<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-15-at-14.19.47.jpeg" alt="MAKAN BERSAMA: Presiden Jokowi bersama ketua parpol dalam kesempatan makan bersama. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>MAKAN BERSAMA: Presiden Jokowi bersama ketua parpol dalam kesempatan makan bersama. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Presiden Jokowi terlihat berupaya menyeimbangkan dua kepentingan pada reshuffle kali ini. Yakni, kepentingan untuk memperbaiki kinerja sekaligus mengakomodasi kepentingan politik.  "Saya melihatnya kombinasi. Kombinasi antara kepentingan politik dan evaluasi kinerja," ujarnya kemarin (15/6). Aspek perbaikan kinerja terlihat dari dua posisi menteri yang dicopot. Yakni, Muhammad Lutfi dari posisi menteri perdagangan dan Sofyan Djalil dari menteri agraria dan tata ruang.  Kinerja dua pos kementerian tersebut dalam beberapa waktu belakangan memang banyak disorot masyarakat.  Mendag, misalnya, sudah terbukti gagal dalam menstabilkan harga komoditas. Itu terlihat dari polemik minyak goreng yang belum berhasil ditangani selama berbulan-bulan. Sama halnya dengan kinerja menteri agraria, persoalan konflik agraria di berbagai daerah terus muncul.  ’’Jadi, mau tidak mau yang buruk harus diganti. Itu pergantian berbasis kinerja,’’ imbuhnya.  Namun, aspek kepentingan politik juga sangat kuat. Indikasinya terlihat dari masuknya tiga kader partai dalam kabinet. Yakni, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politikus PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor.  Seperti diketahui, sejak bergabung dengan koalisi pemerintah, PAN dan PBB belum mendapatkan jatah kursi sebagaimana layaknya kultur politik di Indonesia. ’’Karena PAN, misalnya, masuk koalisi ya harus dikasih kursi menteri,’’ tuturnya.  Terkait efektivitas pergantian tersebut, Ujang menyebut perlu diberi waktu. Sebab, sulit menilai tanpa melihat gebrakan apa yang akan dilakukan.  ’’Apakah makin bagus atau makin jelek, kita lihat bersama,’’ kata alumnus doktor Universitas Indonesia itu.  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menaruh harapan besar terhadap keberadaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor yang dilantik Jokowi kemarin. Dia berharap keberadaan wakil menteri ketenagakerjaan dapat membantu menteri ketenagakerjaan menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai. ’’Seperti revisi Permenaker 18/2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI),’’ ujarnya.  Timboel mengatakan, revisi itu sangat dibutuhkan untuk secepatnya diselesaikan supaya para PMI dapat terlindungi pada saat sebelum bekerja, saat bekerja, maupun setelah bekerja.  Regulasi lain yang ditunggu adalah kepastian pekerja informal miskin mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tujuannya, mencegah pekerja miskin itu jatuh ke level miskin ekstrem.  Pekerjaan rumah yang kedua adalah soal pengawas ketenagakerjaan yang menurut dia sampai saat ini masih rendah. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran aturan ketenagakerjaan di lapangan. Misalnya, urusan upah minimum, kasus PHK, dan pembayaran THR.  ’’Wakil menteri ketenagakerjaan diharapkan dapat membuat terobosan untuk perbaikan kinerja pengawas ketenagakerjaan secara sistemis,’’ tutur Timboel.  Timboel juga menyampaikan, sampai saat ini masih banyak persoalan hubungan industrial dan jaminan sosial. Dia berharap kehadiran Afriansyah dapat mendorong dialog yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan begitu, pada momen tertentu, misalnya penetapan upah minimum, dapat dijalankan dengan baik.  Pada kesempatan lain, momen kebersamaan Jokowi dengan ketua umum partai politik ditunjukkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Mereka yang datang adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ada juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.  Pertemuan itu diadakan di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.  Jokowi ingin menunjukkan kehangatan bersama dengan ketua parpol. Mereka makan siang dan berperbincang santai. "Sekali-kali kita makan di sini,” ucap Jokowi.

