<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/POLRES-BANGKALAN.jpg" alt="Petugas Polres Bangkalan menjaga pintu masuk DPRD Bangkalan saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan, Selasa (25/10). Polres Bangkalan/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Polres Bangkalan menjaga pintu masuk DPRD Bangkalan saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan, Selasa (25/10). Polres Bangkalan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan di Kabupaten Bangkalan, Selasa (25/10). Sebelumnya KPK menggeledah kantor Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kantor Wakil Bupati Bangkalan.  Kantor pemerintahan yang menjadi sasaran penggeledahan tim antirasuah itu meliputi kantor DPRD Bangkalan dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Bangkalan.  ”Benar, ada tim KPK yang melakukan penggeledahan,” kata Kabag Humas DPRD Bangkalan Taufikurrohman seperti dilansir dari Antara di Bangkalan, Selasa (25/10).  Tim penyidik KPK datang ke Bangkalan dengan mengendarai lima unit mobil. Dua unit di DPRD Bangkalan, sedang tiga unit lainnya di kantor PUPR Pemkab Bangkalan. Personel bersenjata laras panjang dari Polres Bangkalan melakukan penjagaan di pintu masuk menuju kantor DPRD Bangkalan saat tim melakukan penggeledahan.  Tim terlihat keluar dari kantor DPRD dengan membawa dua koper yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan mulai pukul 09.30 hingga pukul 11.00 WIB.  Sehari sebelumnya, yakni pada Senin (24/10), tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Pemkab Bangkalan. Yakni di ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan.  Rombongan tim penyidik KPK ini datang ke Pemkab Bangkalan sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengendarai lima unit kendaraan berpelat nomor luar Madura, seperti W (Sidoarjo dan Gresik) serta L (Surabaya) berikut kendaraan patroli pengawal dari Polres Bangkalan.  Tim langsung menuju lantai II kantor Pemkab Bangkalan yang merupakan ruang kerja Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Wakil Bupati Mohni, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan Taufan Zairinsjah, serta ruang kerja asisten Bupati Bangkalan. Pada pukul 12.30 WIB, tim meninggalkan kantor Pemkab Bangkalan dengan membawa empat koper.  Sebelumnya, pada Juli, tiga orang pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan juga telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka satu orang kepala bagian dan dua orang kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.

KPK Lanjutkan Penggeledahan di Kabupaten Bangkalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KPK-BANGKALAN.jpg" alt="Petugas Polres Bangkalan bersiaga di tangga menuju lantai 2 Pemkab Bangkalan, saat tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja bupati, wabil bupati, dan sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan, Senin (24/10). Polres Bangkalan/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Polres Bangkalan bersiaga di tangga menuju lantai 2 Pemkab Bangkalan, saat tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja bupati, wabil bupati, dan sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan, Senin (24/10). Polres Bangkalan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Pemkab Bangkalan, Senin (24/10), dengan sasaran ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda), dan Asisten Bupati Bangkalan.  Rombongan tim penyidik KPK datang ke Pemkab Bangkalan sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengendarai lima unit kendaraan berpelat nomor luar Madura, seperti W dan L berikut kendaraan patroli pengawal dari Polres Bangkalan.  Tim langsung menuju lantai II Pemkab Bangkalan yang merupakan ruang kerja Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Wakil Bupati Mohni, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan Taufan Zairinsjah, serta ruang kerja asisten Bupati Bangkalan.  Saat penggeledahan personel bersenjata laras panjang disiagakan di tangga menuju lantai II Pemkab Bangkalan yang sedang digeledah itu. Pada pukul 12.30 WIB, tim meninggalkan kantor Pemkab Bangkalan dengan membawa empat buah koper.  ”Yang digeledah ruang bupati, Wabup, dan sekda,” kata Wabup Mohni seperti dilansir dari Antara seusai penggeledahan.  Saat penggeledahan Wabup Mohni dan Sekda Taufan Zairinsjah berada di lokasi, sedangkan Bupati Abdul Latif Amin Imron sedang menghadiri kegiatan atau tugas dinas di luar kantor. Wabup Mohni tidak menjelaskan secara detail terkait penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di kantor Pemkab Bangkalan itu.  Kabar yang berkembang di masyarakat, terkait kasus suap jabatan sejumlah organisasi perangkat daerah. Sebelumnya pada Juli sebanyak tiga orang pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka satu orang kepala bagian dan dua orang kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.

