<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/eHX4syWdx7nivRXMAhTmBiMdvgLaWx8dtZmM0yD5-1220190105.jpg" alt="Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, menggantikan posisi Askolani, pada Jumat (23/5) pagi ini.&nbsp; Keputusan ini sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan. &nbsp; "Pada hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Mei tahun 2025, saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," kata Sri Mulyani.&nbsp; Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai, Djaka lebih dulu memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, untuk memperoleh arahan dan tugas baru dalam Kementerian/Lembaga (K/L) di era Kabinet Merah Putih.&nbsp; Lantas, siapa itu Djaka Budhi Utama yang baru saja dilantik menjadi Dirjen Pajak?&nbsp; Profil Djaka Budhi Utama&nbsp; Letjen Djaka Budhi Utama merupakan perwira tinggi dan anggota TNI Angkatan Darat (AD) aktif lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990. Lahir di Jakarta, 9 November 1967, Djaka menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 18 Oktober 2024. &nbsp; Sebelum menjadi petinggi TNI, karirnya sudah dimulai sejak 1997 dengan tergabung dalam anggota Tim Mawar yang dituding sebagai dalang di balik penculikan para aktivitas pro-demokrasi hingga 1998.&nbsp; Karirnya pun moncer. Pada tahun 2004-2007, Budi menjabat sebagai Danyonif 115/Macan Lauser. Kemudian menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada tahun 2023 hingga menjadi Asintel Panglima TNI pada tahun yang sama.&nbsp; Tak hanya moncer di TNI, ia pun tercatat sudah menduduki sejumlah jabatan &nbsp;di pemerintahan. Mulai dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021-2023. &nbsp; Kemudian Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertahanan era Jokowi menggantikan Budi Prijono, dan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Kendati begitu, Djaka tercatat belum pernah bekerja atau memiliki posisi strategis di kementerian/lembaga (K/L) yang berhubungan di sektor keuangan.

Sri Mulyani melantik Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, menggantikan Askolani, pada 23 Mei 2025.

Profil Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai Baru Pilihan Presiden Prabowo, Pernah jadi Anggota Tim Mawar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/tQsZmXj0Se20syCbezE4QytFk9KSQJkisX8Tlkv9-3585408480.jpg" alt="Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama dikabarkan akan menggantikan jabatan Askolani sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kabar ini mencuat usai Djaka memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/5).&nbsp; Dalam momen itu, Djaka disebut memperoleh tugas untuk memperbaiki martabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu guna menggenjot penerimaan negara. Hal itu sebagaimana disampaikan Mantan Deputi Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi Bimo Wijayanto yang sama-sama memenuhi panggilan Prabowo.&nbsp; &ldquo;Hari ini saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan,&rdquo; ujar Bimo kepada awak media.&nbsp; Bimo menyebut, dirinya dipanggil oleh Prabowo untuk mendengarkan arahan terkait hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat mendongkrak penerimaan pajak. Keduanya diminta untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga dapat menopang jalannya program-program prioritas Kabinet Merah Putih.&nbsp; &ldquo;Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka,&rdquo; lanjut Bimo.&nbsp; Lantas, siapa Djaka Budi Utama yang dikabarkan menjadi Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani?&nbsp; Letjen Djaka Budi Utama merupakan perwira tinggi dan anggota TNI Angkatan Darat (AD) aktif lulusan Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1990. Lahir di Jakarta, 9 November 1967, Djaka kini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 18 Oktober 2024.&nbsp; Sebelum menjadi petinggi TNI, kariernya sudah dimulai sejak 1997 dengan tergabung dalam anggota Tim Mawar yang merupakan dalang dibalik penculikan para aktivitas pro-demokrasi hingga 1998. Kariernya moncer, pada tahun 2004-2007, Letjen Budi menjabat sebagai Danyonif 115/Macan Lauser menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada tahun 2023 hingga menjadi Asintel Panglima TNI pada tahun yang sama.&nbsp; Tak hanya moncer di TNI, ia pun tercatat sudah menduduki sejumlah jabatan &nbsp;di pemerintahan. Mulai dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021-2023.&nbsp; Kemudian, Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertahanan era Jokowi menggantikan Budi Prijono dan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Kendati begitu, Djaka tercatat belum pernah bekerja atau memiliki posisi strategis di kementerian/lembaga (K/L) yang berhubungan di sektor keuangan.

