<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/IlOpfiwoIlxjnyDLN5xmi0N2v0WXbtOMLgpu9jrn-395157771.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bentuk tim khusus untuk merumuskan regulasi sound horeg. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bentuk tim khusus untuk merumuskan regulasi sound horeg. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk tim khusus untuk mengatasi polemik sound horeg. Sistem audio rakitan ini ramai diperbincangkan karena suara keras dan dentumannya yang menggelegar, dan kemudian mendapat fatwa haram dari ulama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa tim khusus ini terdiri dari berbagai lembaga. Mulai dari Polda Jawa Timur, MUI Jawa Timur, Kanwil Hukum, dokter THT, dan pihak-pihak lain terkait sound horeg. "Kita butuh payung regulasi. Nanti silakan diidentifikasi bentuknya apa, tetapi harus segera kita putuskan, apakah itu Pergub, Surat Edaran atau Surat Edaran Bersama," tutur Khofifah di Surabaya, Jumat (25/7). Namun, Khofifah menekankan pentingnya aturan yang lengkap dan adil bagi semua pihak, termasuk penegasan kategori sound horeg yang berbeda dari sound system biasa berdasarkan tingkat desibel atau kebisingan. Sound horeg rata-rata mengeluarkan suara 85-100 desibel. bahkan pernah ada yang mengklaim mendapati tingkat kebisingan sampai 135 desibel. Seluruhnya jauh melebihi ambang batas aman bagi telinga manusia. Ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tingkat kebisingan tidak boleh lebih dari 70 desibel. &ldquo;Sehingga kualifikasi seperti itu harus dicantumkan di dalam regulasi yang akan kita putuskan bersama. Ini (regulasi sound horeg) mendesak karena sebentar lagi HUT Kemerdekaan," ujar Khofifah. Orang nomor satu di Provinsi Jawa Timur ini tak menampik bahwa fenomena sound horeg memicu kegaduhan di masyarakat. Karena itu, pemprov Jatim bergegas mencari jalan tengah dengan regulasi yang adil. &ldquo;Kami melihat tinjauan aspek agama, lingkungan, budaya, hukum bahkan kesehatan untuk mencari jalan tengah supaya bisa memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut pembentukan tim khusus ini bertujuan untuk merumuskan aturan atau panduan khusus, yang nantinya akan diputuskan bersama Polda Jatim. &ldquo;Intinya masyarakat butuh kepastian, jadi ini (akan) diatur. Sound system itu boleh, terminologi horeg itu masih ada perbedaan pandangan satu sama lain mengenai apa yang disebut horeg," tukas Emil.&nbsp;

Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk tim khusus untuk merumuskan regulasi mengenai sound horeg yang mengganggu masyarakat.

Atasi Polemik Sound Horeg di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Bentuk Tim Khusus, Janjikan Aturan yang Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/1000302817-206432370.jpg" alt="Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto. (Humas Polda Sumatera Utara/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto. (Humas Polda Sumatera Utara/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk memastikan transparansi terkait penembakan yang dilakukan Kepala Polres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan terhadap pelaku terduga tawuran. &rdquo;Kami membentuk tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai irwasda, propam, krimum, labfot untuk memastikan kejadian tersebut,&rdquo; ujar Kepala Polda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto seperti dilansir dari Antara di Medan. Whisnu mengatakan, pembentukan tim tersebut untuk memastikan bahwa tindakan Kapolres Belawan tersebut benar atau tidak terhadap penembakan terduga tawuran tersebut. Pihaknya juga melaporkan kepada Markas Besar (Mabes) Polri untuk memeriksa kapolres secara transparan dan meminta persetujuan menonaktifkan sementara waktu. &rdquo;Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu pelayanan, karena ini kita transparan. Ini demi transparansi, kami tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul, kita sampaikan,&rdquo; papar Whisnu Hermawan Februanto. Kronologi tindakan penembakan terduga pelaku tawuran remaja berinisial MS, berawal dari tawuran antar kampung di kawasan kecamatan Medan Labuhan, Medan, pada Minggu (4/5) dini hari. &rdquo;Ketika itu Kapolres melintasi tol, terjadi pelemparan terhadap beberapa kendaraan yang melintasi di tempat tersebut,&rdquo; kata Whisnu. Dia mengatakan, Kapolres Pelabuhan Belawan tersebut turun di lokasi untuk melerai tindakan tawuran itu tapi masyarakat itu melawan. &rdquo;Sehingga, Kapolres melakukan diskresi menembak kerumunan masyarakat yang mencoba mengganggu sekitar tol, ada korban. Kami turut berduka cita karena ada yang meninggal tadi pagi (5/5) di rumah sakit,&rdquo; ucap Whisnu Hermawan Februanto. Sebelumnya, dari hasil penyisiran Polres Pelabuhan Belawan dapat mengamankan kelompok yang diduga melakukan penghadangan dan tawuran sebanyak 20 orang. Dari 20 orang tersebut, 14 orang positif ganja. Dua orang yang tertembak remaja berinisial MS yang meninggal dunia, dan B masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Bhyangkara, Medan.

