<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/tak-sanggup-sidang-dua-kali-seminggu-ini-alasan-tim-hukum-ahok_m_117716.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama dan tim kuasa hukumnya dalam sidang penodaan agama Islam di Gedung Auditorium Kementan, Jaksel" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama dan tim kuasa hukumnya dalam sidang penodaan agama Islam di Gedung Auditorium Kementan, Jaksel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Kuasa Hukum terdakwa dugaan kasus penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak sanggup memenuhi permintaan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara soal sidang seminggu dua kali. Alasannya, pemanggilan saksi ahli oleh tim hukum Basuki alias Ahok sangat susah. "Kami tidak keberatan sidang sampai jam 12 malam. &nbsp;Seminggu dua kali kami enggak mampu," ujar Anggota Kuasa Hukum Ahok, I Wayan Sudarta di kompleks Gedung Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Selasa (21/3). Dia berujar bahwa untuk mengumpulkan saksi ahli itu sangat lah sulit. Belum lagi pengacara yang menangani kasus Ahok memiliki perkara lain untuk ditangani. "Pengacara ini kan enggak menangani cuma satu kasus. Ngatur sidang sulit bukan main kalau digeser. Sampai malam enggak masalah supaya enggak menggeser jadwal," tuturnya. Sebelumnya, Tim Hukum Ahok mengaku bakal ada tiga saksi ahli lagi yang telah di-BAP untuk memberikan keterangan pada pekan depan. Namun di luar berkas, kuasa hukum mengungkapkan masih ada 15 ahli untuk dimintai pendapatnya tentang kasus Ahok. Sehingga, total ahli yang bakal diajukan penasehat hukum berjumlah 18 orang. Dari jumlah tersebut, mereka meminta kepada majelis hakim agar menggelar empat persidangan sampai semua pendapat ahli didengar dalam sidang. Mendengar itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara merasa keberatan. Hakim mengaku dalam waktu dua pekan ke depan, keterangan ahli dari penasehat hukum harus sudah selesai. Karena itu, majelis hakim memberikan opsi mendengar keterangan 18 ahli dalam empat kali sidang dengan syarat dua kali digelar dalam seminggu. Atau, seminggu satu kali digelar tapi berlangsung sampai pukul 12 malam.&nbsp; Adapun, dalam waktu lima bulan, sidang Ahok sudah harus selesai yakni pada akhir Mei 2017. Waktu tersebut ditetapkan sebagaimana surat edaran yang diterbitkan Mahkamah Agung. Sementara, sidang dugaan penodaan agama Ahok dimulai sejak 13 Desember tahun lalu. (uya/JPG)

Tak Sanggup Sidang Dua Kali Seminggu, Ini Alasan Tim Hukum Ahok 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ringankan-ahok-kuasa-hukum-ngotot-ingin-putar-video-kampanye-gus-dur_m_115976.jpeg" alt="Suasana sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Suasana sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Teguh Samudra mengaku pihaknya akan memutar video Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat berkampanye di Pilgub Bangka Belitung (Babel) 2007 dalam persidangan perkara dugaan penodaan agama Islam ke-14. "Isinya adalah saat Gusdur kampanye. Gusdur mengatakan tidak apa-apa memilih Ahok untuk menjadi gubernur saat di Babel. Itu sudah tempo hari, masa sekarang enggak boleh? Padahal Gusdur&nbsp; ulama besar mantan presiden kita justru menunjukkan dalil-dalilnya dalam video," ujar Teguh di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (14/3). Namun, pihaknya tak keberatan apabila nantinya majelis hakim menolak bila video itu diputarkan dalam persidangan. "Tapi kalau enggak diizinkan majelis udah anggap sudah memahami, apa yang diterangkan saksi ini kita serahkan saja," imbuhnya. Selain memutar video Gusdur ketika berkampanye untuk Basuki, dia juga mengaku nantinya akan menghadirkan kerabat atau saudara dari ulama kondang itu sebagai saksi. Saksi meringankan tuduhan terhadap Ahok dalam persidangan. Namun, Teguh enggan membeberkan pada persidangan ke berapa hal itu akan dilakukan. "Nanti pada waktunya. Toh kita menghadirkan orang orang ini mereka yang ikut mendengar dan menyaksikan (kampanye Gusdur) seperti tempo hari pernah kita hadirkan," ucapnya. Seperti diketahui, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Ahok dituduh telah menodakan agama Islam atas pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September tahun lalu. (uya/JPG)

Ringankan Ahok, Kuasa Hukum Ngotot Ingin Putar Video Kampanye Gus Dur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tim-kuasa-hukum-ahok-mengancam-habib-rizieq-soal-ini_m_101793.jpeg" alt="Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab." width="100%">
<figcaption>Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum terdakwa dugaan penistaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan ancaman keras terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Ancaman itu dilayangkan anggota Tim Advokasi Bhineka Tunggal Ika, Humphrey Djemat. Dia mengingatkan Habib Rizieq agar hadir di pengadilan kliennya tidak sebagai ahli agama. "Dua kali dia (Habib Rizieq) residivis. Bagaimana dua kali residivis jadi ahli agama," kata Humphrey di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/1). Jika ancamannya itu tidak diindahkan oleh Habib Rizieq, maka Humphrey akan siap menantangnya untuk beradu argumen di pengadilan nanti. "Kita tunggu saja di pengadilan. Dia (Rizieq) bisa kencing berdiri di pengadilan oleh kita. Kita punya alasan kuat," ungkapnya. Dia juga siap mempertanyakan proses tabayyun kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang biasanya dilakukan umat muslim untuk mengklarifikasi suatu hal yang dianggap menyimpang. Seperti diketahui, Habib Rizieq ditengarai bakal menjadi ahli agama untuk bersaksi di sidang Ahok di pengadilan. Sebelumnya, Habib Rizieq juga pernah menjadi saksi ketika Ahok diperiksa Bareskrim Polri sebelum ditetapkan sebagai tersangka. (uya/JPG)

