<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/timor-leste-2537902957.png" alt="Pengibaran bendera Timor Leste menjadi simbol kebanggaan dan kedaulatan bangsa setelah melalui perjuangan panjang meraih kemerdekaan (UN-Media)" width="100%">
<figcaption>Pengibaran bendera Timor Leste menjadi simbol kebanggaan dan kedaulatan bangsa setelah melalui perjuangan panjang meraih kemerdekaan (UN-Media)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Timor Leste atau Timor Timur merupakan negara kepulauan yang terletak di bagian timur Kepulauan Sunda Kecil, di ujung selatan Kepulauan Melayu. Dikutip dari&nbsp;Britannica, negara ini menempati setengah bagian timur Pulau Timor, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dili menjadi ibu kota sekaligus kota terbesar di negara tersebut. Ekspansi Portugal ke Timor Timur Melansir dari&nbsp;EBSCO, pada paruh kedua abad ke-15, raja-raja Eropa mulai memperluas kekuasaan dan sumber daya mereka. Bagi Portugal, perluasan ini dilakukan melalui ekspansi ke luar benua Eropa. Portugal hanya mampu mengelola sebagian kecil dari wilayah kekuasaannya di Asia, salah satunya adalah bagian timur Pulau Timor. Para pedagang Portugis tertarik ke Timor karena kayu cendana menjadi komoditas penting dalam perdagangan dengan Tiongkok. Ketertarikan ini kemudian memicu persaingan dengan para pedagang Belanda yang juga ingin menguasai pasar cendana di Timor.&nbsp; Konflik antara keduanya berlangsung lama hingga akhirnya pada tahun 1859 ditandatangani perjanjian yang menetapkan batas wilayah Belanda dan Portugal. Sejak saat itu, wilayah barat Pulau Timor menjadi bagian dari Hindia Belanda, yang kemudian bergabung ke Indonesia setelah merdeka pada 1949. Meskipun banyak kekuatan kolonial mulai melepaskan jajahannya pasca-Perang Dunia II, Portugal tetap bersikeras mempertahankan wilayah koloninya. Hingga akhirnya, terjadi perlawanan dari dalam negeri sendiri, dan terjadi kudeta oleh Movimento das For&ccedil;as Armadas (Gerakan Angkatan Bersenjata) pada 25 April 1974. Keberhasilan kudeta ini berdampak besar bagi masa depan Timor Timur. Perekonomian Portugal yang lemah membuat negara itu tak lagi mampu mempertahankan koloninya, termasuk Timor Timur. Meski demikian, pemerintah baru Portugal tetap berhati-hati dalam melepaskan wilayah jajahan tersebut, meskipun saat itu kondisi politik di Timor Timur relatif tenang dan belum banyak memiliki gerakan kemerdekaan yang kuat. Bangkitnya Gerakan Politik di Timor Timur Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiga kekuatan politik mulai muncul di Timor Timur. Pertama, Uni&atilde;o Democr&aacute;tica de Timor (UDT) yang menginginkan kelanjutan hubungan dengan Portugal sebelum menuju kemerdekaan penuh.&nbsp; Kedua, Associa&ccedil;&atilde;o Popular Democr&aacute;tica de Timor (APODETI) yang justru mendukung integrasi dengan Indonesia karena menilai Timor Timur belum siap menjadi negara mandiri.&nbsp; Terakhir, Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (FRETILIN), yang menyerukan kemerdekaan penuh serta kebijakan luar negeri yang netral dan bebas dari campur tangan asing. Kemunculan tiga partai ini membuat pemerintah Portugal kewalahan. Situasi semakin tegang ketika UDT melakukan kudeta pada 11 Agustus 1975, memaksa Gubernur Portugis Mario Lemos Pires meninggalkan Dili. Kudeta tersebut memicu perang saudara yang berakhir dengan kemenangan FRETILIN.&nbsp; Proklamasi Kemerdekaan Sepihak Menurut&nbsp;Government of Timor Leste, pada 28 November 1975 FRETILIN bersama Perdana Menteri Xavier do Amaral secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste. Nicolau Lobato ditunjuk sebagai Perdana Menteri sekaligus pemimpin pertama gerakan perlawanan bersenjata.&nbsp; Namun, kemerdekaan tidak berlangsung lama. Hal ini memicu perang saudara dan konflik dengan Indonesia. Indonesia kemudian mengumumkan wilayah itu sebagai provinsi ke-27, dengan nama Timor Timur.&nbsp; Konflik dengan Indonesia Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto khawatir keberadaan negara baru yang berhaluan nonblok dan berpotensi mendekat ke ideologi kiri akan mengganggu stabilitas kawasan. Kekhawatiran juga muncul bahwa penduduk Timor Barat bisa menuntut penyatuan dengan Timor Timur. Dengan alasan melindungi warga negara Indonesia di wilayah tersebut, Indonesia mengirim angkatan bersenjata ke Dili pada 8 Desember 1975. FRETILIN kemudian mundur ke daerah pegunungan dan melancarkan perang gerilya. Pada masa itu, Timor Timur masih bergantung pada pertanian dan infrastruktur yang minim. Konflik dengan Indonesia menyebabkan penderitaan rakyat, lebih dari 10 persen penduduk diperkirakan tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit. Di sisi internasional, pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan diam-diam terhadap langkah Indonesia, karena menilai FRETILIN sebagai organisasi berhaluan kiri atau bahkan Marxist.&nbsp; Tragedi dan perjuangan panjang ini menjadi awal dari perjalanan berdarah Timor Leste menuju kemerdekaan yang baru benar-benar diakui dunia internasional pada tahun 2002.