Polda Sumut bentuk tim khusus terkait penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap pelaku tawuran

Polda Sumut Bentuk Tim Terkait Penembakan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap Pelaku Tawuran, 1 Tewas dan 1 Luka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/IMG-20250502-WA0041-536947049.jpg" alt="Kepala Dispendik Tulungagung Rahadian Puspita Bintara. (Soleh/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendik Tulungagung Rahadian Puspita Bintara. (Soleh/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung membentuk tim khusus tingkat kabupaten untuk menangani tingginya angka anak putus sekolah. Ditaksir jumlah anak putus sekolah itu mencapai lebih dari dua ribu anak. Kepala Disdik Tulungagung Rahadian Puspita Bintara mengatakan, penanganan kasus ini menjadi prioritas. Sebab, pemerintah pusat telah menggalakkan program wajib belajar 13 tahun. Tim yang dibentuk bertugas menjangkau para siswa putus sekolah dan menawarkan jalur alternatif pendidikan. &rdquo;Anak-anak yang putus sekolah kami dorong mengikuti program kejar paket melalui PKBM. Sistem belajarnya fleksibel, bisa disesuaikan dengan waktu mereka, termasuk bagi yang sudah bekerja,&rdquo; kata Rahadian seperti dilansir dari Antara. Berdasar data terbaru, jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal di daerah ini mencapai sekitar dua ribu orang. Mayoritas dari jenjang SMP dan SMA. Menurut dia, penyebab utama tingginya angka putus sekolah adalah faktor ekonomi. Banyak anak yang memilih bekerja demi membantu keluarga. Di samping itu, ada pula kasus kenakalan remaja, meski jumlahnya relatif kecil. &rdquo;Sebagian besar anak putus sekolah karena memilih bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Tapi ada juga kasus yang dipicu kekerasan, baik perundungan maupun kekerasan seksual,&rdquo; ungkap Rahadian. Sebagai bagian dari upaya intervensi, lanjut dia, Dinas Pendidikan juga membuka komunikasi dengan pemerintah desa, Dinas Sosial, dan pihak sekolah. Hal itu untuk memastikan setiap anak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan agar bisa kembali menempuh pendidikan. &rdquo;Jika penyebabnya ekonomi, akan kami libatkan Dinas Sosial dan lembaga terkait untuk mencarikan solusi. Intinya, kami ingin memastikan tidak ada anak Tulungagung yang kehilangan haknya untuk belajar,&rdquo; ujar Rahadian Puspita Bintara. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Tulungagung untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan memperkuat kualitas pendidikan daerah. Pihaknya juga telah menyiapkan program pendampingan psikologis bagi korban kekerasan di lingkungan sekolah. Untuk menekan angka putus sekolah, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas akan diperkuat. &rdquo;Upaya kami tidak hanya menyasar anak, tapi juga orang tua dan lingkungan sekitarnya agar tumbuh kesadaran pentingnya pendidikan," papar Rahadian. Di sisi lain, tantangan pendidikan juga datang dari kondisi tenaga pengajar. Menurut data Dinas Pendidikan, banyak guru di Tulungagung yang berusia lanjut. Namun, mereka dinilai telah mampu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran baru. &rdquo;Mereka sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Kami juga terus dorong peningkatan kapasitas guru melalui program Guru Penggerak,&rdquo; imbuh Rahadian. Sekitar 80 persen guru di Tulungagung telah mengikuti program Guru Penggerak. Program tersebut bahkan menjadi salah satu syarat pengangkatan kepala sekolah. Tercatat jumlah guru ASN di Tulungagung mencapai sekitar 9 ribu orang. Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkapkan masih ada lebih dari 2 ribu anak usia sekolah di wilayahnya yang tercatat putus sekolah. &rdquo;Kita harus bahu membahu agar pendidikan di Tulungagung semakin maju. Kami melihat, tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi lulusan SLTP,&rdquo; kata Bupati Gatut Sunu. &nbsp;