Letjen Djaka Budi Utama akan menggantikan Askolani sebagai Dirjen Bea Cukai, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Profil Djaka Budi Utama, Eks Tim Mawar Kopassus yang Dikabarkan Jadi Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim, tidak ada satu pun fakta hukum yang membuktikan Prabowo Subianto melanggar hak asasi manusia (HAM), seperti yang dimunculkan menjelang pemilihan presiden (pilpres). &ldquo;Yang jelas tak ada setitik pun fakta hukum bahwa Pak Prabowo pernah melanggar HAM. Terkait fitnah di media sosial soal kasus penghilangan paksa&nbsp;crystal clear, Pak Prabowo tidak bersalah,&rdquo; kata Habiburokhman dalam keterangan diterima di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (31/7). Habiburokhman menjelaskan, terdapat empat fakta hukum yang menerangkan Prabowo tidak memiliki kaitan dengan kasus pelanggaran HAM. &ldquo;Pertama, tidak ada satu alat bukti pun dalam persidangan Tim Mawar yang menyebut keterlibatan Pak Prabowo sebagai orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, atau menyuruh melakukan penculikan tersebut,&rdquo; ucapnya. Kedua, sambung Habiburokhman, surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira kepada Prabowo adalah sebuah saran, bukan keputusan yang mengikat. &ldquo;Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor : KEP/03/VIII/1998/DKP hanya merupakan pendapat dan saran dan dengan demikian bukan sebuah putusan yang final dan mengikat,&rdquo; kata dia. Ketiga, terkait pemberhentian Prabowo oleh Presiden BJ Habibie dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Habiburokhman menyebut bahwa hal itu dilakukan dengan pemberhentian secara terhormat. "Keputusan Presiden BJ Habibie yang merupakan panglima tertinggi soal pemberhentian terhadap Pak Prabowo bukanlah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, tetapi Pemberhentian Dengan Hormat yang disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Pak Prabowo yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,&rdquo; paparnya. Terakhir, kata Habiburokhman, sudah lebih dari 16 tahun sejak 2006, Komisi Nasional (Komnas) HAM tidak bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung. &ldquo;Padahal menurut ketentuan Pasal 20 UU Nomor 26 Tahun 2000, waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan hanyalah 30 hari sejak diterimanya hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Agung,&rdquo; kata dia. Habiburokhman merespons pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang menyatakan agar masyarakat tidak memilih calon presiden (capres) yang memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM. &ldquo;Kami sepakat dengan pernyataan tersebut, Adian orang baik dan sangat mengerti hukum. Itu adalah pernyataan normatif saja,&rdquo; ujar Habiburokhman. Habiburokhman meyakini bahwa pernyataan itu bukan ditujukan kepada Ketum Gerindra karena Prabowo pernah berpasangan dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2009. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011816010/jusuf-kalla-sebut-ongkos-politik-jadi-ketum-golkar-bisa-capai-rp-500-600-miliar">Jusuf Kalla Sebut Ongkos Politik jadi Ketum Golkar Bisa capai Rp 500-600 Miliar</a> Selain itu, kata Habiburokhman, pernyataan Adian tidak mungkin ditujukan kepada Prabowo karena Partai Gerindra tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah dan Prabowo diberi kepercayaan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). &ldquo;Tidak mungkin juga beliau tendensius kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo kan pernah menjadi cawapres Bu Megawati dan saat ini masih menjabat sebagai Menhan dalam koalisi bersama-sama PDIP,&rdquo; ucapnya.