Perjalanan berdarah Timor Leste menuju kemerdekaan yang baru benar-benar diakui dunia internasional pada tahun 2002.

Perjalanan Panjang Timor Leste Menuju Kemerdekaan: Dari Kolonialisme Portugis hingga Konflik dengan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/wamen-pu-diperiksa-2472037482.jpg" alt="Wamen PU Diana Kusumastuti saat tiba di Gedung Kejagung. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamen PU Diana Kusumastuti saat tiba di Gedung Kejagung. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur di Kejagung hari ini pukul 09.00. Namun begitu, Diana kabur dari awak media setelah selesai dimintai keterangan pukul 15.30 dalam kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur.&nbsp; <div dir="auto">Dari pantauan Jawa Pos, Diana didampingi dua orang hadir sekitar pukul 09.00 di gedung bundar. Dia mengenakan seragam putih khas Kementerian PU dibalut jas hitam, dia sempat tersenyum dan mengangkat tangannya menunjukkan salam. Namun, dia tidak berkomentar apapun terkait permintaan keterangan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah ditunggu hingga pukul 15.30, Diana tak kunjung keluar dari gedung. Padahal, Aspidsus Kejati NTT Ridwan Sujana Angsar menyebut pemeriksaan selesai pukul 15.30. Hingga pukul 17.30, Diana tak kunjung keluar. Diduga dia sengaja menghindari media kabur melewati pintu lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016100781/wamen-pu-diana-kusumastuti-datangi-kejagung-untuk-diperiksa-soal-kasus-korupsi-perumahan-eks-pejuang-timor-timur-wakajati-ntt-masih-awalan">Wamen PU Diana Kusumastuti Datangi kejagung untuk Diperiksa soal Kasus korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur, Wakajati NTT: Masih Awalan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, terkait pemeriksaan awal ini ada sejumlah pertanyaan yang diajukan ke Diana Kusumastuti. "Jumlahnya nanti saya tanyakan ke penyidik yang memeriksa," ujarnya kepada&nbsp;Jawa Pos.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Wakajati NTT Ikhwan Nul Hakim menuturkan bahwa permintaan keterangan terhadap Wamen PU tersebut merupakan awalan untuk dugaan korupsi perumahan eks Timor Timur. "Ini baru lead (awalan)," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum Wamen PU, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Salah satunya, kepala balai perumahan di NTT. "Kepala balai sudah dimintai keterangan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenapa permintaan keterangan awal yang belum pro justitia sudah memanggil Wamen PU? Dia menjawab akan mengecek dulu materinya seperti apa. "Kalau itu saya cek dulu materinya (bahan pemeriksaan)," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/015410445/antisipasi-megathrust-wamen-pu-diana-kusumastuti-minta-gedung-baru-harus-tahan-gempa-m-89">Antisipasi Megathrust, Wamen PU Diana Kusumastuti Minta Gedung Baru Harus Tahan Gempa M 8,9</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur berlanjut. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) memanggil Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu, 4 Juni 2025. Diana dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan saat menjabat Dirjen Cipta Karya pada 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan surat permintaan keterangan Kejati NTT nomor B-2134/N.3/Fd.1/05/2025 yang beredar, diketahui Wamen PU Diana diminta membawa dokumen-dokumen terkait pembangunan rumah eks pejuang di Kupang, NTT tahun anggaran 2022-2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat permintaan keterangan itu ditandatangani Kajati NTT Zet Tadung Allo dengan ditembuskan ke Jaksa Agung, Jampidsus, Jamwas, hingga Asisten Pengawasan Kejati NTT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015401511/wamen-pudiana-kusumastuti-target-penanganan-tanggap-darurat-sukabumi-tuntas-2-pekan">Wamen PU&nbsp;Diana Kusumastuti Target Penanganan Tanggap Darurat Sukabumi Tuntas 2 Pekan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikonfirmasi terkait Wakilnya yang dipanggil Kejati NTT, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahuinya. "Wah kalau itu tanya Ibu Wamen saja, saya gak tau," ujarnya ditemui di Ruang Auditorium Kementerian PU hari ini (3/6). (idr)</div>

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti kabur dari media setelah 6,5 jam diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi perumahan.

