<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/01/IMG-20241031-WA0025-3831452905.jpg" alt="Tim Tabur Kejati Kepri dan Kejari Way Kanan, Lampung, menangkap buronan kasus pencabulan yang melarikan diri setelah divonis 5 tahun penjara, Kamis (31/10). (Penkum Kejati Kepri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim Tabur Kejati Kepri dan Kejari Way Kanan, Lampung, menangkap buronan kasus pencabulan yang melarikan diri setelah divonis 5 tahun penjara, Kamis (31/10). (Penkum Kejati Kepri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim tangkap buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menangkap Martinus Eko Widodo, terpidana kasus pencabulan terhadap anak. Dia menjadi buronan sejak putusannya inkrah (berkekuatan hukum tetap) di Mahkamah Agung pada 2016. &rdquo;Terpidana buron sejak 2016 dan baru tertangkap kemarin,&rdquo; kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Yusnar Yusuf seperti dilansir dari Antara di Batam, Jumat (1/11). Dia menjelaskan, terpidana ditangkap di rumahnya di Kampung Karang, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada Kamis (31/10), oleh Tim Tabur Badan Intelijen Kejati Kepri Bersama Tim Intelijen Kejari Way Kanan. Berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor:1181 K/Pid.sus/2015 tanggal 22 Maret 2016, menyatakan terpindana Martinus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terpidana dijatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tindak dibayar, diganti pidana kurungan selama enam bulan. &rdquo;Saat ditangkap di rumahnya terpidana bersikap kooperatif sehingga proses pengamanan berjalan lancar,&rdquo; ucap Yusnar. Untuk selanjutnya, kata dia, terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Way Kanan, kemudian dibawa ke Kota Batam untuk diserahkan ke Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Batam. &rdquo;Selanjutnya terpidana menjalani eksekusi ke Lapas Batam sesuai putusan MA,&rdquo; ujar Yusnar. Terpidana Martinus merupakan petugas kebersihan di sekolah yang dikelola Yayasan Charitas Batam. Disangkakan melakukan pencabulan terhadap salah seorang siswa. Pada persidangan putusan Rabu (28/1/2015), Pengadilan Negeri Batam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Batam atas dugaan pencabulan. Putusan bebas ini berdasar hasil visum yang menyatakan tidak terlihat ada tanda-tanda kekerasan seksual dilakukan terdakwa kepada korban. Begitu dari keterangan saksi-saksi tidak melihat adanya kedekatan atau internasi antara terdakwa dan korban. Atas putusan itu, JPU yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara mengajukan banding hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga terbit putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1181 K/Pid.Sus/2015 tanggal 22 Maret 2016 menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan. Yusnar menambahkan, melalui Program Tabur Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri meminta jajaran untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. &rdquo;Kajati juga mengimbau kepala seluruh buronan dalam daftar pencarian orang Kejati Kepri untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman,&rdquo; kata Yusnar.

Tim Tabur Kejati Kepri tangkap terpidana kasus pencabulan terhadap anak yang buron sejak putusannya inkrah di Mahkamah Agung pada 2016

Kejati Kepri Tangkap Buronan Kasus Pencabulan Anak usai Kabur 8 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/1466098C-9E81-43D8-9E8B-7DE8F1062831.jpg" alt="Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Yahdi Basma bersama Kajari Batam Herlina Setyorin di Kejaksaan Negeri Batam. Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Yahdi Basma bersama Kajari Batam Herlina Setyorin di Kejaksaan Negeri Batam. Yude/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara Yahdi Basma. Sudah hampir satu tahun anggota DPRD Sulawesi Tenggara itu masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Palu.  Kajari Kota Batam Herlina Setyorin mengatakan, yang bersangkutan didakwa atas kasus pencemaran nama baik atau melanggar UU ITE oleh Kejari Sulteng. Dia terbukti melanggar UU ITE kepada mantan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2011-2021, Longki Djanggola.  ”Berdasar putusan Mahkamah Agung, yang bersangkutan dinyatakan sah dan terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik,” ujar Herlina Setyorin seperti dilansir dari Antara di Batam, Selasa (14/3).  Herlina Setyorin menjelaskan, Yahdi ditangkap di kawasan Sekupang, Batam, pada Senin (13/3) sore. Yang bersangkutan bersikap kooperatif tanpa perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh tim kejaksaan.  ”Yahdi diketahui sudah dijatuhkan hukuman pidana 10 bulan kurungan dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan,” terang Herlina Setyorin.  Dia menambahkan, Yahdi sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Palu sejak 23 Maret 2022. Sementara dalam prosesnya, dia tak ditahan.  ”Siang ini (14/3), kami terbangkan ke Jakarta. Sebelumnya, tadi malam beliau kami titipkan ke Polsek Batu Ampar,” ujar Herlina Setyorin.

