<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/truk-tni-terbakar-3039385922.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan truk TNI yang terbakar di Tol Gempol arah Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (5/5/2025). (ANGGER BONDAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan truk TNI yang terbakar di Tol Gempol arah Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (5/5/2025). (ANGGER BONDAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Percikan api yang muncul dalam perjalanan dari Surabaya menuju Jember memantik terjadinya kebakaran pada truk pengangkut amunisi milik Batalyon Infanteri (Yonif) 509/Balawara Yudha Divisi Infanteri (Divif) 2 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Kini TNI AD tengah menginvestigasi insiden yang terjadi pada Senin malam (5/5) tersebut. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan hal itu saat diwawancarai pada Selasa (6/5). Dia menyatakan bahwa tim teknis dari Angkatan Darat sudah bekerja. Mereka mendalami kebakaran truk pengangkut amunisi di Kilometer 774 Tol Gempol-Pandaan. Tujuannya untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran tersebut. &rdquo;Penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI AD,&rdquo; kata Wahyu.&nbsp; Jenderal bintang satu Angkatan Darat tersebut memastikan, sebelum truk pengangkut amunisi itu bergerak dari pelabuhan di Surabaya menuju markas mereka di Jember, pengecekan dilakukan secara ketat. Pengecekan itu dilakukan oleh tim teknis dari Detasemen Peralatan dan Detasemen Polisi Militer. Mereka sudah memastikan truk tersebut dalam keadaan aman dan siap berangkat. &rdquo;Insiden bermula di ruas Tol Gempol-Pandaan Kilometer 774 pada pukul 21.38 WIB saat salah satu truk bermuatan amunisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Sadar situasi sudah tidak aman, dua prajurit yang berada di belakang truk langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara itu, personel lain dari truk di belakang bergerak cepat. Mereka menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas. &rdquo;Agar (kebakaran truk pengangkut amunisi) tidak membahayakan pengguna jalan lainnya,&rdquo; terang dia. Setelah api berhasil dipadamkan dan situasi dipastikan aman, mereka mendapati satu personel yang berusaha menyelamatkan diri dalam keadaan terluka. Sementara satu personel lainnya sudah meninggal dunia. Mereka baru saja tuntas melaksanakan tugas di daerah rawan Papua. Dari Papua, para prajurit itu bertolak ke Surabaya dengan menaiki kapal perang TNI AL.&nbsp; &rdquo;Kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar semua proses penanganan, termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI AD memahami bahwa peristiwa ini menjadi perhatian publik, dan kami berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional,&rdquo; terang Wahyu.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kebakaran truk pengangkut amunisi TNI AD di Tol Gempol-Pandaan, satu prajurit meninggal, investigasi dilakukan.

