<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Screenshot_20220624-163845_WhatsApp-1.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Disdik Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Disdik Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menegaskan jangan sampai ada oknum yang berani bermain untuk melakukan pungutan liar dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022. ”Jadi perlu saya tegaskan, jangan ada oknum yang berani bermain pada PPDB 2022 di Jabar,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi seperti dilansir dari Antara ketika dimintai tanggapannya tentang OTT terhadap oknum di SMKN 5 Bandung perihal dugaan pungutan liar PPDB oleh Tim Satgas Saber Pungli Jabar, di Bandung, Jumat (24/6). Dedi Supandi mengatakan, pada PPDB 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melibatkan Tim Satgas Saber Pungli. Itu untuk mewujudkan PPDB di Jabar yang seadil-adilnya. Dedi mengajak seluruh pihak termasuk kepada masyarakat agar tidak segan membuat aduan bila menemukan aksi pungutan liar. ”Untuk sekolah, instansi pendidikan atau masyarakat jangan segan untuk segera melaporkan jika menemukan pungli khususnya pada PPDB 2022 ini,” ujar Dedi Supandi. Dedi menuturkan sejak jauh-jauh hari, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama  dengan tim Satgas Saber Pungli untuk menyikapi konflik pada PPDB. Salah satunya, dengan memberikan pembinaan terhadap seluruh kepala sekolah, SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Kabupaten/Kota) Bekasi, pada Selasa (21/6). ”OTT SMKN 5 Bandung merupakan tindak lanjut kerja sama yang dilakukan kami dengan tim Satgas Saber Pungli untuk mencegah segala bentuk pungutan liar,” ucap Dedi Supandi. Terkait kejadian OTT di SMKN 5 Kota Bandung, Dedi Supandi mengatakan, pemberian sanksi masih menunggu hasil gelar perkara. Berdasar gelar perkara tersebut akan keluar sanksi, baik ringan, sedang, maupun berat. ”Untuk yang seberat-beratnya akan diberhentikan dari PNS. Kalau ringan berupa teguran. Nah sanksi sedang, bisa turun pangkat atau dicopot jabatan di sekolah,” terang Dedi Supandi. Dedi memastikan, OTT pada oknum yang diduga melakukan pungli saat PPDB 2022 di Jawa Barat itu juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. ”Jadi arahan yang pertama jangan ada pungli THR atau tunjangan hari raya dan di PPDB,” ujar Dedi Supandi.

Kadisdik Jabar Minta Jangan Ada Oknum Bermain di PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/beras-bulog.jpg" alt="LAYAK DIKONSUMSI: Meski sudah dua tahun tersimpan, kualitas beras impor dari Vietnam yang tersimpan di gudang Bulog Banyuwangi diklaim masih bagus. (Ramada Kusuma/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LAYAK DIKONSUMSI: Meski sudah dua tahun tersimpan, kualitas beras impor dari Vietnam yang tersimpan di gudang Bulog Banyuwangi diklaim masih bagus. (Ramada Kusuma/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim sapu bersih pungut liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menemukan dugaan pemalsuan kualitas beras di sejumlah keagenan di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, terkait program BPNT.  Katim Tindak Saber Pungli Polda Jabar AKBP Zul Azmi seperti dilansir dari Antara di Bandung membenarkan adanya temuan dalam investigasi ke lapangan tersebut. Pihaknya akan melakukan pendalaman mengenai dugaan penyimpangan-penyimpangan program BPNT (bantuan pangan non tunai) di Kabupaten Bandung Barat.  ”Diduga CV TKJ (keagenan beras) hanya menjual karungnya saja yang sudah memiliki izin kemas dan izin edar dari Kementerian Pertanian. Namun, berasnya bukan beras premium sebagaimana tercantum di karung tapi memakai beras lokal,” ujar Zul Azmi.  Tim Saber Pungli juga menemukan di wilayah tersebut, supplier mengirim komoditi yang buruk ke KPM (keluarga penerima manfaat).  ”Kami akan memastikan supaya program BPNT lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Jangan sampai ditemukan korupsi akibat banyaknya oknum yang bermain,” ucap Zul Azmi.  Buruknya kualitas komoditi diterima sejumlah agen di Kecamatan Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, dari supplier CV TKJ. Sejumlah agen menerima komoditi beras dan telur sangat jauh dari ketentuan pedoman umum (Pedum) BPNT.  Salah satu agen BPNT di pinggir Situ Ciburuy, menerima beras dari CV TKJ yang kualitasnya bukan premium tapi dihargakan beras premium. Begitu pun dengan komoditi telur yang harganya membumbung tinggi. Harga eceran telur di pasar Rp 22.500/kg. Namun supplier menghargakan ke agen dan KPM Rp 28.000 sampai dengan Rp 29.000/kg.  Buruknya komoditi yang diterima KPM diakui Titin, salah satu ketua RW di wilayah Keagenan Ciburuy. Menurut dia, warga terpaksa menerima komoditi yang tak sesuai kualitasnya tersebut.