KPK Geledah Kantor Bupati Bangkalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221004_204134.jpg" alt="Kabidhumas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Kepolisian Daerah Bali melakukan penyelidikan kasus dugaan penolakan oleh dua rumah sakit terhadap pasien yang menyebabkan seorang pasien meninggal dunia.  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Kombespol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, polisi memeriksa saksi-saksi terkait dari dua rumah sakit. Yakni RSUD Wangaya Denpasar dan RS Manuaba.  ”Upaya-upaya penyelidikan yang telah dilaksanakan adalah membuat administrasi penyelidikan dan melaksanakan penyelidikan di tempat kejadian perkara yakni RSUD Wangaya dan RS Manuaba,” kata Stefanus Satake Bayu Setianto seperti dilansir dari Antara.  Di RSUD Wangaya, penyidik memeriksa dan mengecek closed circuit television (CCTV) khususnya pada waktu yang bersesuaian dengan keterangan pihak pelapor Kadek Suastama, suami korban Nengah Sariani, pada 24 September 2022, sekitar pukul 20.30 wita.  Untuk membuat masalah tersebut menjadi terang di mata hukum, lanjut dia, penyidik memeriksa secara mendalam, baik kepada pihak pelapor maupun terlapor. Pada Senin (17/10), penyidik memeriksa Kadek Suastama dan Alit Putra (anak korban). Pada hari yang sama, petugas piket ambulans di RSUD Wangaya juga diperiksa penyidik.  Selanjutnya, pada Rabu (19/10), penyidik memeriksa petugas piket RSUD Wangaya, sedangkan Kamis (20/10), penyidik memeriksa perawat piket IGD RSUD Wangaya. Pada Jumat (21/10), penyidik memeriksa petugas piket ambulans RSUD Wangaya.  ”Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut, akan terus berlanjut dengan agenda pemanggilan sejumlah pihak, seperti dokter, perawatan, teknisi CCTV, dan kepala ruangan IGD,” ucap Stefanus Satake Bayu Setianto.  ”Pada Senin (24/10), terjadwal pemeriksaan perawat IGD dan teknisi CCTV RSUD Wangaya, Selasa (25/10) pemeriksaan dokter IGD, dokter internsif dan kepala ruangan IGD RS Wangaya,” tambah dia.  Dia mengatakan, tim penyidik belum memberikan jadwal pasti terkait dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak RS Manuaba.  Pengacara korban dari LBH Paiketan Krama Bali I Wayan Gede Mardika menilai ada dugaan tindak pidana oleh dua rumah sakit tersebut. Yakni pelanggaran terhadap pasal 32, pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta pasal 59 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 KUHP tentang Tenaga Kesehatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.  Kuasa hukum lainnya, Dewa Nyoman Wiesdya Danabrata Parsana, mengatakan, apabila dalam kasus itu kedua rumah sakit terbukti melanggar pasal 190 ayat (2), terlapor terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.  Direktur Utama RSUD Wangaya Denpasar Anak Agung Made Widiasa dalam siaran persnya beberapa waktu lalu menyatakan, tidak menolak pasien seperti yang dilaporkan pelapor di Polda Bali. Apa yang dilakukan tim medis RSUD Wangaya sesuai dengan standar operasional prosedur di RS tersebut.  Kasus tersebut diketahui masyarakat luas setelah suami korban yang meninggal, Kadek Suastama Mayong, 46, melaporkan kejadian tersebut kepada Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali tertanggal 4 Oktober 2022, pukul 15.50 wita.  Dalam laporan tersebut, Kadek Suastama yang didampingi Alit Putra menceritakan kronologi kasus dugaan penolakan yang dialami ibunya di kedua rumah sakit itu. Pada 24 September, sekitar pukul 20.30 wita, dia berboncengan tiga dengan kakak perempuannya menggunakan motor, membawa sang ibu menuju RSUD Wangaya. Ibunya waktu itu mengalami gejala muntah dan mengeluarkan darah dari mulut serta hidung.  Sampai di RSUD Wangaya, dokter yang bertugas saat itu tidak melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap korban. Dalam penuturan Alit, dokter berkata ruangan IGD penuh dan tidak ada bed atau tempat tidur tersedia.  