Kejaksaan Tangkap Anggota DPRD Sulteng yang Masuk DPO di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220405_123213.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari (kanan). Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari (kanan). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Tangkap Boronan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/tabur/">Tabur</a>) Kejaksaan menangkap terpidana yang juga <a href="https://www.jawapos.com/tag/politikus-partai-golkar/">politikus Partai Golkar</a> Sulawesi Selatan, M Risman Pasigai di Jakarta. Dia adalah buron Kejaksaan Negeri (Kejari) <a href="https://www.jawapos.com/tag/makassar/">Makassar</a> selama setahun, usai divonis atas kasus pencemaran nama baik.  ”Terpidana telah divonis inkrah enam bulan penjara, pada 3 Maret 2021. Bersangkutan sudah tiga kali kita panggil, tapi tidak kooperatif. Akhirnya, kami bekerja sama intelijen Kajati dan Kejagung menetapkan terpidana sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang),” ujar Kepala Kejari Makassar Andi Sundari seperti dilansir dari Antara.  Dia dikenakan pasal 311 ayat 1 KHUPidana tentang pencemaran nama baik dengan vonis penjara enam bulan. Karena telah ditetapkan sebagai DPO, tim terus bergerak memantau pergerakannya.  ”Kita deteksi keberadaannya dimana dan dilakukan penangkapan di salah satu warung kopi Jalan Wahid Hasyim, Jakarta. Setelah penangkapan langsung dibawa tim ke Makassar untuk menjalani proses pidana penjara,” papar Sundari.  Risman Pasigai merupakan orang dekat Nurdin Halid, <a href="https://www.jawapos.com/tag/politikus-senior/">politikus senior</a> Partai Golkar. Kasus itu bermula saat dia sebagai Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) IX Partai Golkar Sulsel pada 26–27 Juni 2019 di Hotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar.  Saat itu, ada dua orang kader Golkar berinisial HA dan MT datang membagikan selebaran sekaligus menyampaikan aspirasi penolakan Nurdin Halid, Calon Ketua DPD <a href="https://www.jawapos.com/tag/golkar/">Golkar</a> Sulsel. Keduanya juga memprotes Musda tersebut karena dinilai melanggar aturan organisasi kepartaian.  Panitia keamanan saat itu langsung bergerak meminta keduanya keluar ruangan. Panitia serta aparat kepolisian meminta HA segera menjauhi arena Musda agar tidak terjadi kericuhan.  Terpidana Risman Pasigai lantas memberikan pernyataan kepada media saat itu bahwa keduanya orang suruhan RA (Rusdin Abdullah) juga kader senior Golkar Sulsel yang mau mengacaukan Musda. Risman meminta RA datang sendiri jangan menyuruh orang.  Namun belakangan, RA tidak terbukti menyuruh saksi HA dan MT datang ke arena Musda untuk mengacau kegiatan tersebut. Sehingga, RA merasa difitnah serta dicemarkan nama baiknya.  Karena merasa dirugikan, RA melapor ke polisi hingga berperkara di Pengadilan Negeri Makassar. Putusan bebas bersyarat pada sidang tingkat pertama namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) banding ke Pengadilan Tinggi menggugurkan putusan itu, selanjutnya berperkara di tingkat Kasasi. Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan vonis enam bulan penjara.