Pertama, tidak ada satu alat bukti pun dalam persidangan Tim Mawar yang menyebut keterlibatan Pak Prabowo sebagai orang yang melakukan

Waketum Gerindra Habiburokhman Klaim Tak Ada Fakta Hukum Prabowo Pernah Melanggar HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Imparsial-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengangkatan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Untung Budiharto menduduki posisi Pangdam Jaya tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Mayjen TNI Untung Budiharto merupakan mantan anggota tim mawar yang diduga pernah terlibat dalam melakukan penghilangan paksa terhadap aktivis prodemokrasi.  Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyampaikan, promosi jabatan tersebut dinilai telah mengusik rasa keadilan masyarakat, terutama korban dan keluarga korban penculikan yang bahkan hingga kini selama 23 tahun ada yang belum kembali dan tidak diketahui nasibnya. Karena, kasus penghilangan paksa yang terjadi pada sekitar tahun 1997-1998 menjadi salah satu catatan hitam isu HAM yang melibatkan militer.  "Mayjen Untung merupakan mantan anggota Tim Mawar yang berasal dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV TNI AD yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997. Tim Mawar yang beranggotakan 10 orang ini melakukan penghilangan paksa (penculikan) terhadap beberapa orang aktivis pro-demokrasi menjelang kejatuhan rezim militer Soeharto," kata Gufron dalam keterangannya, Jumat (7/1).  "Seluruh anggota Tim Mawar ini kemudian diadili di Mahkamah Militer Tinggi II pada April 1999 dan dinyatakan bersalah melakukan penghilangan paksa dengan hukuman yang berbeda-beda. Mayjen Untung sendiri mendapat hukuman 20 bulan penjara dan dipecat dari TNI," imbuhnya.  Namun putusan Mahmilti II tersebut direvisi pada tingkat banding, pada tahun 2000 dan menyatakan Untung dihukum 2 tahun 6 bulan penjara tanpa pemecatan. Tetapi beberapa eks anggota Tim Mawar lainnya pun demikian, putusan pemecatan yang dilakukan oleh Mahkamah Militer Tinggi II kemudian dianulir pada tingkat banding.  Sehingga beberapa orang dari mereka saat ini ada yang menduduki posisi strategis di TNI dan di Kementrian Pertahanan dibawah pimpinan Prabowo Subianto. Secara faktual, peradilan militer yang digelar bagi eks anggota Tim Mawar ini telah menjadi sarana impunitas bagi pelaku penghilangan paksa (penculikan).  "Pengangkatan Mayjen Untung sebagai Pangdam Jaya dan eks anggota Tim Mawar lain yang mengisi posisi lain di Kementerian Pertahanan menunjukan upaya penghormatan terhadap HAM belum dianggap penting dalam pembangunan TNI, termasuk terkait dengan kanaikan pangkat, karir dan penempatan dan pengisian jabatan-jabatan strategis di TNI," papar Gufron.  Ketika jabatan-jabatan strategis di TNI dan Kementrian Pertahanan diduduki oleh orang-orang yang memiliki catatan buruk dalam konteks HAM, kata Gufron, sudah tentu ini menjadi penghalang utama bagi TNI dan Kementerian Pertahanan itu sendiri untuk menghormati prinsip-prinsip HAM.  Oleh karena itu, Panglima TNI semestinya mendengarkan masukan publik dan menggunakan berbagai catatan publik dan lembaga HAM seperti Komnas HAM, untuk mencermati rekam jejak anggotanya untuk menempati posisi atau jabatan strategis tertentu. Salah satu aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah memastikan bahwa prajurit TNI tersebut tidak terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat.  "Lebih dari itu, pengangkatan Mayjen Untung dan eks Anggota Tim Mawar lainnya dalam posisi strategis di TNI dan Kementerian Pertahanan juga menjadi bentuk pengkhianatan terhadap gerakan Reformasi 1998. Kebebasan (demokrasi) yang dinikmati oleh segenap elemen bangsa Indonesia hari ini merupakan buah perjuangan dari mereka yang menjadi korban seperti diculik dan bahkan sebagian belum kembali sejak masa lalu," pungkas Gufron.