Wamen PU Diana Kusumastuti Kabur setelah Dimintai Keterangan 6,5 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/LKyPo8txTtNLJ7sgv0Mkkh8T14a5yZjl4XMpYTt9-1-2185051835.jpg" alt="Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti tiba di gedung bundar Kejagung hari ini, Rabu (4/6). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti tiba di gedung bundar Kejagung hari ini, Rabu (4/6). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri panggilan permintaan keterangan terkait kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur di Kejagung hari ini, Rabu (4/6) pukul 09.00. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Nusa Tenggara Timur (NTT) Ikhwan Nul Hakim menyebut permintaan keterangan ini masih awalan. Diana tiba di gedung bundar sekitar pukul 09.00. Dia mengenakan seragam khas Kementerian PU berwarna putih, dan sempat tersenyum serta mengangkat tangannya menunjukkan salam. Namun, dia tidak berkomentar apapun terkait permintaan keterangan tersebut. Wakajati NTT Ikhwan Nul Hakim menuturkan bahwa permintaan keterangan terhadap Wamen PU merupakan awalan untuk dugaan korupsi perumahan eks Timor Timur. "Ini baru lead (awalan)," paparnya ditemui di depan gedung bundar, Kejagung hari ini. Sebelum Wamen PU, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Salah satunya, Kepala Balai Perumahan di NTT. "Kepala balai sudah dimintai keterangan," jelasnya. Kenapa permintaan keterangan awal yang belum pro justitia sudah memanggil Wamen PU? Dia menjawab akan mengecek dulu materinya seperti apa. "Kalau itu saya cek dulu materinya (bahan pemeriksaan)," paparnya. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang Timor Timur berlanjut. Kejati NTT memanggil Wamen PU Diana Kusumastuti untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu, 4 Juni 2025. Diana dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan mantan Dirjen Cipta Karya pada 2023. Berdasarkan surat permintaan keterangan Kejati NTT nomor B-2134/N.3/Fd.1/05/2025 yang beredar, diketahui bahwa Wamen PU Diana diminta membawa dokumen-dokumen terkait pembangunan rumah eks pejuang di Kupang, NTT tahun anggaran 2022-2024. Surat permintaan keterangan itu ditandatangani Kajati NTT Zet Tadung Allo dengan ditembuskan ke Jaksa Agung, Jampidsus, Jamwas, hingga Asisten Pengawasan Kejati NTT. Dikonfirmasi terkait Wakilnya yang dipanggil Kejati NTT, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahuinya. "Wah kalau itu tanya Ibu Wamen saja, saya nggak tau," ujarnya ditemui di Ruang Auditorium Kementerian PU, Selasa (3/6).

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti diperiksa Kejaksaan NTT terkait dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur. Ini langkah awal.

Wamen PU Diana Kusumastuti Datangi kejagung untuk Diperiksa soal Kasus korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur, Wakajati NTT: Masih Awalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/IMG-20240219-WA0110-1272959982.jpg" alt="Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi melaksanakan serah terima jabatan beberapa pejabat di Aula Sapardi Makodam Udayana Denpasar, Senin (19/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi melaksanakan serah terima jabatan beberapa pejabat di Aula Sapardi Makodam Udayana Denpasar, Senin (19/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi melantik Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes sebagai Danrem 161/Wira Sakti Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Brigjen TNI Ida Bagus Ketut Surya dilantik sebagai Danrem 163/Wira Satya Denpasar. Pelantikan dilakukan di Denpasar, Bali, Senin (19/2). Brigjen TNI Ida Bagus Ketut Surya sebagai Danrem Wira Satya menggantikan Brigjen TNI Agus Muchlis Latif yang kini menjabat sebagai Kapoksahli Pangdam IX/Udayana. Sementara Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes menjadi Danrem 161/Wira Sakti menggantikan posisi Brigjen TNI Febriel B. Sikumbang. Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes merupakan putra asli Bobonaro, Timor Timur (Timor Leste, sekarang). Dia merupakan lulusan Akmil 1991. Pejabat lain yang diangkat Pangdam Udayana adalah Dandeninteldam IX/Udayana Mayor Kav. Kurnia Santiadi yang menggantikan Letkol Arh. Alexander Achmad. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014033598/pangdam-xvii-cenderawasih-ungkap-yusak-sondegau-anggota-kkb-papua-yang-bawa-senjata-api-jenis-senapan-serbu-ss-1">Pangdam XVII Cenderawasih Ungkap Yusak Sondegau Anggota KKB Papua yang Bawa Senjata Api Jenis Senapan Serbu SS 1</a> Sementara itu, wewenang dan jabatan Asops Kasdam IX/Udayana dari Kolonel Inf. Mochammad Ghoffar Ngismangil diserahkan kepada Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi dan jabatan Kainfolahtadam IX/Udayana dari Pangdam IX/Udayana kepada Kolonel Inf. Adi Sabarudin. Pangdam IX/Udayana menyampaikan serah terima jabatan di lingkungan Kodam IX/Udayana merupakan tradisi yang telah dan akan terus dilaksanakan. Pergantian jabatan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan roda organisasi demi mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. "Sejalan dengan tantangan tugas yang makin kompleks pada masa depan, Kodam IX/Udayana beserta segenap jajarannya intensif melaksanakan pembinaan satuan secara terarah, terukur, dan terintegrasi guna mewujudkan satuan yang mampu menyelesaikan tugas dengan optimal," ujar Pangdam Udayana. Menurut Harfendi, seorang komandan satuan memiliki tanggung jawab yang besar atas satuan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan program dan hal lain yang berkaitan dengan tugasnya. Pangdam pun menyampaikan selamat bertugas kepada pejabat yang baru. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013668739/pangdam-xviicenderawasih-mayjen-tni-izak-pangemanan-sebut-knpb-dalangi-kerusuhan-saat-prosesi-pengantaran-jenazah-lukas-enembe">Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan Sebut KNPB Dalangi Kerusuhan saat Prosesi Pengantaran Jenazah Lukas Enembe</a> Selaku Pangdam IX/Udayana maupun pribadi, dia mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kodam IX/Udayana kepada para pejabat baru beserta istri. "Kepada para pejabat lama beserta istri, saya ucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi atas pelaksanaan tugasnya selama mengemban amanah jabatan dengan segala pengabdian dan dedikasi yang begitu besar kepada Kodam IX/Udayana," ungkap Pangdam Udayana. Kepada para pejabat yang baru, Pangdam menekankan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan pahami tugas serta tanggung jawab jabatannya. Selain itu, dia berharap pejabat baru melanjutkan kegiatan positif yang telah dirintis oleh pejabat lama dan ciptakan berbagai program inovatif yang bermanfaat bagi satuan, menjadi pemimpin yang mampu menjadi role model bagi anak buah agar organisasi berjalan dengan dinamis.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi melantik Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes sebagai Danrem 161/Wira Sakti Kupang, NTT.