Reshuffle Kabinet, Kombinasi Antara Kepentingan Politis dan Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam waktu dekat, tidak ada lagi perbedaan ruang rawat peserta BPJS Kesehatan. Yang semula dibedakan kelas I, II, dan III nanti diubah menjadi kelas rawat inap standar (KRIS).  Namun, hingga kemarin (13/6) regulasinya masih dibahas. ”Draf belum boleh keluar (dipublikasikan, Red),” kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Meski demikian, Kunta meyakinkan bahwa aturan anyar itu akan berpihak kepada peserta BPJS Kesehatan. ”Fasilitas kesehatan jadi lebih baik,” tutur Sekjen Kemenkes tersebut.  Pada dasarnya KRIS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalamnya dinyatakan bahwa pasien rawat inap di rumah sakit akan mendapat pelayanan berdasar kelas standar. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan berprinsip ekuitas. Artinya, pelayanan diberikan sesuai kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran.  Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, kelas rawat inap standar diberlakukan paling lambat 1 Januari 2023. Meski demikian, penerapannya akan dilakukan secara bertahap oleh seluruh rumah sakit. Pada Juli nanti rencananya dilakukan uji coba KRIS.  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendukung adanya kelas standar dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Meski demikian, dia menyayangkan karena belum ada regulasi yang disosialisasikan. ”Sampai saat ini belum ada regulasinya dan seharusnya masyarakat diajak bicara,” ungkapnya.  Jika uji coba dilakukan pada Juli, dia belum memiliki gambaran seperti apa bentuknya. Begitu juga KRIS yang dimaksud seperti apa. Timboel berharap aturan itu berpihak kepada peserta BPJS Kesehatan.

Regulasi Kelas Standar BPJS Belum Final

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi polemik setelah Komisi IX DPR RI mengusulkan keputusan tersebut dianulir. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun kembali menegaskan, iuran BPJS Kesehatan dinaikkan demi keberlanjutan program jangka panjang.  Sri Mulyani mengatakan, keuangan negara terbatas jika terus-menerus digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, permintaan Komisi IX DPR RI tersebut malah menunjukkan tidak-fokusnya anggota dewan dalam memberikan jaminan kesehatan bagi si miskin.  Seharusnya, kata Timboel, kalau paham pentingnya keberlanjutan program ini bagi masyarakat penerima subsidi kesehatan, maka DPR tak akan mengusulkan kenaikan iuran dianulir. "Kalau memang Komisi IX sangat fokus pada kesejahteraan orang miskin (harusnya mereka) dorong data cleansing-nya. Supaya mereka (masyarakat benar-benar membutuhkan) masuk ke PBI. Bukan bicara naik tidak naik," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (21/2).  Data cleansing tersebut, lanjut Timboel, dilakukan guna mengidentifikasi mana masyarakat yang layak dikategorikan penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, data cleansing ini harus segera diselesaikan lantaran ada juga masayarakat yang tidak berhak menerima subsidi kesehatan terdata sebagai PBI.  Dengan demikian, kata Timboel, tidak akan ada lagi pemberian subsidi salah sasaran. "Kalau datanya tidak benar, tidak ada kenaikan iuran pun, orang miskin (mau dapat BPJS) kan tetap bayar Rp 25.500. Artinya enggak fair, kalau yang harusnya menerima PBI malah bayar Rp 25.500," lanjutnya.  Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihyatul Wafiroh mengatakan, DPR meminta kenaikan iuran untuk PBPU dan peserta PBI dianulir. "Kami Komisi IX berpegang teguh untuk membatalkan kenaikan PBPU dan PBI, sebab cleansing data belum selesai," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/2).  Nifyatul menilai, data yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) harus jelas. Sebab, nantinya data tersebut akan menjadi penentu siapa saja yang masuk ke dalam peserta PBI.  "Melalui rapat internal putuskan hasil rapat 2 September 2019 yakni meminta untuk menunda atau batalkan kenaikan BPJS, PBPU dan PBI sebelum ada pembersihan data," jelasnya.  Hal senada juga diutarakan oleh anggota Komisi IX lainnya Saleh Daulay. Dia mengatakan, kenaikan iuran ini harus ditunda sampai data cleansing yang ada di Kemensos rampung. Dia khawatir, jika datanya tidak jelas, maka subsidi bisa salah sasaran.  "Kasih batas waktu di Kemensos untuk bersihkan data. Jangan 2-3 tahun. Harus ada kepastian bagi rakyat," pungkasnya.