Jadi Pangdam Jaya, Mayjen TNI Untung Dipersoalkan karena Eks Tim Mawar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengangkatan pejabat strategis Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang merupakan anggota mantan tim mawar menuai kritik tajam. Dua nama yang diangkat menjadi sorotan yakni, Brigjen Dadang Hendrayudha, menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhandan Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemenhan.  Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbukti gagal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal, pada janji politik yang termuat di dalam visi keempat Nawacita, telah berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.  "Pada 2019 juga berjanji serupa pada misi keenam dan program aksi keempat. Namun hingga kini hal itu hanya sebatas janji politik saja tanpa ada realisasi," kata Hussein dalam keterangannya, Senin (28/9).  Hussein memandang, kedua nama yang diangkat menjadi pejabat Kemenhan dinilai sangat tidak layak menjadi pejabat publik. Karena, rekam jejaknya pernah tergabung dalam Tim Mawar yang khusus dibentuk untuk operasi penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998.  Keputusan pengangkatan anggota eks Tim Mawar seharusnya dibatalkan Presiden Jokowi, jika memang dirinya berkomitmen menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut Hussein, Presiden tidak boleh memberikan tempat bagi siapapun yang mempunyai rekam jejak di masa lalu sebagai pelanggar HAM berat untuk menempati jabatan publik. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/09/2020/dua-anggota-eks-tim-mawar-di-kemenhan-kontras-minta-ini-ke-jokowi/">Dua Anggota Eks Tim Mawar di Kemenhan, Kontras Minta ini ke Jokowi</a></li> </ul> "Hal ini justru semakin menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki komitmen dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, malah menambah dan memperpanjang penderitaan keluarga korban," sesalnya.  Hussein juga menegaskan, penting untuk melihat penggantian warga sipil menjadi tentara sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan. Padahal sejak reformasi beberapa pos di Kementerian Pertahanan lazim diisi oleh pejabat sipil.  "Penggantian ini semakin menguatkan trend militerisasi di masyarakat setelah sebelumnya Kemenhan menggulirkan rencana membentuk komponen cadangan yang sangat bermasalah," cetus Hussein.  Oleh karena itu, Jokowi diminta untuk mencopot seluruh pihak, yang tergabung dalam Tim Mawar yang terbukti terlibat dalam tindakan penghilangan paksa 1997-1998, dari jabatan publik.  "Menuntut Presiden menuntaskan seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu demi memberikan keadilan bagi keluarga korban dan sebagai bentuk komitmen negara agar peristiwa serupa tidak terulang kembali," pungkasnya.

Imparsial: Jokowi Malah Memperpanjang Penderitaan Keluarga Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT1-JOKOWI-PRABOWO-RAKA7.jpg" alt="Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mencabut surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor: 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang ditandatangani Jokowi pada Rabu (23/9).  Hal ini terkait pengangkatan dua mantan anggota Tim Mawar yakni Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat publik di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto.  "Kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Keppres pengangkatan Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat publik di Kementerian Pertahanan, tidak terkecuali juga terhadap pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam diskusi daring, Minggu (27/9). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/09/2020/ikohi-tolak-jokowi-angkat-dua-eks-tim-mawar-jadi-pejabat-kemenhan/">IKOHI Tolak Jokowi Angkat Dua eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan</a></li> </ul> Pengangkatan dua anggota eks tim mawar ini dinilai, rezim Joko Widodo sudah keluar jalur dari agenda reformasi dan mengenyampingan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam membuat keputusan. Menurutnya, Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks tim mawar yang ketika itu berpangkat kapten melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di era orde baru.  Bahwa atas tindakannya itu, lanjut Fatia, melalui Mahkamah Militer Tinggi (Mahmiliti) II Jakarta, Yulius Selvanus dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI sedangkan Dadang Hendrayudha dihukum 16 bulan penjara tanpa pemecatan.  "Namun, dalam putusan tingkat banding, pemecatan terhadap Yulius Selvanus dianulir oleh hakim. Sehingga keduanya, masih menjabat aktif sebagai anggota militer," ujar Fatia.  Fatia memandang, bergabungnya kedua anggota eks tim mawar tersebut, ditambah Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan, menunjukkan tidak berjalannya mekanisme vetting dalam tubuh Pemerintahan yang menambah daftar panjang lembaga-lembaga negara diisi oleh orang-orang yang memiliki masalah dalam pelanggaran HAM di masa lalu.  "Sulit untuk membayangkan pelaksanaan aturan hukum yang sesuai standar dan termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sementara pejabat publik terus diisi oleh aktor yang bertanggung jawab atas kasus-kasus tersebut," sesalnya.  Selain berpotensi untuk melemahkan makna penegakan hukum di Indonesia (impunitas), hal tersebut juga dapat mendorong terjadinya kembali pelanggaran HAM. Adapun peristiwa ini, kata Fatia, juga akan mempersulit upaya perbaikan hukum di Indonesia.  "Pengangkatan dua anggota eks tim mawar tersebut juga semakin menandakan regresifnya kondisi penegakan hak asasi manusia yang tidak diimbangi dengan penyusunan instrumen dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc," pungkasnya.