Oleh karena itu, pasien disarankan dibawa ke RS Manuaba. Melihat kondisi sang ibu semakin memburuk, Alit meminta dipinjami ambulans, namun tidak dikabulkan.  ”Karena tidak dikasih izin pinjam ambulans, saya kembali membonceng ibu yang dipegang kakak saya di belakang menuju RS Manuaba,” ujar Alit.  Ketika sampai di RS Manuaba, dia meminta dokter jaga melihat kondisi ibunya yang saat itu masih berada di motor. Namun, kata dia, dokter hanya memegang pergelangan tangan sang ibu, kemudian meminta Alit membawa ke RSUP Sanglah.  Di rumah sakit Manuaba, Alit juga meminta dipinjamkan ambulans, tetapi ditolak karena prosedur mengurusnya rumit. Alit kemudian membawa ibunya ke RSUP Sanglah/Prof Ngoerah Denpasar dengan motor. Setiba di RSUP Sanglah, para petugas medis mengambilkan tempat tidur dan membawa pasien masuk ruang UGD. Namun, setelah melakukan pemeriksaan detak jantung, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia.  Setelah kejadian tersebut, keluarga korban dalam hal ini suami korban merasa kecewa dan sedih. Sebab, merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pelayanan kesehatan atas korban. Keluarga memutuskan melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Bali untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Polda Bali Selidiki Dua RS Atas Dugaan Penolakan Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Dedi-Prasetyo-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik gabungan Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Dari jumlah tersebut, 23 orang di antaranya adalah anggota polisi dan 6 orang saksi sipil.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, materi pemeriksaan terhadap 29 orang saksi tersebut meliputi hal-hal teknis. Seperti persiapan penyelenggaraan pertandingan, pengamanan, maupun rencana kontijensi dan emergency.  ”Saksi-saksi yang diperiksa baik dari saksi dari petugas, panitia penyelenggara, maupun masyarakat yang ada di sekitar,” kata Dedi kepada wartawan, Rabu (5/10).  Dedi menambahkan, tim Labfor Polri juga masih mendalami 6 titik lokasi CCTV, yaitu di pintu 3, 9, 10, 11, 12, dan 13. Kemudian dilakukan pemeriksaan tetesan darah secara laboratoris di pintu 11 sampai dengan 13.  ”Hingga pukul 12.30 WIB (4/10), kegiatan masih berlangsung untuk mengecek akurasi dan keaslian menggunakan metode scientific investigation,” jelas Dedi.  Kemudian dari Divisi Propam Polri masih melanjutkan pemeriksaan terhadap 29 anggota yang terlibat dalam pengamanan, khususnya terkait dengan Manajemen Operasional Kepolisian (MOK). Selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari audit investigasi ke pemeriksaan.  Sebelumnya, kerusuhan pecah usai laga Arema Malang melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10). Pertandingan itu berakhir dengan skor akhir 2-3 untuk kemenangan Persebaya dan menjadi kekalahan kandang pertama Arema dari klub Surabaya itu dalam 23 tahun terakhir.  Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri mencatat data sementara jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi kericuhan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebanyak 125 orang.  Polri kemudian memperbarui jumlah korban meninggal tragedi Kanjuruhan menjadi sebanyak 131 orang. Jumlah tersebut diperoleh setelah dilakukan verifikasi dan pengecekan bersama Dinas Kesehatan, Tim DVI, dan direktur rumah sakit.  Selisih data korban meninggal karena Tim DVI bersama Dinas Kesehatan awalnya mendata korban yang dibawa ke rumah sakit saja. Setelah dilakukan pencocokan data, diketahui ada 12 korban meninggal tidak di fasilitas kesehatan.  Selain korban tewas, insiden kemanusiaan itu melukai 232 orang. Para korban mengalami luka-luka karena terinjak, patah tulang, dislokasi, mata perih, dan kadar oksigen rendah.