Tim Tabur Kejaksaan Tangkap Politisi Golkar Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-24-at-20.44.13.jpeg" alt="Tim Tabur Kejari Surabaya tangkap terpidana kasus penipuan Anita Wijaya pada Kamis (23/12) malam. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tim Tabur Kejari Surabaya tangkap terpidana kasus penipuan Anita Wijaya pada Kamis (23/12) malam. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Tangkap Buronan (Tabur) gabungan Seksi Pidana Umum dan Seksi Intelijen Kejari Surabaya berhasil menangkap untuk dilakukan eksekusi Anita Wijaya pada Kamis (23/12) malam. Anita Wijaya adalah terpidana penipuan data nasabah asuransi senilai Rp 2,5 miliar.  Menurut Kasi Intel Kejari Surabaya Khristiya Lutfiasandhi, tim memperoleh informasi keberadaan terpidana di rumah orang tuanya di Sidoarjo. Setelah dilaporkan kepada Kajari Surabaya, tim bergerak menuju lokasi dimaksud. Namun, terpidana ternyata sudah berpindah lokasi.  ”Tim kembali melakukan pencarian di sekitar lokasi,” ujar Khristiya.  Upaya pencarian tim membuahkan hasil. Setelah kurang lebih 2 jam menyisir sekitar lokasi, terpidana ditemukan bersembunyi di rumah kerabatnya di Perumahan Larangan Mega Asri Sidoarjo.  ”Terpidana sempat tidak koorperatif dengan mengunci pintu dari dalam. Tim lalu berinisiatif memutus aliran listrik. Akhirnya terpidana menyerah. Selanjutnya terpidana dibawa ke Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong untuk menjalani pidana badan selama 2 (dua) tahun sesuai putusan Mahkamah Agung No. 661/K/Pid/2021,” terang Kasi Intel Khristiya Lutfiasandhi.  Sebelumnya, Anita Wijaya dilaporkan Tho Ratna Listiyani karena menjadi korban penipuan data nasabah asuransi senilai Rp 2,5 miliar. Modus terpidana akan memberikan data nasabah HSBC cabang Manyar dan mencari nasabah asuransi dengan target Rp 30 miliar.  Namun sebelumnya, terpidana minta korban memberikan uang Rp 2,5 miliar untuk membayar mobil dan keperluan pribadinya. Setelah korban memberikan uang, ternyata terpidana tidak dapat mencapai target nasabah asuransi sehingga korban merasa dirugikan dan melapor ke polisi.

Tim Tabur Kejari Surabaya Tangkap Terpidana Penipuan Rp 2,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejati-sulselbar-tangkap-buronan-korupsi-di-samarinda_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Tahanan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tahanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung menyatakan telah meringkus 72 daftar pencarian orang (DPO) atau buronan sepanjang 2020 melalui tim Tangkap Buronan (Tabur). Tim khusus yang dibentuk Jaksa Agung, ST Burhanuddin ini bergerak menyebar di berbagai daerah di Indonesia.  Kejagung juga bebera hari lalu (15/9), berhasil menangkap Heintje Abraham Toisuta di kawasan Keramat Sentiong, Jakarta Pusat. Dia merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merugikan negara sebesar Rp 7,6 miliar.  Diketahui, Mahkamah Agung (MA) pada 2017 telah menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun serta denda Rp 800 juta subsider tujuh bulan kurungan. Juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 7,2 miliar subsider empat tahun kurungan. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/08/27/210908/saat-jadi-buronan-joker-dapat-layanan-istimewa-dari-pejabat-badung">Saat Jadi Buronan, Joker Dapat Layanan Istimewa dari Pejabat Badung</a></li> </ul> Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakan, total sudah 72 buronan yang berhasil diringkus. Menurutnya, tim Tabur juga memburu buronan pelaku kejahatan baik yang masuk DPO Kejaksaan maupun instansi penegak hukum lainnya.  "72 buronan yang berhasil diamankan tim Tabur Kejaksaan RI dari berbagai wilayah itu ada yang berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana," kata Hari dalam keterangannya, Kamis (17/9).  Hari menegaskan, intensitas penangkapan buronan yang dilakukan oleh Tim Tabur Kejaksaan memang sangat diperlukan. Jika diakumulasi, Kejagung berhasil menyelamatkan ratusan miliar uang negara diselewengkan oleh para buronan tersebut.  Karena itu, pihaknya terus berupaya memburu para buronan dari berbagai kasus. Langkah ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang negara yang diselewengkan oleh para pelaku tersebut.  "Melalui program ini, kami menyampaikan pesan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan," pungkas Hari.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JwCwJdjdB5k

Sepanjang 2020, Tim Tabur Klaim Bekuk 72 Buronan di Seluruh Indonesia

Tim Tabur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tim Tabur

Berita Terkini

Kejati Kepri Tangkap Buronan Kasus Pencabulan Anak usai Kabur 8 Tahun

Kejaksaan Tangkap Anggota DPRD Sulteng yang Masuk DPO di Batam

Tim Tabur Kejaksaan Tangkap Politisi Golkar Sulsel

Tim Tabur Kejari Surabaya Tangkap Terpidana Penipuan Rp 2,5 Miliar

Sepanjang 2020, Tim Tabur Klaim Bekuk 72 Buronan di Seluruh Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com