Dispendik Tulungagung bentuk tim khusus untuk menangani tingginya angka anak putus sekolah yang ditaksir mencapai lebih dari dua ribu anak

Dispendik Tulungagung Bentuk Tim Khusus Tangani Dua Ribu Anak Putus Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/aYWqmpoPsf9mXYhMzFSpqbwBbmcNTAis8vkIzAdr-1107692718.jpg" alt="KJRI Jeddah bentuk tim khusus untuk melayani jemaah haji Indonesia 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KJRI Jeddah bentuk tim khusus untuk melayani jemaah haji Indonesia 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Yusron B. Ambary mengungkapkan, pihaknya akan membentuk tim khusus dalam pelaksanaan haji 2025. Tim ini nantinya bakal disiagakan selama 1x24 jam baik di Mekkah maupun Madinah. Mereka ditugaskan untuk melayani dan melindungi jemaah Indonesia selama musim Haji 2025. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi atas kasus-kasus yang banyak dihadapi jemaah Haji selama di Saudi. Mulai dari paspor hilang, sidik jari tidak terbaca, berfoto di tempat-tempat dilarang, hingga kasus WNI yang berhaji dengan cara non prosedural. &ldquo;Kasus yang banyak kita hadapi adalah ketidaktahuan jemaah terhadap aturan setempat, sehingga banyak kejadian seperti mereka ditangkap karena foto sembarangan atau berfoto bersama menggunakan banner atau atribut tertentu selama ibadah Haji,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, hal-hal tersebut dapat diselesaikan secara cepat dengan bernegosiasi tanpa proses hukum lebih lanjut, jika informasi itu cepat diperoleh pihak KJRI. Untungnya, selama ini, kerja sama antara petugas haji dan KJRI cukup baik. Sehingga, informasi cepat disampaikan dan ditangani. &ldquo;Alhamdulillah selama ini belum ada kasus hukum yang berlanjut dan kemudian diproses hukum lebih lanjut dari para jemaah Haji,&rdquo; sambungnya. Selain itu, KJRI Jeddah juga membuka call center atau Hotline Gardu Peduli KJRI Jeddah yang bisa dihubungi melalui +966 50 360 9667. Diimbau, bagi jamaah haji ataupun WNI yang menghadapi kondisi darurat bisa menghubungi nomor tersebut. Di sisi lain, Yusron memperkirakan, tahun ini akan cukup banyak WNI yang menggunakan visa furoda dan visa dakhili untuk mencoba masuk Saudi dan mengikuti pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Mengingat, tahun ini, pemerintah Saudi cukup ketat dalam menerapkan aturan soal pelaksanaan ibadah haji. Di mana, telah menyetop penerbitan visa ziarah dan visa umrah sejak jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan haji. Penerbitan kedua visa akan kembali dibuka usai pelaksanaan ibadah haji rampung. Dia turut mewanti-wanti masyarakat Indonesia agar berhati-hati terhadap tawaran-tawaran ibadah haji tanpa antri. &ldquo;Marilah kita sama-sama bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Mari kita mengikuti penyelenggara haji yang resmi dan sah sesuai dengan ketentuan, sehingga ibadah haji kita bisa berjalan dengan nyaman dan aman,&rdquo; paparnya. Sebagai informasi, kloter pertama calon jemaah haji dijadwalkan memasuki asrama haji pada tanggal 1 Mei 2025. Mereka kemudian akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 2 Mei 2025. (mia)

KJRI Jeddah bentuk tim khusus untuk melayani jemaah haji Indonesia 2025, siaga 24 jam di Mekkah dan Madinah, serta buka hotline.