Dua Anggota Eks Tim Mawar di Kemenhan, Kontras Minta ini ke Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kerusuhan-dery-2.jpg" alt="Bus polisi yang terparkir di bawah flyover Slipi dirusak dan dibakar oleh perusuh. (DeryRidwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bus polisi yang terparkir di bawah flyover Slipi dirusak dan dibakar oleh perusuh. (DeryRidwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi terus berupaya menyelidiki kasus dugaan rencana pembunuhan empat tokoh nasional yang melibatkan Mayjen (pur) Kivlan Zein dan politikus Habil Marati. Sebab, bisa jadi mereka hanya kaki tangan.  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko yakin masih ada dalang atau aktor utama yang belum terungkap.  Moeldoko mengatakan bahwa pernyataan pihak kepolisian terkait pelaku kerusuhan pada 21-22 Mei lalu sebatas permukaan. Sebab, yang diungkap polisi sebetulnya sebatas asal usul senjata. Belum sampai ke dalang di balik peristiwa tersebut. "Jadi, kemarin belum sampai ke dalang kerusuhannya. Kemarin lebih mengungkap asal usul senjata dan mau dipakai apa senjata itu," ujarnya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, kemarin (12/6).  Dengan demikian, mantan panglima TNI tersebut menyebutkan bahwa potensi adanya sosok yang lebih tinggi dari Kivlan Zein dan Habil Marati masih terbuka. "Ya, bisa ada. Bisa. Bagaimana nanti hasil investigasi berikutnya," imbuh dia.  Moeldoko menambahkan, mengungkap identitas aktor utama tidaklah mudah. Polisi membutuhkan waktu untuk membongkarnya. "Nanti ketahuan siapa yang sesungguhnya. Ini masih proses. Hanya memakan waktu," tuturnya  Karena itu, Moeldoko juga meminta publik tidak mudah melakukan labelisasi dalam situasi seperti ini. Sebab, itu bisa mengacaukan situasi. Salah satunya menyangkut Tim Mawar yang dikait-kaitkan. Dia menegaskan, tim tersebut sudah dibubarkan. "Tidak ada Tim Mawar. Kalau perorangannya kita enggak tahu, nanti polisi yang lebih tahu dari hasil penyidikan," terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-satu-hari-30-rakyat-indonesia-mati-karena-narkoba_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menambahkan, penyelidikan atau investigasi terhadap kerusuhan akan terus dilakukan. Menurut dia, masih ada sejumlah insiden yang belum klir. Khususnya terkait adanya sembilan korban meninggal akibat luka tembak.  Wiranto menuturkan, peristiwa penembakan sangat janggal. Sebab, dalam aksi damai, hubungan antara aparat dan massa sangat harmonis. "Bahkan, buka puasa saja aparat keamanan kan dengan para pendemo sama-sama, sama-sama salat, bagus sekali," ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta.  Masalahnya, jatuhnya korban justru terjadi saat malam. Kala itu kelompok perusuh mulai datang dan mengakibatkan bentrok hingga aksi penyerangan ke asrama Brimob di Petamburan. Bisa saja, kata dia, tembakan datang dari oknum yang sengaja membuat onar. "Nah, sekarang korban inilah yang sedang kita dalami. Siapa yang menembak, tembakan dari mana," terangnya.  Polri sempat menyebut bahwa korban tewas diduga merupakan perusuh. Namun, hal tersebut tidak lantas diterima, harus ada pembuktian. Desakan untuk itu muncul dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).  