Pangdam Udayana Lantik Putra Asli Timor Timur Jadi Danrem Wira Sakti Kupang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/di_sini_sejak_2003.jpg" alt="MENUNTUT HAK: Kamp Tuapukan di Desa Oebelo, Kupang Tengah, NTT. (RISNO PAKUR FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUNTUT HAK: Kamp Tuapukan di Desa Oebelo, Kupang Tengah, NTT. (RISNO PAKUR FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Mereka yang Loyal kepada Indonesia Itu Meminta untuk Didengar</h3> Ratusan warga eks Timor Timur, sebagian di antaranya pejuang prointegrasi, menuntut penuntasan program relokasi. Risno Pakur membantu mereka lewat tulisan, video, dan dengan membawa isu itu ke khalayak yang lebih luas.  AGUS DWI PRASETYO, Jakarta, Jawa Pos  ---  DI kamp pengungsi yang sepi, dengan jalanan yang belum diaspal itu, tak ada yang berubah dari Egi Soares. Dia tetap mencintai Indonesia, dengan segala kekecewaannya.  ”Kami sudah memilih dan menetap di Indonesia. Kami hanya ingin kepedulian bangsa ini agar hak-hak kami dipenuhi,” katanya dalam panggilan video dengan Jawa Pos yang difasilitasi Risno Pakur.  Egi bagian dari ratusan warga eks Timor Timur (Timtim, kini Timor Leste) yang masih menetap di kamp pengungsian Tuapukan di Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur.  Tiga puluh menit saja jaraknya dari ibu kota provinsi, tapi mereka yang bermukim di sana, sebagian di antaranya pejuang prointegrasi dan keturunannya, merasa negara seperti tidak pernah hadir.  ”Sejak menempati rumah yang disediakan 2003 lalu, kami belum punya hak atas tanah,” imbuh Marcho Okky, warga eks Timtim lainnya.  Risno Pakur termasuk yang tengah berjuang membantu mengadvokasi para penghuni kamp Tuapukan. Dia menulis artikel di sebuah media daring yang judulnya dibuka dengan kalimat Dear, El Presidente (Tuan Presiden yang Terhormat).  Pemuda Kupang alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, itu juga membuat video seputar kondisi terkini kamp tersebut. Durasinya 12 menit. Jawa Pos termasuk yang mendapat kiriman.  Di video itu terekam sepinya suasana di kamp yang penghuninya rata-rata bekerja sebagai buruh tani dan buruh lepas itu. Tak ada kendaraan lalu-lalang. Dan, jarak antarrumah juga cukup jauh.  Lokasi tanah yang ditempati pengungsi itu secara administratif berada di RT 18, RW 07, Dusun IV, Desa Oebelo. Terdapat 52 kepala keluarga (KK) lama dan 12 KK baru. Total ada 381 jiwa yang menetap di atas tanah seluas 3 hektare tersebut. Tiap KK menempati lahan seluas 20 meter x 25 meter.  Program relokasi yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum juga tuntas. ”Sampai sekarang mereka (warga eks Timtim, Red) masih tinggal di barak pengungsian,” ujar Risno yang tengah melanjutkan studi S-2 di Universitas Trisakti.  Tanah yang ditempati eks Timtim di Oebelo, kata Risno, sebelumnya merupakan milik Nikanor Mooy Mbatu. Pada 2003, tanah itu telah diberikan kepada panitia penyelenggara tanah. Dalam hal ini Dinas Kimpraswil (PU Bidang Cipta Karya) Provinsi NTT. ”Lahan (eks Timtim) diperoleh dari proses jual beli antara pemerintah dan tuan tanah,” paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/di_sini_sejak_2003_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENUNTUT HAK: Risno Pakur (kanan) dan Egi Soares. (RISNO PAKUR FOR JAWA POS)  Menurut Risno, dana yang dipakai untuk membeli lahan permukiman dan pembangunan resettlement atas Oebelo tersebut bersumber dari dana hibah pemerintah Jepang. Pada 2015, Aliansi Perjuangan Rakyat NTT (APR NTT) melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan wakil rakyat setempat. ”Tapi, belum ada realisasi untuk tuntutan sertifikasi lahan,” paparnya.  Sekarang kamp pengungsian seluas 3 hektare itu dihuni mayoritas warga eks Timtim generasi ketiga. Kebanyakan orang tua mereka yang kali pertama menempati lahan tersebut sudah meninggal.  ”Kami ingin masalah ini (sertifikat tanah) cepat diselesaikan karena menyangkut masa depan anak dan cucu kami nanti,” kata Antonio Da Costa, salah seorang warga yang juga tinggal di kamp tersebut.  Film Atambua 39 Derajat Celsius rilisan 2012 juga menggambarkan situasi sulit para warga eks Timtim ini. Mereka tinggal di rumah-rumah beratap seng dan beralas tanah. Sebagian juga harus tinggal terpisah dari keluarga menyusul kerusuhan pascareferendum 1999 yang akhirnya berujung kepada Timor Leste merdeka.  ”Dulu aku mencari kayu di sana, mencari burung-burung liar,” kata salah seorang warga kepada Ronaldo, salah satu karakter di film garapan Riri Riza tersebut, sambil menunjuk ke arah Timor Leste. ”Tapi, sekarang ada tentara berjaga.”  Sepanjang film tersebut, ada getir seperti itu: tanah Timor di mana Timor Barat (masuk NTT, termasuk Kupang dan Atambua di dalamnya) dan Timor Timur (kini Timor Leste) berada yang kini terbelah.  