Tim Kuasa Hukum Ahok Mengancam Habib Rizieq, Soal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tim-kuasa-ahok-tuding-saksi-demo-dan-fatwa-mui-settingan-politik_m_101738.jpeg" alt="Humphrey Djemat (tengah), salah satu Tim Kuasa Hukum Ahok." width="100%">
<figcaption>Humphrey Djemat (tengah), salah satu Tim Kuasa Hukum Ahok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama menganggap perkara dugaan penistaan agama Islam sebagai settingan politik. "Ini settingan, bahkan sampai sikap dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) pun settingan. Demonstrasi 411 atau 212 itu pun settingan," kata Tim Advokasi Bhineka Tunggal Ika, Humphrey Djemat penuh membela di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/1). Menurut Humpey, tindak tanduk kasus ini dapat terlihat waktu pengajuan laporan dari masing-masing saksi yang hampir bersamaan. "Katanya para saksi tersebut tidak saling kenal, walaupun ada yang bilang mereka pernah ketemu. Mereka bilang tidak kenal. Tapi waktu mereka lapor bersamaan, sekitar tanggal 6-7 Oktober 2016. Seminggu setelah pidato Ahok," ucapnya. Tak hanya itu, sambung Humprey, dari delapan saksi yang telah dihadirkan JPU sampai sidang kelima, jawaban mereka dinilai hampir seragam. Menurut dia, hal ini tidak akan terjadi jika masing-masing pelapor tak saling kenal. "Saat diperiksa mereka mengatakan ada penistaan agama. Sementara itu, di persidangan mereka sama-sama mengatakan penodaan agama. Padahal kedua terminologi tersebut berbeda," pungkasnya. (uya/JPG)

Tim Kuasa Ahok Tuding Saksi, Demo dan Fatwa MUI Settingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66130_85258_Ahok-jawa-pos-group.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menjalani pemeriksaan pertama usai ditetapkan sebagai tersangka. Ketua Tim Kuasa Hukum Ahok, Sirra Prayuna mengatakan, kendati sudah diperiksa, pihaknya berencana masih akan mengajukan beberapa saksi fakta dan ahli. &quot;Minggu ini kami sudah bisa melengkapi saksi fakta untuk diajukan kembali ke penyidik,&quot; kata Sirra di depan Gedung Bareskrim Polri, Selasa (22/11). Rencananya, dalam minggu ini, dia akan mengajukan surat resmi pengajuan pemeriksaan saksi fakta yang diakuinya berjumlah tujuh orang. Selain saksi fakta, ternyata Sirra juga bakal mendatangkan 14 saksi ahli. Tujuannya untuk mereview ulang kejadian yang terjadi di Kepulauan Seribu 27 September lalu ketika Ahok dituduh menista agama Islam. &quot;Untuk menyempurnakan keterangan yang sebelumnya dilakukan pada (tahap) penyelidikkan,&quot; imbuhnya. Lebih jauh, Sirra menjelaskan, 14 saksi ahli yang akan memberikan keterangan adalah saksi yang sebelumnya didatangkan waktu penyelidikan. Kendati sudah memberikan keterangan, Sirra menegaskan bahwa 14 saksi ahli itu akan kembali bersaksi dalam tahap yang berbeda. &quot;Ingat, kalau penyelidikan hanya dimintai keterangan interogasi namanya. Tapi kalau proses penyidikan harus pro justicia sehingga itu untuk menyempurnakan secara promil menurut KUHAP untuk diajukan ke kejaksaan,&quot; pungkasnya. (uya/JPG)

Lagi, Tim Kuasa Hukum Ahok Datangkan 7 Saksi Fakta dan 14 Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64775_83878_Ahok_MIFTAHULHAYATJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Sirra Prayuna saat mendampingi Basuki Tjahaja Purnama ketika diperiksa di Bareskrim beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Sirra Prayuna saat mendampingi Basuki Tjahaja Purnama ketika diperiksa di Bareskrim beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti menghadapi proses hukum yang menjerat kliennya dengan gentle. Meski Ahok menyatakan akan melakukan perlawanan dengan praperadilan, tidak demikian halnya dengan tim kuasa hukum. Ketua Tim Hukum Ahok, Sirra Prayuna menegaskan, tidak akan mengajukan praperadilan. Pihaknya menghadapai proses hukum sebagaimana mestinya. &quot;Dengan tegas kami tidak akan lakukan praperadilan,&quot; kata Sirra di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11). Sirra tak menjelaskan secara rinci alasan pihaknya tak mengajukan praperadilan. Secara gamblang dia hanya mengungkapkan bahwa gubernur nonaktif itu menghormati dan bakal mengikuti proses hukum saja. &quot;Karena praperadilan mekanisme untuk menguji proses penegakan hukum. Sedangkan syarat formal dari penyelidikan menjadi penyidikan sudah selesai,&quot; tegas Sirra. Keputusan itu sudah bulat. Dia juga sudah mengkomunikasikan keputusan ini kepada Ahok. Ke depannya Sirra hanya ingin Ahok menjalankan hak konstitusional yang seharusnya didapat. &quot;Kami ini tidak ingin berpolemik terus menerus. Kami hanya ingin menjalankan hak konstitusional kami. Guna memenuhi hak-hak sebagai warga negara,&quot; pungkasnya. (uya/JPG)

Tim Kuasa Hukum Ahok Ogah Ajukan Praperadilan