KJRI Jeddah Bentuk Tim Khusus Selama Ibadah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/1000304000-2428298142.jpg" alt="Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bagaimana hasil kerja Timsus bentukan Mabes Polri untuk mengeksaminasi peristiwa tewasnya Eky dan Vina Cirebon? Kapan hasilnya akan diumumkan ke publik? Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, jika dibandingkan dengan tim serupa yang ditugasi menginvestigasi kasus Ferdy Sambo, saat itu Brigadir Josua tewas ditembak pada 8 Juli 2022. Kapolri mengumumkan pembentukan tim investigasi pada 12 Juli 2022. Lalu, berkas perkara diterima Kejagung pada 19 Agustus 2022. Dan disampaikan pada rapat DPR pada 24 Agustus 2022. &rdquo;Jadi, seandainya Timsus untuk menginvestigasi peristiwa Cirebon resmi dibentuk pada awal Juli 2024, mengacu lini masa Ferdy Sambo, pada pekan kedua Agustus ini semestinya setidaknya sudah ada pengumuman resmi tentang ada tidaknya pembunuhan dan ada tidaknya pemerkosaan terkait kematian Eky dan Vina Cirebon,&rdquo; ujar Reza. Mengacu pada kasus Sambo tersebut, lanjut Reza, Ferdy Sambo di-PTDH dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada 26 Agustus 2022. Sebelumnya, Ferdy Sambo dinonaktifkan pada 18 Juli 2022. Penonaktifan dilakukan guna menjaga transparansi pengungkapan kasus. &rdquo;Sementara terhadap Iptu Rudiana, Mabes Polri tak kunjung menonaktifkan yang bersangkutan. Bahkan tampaknya dia tetap menjabat sebagai Kapolsek. Semakin parah, pada 19 Juni, Mabes Polri mengumumkan Iptu Rudiana tidak melanggar etik,&rdquo; kata Reza. Dia mengatakan, setelah berpekan-pekan pihaknya menyampaikan betapa pentingnya dibuka bukti komunikasi elektronik atau ekstraksi data gawai Vina, Eky, dan delapan tersangka (sekarang berstatus terpidana), kini tersebar dokumen yang disebut berisi ekstraksi data dimaksud. Isinya, terutama adalah pada pukul 22.14.10 ada komunikasi antara Vina dengan kedua temannya. &rdquo;Bukti itu, sekiranya otentik, nyata-nyata mematahkan narasi bahwa Eky dan Vina dianiaya, diperkosa massal, dibunuh secara terencana, dan jasad mereka dipindah-pindah ke sejumlah lokasi, yang semua itu dilakukan delapan terpidana plus tiga DPO,&rdquo; tandas Reza. Dia menegaskan, Mabes Polri perlu menjawab dua hal. Pertama, apakah bukti ekstraksi data itu adalah benar? Jika ya, pertanyaan selanjutnya mengapa Polda Jabar tidak membawa bukti penting itu ke dalam berkas bukti di persidangan 2016? &rdquo;Sikap Polda Jabar itu terindikasi sama dengan temuan bahwa dalam banyak kasus salah pemidanaan, penyidik secara sengaja menutup-nutupi bukti yang dapat meringankan bahkan membebaskan terdakwa,&rdquo; ungkap Reza. Sayangnya, menurut dia, para terpidana tidak mempunyai akses untuk memperoleh bukti ekstraksi data gawai tersebut. &rdquo;Merespons itu, terketukkah hati Kapolri untuk mengeluarkan perintah khusus kepada Propam, Itwasum, Bareskrim, Puslabfor, dan Divisi Hukum Mabes Polri. Isinya, segera pastikan validitas bukti komunikasi elektronik dimaksud, jadikan sebagai novum guna menggerakkan mekanisme peninjauan kembali?&rdquo; tutur Reza. &rdquo;Delapan tahun hidup para terpidana tersia-siakan. Delapan tahun argo dosa bergerak kencang,&rdquo; imbuh dia. Dia menambahkan, sekarang waktunya, selekasnya, Polri melakukan langkah koreksi dengan melayani, melindungi, dan mengayomi kedelapan WNI tersebut. Plus, tegakkan hukum dengan target membebas-murnikan delapan orang yang tak bersalah itu.

pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel membandingkan dengan tim khusus Mabes Polri dalam kasus Ferdy Sambo dan Vina Cirebon

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel Minta Timsus Mabes untuk Kasus Vina Cirebon Bergerak Cepat

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/Screenshot_20240613-145740-665515589.jpg" alt="Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon. (JawaPos)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Polda Jawa Barat membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan praperadilan dari kuasa hukum Pegi Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon tahun 2016 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Jules Abraham Abast mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai pengajuan gugatan praperadilan dari kuasa hukum Pegi Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim dari Bidang Hukum Polda Jabar. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan praperadilan dari kuasa hukum tersangka PS," kata Jules di Bandung, Kamis (13/6) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014753492/pegi-alias-perong-ajukan-praperadilan-minta-ky-awasi-jalani-persidangan-pembunuhan-vina-cirebon">Pegi alias Perong Ajukan Praperadilan, Minta KY Awasi Jalani Persidangan Pembunuhan Vina Cirebon</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan Polda Jabar siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut. Pihaknya juga telah menyiapkan dokumen-dokumen untuk menghadapi gugatan praperadilan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jules menambahkan bahwa ayah dari Pegi Setiawan yaitu Rudi Irawan telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik. Namun, ibunya, Kartini menolak hadir untuk menjalani pemeriksaan psikologi forensik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah hadir dari orang tua, bapak tersangka PS, saudara Rudi. Sedangkan untuk ibu tersangka PS tidak hadir dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologi forensik," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014750039/hotman-paris-sebut-pegi-setiawan-seharusnya-tidak-menjadi-tersangka-di-kasus-vina-cirebon">Hotman Paris Sebut Pegi Setiawan Seharusnya Tidak Menjadi Tersangka di Kasus Vina Cirebon</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menerangkan bahwa penyidik akan secepatnya menyerahkan berkas kepada kejaksaan dan berharap pemberkasan dapat segera selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, pada Selasa (11/6), sebanyak 22 orang kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Bandung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka menggugat penetapan status tersangka kepada PS karena menganggap si tersangka tidak memiliki bukti cukup kuat melakukan pembunuhan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014749497/kasus-kematian-vina-cirebon-akan-suram-jika-hanya-pegi-yang-dipaksakan-untuk-diadili">Kasus Kematian Vina Cirebon Akan Suram Jika Hanya Pegi yang Dipaksakan untuk Diadili</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polda Jabar sendiri juga sudah memeriksa sebanyak 68 saksi terkait kasus pembunuhan yang kini kembali mencuat akibat film "Vina Sebelum 7 Hari".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jules mengatakan puluhan orang saksi tersebut menjalani pemeriksaan beragam, mulai dari dimintai keterangannya hingga dilakukan tes psikologi forensik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sejauh ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli,&rdquo; ungkap Jules.</div>

Polda Jawa Barat membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan praperadilan dari kuasa hukum Pegi Setiawan.