Kasus Kerusuhan Kanjuruhan, Polri Periksa 29 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-23-at-15.20.00-1.jpg" alt="Penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabumulih menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (23/8). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabumulih menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (23/8). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menggeledah Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan. Tim penyidik mengumpulkan barang bukti terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi.  Penggeledahan berlangsung sekitar dua jam. Tim penyidik tiba di Kantor Bawaslu Sumsel berlokasi di Jalan Opi Raya, Jakabaring, Kota Palembang, Selasa (23/8) sekitar pukul 12.00 WIB.  Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Prabumulih Anjasra Karya mengatakan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah di Bawaslu Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 dan 2018.  ”Penyidik di Kantor Bawaslu Sumsel menyita sejumlah barang bukti dokumen pertanggungjawaban terkait kegiatan dana hibah di Bawaslu Prabumulih tersebut,” terang Anjasra Karya seperti dilansir dari Antara.  Dalam pelaksanaan penggeledahan itu, lanjut dia, pihaknya mendapat pendampingan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel. ”Semua barang bukti dokumen yang didapat dari Bawaslu Sumsel kami bawa ke Kejari Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut,” kata Anjasra Karya.  Sebelumnya, menurut dia, penyidik juga sudah mengamankan barang bukti dari Kantor Bawaslu Prabumulih dalam operasi penggeledahan yang dilakukan pada Senin (22/8).  Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih Roy Riyadi menambahkan, dalam kasus tersebut, Bawaslu Prabumulih diduga melaksanakan kegiatan tahun 2017 dan 2018 yang sebagian besar diduga fiktif. Penggunaan dana hibah dalam kegiatan yang diduga fiktif tersebut diketahui masing masing senilai Rp 700 juta pada 2017 dan 2018 senilai Rp 4,9 miliar.  ”Penyidik akan memeriksa setiap dokumen ini dan hasil penggeledahan di Kantor Bawaslu Prabumulih kemarin. Untuk kerugian negara kami masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” papar Roy.

Kejari Geledah Kantor Bawaslu Sumsel Terkait Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220823-WA0080.jpg" alt="Tim penyidik KPK usai lakukan penggeledehan di Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila). Dian Hadiyatna/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik KPK usai lakukan penggeledehan di Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila). Dian Hadiyatna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dua koper yang diduga berisi sejumlah barang bukti usai melakukan penggeledahan di Gedung Dekanat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung (Unila). Penggeledahan itu terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 yang menjerat rektor dan sejumlah pejabat kampus tersebut.  Usai melakukan penggeledahan di Gedung A Dekanat Fakultas Kedokteran, delapan orang tim penyidik KPK langsung bergegas menaiki kendaraannya. Penggeledahan di Fakultas Kedokteran tersebut dilakukan penyidik KPK sejak pukul 09.00 hingga 14.13 WIB.  Sebanyak empat mobil berpelat nomor polisi Jakarta (B) telah terparkir di halaman Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Unila sejak pagi. ”Ya itu, tim KPK tadi pukul 09.00 WIB sudah ada di sini dengan dikawal beberapa anggota kepolisian,” kata Faeri, seorang petugas satpam di Fakultas Kedokteran seperti dilansir dari Antara.  Dia pun tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dilakukan tim penyidik KPK di dalam Gedung Dekanat tersebut sebab tidak diperbolehkan masuk. ”Kami tidak tahu ngapain saja mereka karena kami tidak boleh naik. Polisi juga tidak boleh naik, hanya berjaga,” ujar Faeri.  Usai melakukan penggeledahan di Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran, tim penyidik KPK pun langsung bergerak melakukan penggeledahan ke Gedung Dekanat Fakultas Hukum.  Sebelumnya, pada Senin (22/8), tim penyidik KPK juga telah melakukan pemeriksaan selama sekitar 12 jam di Gedung Rektorat Unila. Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan penetapan Rektor Unila Karomani sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 oleh KPK.  Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, masing-masing sebagai penerima Rektor Unila Karomani (KRM) bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB). Sementara pemberi adalah pihak swasta Andi Desfiandi (AD).  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, KRM yang menjabat sebagai Rektor Unila Periode 2020-2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022.  Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga KRM aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan HY dan Budi Sutomo, dan melibatkan MB untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa. Apabila ingin dinyatakan lulus dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas.