Minta Kenaikan Iuran Dianulir, DPR Disebut Enggak Fokus pada Si Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi polemik setelah Komisi IX DPR RI mengusulkan keputusan tersebut dianulir. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun kembali menegaskan, iuran BPJS Kesehatan dinaikkan demi keberlanjutan program jangka panjang.  Sri Mulyani mengatakan, keuangan negara terbatas jika terus-menerus digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Maka dia pun menawarkan, pemerintah akan menganulir kenaikan iuran BPJS Kesehatan jika PMN sebesar Rp 13,5 triliun dikembalikan.  Menurut Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, permintaan Komisi IX tersebut tidaklah benar. Dia menyebut, sudah benar Sri Mulyani menolah permintaan itu.  Akan tetapi, meminta BPJS Kesehatan mengembalikan PMN sebesar Rp 13,5 triliun juga tidak bisa dibenarkan. Sebab, dana tersebut sudah dipergunakan untuk meng-cover kebutuhan kesehatan peserta.  "Menkeu enggak bisa ancam untuk menarik kembali. Naik tidak naik. Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan harus dibayar," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (20/2).  Menurut Timboel, yang bisa dilakukan pemerintah adalah mempercepat data cleansing masyarakat miskin. Sebab, masyarakat miskin inilah yang menjadi tanggungjawab pemerintah.  Timboel menjelaskan, melalui data cleansing dapat diketahui mana masyarakat yang memang benar-benar berhak mendapatkan layanan BPJS Kesehatan tanpa membayar iuran. "Ancaman Menkeu (narik Rp 13,5 triliun) enggak benar, permintaan Komisi IX juga enggak benar," ucapnya.

BPJS Watch: Permintaan Komisi IX dan Menkeu Sama-sama Enggak Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perpres-jaminan-kesehatan-dinilai-diskriminatif_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas BPJS Kesehatan melayani peserta jaminan kesehatan nasional. (Radar Tarakan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas BPJS Kesehatan melayani peserta jaminan kesehatan nasional. (Radar Tarakan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dinilai belum mampu menutupi defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hingga akhir 2019 ini, defisit diperkirakan berada di angka Rp 32,8 triliun.  Untuk diketahui, kenaikan iuran ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 kemarin.  Pengamat dari BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2019, dana yang terkumpul dari kenaikan iuran sebesar Rp 12,7 triliun. Dana ini berasal dari penerima bantuan iuran (PBI) tanggungan APBN dan APBD.  Pasal 29 Perpres 75/2019 menetapkan kenaikan iuran kategori PBI sebesar Rp 42.000 dari Rp 23.000 per orang per bulan. Kenaikan iuran PBI ini berlaku surut per 1 Agustus 2019 untuk 96,6 juta PBI (APBN) dan 37 juta PBI yang ditanggung (APBD).  "Kenaikan iuran PBI per Agustus 2019 belum mampu menyelamatkan defisit keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan Kementerian Keuangan mencapai Rp 32,8 triliun, karena dana yang terkumpul hanya Rp 12,7 triliun," kata Timboel, Rabu (30/10).  Untuk menutup sisa defisit Rp 18 triliun, sambung Timboel, pemerintah tetap harus memberikan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan. Jika tidak akan menjadi beban program JKN-KIS 2020 mendatang.  "Saya berharap pemerintah mau memberikan bantuan dana tambahan ke BPJS Kesehatan, selain dari kenaikan iuran tersebut. Sehingga utang ke rumah sakit mitra terbayarkan semua di 2019 sehingga 2020 dimulai tanpa utang ke RS," tutup dia.  Tidak hanya menaikan iuran peserta JKN-KIsS kategori PBI, dalam Perpres 75/2019 juga ditetapkan besaran iuran bagi peserta mandiri. Namun kenaikan iuran baru akan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.  Peserta ketegori mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) untuk kelas 3 naik menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan. Kemudian kelas 2 naik dari semula Rp 51.000 jadi Rp 110.000, sedangkan kelas 1 naik menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.0000.  Sementara itu, untuk kategori pekerja penerima upah (PPU) seperti ASN, TNI, dan Polri besaran iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji setiap bulannya. Dengan pembagian 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dibayarkan peserta dengan batas maksimal gaji Rp 12 juta.

