kepengurusan, terpampang sejumlah nama rektor universitas negeri maupun swasta di Sumbar. Di antaranya Rektor Universitas Andalas (Unand) Tafdil Husni, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, Rektor UIN IB Padang Eka Putra Wirman, dan Rektor Universitas Baiturrahmah Musliar Kasim. Rektor Universitas Andalas (Unand) Tafdil Husni mengaku tidak tau menahu soal namanya masuk dalam jajaran Dewan Penasehat FKRJ Sumbar. "Saya terkejut juga mendengar nama saya masuk. Saya tidak tahu dan tidak pernah," terang Tafdil saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (2/8) sore. Bantahan senada disampaikan Rektor UIN Imam Bonjol (IB) Padang Eka Putra Wirman. "Itu tidak benar, nama saya dicatut," tukas Eka.

Rektor UNP Bantah Masuk Timses Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/nama-dan-tanda-tangan-jokowi-dicatut-katanya-untuk-pilpres-2019_m_1500482619_145347.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak tiga pelaku pemalsu surat atas nama Presiden Joko Widodo telah dibekuk Polda Metro Jaya. Kini ketiganya masih dalam pemeriksaan oleh petugas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, di aksinya pelaku menggunakan modus untuk meminta dukungan pada Pemilihan Presiden 2019.&nbsp; "Berkaitan dengan kegiatan 2019. Seolah-olah dia akan mendukung presiden RI. Membantu kelancaran pemilu itu, sehingga dengan begitu dia bisa minta imbal jasa," papar Argo, Rabu (19/7). Argo mengatakan, pelaku tidak pernah mencantumkan nominal yang harus dikirim sebagai imbal jasa. Dia juga belum mau memerinci total uang yang dikumpulkan. Karena itu, akan dilakukan pendalaman lagi. Para pelaku kata Argo menyertakan nama Joko Widodo, email, nomor telefon, WhatsApp (WA), yang juga atas nama Jokowi. Selain itu, dalam surat juga disertakan logo garuda dan tanda tangan Jokowi.&nbsp; "Ada dua jenis surat yang berbahasa Indonesia dan bahasa inggris," ucap Argo. Diketahui, penangkapan pelaku berawal dari laporan seorang korban komisaris utama PT Pembangunan Perumahan yang curiga mendapat surat itu.&nbsp; Guna memastikan kebenarannya korban melakukan kroscek rekannya yang bekerja di Istana Negara dan ternyata baik dari pihak Setneg (Sekretariat Negara) maupun Kepresidenan menyampaikan tidak pernah membuat surat tersebut. Atas kejadian itu, korban lantas melaporkan ke polisi. Usai melakukan penelusuran selama satu minggu jajaran unit Cyber Crime Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku atas nama Kaba Sulaiman (46) Warga Negara Republik Guinea di Hotel Aston Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa, (18/7) kemarin yang merupakan otak pelaku. Setelah melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap pasangan suami istri Daniel (31) Warga Negara Liberia dan Ria Situmorang (26) Warga Negara Indonesia (WNA) di Apartemen Green Lake Sunter, Jakarta Utara, Rabu, (19/7) hari ini. Dari tangan pelaku polisi menyita 8 Handphone, 1 Macbook Air, 1 laptop, 8 buku rekening bank, 1 surat palsu yang mengatasnamakan Istana Kepresidenan dan Presiden RI Joko Widodo, 1 tanda terima surat, 2 passport, 2 starter box Sim Card, dan 2 buah Sim Card. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannta, pelaku dijerat dengan Pasal 263 dan Pasal 264 atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 35 Juncto Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.&nbsp;

Nama dan Tanda Tangan Jokowi Dicatut, Katanya untuk Pilpres 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#timses jokowi

Berita Terkini