Penyidik KPK Bawa Dua Koper Usai Geledah Fakulas Kedokteran Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220822_144800.jpg" alt="Tim penyidik KPK datangi Gedung Rektorat Universitas Lampung, Bandarlampung, Senin (22/8). Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik KPK datangi Gedung Rektorat Universitas Lampung, Bandarlampung, Senin (22/8). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila), Senin (22/8). Kedatangan mereka terkait operasi tangkap tangan (OTT) Rektor Unila Karomani.  ”Ada tim penyidik KPK datang ke Gedung Rektorat pagi ini (22/8), saya diminta pimpinan datang terkait kedatangan para petugas KPK tersebut,” kata Humas Penerimaan Mahasiswa Baru Unila M. Komarudin seperti dilansir dari Antara di Bandarlampung, Senin (22/8).  Komarudin mengatakan, kedatangan tim penyidik KPK tersebut berkaitan dengan OTT Karomani. Yakni kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.  ”Saya juga belum tahu apa kegiatannya, bisa saja ini ada indikasi dengan Rektor Unila. Saya hanya menemani,” tambah Komarudin.  Sementara itu, puluhan mahasiswa Unila melakukan orasi di depan Gedung Rektorat untuk menyampaikan keluhan dan kekecewaan mereka atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan para petinggi universitas tertua di Lampung itu. Dalam penyampaian orasi itu, para mahasiswa mengaku kecewa atas tindak pidana korupsi berupa penyuapan di tingkat pendidikan tinggi yang melibatkan rektor dan sejumlah pejabat Unila.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan Karomani (KRM), Rektor Unila periode 2020-2024, bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY) dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB) sebagai tersangka penerima suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru (maba). KPK juga menetapkan pihak swasta Andi Desfiandi (AD) selaku tersangka pemberi suap.  Penangkapan yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, dan Lampung itu telah dikumpulkan uang dari orang tua calon mahasiswa sesuai permintaan KRM berjumlah Rp 603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar Rp 575 juta.  KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo dan MB dari pihak orang tua calon mahasiswa. Uang tersebut telah dialihkan menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai, dengan total sekitar Rp 4,4 Miliar. Dengan demikian, total uang yang diduga diterima KRM sekitar Rp 5 miliar.