Saber Pungli Jabar Temukan Dugaan Pemalsuan Kualitas Beras BPNT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11690_29401_Didik-Mukrianto.jpg" alt="Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mempertanyakan efektivitas pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Hal ini dikatakan setelah, Presiden Jokowi mengeluhkan adanya pungli di Pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga memberikan intruksi memberantas pungli tersebut.  Adapun, Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 87/2016 Membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli. Satgas ini bertanggung jawab langsun kepada Presiden. Anggotanyapun yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.  "Lantas pertanyaannya, bagaimana nasib pelaksanaan Perpres tersebut dalam tataran implementatif? Apakah sekedar hanya menjadi produk politik yang berbasis kosmetik ataukah keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli?," ujar Didik kepada wartawan, Sabtu (12/6).  Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, karena Satgas Saber Pungli ini Presiden Jokowi yang mengeluarkan perpresnya, sebagai penanggung jawabnya, dan aparat penegak hukum dan instansi penting lainnya menjadi anggota. Maka sarusnya pemberantasan pungli bisa dilakukan secara masif, terus menerus dan berkesinambungan.  "Hingga pungli bisa diberantas secara utuh karena praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," katanya.  "Bisa jadi temuan Presiden terkait dengan pungli di Tanjung Priok itu sebagai pengingat Allah SWT kepada Presiden untuk memenuhi janji dan komitmen yang belum tertunaikan," tambahnya.  Didik mengatakan, dengan diberantasan pungli tersebut, maka kinerja Satgas Saber Pungli untuk bisa dimanfaatkan kerjanya. Sehingga pungli di dalam negeri bisa teratasi.  "Atas dasar itu harapan kita semua Presiden Jokowi segera menyadarinya dan mengingatkan para Satgas Saber Pungli untuk melakukan pemberahtasan yang masif hingga pungli bisa teratasi," tegasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mendapatkan laporan mengenai pungli yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan Tanjung Priok dari para sopir truk kontainer pada Kamis (10/6), saat Kepala Negara tengah mengadakan kunjungan ke kawasan bisnis tersebut.  Mulanya Jokowi bertanya kepada para sopir truk tentang persoalan-persoalan yang ada di kawasan terminal. Sebab, ia mendapat informasi di media sosial soal maraknya aksi pungli.  Para pengemudi lantas mengeluhkan soal aksi pemalakan, penodongan hingga pembegalan yang mereka hadapi. Usai mendengar keluhan itu, Jokowi pun langsung menelepon Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.  Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Presiden Jokowi meminta ke Listyo Sigit Prabowo. menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.