Investigasi Percikan Api yang Sebabkan Truk Pengangkut Amunisi Terbakar di Tol Gempol, TNI AD Turunkan Tim Teknis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-15-at-17.26.42.jpeg" alt="Para perwakilan dari serikat pekerja atau serikat buruh yang berada di dalam tim teknis pembahas RUU Cipta Kerja. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para perwakilan dari serikat pekerja atau serikat buruh yang berada di dalam tim teknis pembahas RUU Cipta Kerja. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Enam Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menyatakan konsisten bertahan dalam Tim Teknis pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Tim tersebut terdiri atas unsur pemerintah, apindo, dan unsur SP/SB.  Keenam SP/SB tersebut yakni KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, KSBSI, KSarbumusi, KSPN, FSP Perkebunan dan FSP Kahutindo. Dua SP/SB yang mundur dari pembahasan RUU Ciptaker adalah KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea dan KSPI.  Sekjen Presidium SP/SB Indonesia Ristadi menjelaskan, dibentuknya tim teknis pembahas klaster ketenagakerjaan merupakan dorongan, tuntutan, dan aspirasi SP/SB.  Di berbagai kesempatan, pihaknya terus menuntut kepada pemerintah soal pelibatan/partisipasi SP/SB dalam tim pembahas. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh setelah dibentuk tim pembahas malah ada SP//SB mungundurkan diri dari tim teknis  "Maka dengan segala risiko, kami menjaga konsistensi sikap atas apa yang sudah kami tuntut yaitu pembentukan tim. Kekhawatiran hanya sebagai legitimasi atau dimanfaatkan sekadar formalitas sudah kami hitung sebelumnya," ujar Ristadi kepada pers di Jakarta, Rabu (15/7).  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) itu menambahkan, alasan enam SP/SB untuk terus bertahan di dalam tim pembahas klaster ketenagakerjaan adalah sebagai strategi perjuangan. Dengan berada di dalam tim pembahas, maka banyak hal yang bisa dilakukan dalam perjuangan. Tak hanya aksi unjuk rasa, tapi bisa lewat publikasi, lobi politik, negosiasi, dan dialog sosial.  "Masuk di tim teknis adalah bagian dari negosiasi dan dialog sosial, tanpa mengabaikan upaya-upaya perjuangan lainya. Forum tersebut kami gunakan semaksimal mungkin untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi yang berkembang dari anggota kami," katanya.  Ristadi menambahkan, masuknya enam SP/SB akan dimanfaatkan SP/SB sebagai media formal untuk menyampaikan usulan, masukan, keberatan, dan penolakan SP/SB terhadap klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker  "Jadi sangat keliru dan tidak benar berada di tim teknis menjadi legitimasi. Kami memutuskan untuk tetap berjuang di dalam tim teknis dengan segala konsekuensinya," katanya.  Ristadi mengungkapkan, sejarah mencatat bahwa sikap gerakan SP/SB sulit untuk satu suara. Dulu, saat pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 13 tahun 2003 terjadi, ada SP/SB yang masuk dalam tim pembahasan dan ada juga yang di luar melakukan penolakan. Selanjutnya, saat lahirnya UU BPJS juga terjadi hal yang sama, ada SP/SB yang masuk ikut membahas, ada juga SP/SB yang tidak mau ikut membahas.  "Karenanya, perbedaan sikap ini tidak perlu diperdebatkan, apalagi harus dihadap-hadapkan untuk saling bermusuhan. Bagi kami semua adalah kawan seperjuangan, hanya rute jalan saja yang berbeda," kata Ristadi.  Dari enam SP/SB yang tergabung menjadi Presidium SP/SB Indonesia itu, Ristadi mengklaim memiliki jumlah anggota 2,7 juta pekerja. "Ini aliansi terbesar dan akan sangat menentukan dan berperan penting terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah," katanya.  Dalam kesempatan sama, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mendorong dialog sosial untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembahasan RUU Ciptaker. Menurutnya, tak ada istilah belum berjuang sudah mundur atau sudah memastikan kalah sebelum berperang.  "Intinya sekarang kita berjuang untuk bisa mempengaruhi pasal-pasal daripada tak mau berjuang untuk merubah pasal-pasal itu. Kami ada di tim, kami mau melakukan dialog. Kami mau ada perubahan dengan suara kami, tanpa kami menolak dan main di jalanan, sesudah itu tidak ada apa-apa. Apapun alasannya RUU ini pasti lolos," katanya.  Hadir pembicara lainnya, Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnot Sihite dan Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi), Syaiful B. Anshori.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=W8FebjrnM00  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WdXxerlZVos

Enam Serikat Pekerja Konsisten Bertahan di Tim Teknis RUU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menindaklanjuti rekomendasi tim gabungan yang berakhir masa tugasnya, Polri menyiapkan tim teknis untuk menangani kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Jika tidak ada perubahan, komposisi tim tersebut diumumkan besok (1/8). Tim itu bekerja di bawah koordinasi Kabareskrim Polri Komjen Idham Azis.  "Sudah disiapkan. Personel yang dilibatkan dalam tim teknis memiliki kompetensi terbaik," ungkap Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo kemarin (30/7).  Dedi belum bisa menjelaskan secara terperinci siapa saja yang masuk dalam tim tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa isinya puluhan personel. "Bahkan sampai 90 orang yang akan dilibatkan," imbuhnya.  Begitu diumumkan, tim teknis akan langsung bekerja menindaklanjuti temuan tim gabungan. Dedi menyampaikan, standar operasi kerja tim teknis itu adalah enam bulan. Namun, mereka tetap akan berusaha sebaik-baiknya memenuhi permintaan presiden supaya kasus tersebut bisa terpecahkan dalam waktu tiga bulan. "Insya Allah (tiga bulan cukup, Red). Mohon doa masyarakat untuk men-support," tuturnya.  Berkaitan dengan langkah Amnesty International Indonesia yang membawa kasus Novel ke level internasional, Dedi menegaskan bahwa itu tidak berkaitan dengan langkah yang tengah dilaksanakan instansinya. "Tim teknis tetap fokus dalam upaya penegakan hukum sesuai fakta hukum yang ditemukan tim teknis," terang dia.  Pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut begitu rumit. Jangankan aktor intelektual, pelaku di lapangan pun belum diketahui. Penanganan dilakukan dari level polres, polda, sampai Mabes Polri. Sudah lebih dari dua tahun, kasus itu masih belum jelas.