Tim Penyidik KPK Datangi Gedung Rektorat Universitas Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220821_233139_1.jpg" alt="Salah satu aset tersangka Surya Darmadi berupa hotel di Badung, Bali, disita Kejaksaan Agung. Humas Kejaksaan Agung RI/Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu aset tersangka Surya Darmadi berupa hotel di Badung, Bali, disita Kejaksaan Agung. Humas Kejaksaan Agung RI/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita dua aset milik tersangka Surya Darmadi di Kabupaten Badung, Bali.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana menyatakan, penyitaan tersebut berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor: 5/Khusus/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps. Dua aset yang disita di Bali adalah satu bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Menara Perdana dengan luas tanah 26.730 meter persegi di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.  Di atas tanah tersebut terdapat dua bangunan hotel. Yakni Hotel Holiday Inn Resort Bali dan Hotel Holiday Inn Express Bali. Selain itu, satu aset lagi berupa satu bidang tanah seluas 2.000 meter persegi di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.  ”Penyitaan dilakukan guna kepentingan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu atas nama tersangka SD (Surya Darmadi),” kata Ketut Sumedana.  Surya Darmadi adalah Bos Duta Palma yang menjadi tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan yang menjadi pokok perkara digarap tanpa izin rup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Apeng sepanjang 2003-2022 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 78 triliun.  Selain menjadi tersangka penyerobotan lahan sawit, Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Surya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 019.  Tersangka kasus korupsi terbesar di Indonesia, Surya Darmadi ditahan Kejaksaan Agung setelah menyerahkan diri pada 15 Agustus.  Penyitaan terhadap aset milik tersangka Surya Darmadi juga dilakukan di sejumlah daerah. Pada Jumat (19/8) pukul 10.00 WIB, Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bersama Tim Pelacakan Aset melakukan penyitaan aset milik tersangka Surya Darmadi di DKI Jakarta dan Riau.

Kejaksaan Agung Sita Aset Surya Darmadi di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20210203-WA0010_copy_922x615.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan AH Nasution Medan. Munawar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan AH Nasution Medan. Munawar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi alih fungsi kawasan hutan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.  Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan membenarkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi, dari tujuh orang saksi yang dipanggil. Empat orang saksi itu dimintai keterangan terkait dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat.  ”Keempat saksi itu, N (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat 2009–2012), SGT (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat 2013), RM (mantan Kasi Kantor Pertanahan Langkat), dan R (mantan karyawan perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit,” ujar Yos A. Tarigan.  Kasi Penkum menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi hutan bakau suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.  Sebelumnya, untuk melengkapi data dan berkas, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda. Petugas membawa beberapa dokumen, berkas, file, dan data lain untuk melengkapi barang bukti.  Penyidik Kejati Sumut juga sudah turun ke lapangan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi kawasan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.  Seharusnya hutan bakau (mangrove) tersebut dilindungi, bukan diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektare. Berdasar temuan di lapangan ada 28.000 batang pohon sawit tumbuh di atas kawasan hutan margasatwa dan telah terbit 60 sertifikat hak milik atas nama perorangan.  Modusnya menggunakan koperasi petani, seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit. Ternyata lahan hanya dikuasai satu orang yang diduga mafia tanah.  ​​​​​​​Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di Kawasan Hutan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Tim juga melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium.

Kejati Sumut Periksa Empat Saksi Kasus Hutan Suaka Margasatwa Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20210203-WA0009_copy_921x614.jpg" alt="Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Munawar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Munawar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangani kasus dugaan mafia tanah di kawasan hutan lindung di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Sebelumnya kejati juga mengusut kasus mafia tanah suaka margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.  ”Dugaan adanya mafia tanah di Hutan Lindung Sergai memasuki babak baru, terutama setelah ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara di Medan, Sabtu (18/6).  Yos menyebutkan, dalam waktu dekat, tim penyidik akan memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan.  ”Sedangkan untuk masalah dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat, pada pekan depan tim penyidik akan memanggil tujuh orang saksi untuk dimintai keterangan,”' ujar Yos A. Tarigan.  Sebelumnya, kata Yos, untuk melengkapi data dan berkas, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda. Petugas membawa beberapa dokumen, berkas, file, dan data lainnya untuk melengkapi barang bukti.  Kejati Sumut juga sudah turun ke lapangan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.  ”'Seharusnya hutan bakau (mangrove) tersebut dilindungi, bukan diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektare,” terang Yos A. Tarigan.  Kasi Penkum Kejati Sumut menambahkan, tim penyidik Pidsus Kejati Sumut juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kejati juga melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium.  ”Kami masih menunggu hasil perhitungan dari tim ahli terkait adanya dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,”' kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan.

Kejati Sumut Usut Kasus Mafia Tanah Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tim penyidik

Berita Terkini