Mereka meminta Polri dan pemerintah mengusut secara tuntas, apa yang terjadi ketika kerusuhan. Tidak melulu memprioritaskan adanya percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat publik yang diduga dilakukan Kivlan Zein. "Di sisi lain, tewasnya sembilan warga dalam kerusuhan dan ratusan orang yang ditangkap juga sama pentingnya," ucap Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_AKSI-KERUSUHAN_MIFTAHULHAYAT-10-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kerusuhan 21-22 Mei. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)  Dalam beberapa kesempatan, Polri memang menyebutkan bahwa mereka tidak menggunakan peluru tajam. Tetapi, menggunakan peluru karet yang selongsongnya saja berlapis timah. Hal itu hanya diperkuat beberapa pernyataan warganet yang mendukung aksi aparat dalam memukul mundur para demonstran saat itu. Tanpa mengetahui dengan betul, jenis peluru apa yang benar-benar digunakan polisi.  Terlebih, ada korban di bawah umur. Kontras sangat mendesak polisi dan pemerintah untuk benar-benar fokus pada kasus secara keseluruhan. Tiga korban masih di bawah umur, yakni 15, 16, dan 17 tahun.  Staf Research and Development Kontras Rivanlee Anandar juga menjelaskan bagaimana seharusnya kasus itu bisa diselesaikan dengan mudah. Sebab, Polri memiliki data terkait siapa saja anggotanya yang bisa memegang senjata api. Lengkap dengan jenis senjata api apa saja yang mereka gunakan.  Karena itu, Kontras meminta Presiden Joko Widodo segera bergerak menangani kasus tersebut. Salah satunya dengan membentuk tim pencari fakta. Dengan begitu, kasus bisa diusut dengan tuntas, siapa saja yang menÂ­dalangi tewasnya para demonstran tersebut. Termasuk beberapa lembaga yang seharusnya ikut turun mendesak pemerintah.  Sementara itu, menanggapi Kontras, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, perlu dipahami bahwa polisi belum mengetahui secara keseluruhan tempat kejadian perkara (TKP) dan penyebab kematian para korban tersebut. "Untuk awal masih diduga sebagai pelaku kerusuhan," ujarnya.  Meski demikian, polisi tetap akan menelusuri di mana korban meninggal dan bagaimana peristiwanya serta mengetahui para saksinya. Hal tersebut menjadi titik awal penyelidikan kepolisian. "Semua ada prosesnya."  Asep menambahkan, mengetahui TKP begitu penting untuk dapat menyusun konstruksi peristiwa. Misalnya, dari mana arah tembakan, jarak tembak, dan menentukan saksi. "Maka, nanti juga ini ditangani bersama tim investigasi gabungan kerusuhan 22 Mei," terangnya.  Polisi Tunggu Kajian Dewan Pers  Niat eks Komandan Tim Mawar Mayjen (pur) Chairawan untuk melaporkan Tempo ke Bareskrim terkait pemberitaan kerusuhan 22 Mei tertunda. Sebab, Bareskrim memastikan bahwa laporan tersebut harus menunggu hasil kajian dan rekomendasi dari Dewan Pers.  Kuasa hukum Chairawan, Herdiansyah, menjelaskan bahwa setelah berkonsultasi dengan Bareskrim, laporan itu belum bisa diterima karena menunggu hasil dari Dewan Pers. "Di Dewan Pers masih laporan, belum sampai sidang," urainya.  Karena itu, rencananya Selasa pekan depan pihaknya datang ke Dewan Pers untuk memastikan proses laporan tersebut. Dengan begitu, hasilnya nanti bisa menjadi rujukan proses yang ada di Bareskrim.  Sementara itu, pengacara Kivlan, Muhammad Yuntri, membantah tudingan polisi.  Menurut dia, hingga saat ini pihak Kivlan belum diperbolehkan kepolisian untuk bertemu dengan HK alias Iwan, salah seorang perencana pembunuhan. Dia sendiri mengaku ingin menanyakan pengakuan Iwan itu secara langsung. "Dikhawatirkan cerita Iwan dengan yang kami terima dari Pak Kivlan itu berbeda," ungkap dia.