Walau Iuran Naik, BPJS Kesehatan Tetap Defisit Sampai Akhir 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/timboel-siregar-dok-pribadi.jpg" alt="Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>Impor rektor asing untuk PTN tidak hanya bisa digugat dari sisi pendidikan. Pemerintah juga perlu memperhatikan aturan dari sisi ketenagakerjaan. Bagaimanapun, rektor termasuk tenaga kerja yang ketentuannya diatur juga dalam undang-undang. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Debora Danisa Sitanggang dengan pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar.  ---  Dari segi ketenagakerjaan, apa yang seharusnya dipertimbangkan pemerintah sebelum mengimpor rektor asing?  Rektor sebenarnya juga termasuk tenaga kerja. Undang-Undang 13/2013 telah mengatur bahwa tidak boleh semua tenaga kerja asing masuk. Hanya yang expert yang memang punya keahlian untuk transformasi teknologi. TKA juga harus ada pendamping untuk memastikan waktunya dalam mentransformasikan teknologi itu. Masalahnya, apakah rektor asing masuk kriteria tersebut atau tidak. Yang saya perhatikan, rektor itu hanya untuk manajemen. Tidak ada transformasi teknologi atau keahlian khusus.  Relevankah wacana tersebut dengan regulasi yang ada dan kondisi ketenagakerjaan saat ini?  Kalau sekarang ini dianggap zaman digitalisasi, maka menjadi kebutuhan bagi pihak asing untuk datang ke sini dan menanamkan modal. Sah-sah saja jika ada universitas asing yang membuka kampus di sini. Justru menurut saya, rektor asing masuk PTN itu yang tidak perlu. Sebab, setiap PTN punya statuta. Misalnya, UI yang mengharuskan rektor warga negara Indonesia. Selain ada UU yang mengatur masalah itu, memasukkan rektor asing bisa terhitung menabrak statuta universitas masing-masing. Apalagi, salah satu syarat menjadi rektor PTN haruslah PNS.  Perlukah aturannya direvisi untuk mengakomodasi datangnya rektor asing ke PTN?  Silakan saja. Regulasi kan putusan politik legislatif dan eksekutif. Persoalan dalam kasus itu justru lebih ke sisi teknis. Saya pikir orang Indonesia juga mampu jika yang jadi masalah adalah persoalan manajerial. Tidak perlu mendatangkan rektor asing. Ini juga sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi. Karena kan tujuannya bagaimana agar institusi itu maju.  Adakah solusi lain selain mendatangkan rektor asing untuk meningkatkan kualitas kampus negeri?  Menurut saya, tetap dengan rektor dari dalam negeri. Tetapi, tim seleksinya harus dikuatkan. Setiap pemilihan rektor kan pasti ada prosesnya. Diperketat saja di situ. Setiap calon harus jelas kontribusi yang akan diberikan ketika menjadi rektor. Kalau mendatangkan rektor asing hanya untuk prestise, apakah menjamin universitas langsung naik peringkat dunia? Belum tentu. Perlu diperhatikan juga infrastruktur pendidikannya, kualitas mahasiswanya. Tinggal bagaimana me-manage saja.

Timboel Siregar: Ketati Saja Seleksi Calon Rektor Asing

Timboel Siregar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Timboel Siregar