90 Polisi Masuk Tim Teknis Kasus Novel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/karopenmas-dedi.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan memasuki babak baru. Terhitung 1 Agustus besok, tim teknis bentukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan mulai bekerja. Hari ini Surat Perintah (Sprint) Kapolri sudah diedarkan kepada 90 anggota yang tergabung dalam tim ini. Ada 4 fokus utama yang akan dikerjakan mereka.  "Besok tim sudah bekerja sesuai pembagian pelaksanaan tugas masing-masing. Sesuai komptensi, sesuai teknis, sesuai kemampuan," ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).  Dedi menerangkan, kerja pertama dari tim teknis ini akan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) penyerangan kepada Novel. Sebab, TKP selalu menjadi titik tolak dalam sebuah pembuktian peristiwa pidana. "Pengolaan TKP yang baik, didukung dengan pembuktian ilmiah tingkat pengungkapan itu bisa 60 persen," imbuhnya.  Tim teknis juga akan mendalami kembali pemeriksaan kepada saksi-saksi yang berjumlah lebih dari 70 orang. Mereka nantinya akan digolongkan sesuai waktu, dan informasi yang diketahui tentang kasus ini. Dengan demikian petunjuk akan semakin mengkerucut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_HASIL-INVESTIGASI-TGPF-KASUS-NOVEL-BASWEDAN_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Novel Baswedan. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Selain itu, CCTV di sekitar lokasi penyiraman juga akan didalami kembali. Dedi lantas membantah jika pekerjaan tim teknis hanya mengulang dari temuan Tim Pencari Fakta (TPF). Menurutnya, tim teknis memiliki kemampuan lebih spesifik dibandingkan TPF.  "Tim itu akan fokus menganalisa puluhan CCTV baik di sekitar TKP, baik keterkaitan dengan TKP. Kemudian dikaitkan ada TKP pemeriksaan saksi, CCTV. Setiap petunjuk akan dirangkai," jelasnya.  Sketsa wajah yang pernah dirilis oleh Polda Metro Jaya juga tak luput dari kerja tim teknis. Analisa dengan maksud mempertajam sketsa diharapkan bisa mendekatkan pada pelaku yang dicari. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri digandeng untuk urusan ini.  "Semakin sempurna wajah yang diduga sebagai pelaku akan semakin akurat INAFIS identifikasi dengan database Dukcapil," ucap Dedi.  Dari sketsa wajah ini diharapkan bisa memberi petunjuk siapa pihak-pihak yang minimal mengetahui penyerangan ini. Atau akan semakin bagus apabila mengarah pada tersangka.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/WWC-NOVEL-BASWEDAN-FED-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal (tengah) bersama Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel Baswedan, Nur Kholis (kedua kiri) dan Anggota TGPF Hendardi (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat rilis hasil investigasi TGPF Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/7/2019). Dalam keterangannya TGPF kasus Novel Baswedan merekomendasikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mendalami sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang pernah ditangani penyidik KPK tersebut serta membentuk tim teknis lapangan untuk melanjutkan hasil kerja TGPF. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS  Di sisi lain, lanjut Dedi, tim teknis sesuai Sprint Kapolri akan bekerja selama 6 bulan sengan opsi perpanjangan apabila dibutuhkan. Sementara itu terkait tenggat 3 bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap dimaksilkan oleh tim untuk menyelesaikan kasus Novel.  "Pertimbangan durasi waktu memang begitu, kalau kurang perpanjang lagi. Artinya evaluasi setiap satu semester jelas. Kalau kurang dari itu (6 bulan), bagus," pungkas Dedi.  Sebelumnya, Tim Pencari Fakta (TPF) menduga kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan berkaitan dengan setidaknya 6 kasus high profile yang ditangani korban. Oleh karena itu TPF mendorong agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membentuk tim teknis guna mengungkap kasus ini.  Selain itu rekomendasi ini juga berdasarkan adanya fakta satu orang tidak dikenal mendatangi rumah Novel pada 5 April 2017. Ditambah pada sehari sebelum peristiwa penyiraman ada dua orang tidak dikenal yang duduk di dekat tempat wudhu Masjid Al-Ikhsan tempat Novel melaksanakan salat subuh saat penyerangan terjadi.  Dari temuan itu, TPF meminta Polri membentuk tim teknis untuk mendalami temuan tersebut. Pemrintaan itu pun diamini oleh Polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis ditunjuk untuk memimpin tim ini.