Legislator Demokrat Pertanyakan Tim Saber Pungli Bentukan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tim-saber-pungli-fokus-kasus-pengangkatan-honorer-k2_m_.jpg" alt="Ketua tim Saber Pungli Polresta Barelang, AKBP Mudji Supriyadi." width="100%">
<figcaption>Ketua tim Saber Pungli Polresta Barelang, AKBP Mudji Supriyadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan Pungli pengangkatan guru honorer K2 di Batam menjadi fokus Tim Saber Pungli. Saat ini tim tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dilaporkan pada Februari 2019 lalu. Ketua Tim Saber Pungli Polresta Barelang, AKBP Mudji Supriyadi mengatakan, pihaknya belum bisa langsung bergerak cepat. Sebab, laporan yang masuk tidak disertai dengan bukti yang cukup. "Memang yang kita dapat baru laporan saja, belum ada bukti makanya kita upayakan dulu. Yang jelas ini jadi atensi kita," kata Mudji ketika ditemui di Mapolresta Barelang, Jumat (22/3). Sejauh ini, tim penyidik dari unit Tipikor Satreskrim Polresta Barelang telah melakukan pemeriksaan 20 guru. Tim penyidik juga tengah memeriksa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Sahir, terkait dengan keterlibatannya dalam kasus ini.&nbsp; Sampai saat ini, M Sahir telah menjalani pemeriksaan selama tiga hari. Informasi darinya dinilai penting mengingat posisinya yang menangani bagian kepegawaian. Mudji menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemeriksaan untuk melengkapi informasi yang didapat dari laporan para guru. Pihaknya masih akan mengumpulkan bukti-bukti tambahan dari guru-guru yang terlibat dalam kasus ini. Seperti diketahui, kasus ini bermula dari ketidaksenangan 92 guru honorer K2 Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang tidak diangkat menjadi CPNS. Padahal 391 rekan mereka yang sebelumnya sama-sama lulus dalam tes pada 2013 lalu sudah mendapatkan NIP. Sementara mereka sampai saat ini belum juga diangkat menjadi PNS. Para guru ini menyakini adanya indikasi Pungli dalam pengangkatan 391 guru tersebut. Mereka juga menduga adanya permainan hingga akhirnya ke-391 guru tersebut bisa menjadi pegawai.

Tim Saber Pungli Fokus Kasus Pengangkatan Honorer K2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antisipasi-korupsi-tim-saber-pungli-sosialisasi-ke-anggota-dewan_m_.jpg" alt="Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrachman (kanan) saat menyambut Tim Saber Pungli Polres Malang Kota." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrachman (kanan) saat menyambut Tim Saber Pungli Polres Malang Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tim Saber Pungli&nbsp;Polres Malang Kota mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Kamis (27/12). Kunjungan tersebut bukan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT), melainkan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang terkait aturan mengenai pungutan liar. Kasat Intel Polres Malang Kota AKP Budi Winarto mengatakan, tidak ada penekanan khusus yang diberikan untuk anggota dewan pada sosialisasi tersebut. "Kami berkonsentrasi terhadap pelayanan yang bersifat umum. Lembaga legislaif juga melakukan pelayanan umum kepada masyarakat," ujarnya. Pada kesempatan itu, pihaknya juga tak lupa untuk memberikan dorongan kepada anggota dewan supaya kasus korupsi yang sebelumnya terjadi tidak terulang lagi. Menurutnya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) semestinya tidak lagi melakukan pelanggaran dengan meminta pungutan liar karena pendapatan mereka sudah dinaikkan oleh pemerintah. "Apalagi, pemerintah juga meningkatkan anggaran belanja untuk pelayanan. Logikanya, petugas tidak akan melakukan pungutan liar, utamanya di lembaga pendidikan," terangnya. Selain itu, pihaknya juga meminta agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada diberi pengetahuan khusus terkait pungli. Sehingga, ASN pada lembaga legislatif dan eksekutif menjadi lebih baik lagi. Apalagi ditambah adanya regenerasi pegawai. Pihaknya juga berharap para anggota dewan bisa memiiki pemahaman baru dan mengubah image dalam pengambilan keputusan. "Mereka harus paham. Keputusan bersama belum tentu benar," tegasnya. Menurutnya, para anggota dewan tidak bisa sembarangan dalam mengambil keputusan. "Jangan asal mendengar, tapi juga harus dikaji. Jangan asal buat regulasi, tapi juga harus ada interaksi. Disini, anggota dewan dan eksekutif bukan hanya legislator, tapi juga lembaga kontrol," papar dia. Tahun ini pihaknya fokus untuk memberikan sosialisasi kepada pegawai pemerintahan dan juga masyarkat terkait pungli, yakni pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. "Pungli harus ditiadakan. Tahun ini, masih sosialisasi. Tahun 2019 nanti kami akan melakukan langkah yang lebih represif, " terangnya. Dengan begitu, dia berharap seluruh masyarakat bisa menikmati berbagai pelayanan umum sesuai kebutuhannya. "Kami berharap, masyarakat tidak terlalu banyak beban dalam pengurusan apapun, utamanya untuk urusan administrasi. Cermin peradaban bisa dilihat dari sektor-sektor pelayanan tersebut," pungkasnya.