Juga cinta yang tak terbantahkan kepada Indonesia di satu sisi. Dan, tarikan kerinduan dari tanah kelahiran di seberang di sisi lain. Riri Riza menggambarkan kontras itu lewat sosok ayah dan anak, Ronaldo serta Joao. Ronaldo yang prointegrasi meninggalkan istri dan anak yang sedang dikandung untuk menyeberang ke Indonesia dengan membawa si kecil Joao. Dan, di negeri tempat dia bekerja serabutan sebagai sopir itu, Joao tumbuh tanpa belaian kasih ibu yang cuma dia kenal suaranya lewat rekaman kaset usang.  Entah apakah hal yang sama juga dirasakan Egi, Okky, Antonio, atau warga penghuni Taupuan yang lain. Yang pasti, seperti disaksikan Risno, waktu yang tak pendek, hampir dua dekade, menunjukkan loyalitas mereka.  Tapi, di sisi lain, mereka juga ingin didengar. Risno membantunya, termasuk dengan membawa persoalan itu ke ibu kota Jakarta agar mendapat perhatian lebih luas.  ”Kami berharap lembaga bantuan hukum (LBH) dan teman-teman CSO (civil society organization, Red) bisa membantu menyelesaikan persoalan kami,” kata Antonio.

Di Sini sejak 2003, tapi Kami Belum Punya Hak atas Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema" width="100%">
<figcaption>Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Papua kembali bergejolak. Di Jayapura, massa mulai melakukan tindakan anarkis, seperti merusak sejumlah fasilitas umum. Tindakan ini adalah buntut dari kesalapaham yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu di asrama mahasiswa Papua.  Seorang mahasiswa Papua diduga diperlakukan tidak mengenakkan dan mendapat umpatan rasis saat diamankan oleh pihak berwajib. Ketegangan di tanah cenderawasih meningatkan bangsa ini pada lepasnya Timor Timur.  Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia‎, Dino Patti Djalal menceritakan mengenai lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Dino menyampaikan, lepasnya Timor Timur dibarengi dengan tragedi kemanusiaan.  Kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah dan gedung, dan ratusan ribu pengungsi. Sayangnya, kata Dino, 20 tahun berlalu hingga kini tak ada satupun kajian komprehensif yang mengulas, mengapa setelah sekian lama berintegrasi, sebagian besar rakyat Timor Timur akhirnya memilih untuk keluar dari NKRI.  "Silakan cek di TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BIN, Lemhanas, tidak ada satupun lembaga negara yang pernah melakukan analisa lessons learned mengenai Timor Timur, baik secara individu maupun kolektif. Padahal ini merupakan pertama kalinya suatu provinsi berpisah dari NKRI," ujar Dino dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (30/8).  Dino tak tahu persis mengapa tak ada kajian tersebut. Namun, ia menduga, itu kemungkinan besar dikarenakan pemerintah saat itu merasa kalah, malu, dan trauma setelah pisahnya Timor Timur yang mencoreng kehormatan Indonesia di dunia internasional.  "Budaya politik kita cenderung berpaling muka dari hal-hal menyakitkan seperti ini. Saya khawatir ada risiko bangsa kita akan mengalami amnesia sejarah yang tidak sehat dalam kehidupan bernegara," katanya.  Sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari episode integrasi dan jajak pendapat Timor Timur. Pertama, kata Dino, pemerintah tergesa-gesa menggelar jajak pendapat pada 1999.  Kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, sedangkan jajak pendapat dilakukan tanggal 31 Agustus. "Memang, dari sisi kepentingan Indonesia, jadwal yang dikebut ini dimaksudkan untuk mengejar Sidang MPR di akhir tahun, yang diharapkan akan mengesahkan hasil jajak pendapat," ungkapnya.  Namun akibatnya, praktis hanya ada waktu empat bulan untuk mempersiapkan referendum yang begitu rumit, baik dari segi politik, keamanan, logistik, dan lain-lain.‎ Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas.  "Akhirnya, banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak dua tahun, bukan empat bulan," tuturnya.  Kedua, pembangunan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan loyalitas politik. Dulu, Timor Timur adalah provinsi termuda yang secara ekonomi paling dimanjakan.  Anggaran pembangunan per kapita adalah yang tertinggi dibanding provinsi lain dan bahkan diduga menimbulkan kecemburuan provinsi lain. "Pemerintah selalu membanggakan jalan, sekolah, beasiswa, gedung, dan segala fasilitas yang kita bangun, dan selalu membandingkannya dengan kondisi ekonomi Timor Timur di masa penjajahan Portugal," ungkapnya.  Namun, semua uang yang dikucurkan di Timor Timur selama 22 tahun tetap tidak mengubah pilihan politik rakyat Timor Timur sewaktu referendum 1999. Jumlah yang memilih lepas dari NKRI hampir empat kali lebih banyak dari yang memilih otonomi dalam kerangka NKRI (78 persen:21 persen).  "Mungkin pembangunan di Timor Timur tidak tepat sasaran, mungkin tidak merata, atau justru menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, atau banyak korupsinya," ungkapnya.  Mantan Juru Bicara Pemerintah RI sewaktu jajak pendapat di Timor Timur menambahkan, apapun alasannya, waktu itu terlalu cepat puas dengan alibi ekonomi yang dampaknya ternyata sangat terbatas terhadap konflik politik yang semakin membara.  Selain itu, Dino mengatakan semua pihak ‎j‎uga perlu memetik pelajaran mengenai milisi.‎ Dia teringat ucapan Xanana Gusmao kepadanya waktu di penjara Cipinang pada awal 1999.  Kata dia, pembentukan milisi pro-otonomi berbahaya bagi proses jajak pendapat. Dalam perkembangan selanjutnya, yang dikatakan Xanana Gusmao ternyata benar.  Walaupun tentunya banyak yang baik, milisi pro-otonomi banyak juga yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat Timor Timur dalam kampanye menjelang jajak pendapat. Menjelang hari-H, posisi pro-otonomi semakin mengeras, banyak yang menyatakan lebih baik perang daripada berpisah dari NKRI.  "Akibatnya polarisasi semakin parah, dan kemudian meletus setelah hasil jajak pendapat diumumkan," ungkapnya.  Dino meyakini cukup banyak rakyat Timor Timur yang tadinya terbuka untuk menerima otonomi, namun kemudian berbalik arah karena merasa tidak nyaman ditekan oleh milisi. Sehingga harus jujur mengakui bahwa kelompok pro-otonomi kalah bukan karena UNAMET (misi PBB yang menyelenggarakan jajak pendapat) curang. Namun, karena strategi pemenangan yang keliru dan justru menimbulkan antipati.  "Kita juga harus banyak belajar dari cara penanganan hak asasi manusia (human rights). Setelah berintegrasi, legitimasi Indonesia di Timor Timur masih dipertanyakan dunia internasional, sementara opini dunia banyak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai hak asasi manusia," ungkapnya.  Dino berujar, semua pihak harus jujur berintrospeksi. Sikap pemerintah terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia cenderung defensif, tertutup, dan kurang tegas atau setengah hati.  Karena seringkali, kasus pelanggaran hak manusia yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi panjang karena selalu ada saja yang ditutupi dan kemudian ketahuan publik. Kemudian yang paling nahas, jaminan keamanan yang diberikan pemerintah Indonesia dalam perjanjian di PBB akhirnya gagal dipenuhi, sebagaimana tercermin dalam aksi keonaran dan bumi hangus yang mengakibatkan ratusan ribu pengungsi hengkang ke Atambua.  "Ini sungguh menghancurkan kredibilitas dan martabat Indonesia di dunia internasional," katanya.  Bahkan menurut Dino, ketika tiga staf PBB (UNHCR) yang tidak bersalah dibunuh dengan keji dan mayatnya dibakar di tengah kota Atambua. Kala itu dunia tampak lebih marah dari Indonesia, bukan sebaliknya.  Dino pun masih teringat rasa malu yang luar biasa ketika Sidang PBB di New York dibuka dengan mengheningkan cipta untuk para staf PBB yang dibunuh kelompok milisi. "Ini merupakan salah satu momen paling gelap dalam sejarah Indonesia," jelasnya.  Sehingga baginya, ‎pelajaran penting dalam menangani hak manusia dalam suatu konflik politik, adalah pemerintah dan aparat harus tegas dan transparan menyikapi segala pelanggaran dari pihak manapun.  Selanjutnya Dino mengatakan, dalam bidang public relations, Indonesia juga babak belur. Di dunia internasional, pemerintah kewalahan dalam membentuk opini publik.  Narasi yang disampaikan diplomat Indonesia terkesan kaku, kurang persuasif dan penuh statistik ekonomi yang hambar. Di lain pihak, pemenang Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta dan koleganya mampu memberikan narasi yang kreatif walaupun kadang fiktif dan manusiawi.  "Sehingga menciptakan persepsi bahwa Indonesia menduduki Timor Timur, melakukan penindasan dan pelanggaran HAM," ungkapnya.  Upaya counter-narasi oleh tokoh Timor Timur yang pro-integrasi juga tidak nendang. Pelajaran yang dipetik adalah komunikasi publik yang relatif buruk menjadi blind spot yang akhirnya merugikan posisi Indonesia.  Tentunya banyak lagi pelajaran dari era Timor Timur, berkaitan dengan politik identitas, diplomasi, strategi militer, politik lokal, budaya, pemuda, pendidikan, penanganan wartawan dan LSM asing, dan banyak lagi.  Terpenting menurutnya adalah, pelajaran-pelajaran ini jangan hanya dijadikan bahan omongan informal. Namun perlu diteliti dan digali secara sistemis agar menjadi bagian dari institutional memory pemerintah dan di diajarkan di pusdiklat lembaga-lembaga pemerintah dan juga Lemhanas.  "Sayang sekali kalau pelajaran yang mahal ini justru dimanfaatkan orang lain dan dilupakan bangsa sendiri," pungkasnya.

Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Belajar dari Lepasnya Timor Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kamp-para-wni-eks-timor-timur-dan-perjuangan-mendapat-kartu-identitas_m_201794.jpeg" alt="PANTANG MENYERAH: Agus Tinho Pinto bersama istri dan anak-anaknya di kediamannya di Belu." width="100%">
<figcaption>PANTANG MENYERAH: Agus Tinho Pinto bersama istri dan anak-anaknya di kediamannya di Belu.</figcaption>
</figure> Saat ini tinggal ratusan warga eks Timor Timur yang masih bertahan di bekas kamp pengungsian di Belu. Di seantero NTT, diperkirakan masih ada ribuan yang belum memiliki KTP. BAYU PUTRA, Belu --- HANYA ada satu ranjang dengan alas tidur berupa tikar di rumah itu. Sebuah kotak besar tempat menyimpan pakaian dan timba besar untuk menaruh perkakas tampak di salah satu sudut. Selama hampir dua dekade, di rumah yang lebih tepat disebut gubuk itulah Lukas Alves tinggal. Dengan mengandalkan pekerjaan mencari kayu di hutan. "Bila beruntung, dalam sehari bisa dapat 60-70 ikat kayu. Kalau segitu, bisa bawa uang Rp 70 ribu," katanya. Dengan segala keterbatasan itu, tak sekali pun Lukas menyesali keputusannya pada 1999: meninggalkan Timor Timur (kini Timor Leste), memilih jadi warga negara Indonesia. Dia menolak kembali ke bekas provinsi 27 Indonesia yang kini telah menjadi negara merdeka itu Bahkan, dia sudah beberapa kali mengikuti pemilu. Dia masih menyimpan kartu pemilih yang digunakan untuk pilgub NTT pada 2008. "Saya orang Indonesia," tegasnya. Lukas adalah satu di antara ratusan WNI eks Timor Timur (Timtim) yang masih bertahan di Kamp Haliwen. Kamp tersebut hanya sepelemparan batu dari Bandara AA Bere Tallo, Atambua, ibu kota Belu. "Dulu waktu registrasi pengungsi di seluruh NTT, jumlahnya sekitar 23 ribu KK (kepala keluarga)," terang Agus Tinho Pinto, anggota DPRD Kabupaten Belu yang juga WNI eks Timtim, saat ditemui Jawa Pos di kediamannya di Belu. Saat ini ada ratusan warga yang masih tinggal di kamp seluas 50 hektare tersebut. Sementara itu, puluhan ribu lainnya tersebar di beberapa kabupaten di NTT. Terutama yang dekat perbatasan dengan Timor Leste. Dulu mereka disebut pengungsi eks Timtim. Sekarang mereka sering disebut warga baru. Namun, mereka sejatinya lebih senang bila disebut WNI (warga negara Indonesia) kelahiran Timor Timur. Sayang, hampir dua dekade setelah memilih meninggalkan kampung halaman, nasib para warga eks Timtim tidak banyak berubah. Sebab, mayoritas memang tidak memiliki keahlian lain di luar bercocok tanam. Bahkan, Agus menduga masih ada sekitar 10 ribu WNI kelahiran Timtim yang belum memiliki KTP. Itulah yang kini jadi salah satu fokus perjuangan Agus lewat kedudukannya di parlemen. Agus mengklaim baru saja memperjuangkan anggaran untuk pemberian KTP dan KK bagi para warga eks Timtim yang belum memiliki kartu identitas itu. "Sebelumnya, KTP mereka adalah KTP Timtim," katanya. Agus adalah contoh warga eks Timtim yang berhasil mengubah nasib. Dulu pria kelahiran Dili, 6 juni 1970, tersebut juga tinggal di Kamp Haliwen pascareferendum 1999. "Kami tidak bisa berkembang di situ karena Kamp Haliwen merupakan tanah negara," ujarnya. Sampai sekarang pun, mereka yang memilih bertahan di Kamp Haliwen harus hidup dalam keprihatinan. Rumah mereka hampir sama semua: dinding dari pelepah sagu, atapnya dari seng. Ada pula yang atapnya masih berupa terpal karena tidak mampu membeli seng. Para mantan petani itu kebanyakan bekerja di kebun atau mengambil hasil hutan. Ada yang menjadi tukang ojek. Sebagian lagi yang membawa modal saat mengungsi membeli tanah untuk dijadikan sawah. Agus kemudian nekat keluar dari kamp dan mulai mencari tanah di seantero Atambua. Akhirnya, dia bertemu seorang tuan tanah di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Belu. Awalnya si tuan tanah menawarkan tanahnya seharga Rp 100 juta untuk 15 hektare. Setelah bernegosiasi, akhirnya disepakati harga Rp 