<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-27-at-10.15.09-1.jpeg" alt="Timothy Tandiokusuma (baju putih) didampingi kuasa hukumnya, Sumarso saat di PN Tangerang, Rabu (23/6). (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Timothy Tandiokusuma (baju putih) didampingi kuasa hukumnya, Sumarso saat di PN Tangerang, Rabu (23/6). (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - SF menjadi korban dugaan penipuan dari sebuah investasi senilai Rp 20 miliar. Dia berharap sang pelaku, Timothy Tandiokusuma, mendapat hukuman setimpal dari majelis hakim.  SF menyebut kerugian atas perbuatan dari CEO Black Boulder Capital tidaklah sedikit. Hasil dari upaya investasi itu belum sempat pula dinikmati.  "Dia (kuasa hukum terdakwa) sudah mengakui kalau yang didakwakan JPU sudah terbukti, berarti memang ada tindak pidananya kan," ujar SF kepada wartawan, Minggu (27/6).  Kekesalan warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu karena bunga atau dividen dari investasi yang dilakukan dengan Timothy Tandiokusuma belum sempat dinikmati. Bahkan SF dirayu Timothy Tandiokusuma agar memutarkan lagi bunga dari investasi tersebut dengan dalih bakal mendapat bunga lebih besar lagi.  “Kalau cek penjamin itu bisa dicairkan, tentu saya tidak akan melaporkan perkara ini ke ranah pidana," imbuh SF. Setelah cek penjamin  tidak bisa dicairkan, SF tidak bisa lagi menghubungi Timothy Tandiokusuma. Kelanjutan dari investasi pun semakin tidak jelas.  Adapun perkara yang menyeret Timothy Tandiokusuma disidangkan di PN Tangerang. Sebelumnya, Timothy Tandiokusuma, pengusaha yang mengaku berasal dari Surabaya itu dilaporkan oleh  SF ke Polresta Tangerang Selatan atas dugaan penipuan dari sebuah perjanjian investasi.  Sebelumnya dalam sidang di PN Tangerang pada Rabu (23/6), Sumarso selaku kuasa hukum Timothy Tandiokusuma mengakui dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kliennya memang terbukti. Tetapi Sumarso berdalih perkara Timothy Tandiokusuma dengan SF bukanlah ranah pidana. Oleh karena itu, dia meminta hakim melepaskan terdakwa dari dakwaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/11/06/2021/pandemi-jadi-alasan-timothy-tak-bayarkan-dividen-investasi-rp-20-m/">Pandemi Jadi Alasan Timothy Tak Bayarkan Dividen Investasi Rp 20 M</a>  "Dalam persidangan telah terbukti fakta-fakta adanya perjanjian, adanya sebagian prestasi, dan dalam perjanjian tidak dijelaskan secara jelas soal detail investasi," kata Sumarso. Dia mengklaim, jika SF mendapat bunga atau bagi hasil (dividen), maka itu bukan pidana.

Dividen Tidak Bisa Dicairkan, Rekan Bisnis Menghilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-17-at-15.18.29.jpeg" alt="Suasana persidangan perkara dugaan TPPU di PN Tangerang, Rabu (16/6). (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan perkara dugaan TPPU di PN Tangerang, Rabu (16/6). (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta pihak terdakwa Timothy Tandiokusuma tidak mencampuradukkan antara perkara pidana dengan perdata.  Respons dari dari Desti Novita, JPU pada perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa CEO Black Boulder Capital Timothy Tandiokusuma.  Desti Novita menuturkan, penasihat hukum terdakwa berupaya untuk mencampuradukkan permasalahan perkara pidana dengan perkara perdata. Hal itu membuat fakta-fakta persidangan yang membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara itu terlihat kabur.  Lebih jauh dikatakan Desti, menurut hukum pidana, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.  Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.  "Perbuatan terdakwa Timothy dapat dikatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang karena telah memenuhi semua unsur," ujar JPU di sela-sela sidang replik di PN Tangerang pada Rabu (16/6).  Jaksa menyebut bahwa niat terdakwa untuk menyelesaikan kewajibannya kepada saksi korban SF tidak sesuai dengan kerugian yang diderita SF. Secara hukum, permohonan maaf dengan menyelesaikan kewajiban tidak bisa menghapuskan dan atau menggugurkan perbuatan pidana yang telah dilakukan.  “Niat baik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan menghapuskan pidana. Karena, yang dilihat bukan pengembalian kerugian dengan bentuk asset yang ditawarkan terdakwa tapi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa,” terang Desti.  Adapun nilai kerugian korban atas dugaan penipuan atau TPPU Timothy Tandiokusuma sebesar Rp 20 miliar.  Usai sidang, Sumarso selaku penasihat hukum Timothy mengklaim ada perbedaan pandangan antara JPU dan pihaknya dalam menilai perbuatan yang dituntut di persidangan.  "Kami tetap pada pembelaan kami bahwa ini tidak masuk ke ranah pidana, tapi masuk ke ranah perdata. Perjanjiannya jelas kok. Kalau memang tindak pidananya penggelapan, itu bukan uang dititipkan. Ini investasi. Makanya kita buktikanlah nanti,” jelas Sumarso kepada wartawan.  Di pihak lain, SF selaku saksi korban menegaskan, perjanjian yang dibuatnya dengan Timothy adalah perjanjian pengelolaan dana. Timothy yang menginvestasikan dana dari dirinya ke berbagai bidang usaha. Karena itu SF menilai risiko pemilihan investasi itu yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan Timothy.  “Perjanjiannya pengelolaan dana. Saya menitipkan dana untuk dikelola Timothy, dengan cek senilai dana yang saya keluarkan sebagai penjaminnya," tandasnya.