Antisipasi Korupsi, Tim Saber Pungli Sosialisasi ke Anggota Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pak-camat-di-ott-kepala-desa-ramai-ramai-datangi-kantor-kejaksaan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: kepala desa di Aceh mempertanyakan kedudukan hukum soal uang sumbangan untuk kesuksesan MTQ." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: kepala desa di Aceh mempertanyakan kedudukan hukum soal uang sumbangan untuk kesuksesan MTQ.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pungutan dan sumbangan kini menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat. Apalagi yang mengumpulkan pungutan atau sumbangan adalah aparatur sipil negara (ASN). Hal itu bisa berujung pada tindak pidana atas dugaan punguatan liar (pungli). Untuk itu, 27 kepala desa (keuchik) di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Meulaboh. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kedudukan hukum antara sumbangan dan pungutan. Sebab para keuchik menyumbang sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Sumbangan dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan. Sebab, sebelumnya Camat Arongan Lambalek yang berinisial SJ diciduk Tim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Meulaboh dalam operasi tangkap tangan (OTT). "Kami datang ke kantor jaksa untuk menanyakan apakah penggalangan dana untuk menyukseskan MTQ tingkat Kecamatan Arongan Lambalek salah di mata hukum,&rdquo; kata Karnizar, Keuchik Pante Mutia, sebagaimana yang dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Rabu (24/10). Karnizar menerangkan, para keuchik menggalang dana Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per desa di Kecamatan Arongan Lambalek. Angka sumbangan itu pun merupakan hasil kesepakatan para keuchik yang berniat menyukseskan kegiatan MTQ di Kecamatan Arongan Lambalek. "Ini kesepakatan kami Pak. Pak Camat hanya memberikan undangan rapat persiapan acara MTQ di kecamatan kami saja,&rdquo; imbuh Karnizar. Pada pertemuan dengan pejabat Kejari Meulaboh itu, para keuchik memperlihatkan surat pernyataan bersama 27 kepala desa untuk melakukan penggalangan dana. Lebih jauh dikatakannya, dalam pemberian sumbangan ini, seorang keuchik yang tidak memiliki dana pribadi maka akan mengajukan anggaran berasal dari APBG Perubahan. &rdquo;Apakah ini melanggar hukum, Pak?&rdquo; tanya sang keuchik. Sementara itu, Kasi Intel Kajari, Ronald yang menerima pada kepala desa menuturkan bahwa berkas dan keluhan yang disampaikan 27 kepala desa itu diterima. Tapi dia tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi. "Kasus ini baru ditangani pihak Polres. Kami tidak bisa intervensi maupun berbicara banyak. Jika berkas telah dilimpahkan ke jaksa, mungkin baru kami dapat melakukan telaah hukum,&rdquo; jawabnya. Sebelumnya, Kapolres Aceh Barat AKBP Bobby Aria Prakasa mengatakan, SJ (Camat Arongan Lambalek) dan HS (sebagai bendahara) telah ditahan terkait kasus dugaan pungli kegiatan MTQ Arongan Lambalek. SJ dan HS diamankan pada Senin 15 Oktober 2018 lalu, sekitar pukul 16.00 WIB. Penangkapan dilakukan setelah pengembangan terkait adanya laporan pungli yang dilakukan SJ kepada para kepala desa. Pungli itu beralasan untuk kegiatan MTQ tingkat kecamatan. "Kami lakukan penangkapan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait adanya pungli yang dilakukan oleh Camat Arongan Lambalek,&rdquo; jelasnya. Dalam kasus OTT itu, pihak kepolisian mengamankan barang bukti uang tunai Rp 38.895.000 dari total Rp 40.000.000 uang hasil kutipan liar yang dilakukan SJ dan A, yang diserahkan oleh 20 keuchik dari 27 desa yang berada di Kecamatan Arongan Lambalek. 16 lembar kwitansi penerimaan uang, 1 buah buku penerimaan uang, dan 1 buah kuitansi warna biru merek Sinar Dunia, turut diamankan. &ldquo;Alat bukti yang kami sita uang Rp 38.895.000 dari total Rp 40.000.000. Rp 1 juta untuk kepentingan pribadi dan Rp 105.000 untuk pembelian stempel,&rdquo; terang Bobby.