60 juta plus Rp 10 juta untuk mengurus administrasi pertanahan. Setelah deal, Agus bersama warga datang untuk babat alas. Agus kemudian mengajukan proposal kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Responsnya positif. Bahkan, TNI ikut memberikan bantuan. Total ada 300 rumah yang dibangun lewat bantuan dua instansi tersebut. Baik berupa rumah jadi maupun bahan bangunan. Nama Agus otomatis melambung. Hingga pada 2008 dia ditawari menjadi anggota Partai Gerindra. Di Pemilu Legislatif 2014, ayah enam anak itu pun sukses menembus DPRD Belu. Dengan duduk di parlemen, dia lebih leluasa memperjuangkan nasib para WNI kelahiran Timtim di Belu. Selain perkara KTP, dia meminta anggaran untuk pemberantasan buta aksara di Belu dialihkan untuk pendidikan. Salah satunya membuka sejumlah PAUD. Permintaannya bukan tanpa alasan. Sebab, rata-rata sasaran pemberantasan buta aksara itu merupakan warga senior yang mayoritas sudah melewati usia emas. Ketimbang membuang anggaran untuk mereka, lebih baik membiayai pendidikan usia dini. Yang menjadi persoalan, banyak warga eks Timtim di NTT yang tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali. Kartu keluarga tertinggal di Timtim saat eksodus. Selain itu, tidak sedikit warga yang tinggal di pelosok yang jauh dari kecamatan. Karena itu, pemerintah harus melakukan jemput bola untuk perekaman data warga. Selain Agus, ada seorang lagi eks Timtim yang berhasil menjadi legislator di DPRD Belu. Sedangkan di DPRD provinsi, Angelino Da Costa jadi satu-satunya yang sukses masuk parlemen lewat Partai Amanat Nasional. Pada masa-masa genting seputar referendum, Angelino turut angkat senjata bersama TNI melawan kubu pro kemerdekaan. "Jadi, saya ini satu dari 404 orang yang masuk daftar penjahat di Timor Leste," terangnya. Dampaknya pun terasa sampai sekarang. Saat para WNI eks Timor Timur sesekali masih bisa berkunjung ke tanah kelahirannya, dia tidak bisa. Sebab, bila masuk ke Timor Leste, sudah pasti dia bakal ditangkap. "Yang tidak banyak diketahui orang, pemerintah Timor Leste masih mengklaim warga baru itu sebagai rakyatnya yang keluar sementara karena alasan keamanan," tutur ayah tiga anak tersebut saat ditemui di Kupang. Seperti Agus, Angelino berusaha keras membantu para warga eks Timtim. Bahkan, dia mengklaim perjuangannya itu juga didukung konstituennya yang warga asli NTT. Dia berharap pemerintah pusat segera menerbitkan sebuah produk hukum yang melegitimasi seluruh WNI eks Timtim se&shy;bagai rakyat Indonesia. Levelnya pun minimal setara keppres karena berkaitan dengan klaim sebuah negara. Namun, hingga saat ini, harapan tersebut belum terwujud. Maka, satu-satunya jalan adalah menyuarakannya melalui DPR di Jakarta. Dan, satu-satunya tokoh yang diharapkan bisa menembus senayan adalah Ketua Umum Uni Timor Aswain (Untas) Eurico Guterres. Pada 2014 Eurico maju sebagai caleg dari PAN. Sayang, mantan pejuang integrasi Timtim itu gagal. "Nanti 2019 beliau maju lagi, namun melalui Perindo," tambahnya. WNI kelahiran Timtim, katanya, belum akan merasa tenang bila pemerintah belum membuat produk hukum yang memastikan status mereka sebagai WNI. Saat ini dia dan para aktivis Untas masih terus mendata warga eks Timtim yang memilih bertahan di Indonesia. Sebab, pada dasarnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, sudah bersedia memberikan berbagai bantuan seperti WNI pada umumnya. "Namun, harus ada data yang valid agar bantuan benar-benar pas jumlahnya dan tepat sasaran," katanya. Bantuan, baik dari pemerintah maupun para wakil mereka di parlemen, sudah tentu ditunggu para warga eks Timtim. Termasuk oleh anak-anak di Kamp Haliwen yang pada sore di pertengahan Maret lalu itu asyik bermain di saat para orang tua sibuk memotong kayu.&nbsp;

Kamp Para WNI Eks Timor Timur dan Perjuangan Mendapat Kartu Identitas

timor timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#timor timur

Berita Terkini