Jaksa Minta Pihak Timothy Tidak Campur Adukkan Pidana dengan Perdata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-11-at-10.54.35.jpeg" alt="Timothy Tandiokusuma (baju hitam) didampingi penasihat hukumnya Sumarso usai sidang di PN Tangerang, Rabu (9/6). (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Timothy Tandiokusuma (baju hitam) didampingi penasihat hukumnya Sumarso usai sidang di PN Tangerang, Rabu (9/6). (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi covid-19 memang menjadi alasan bagi pengusaha mengalami goncangan. Ada juga menjadikan alasan yang dicari-cari jika terseret hukum.  Seperti halnya Timothy Tandiokusuma, terdakwa kasus dugaan penipuan dana investasi sebesar Rp 20 miliar. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Rabu (9/6), Timothy dalam pleidoinya mengaku terdampak pandemi dalam menjalankan bisnis investasi kripto.  Timothy mengaku dirinya tidak bisa menjalankan kewajibannya membayar dividen dan mengembalikan investasi kepada mitra bisnisnya karena terdampak pandemi. Para rekan bisnisnya adalah korban dari Timothy.  "Saya mulai terdampak pandemi itu di bulan Februari atau Maret 2020. Berhentinya (pembayaran) bunga juga di tanggal tersebut. Tapi memang dari November (2019) ada satu, dua, kontrak yang memang tidak terbayar sampai bulan Februari-Maret (2020),” terang Timothy persidangan.  SF, korban atas dugaan penipuan investasi membantah pembelaan Timothy. Korban yang hadir di dalam ruang persidangan itu menegaskan, pihaknya melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian karena merasa ditipu dengan janji-janji Timothy.  Sejak November 2019, jauh sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi situasi pandemi covid-19, Timothy sudah tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak yang disepakati. Hal itu yang kemudian membuat SF terpaksa lapor polisi dengan dugaan pelanggaran pidana. Ketika itucek penjamin yang seharusnya menjamin uang investasinya, justru tidak bisa dicairkan.  “Selain tidak bayar kewajibannya, saya juga ditipu dengan cek jaminan yang diberikan. Cek itu tidak bisa dicairkan karena rekening terlapor ternyata sudah diblokir," ujar SF usai persidangan.  Menurut dia, jaminan seharusnya menjamin uang investasi agar aman, jika suatu saat kondisi yang tidak diinginkan terjadi. "Kalau ternyata tidak bisa menjamin apa-apa, untuk apa cek jaminan itu ada? Kalau jaminan yang dijanjikan ternyata tidak bisa menjadi penjamin uang saya kembali itu kan sudah menipu artinya,” terang SF.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/08/06/2021/diduga-gelapkan-dana-rp-20-m-timothy-dituntut-8-tahun-penjara/">Diduga Gelapkan Dana Rp 20 M, Timothy Dituntut 8 Tahun Penjara</a>  SF meyakini jaksa penuntut umum (JPU) dapat membuktikan adanya pelanggaran pidana dalam kasus yang menimpanya. Dia berharap hakim dapat menilai dengan bijak adanya unsur pidana sesuai dakwaan yang dilayangkan. Karena, tuntutan pidana yang dilayangkan sudah memiliki bukti kuat yang akan disertakan dalam sidang berikutnya.  “Bukti-bukti saya lengkap. Tunggu saja sidang selanjutnya. Jaksa pasti membeberkan semua faktanya,” tandas SF.

Pandemi Jadi Alasan Timothy Tak Bayarkan Dividen Investasi Rp 20 M