Pak Camat Di-OTT, Kepala Desa Ramai-ramai Datangi Kantor Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/9-pelaku-pungli-supir-cpo-di-pelabuhan-teluk-bayur-diringkus_m_.jpg" alt="Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan saat memperlihatkan BB dan para tersangka pada awak media di Mapolresta Padang" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan saat memperlihatkan BB dan para tersangka pada awak media di Mapolresta Padang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan sejumlah<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/08/2018/cabuli-pelajar-smp-lelaki-paruh-baya-diringkus-polisi" target="_blank"> preman</a> di gerbang PT Wilmar Nabati Indonesia dan gerbang PT Asianagro Agung Jaya, kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) dibongkar Tim Saber Pungli. Sebanyak 8 orang preman dan seorang pelaku dugaan pungli berhasil diringkus petugas. Masing-masing, Ferdinal, 57, Ruisman, 43, Chadirun, 33, Ridwan, 27, Win, 30, Mahmud, 60, Medrison, 38, dan Japri, 32. Kemudian pelaku Ade, 40, yang tercatat sebagai security PT Asianagro Agung Jaya. Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan mengatakan, praktek pungli tersebut dilakukan para terduga pada supir truk CPO yang masuk ke Pelabuhan Teluk Bayur. Beragam modus yang dilakukan para terduga dalam beraksi. Mulai dari meminta uang uang liar kepada sopir truk CPO sebagai biaya dongkrak, antrian, parkir, upah bongkar, fasilitas air mineral dan sabun cuci yang dijual dengan harga tidak wajar. "Dalam kasus dugaan pungli ini, tim saber pungli mengamankan sembilan orang pelaku," kata Kombes Pol Yulmar Try Himawan membenarkan kejadian tersebut, Minggu (5/8). Para pelaku sendiri, lanjut Kapolresta Padang, diamankan pada beberapa lokasi berbeda. Diantaranya, di Pelabuhan Teluk Bayur hingga dalam Pabrik sendiri. Dari pengungkapan kasus itu, pihaknya menyita barang bukti (BB) uang tunai sebesar Rp 11,9 juta lebih. "Jadi, saat kendaraan mengantri di pelabuhan, disusunlah kendaraan itu. Lalu, dimintai pungutan. Mulai dari uang parkir, uang tunggu, dongkrak, sampai uang istirahat," terangnya sembari mengatakan para pelaku ditangkap Jumat (3/8) sore. Dari pengakuan pelaku, lanjut Yulmar, aksi pungli tersebut baru berlangsung selama sepekan terakhir. Namun, pihak masih melakukan pengembangan kasus tersebut. "Petugas masih mendalami kasus ini. Sembilan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

9 Pelaku Pungli Supir CPO di Pelabuhan Teluk Bayur Diringkus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pungli-pejabat-bpn-siak-di-ott_m_231001.jpg" alt="ILUSTRASI: Layanan keimigrasin termasuk yang paling rendah pungli berdasarkan laporan masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Layanan keimigrasin termasuk yang paling rendah pungli berdasarkan laporan masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp; - Pejabat Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang nakal melakukan pungutan liar lagi kena batunya. Mereka diciduk Tim Satgas Saber Pungli dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus penerbitan peralihan hak. Hal tersebut dibenarkan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol M Iqbal. "Benar telah dilakukan operasi tangkap Tangan oleh Tim Saber Pungli Pusat atau Menko Polhukam RI dan Tim Saber Pungli Polres Siak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak terhadap penerbitan sertifikat eralihan hak," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/7). Adapun penangkapan itu berlangsung kemarin. "Ditangkap Rabu 25 Juli 2018," sebutnya. Mereka yang ditangkap kata Iqbal, jumlahnya lebih dari lima orang. Sayangnya Iqbal tidak merinci identitas para oknum tersebut. Alasannya, karena masih dilakukan pengembangan. "Selanjutnya dari tempat kejadian perkara diamankan dan diperiksa tujuh orang pada kantor Pertanahan Kabupaten Siak," pungkas dia.