Besok Mulai Bekerja, Ini 4 Fokus Utama Tim Teknis Kasus Novel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/WWC-NOVEL-BASWEDAN-FED-2-1.jpg" alt="Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesty International Indonesia berencana membawa kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan ke Kongres Amerika Serikat atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan ini diambil sebagai bentuk keprihatinan karena tak kunjung ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, adanya wacanan tersebut tidak akan mengganggu pekerjaan tim teknis untuk menindaklanjuti temuan Tim Pencari Fakta (TPF). Hal-hal di luar itu, tidak menjadi fokus dari tim teknis.  "Nggak ada kaitannya. Tim teknis tetap fokus dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan," ujar Dedi di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (30/7).  Lebih lanjut, Dedi mengatakan pembentukan tim teknis sudah hampir rampung. Hampir 90 personil terbaik dipilih untuk mengungkap kasus Novel. Dengan kekuatan ini diharapkan kasus bisa segera dipecahkan. "(Tim teknis) bekerja mulai Agustus," tambahnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/POLRI-Ungkap-Kasus-Pemberitaan-Hoaks-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Karopenmas Brigjen Dedi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Brigjen Dedi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Karopenmas Brigjen Dedi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Sementara itu, terkait tenggat waktu 3 bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri untuk menuntaskan kasus ini, Dedi tetap optimis bisa memenuhinya. "Insya Allah mohon doanya masyarakat untuk mensupport tim agar hasilnya maksimal," pungkasnya.  Sebelumnya, Tim Pencari Fakta (TPF) menduga kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan berkaitan dengan setidaknya 6 kasus high profile yang ditangani korban. Oleh karena itu TPF mendorong agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membentuk tim teknis guna mengungkap kasus ini.  Selain itu rekomendasi ini juga berdasarkan adanya fakta satu orang tidak dikenal mendatangi rumah Novel pada 5 April 2017. Ditambah pada sehari sebelum peristiwa penyiraman ada dua orang tidak dikenal yang duduk di dekat tempat wudhu Masjid Al-Ikhsan tempat Novel melaksanakan salat subuh saat penyerangan terjadi.  Dari temuan itu, TPF meminta Polri membentuk tim teknis untuk mendalami temuan tersebut. Pemrintaan itu pun diamini oleh Polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis ditunjuk untuk memimpin tim ini.

Kasus Novel Dibawa ke PBB, Polri: Tak Akan Ganggu Kerja Tim Teknis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_HASIL-INVESTIGASI-TGPF-KASUS-NOVEL-BASWEDAN_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan berlanjut pada pembentukan tim teknis. Hal ini sehubungan dengan tak kunjung terungkapnya kasus dan belum adanya tersangka meski telah dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.  Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal menyampaikan, tim teknis masih dalam proses pembuatan. Diperkirakan awal Agustus mendatang sudah mulai bekerja, mendalami temuan-temuan TPF. "Tim teknis beberapa minggu ke depan, Insya Allah bulan Agustus sudah dimulai kalau dalam prediksi saya," ujar Iqbal di Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (22/7).  Iqbal menuturkan, saat ini Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis selaku pemimpin tim teknis tengah memilih personil terbaiknya yang akan dibawanya ke tim teknis. Dengan tingkat urgensi kasus ini yang begitu penting, maka harus diiringi dengan sumber daya terbaik.  Selain itu, Idham Azis juga masih mempelajari temuan-temuan TPF. Proses ini disebutnya membutuhkan waktu. Mengingat laporan temuan jumlahnya lebih dari seribu halaman. "Itu kan (laporannya) tebel, berapa halaman tuh, dan itu harus dipelajari secara komprehensif, ini kan upaya penyelidikan dan penyidikan selanjutnya," tegas Iqbal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/WWC-NOVEL-BASWEDAN-FED-2-1.jpg" alt="Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Sementara itu, terkait tenggat waktu 3 bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengungkap kasus ini, Iqbal tak banyak berkomentar. "Prinsipnya kita akan kerja keras ya," pungkasnya.  Sebelumnya, TPF menduga kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan berkaitan dengan setidaknya 6 kasus high profile yang ditangani korban. Oleh karena itu TPF mendorong agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membentuk tim teknis guna mengungkap kasus ini.  Selain itu rekomendasi ini juga berdasarkan adanya fakta satu orang tidak dikenal mendatangi rumah Novel pada 5 April 2017. Ditambah pada sehari sebelum peristiwa penyiraman ada dua orang tidak dikenal yang duduk di dekat tempat wudhu Masjid Al-Ikhsan tempat Novel melaksanakan salat subuh saat penyerangan terjadi.  "Tim Pencari Fakta merekomendasikan kepada Kapolri untuk melakukan pendalaman terhadap fakta (dua temuan tersebut) dengan membentuk tim teknis berkemampuan spesifik," ujar Juru Bicara Tim Pakar, Nurkholis dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Rabu (17/7).  Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal memastikan usulan tersebut akan dijalankan polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis telah ditunjuk untuk memimpin tim ini.  "Tim teknis ini melibatkan satgas yang sangat profesional seperti tim investigator, tim lapangan, INAFIS, bahkan Densus 88 diturunkan. Ini (bukti) kami sangat serius (menangani perkara Novel)," kata Iqbal.

Iqbal Sebut Tim Teknis Kasus Novel Baswedan Akan Bekerja Awal Agustus

tim teknis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tim teknis