Bisa Saja Ada Sosok di Atas Kivlan-Habil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Fauka-Noor-eks-Tim-Mawar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Anggota Tim Mawar Fauka Noor Farid diduga ikut terlibat dalam aksi yang berujung pada kerusuhan pada 21-22 Mei lalu. Namun, hal itu dibantah langsung olehnya.  Saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, membantah terlibat dalam aksi kerusuhan yang mengakibatkan delapan orang meninggal ini.  ‎"Tidak ada yang namanya merencanakan. Saya tidak pernah ikut merencanakan atau pun hadir dalam rapat-rapat pengerahan massa," ujar Fauka, Senin (10/6).  Sementara soal dugaan ketertibatan personel Garda Prabowo organisasi yang dipimpinnnya. Fauka membantahnya. Termasuk juga membantah memerintahkan Abdul Gani Ngabalin untuk melakukan aksi itu.  "Itu saya baru kenal satu bulan, makanya saya minta dia masuk anggota Garda Prabowo. Tapi dia belum masuk sebagai anggota. Karena saya belum mengiyakan. Karena untuk masuk jadi anggota Garda itu tidak boleh sembarangan," katanya.  "Salah satunya yang selalu saya tekankan harus selalu menjaga nama baik organisasi dan Prabowo. Juga tidak boleh narkoba, selalu itu yang saya dengungkan seperti itu," tambahnya.  Sehingga apa yang diisukan dirinya terlibat dalam aksi 21-22 Mei ‎lalu adalah tidak benar. Masyarakat juga ia harapkan tidak serta merta bisa mempercayai adanya isu tersebut.  Pasalnya dirinya tidak pernah ikut rapat membahas mengenai pengerahan massa untuk aksi 21-22 Mei lalu. Sehingga mengaku aneh apabila adanya tuduhan yang mengarah ke dirinya tersebut.  "Jadi saya minta masyarakat lebih cerdas lagi dan saya tekankan bahwa saya tidak terlibat, atau juga tidak pernah memerintahkan anak buah saya untuk dalam kegiatan di Bawaslu," pungkasnya.  Sekadar informasi, sekelompok orang menggelar demo di depan Kantor Bawaslu. Mereka menolak hasil Pemilu 2019. Aksi yang berlangsung pada Selasa, 21 Mei 2019, itu berujung ricuh.  Massa membakar ban serta melempari aparat keamanan yang menjaga demonstrasi. Massa juga merusak gerai cepat saji di pusat perbelanjaan Sarinah.  Pihak kepolisian telah menangkap 447 terduga perusuh di beberapa titik di Jakarta pada 21- 22 Mei 2019. Selain itu, sejumlah tokoh ditangkap diantaranya Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko.  Para pelaku yang ditangkap merupakan bagian dari massa perusuh. Mereka terpisah dari massa aksi damai yang berdemonstrasi di depan Bawaslu. Total, ada 447 perusuh yang ditangkap dan dijadikan tersangka.  Penangkapan dilakukan di beberapa titik kerusuhan. Titik itu adalah Jalan MH Thamrin, depan Kantor Bawaslu, daerah Monumen Patung Kuda Arjuna Wiwaha, kawasan Menteng, Slipi, dan Petamburan.  Polisi juga mengidentifikasi dua kelompok dari ratusan tersangka itu. Sebanyak dua orang berasal dari kelompok Gerakan Reformis Islam (Garis) yang terafiliasi dengan ISIS. Sementara itu, tiga orang lain juga diidentifikasi dari kelompok perusuh.‎ Asal-usul dan status Tim Mawar sendiri masih banyak belum diketahui oleh publik. Termasuk soal posisi garis komando dan statusnya di tubuh Kopassus.  Dikumpulkan dari berbagai sumber literasi. Di pengadilan militer, Mayor Inf. Bambang Kristiono selaku Komandan Tim Mawar, mengaku membentuk tim yang diduga beroperasi untuk menculik sejumlah aktivis itu atas inisiatif pribadinya. Tanpa sepengetahuan atasannya.  Bahkan, disebutkan sejumlah perwira yang terlibat dalam penculikan aktivis 1998 pernah bertugas di Timor-Timur sebelum Pemilu 1997 dan Pemilihan Presiden 1998.

Diduga Terlibat Aksi 22 Mei, ‎Mantan Anggota Tim Mawar Bantah Keras

Tim Mawar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tim Mawar

Berita Terkini