Pungli, Pejabat BPN Siak Di-OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/laporan-pungli-banyak-tak-disertai-bukti_m_229576.jpg" alt="Ketua tim Saber Pungli Polresta Barelang, AKBP Muji." width="100%">
<figcaption>Ketua tim Saber Pungli Polresta Barelang, AKBP Muji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pingli) Polresta Barelang telah memproses kasus dugaan pungli Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 10 Batam. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti uang sebanyak Rp 274.333.000. Ketua Tim Saber Pungli Polresta Barelang AKBP Muji Supriyadi mengatakan, sejatinya laporan dugaan pungli yang masuk ke timnya cukup banyak. Namun laporan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung untuk ditindaklanjuti. Cara kerja tim Saber Pungli tentu tidak langsung mempercayai laporan yang diterima. Petugas akan melakukan vetifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penindakan lebih jauh. "Laporan banyak, tapi banyak yang tidak valid," kata Muji di Batam, Sabtu (21/7). Muji menegaskan, tim Saber Pungli akan tetap melakukan pemantauan dan pengawasan bersama masyarakat. Hal itu guna mengantisipasi adanya celah yang dimanfaatkan pihak-pihak yang dapat merugikan masyarakat. Peran serta masyarakat diakuinya cukup penting. Karena sering kali kejahatan pungli dialami masyarakat. Mereka yang memikiki kewenangan terkadang cenderung memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sehingga terjadinya pungli itu sendiri. "Masyarakat yang paling dekat dengan ancaman pungli, kami harapkan mereka untuk melapor untuk ditindak," pesan Muji. Lebih lanjut, Muji menyampaikan bahwa ancaman pungli juga mengintai aktor-aktor politik pada momen menjelang Pemilu Legislatif (Pileg). Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memainkan perannya sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga mereka tidak berurusan dengan Tim Saber Pungli.

Laporan Pungli Banyak Tak Disertai Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-smp-kena-ott-tim-saber-pungli-beberkan-modus-pungli-ppdb_m_228684.jpg" alt="Sejumlah jajaran Polresta Barelang menggelar barang bukti uang tunai pungli SMPN 10 Batam sebanyak Rp 250 juta di Mapolresta Barelang, Selasa (17/7)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah jajaran Polresta Barelang menggelar barang bukti uang tunai pungli SMPN 10 Batam sebanyak Rp 250 juta di Mapolresta Barelang, Selasa (17/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai mengungkap praktik pungutan liar (pungli) pada saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 10, Tim Saber Pungli Kota Batam membeberkan jumlah tersangka dan modus operandi para tersangka, kemarin (17/7). Dari operasi tangkap tangan (OTT) itu didapatkan total lima tersangka dalam praktik pungli PPDB SMPN 10 Kota Batam. Sebelumnya, Tim Saber Pungli Kota Batam menetapkan Ketua Komite SMPN 10 Batam Baharuddin serta dua honorer di SMPN 10, Ratu Roha dan Mismarita, sebagai tersangka. Ketua Tim Saber Pungli Kota Batam yang juga Wakapolresta Barelang AKBP Mudji Supriadi mengungkapkan, sasaran pungli di SMPN 10 adalah siswa yang tak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. Para tersangka meminta sejumlah uang kepada para orang tua calon siswa agar anak-anak mereka tetap bisa diterima di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/07/2018/hari-pertama-belajar-kepala-sekolah-dijemput-polisi-karena-ott" target="_blank">SMPN 10 Kota Batam</a>. "Para tersangka menyebutnya jalur khusus," kata Mudji Selasa (17/7). Mudji menyebut nominal uang yang diminta para tersangka beragam. Mulai ratusan ribu ripuah hingga jutaan rupiah. Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan segera menyiapkan nama-nama calon pengganti Rahip. Sebab, setelah menjadi tersangka, Rahip akan dicopot dari jabatan kepala <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/07/2018/ott-smp-10-klimaks-kisruh-ppdb-kota-batam" target="_blank">SMPN 10 Batam</a>. "Siapa calonnya, saya berharap diambil dari luar SMPN 10," terang Rudi saat mengunjungi SMPN 10 kemarin.&nbsp;

Kepala SMP Kena OTT, Tim Saber Pungli Beberkan Modus Pungli PPDB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tim saber pungli

Berita Terkini