Polda Jabar Bentuk Tim Hukum Hadapi Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan, Tersangka Pembangunan Vina dan Eky Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/images-21-_copy_800x460.jpg" alt="ilustrasi tahanan kabur. Antara" width="100%">
<figcaption>ilustrasi tahanan kabur. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jajaran Kepolisian Resor Pasuruan membentuk tim khusus untuk mengejar tujuh orang tahanan yang kabur dari ruang tahanan polres. Peristiwa itu terjadi pada malam pergantian Tahun Baru 2023.  Kepala Polres Pasuruan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Pratama Gabunagi mengatakan, tujuh orang tahanan itu kabur dengan cara membobol jendela ventilasi kecil dari teralis besi di ruang tahanan Mapolres Pasuruan.  ”Benar ada tujuh tahanan kabur. Yakni, lima tahanan kasus narkotika dan dua tahanan kasus pencurian,” kata Bayu Pratama Gabunagi seperti dilansir dari Antara.  Menurut Kapolres, tujuh orang tahanan itu berhasil memanjat dan keluar dari jendela ventilasi ruang tahanan yang dijebol. Lalu mereka melarikan diri melalui area belakang Mapolres Pasuruan.  ”Saat ini tim gabungan masih melakukan lidik dan pengejaran untuk menangkap kembali tujuh orang tahanan yang kabur itu,” ujar Bayu Pratama Gabunagi.  Dia menambahkan, tujuh orang tahanan yang kabur tersebut telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) atau buron.  Kapolres pun merinci identitas tujuh orang tahanan itu, yakni Sugiarto, warga Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan; Dedi (Desa Maron Kidul, Probolinggo), Misdani (Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi), M. Hafid (Desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Pasuruan), Jumadi (Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Pasuruan), Muchid (Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Pasuruan), dan Jainulloh (Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Pasuruan).  ”Kepada masyarakat mohon doanya agar tujuh tahanan tersebut cepat tertangkap kembali dan apabila melihat orang asing yang mencurigakan, segera melapor ke polisi,” ucap Bayu Pratama Gabunagi.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Polisi Kejar Tujuh Tahanan Kabur dari Polres Pasuruan saat Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MALANG-Suasana-stadion-Kanjuruhan-alfian-rizal_6-1.jpg" alt="Kondisi mobil yang terbakar pasca Tragedi Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kondisi mobil yang terbakar pasca Tragedi Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ada kemungkinan tersangka kerusuhan Kanjuruhan bakal diumumkan Selasa (4/10). Kemungkinan itu diungkapkan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.  ”Bisa langsung gelar perkara (besok),” kata Dedi, Senin (3/10).  Salah satu faktornya, berdasar hasil investigasi tim khusus yang dibentuk Kapolri, tragedi Kanjuruhan naik status.  ”Tim hari ini (3/10) menerapkan pasal 359 dan 360 KUHP dengan periksa 20 saksi. Hasilnya gelar perkara. Meningkatkan status penyelidikan jadi penyidikan,” ujar Dedi.  Dengan peningkatan status itu, lanjut dia, bisa jadi, penetapan tersangka akan dilakukan secepatnya. Saat ini, tim melakukan kerja maraton.  ”Berdasar hasil pemeriksaan Irwasum Polri dan Irwaminal, terdapat pelanggaran kode etik. Update pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik sebanyak 28 personel Polri ini masih dalam proses pemeriksaan,” ucap Dedi.  Dia menjelaskan, dugaan itu muncul pasca menonaktifkan 9 orang anggota Brimob. ”Kemudian sesuai perintah Kapolri, Kapolda Jatim menonaktifkan jabatan Dan Yon, Dan Gi, Dan Ton Brimob sebanyak 9 orang,” papar Dedi.  Anggota Brimob yang dicopot dari jabatannya adalah Dan Yon AKBP Agus Waluyo, Dan Gi AKP Has Darman, Dan Ton Aiptu Solikin, Aiptu M. Samsul, Aiptu Ari Yanto. Selanjutnya Dan GI AKP Untung serta AKP Danang. Dan Ton AKP Nanang dan Aiptu Budi.  ”Semua masih proses pemeriksaan tim malam hari ini (3/10). Seusai perintah presiden, Kapolri perintahkan kerja cepat namun unsur ketelitian kehati-hatian dan proses pembuktian ilmiah jadi standar tim bekerja,” terang Dedi.

Tragedi Kanjuruhan Jadi Penyidikan, Tersangka Diumumkan Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/hacker-peretas_1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Pemerintah Pastikan Data yang Bocor Bersifat Umum  JawaPos.com – Sistem data dan ruang digital yang rentan diacak-acak disikapi oleh pemerintah. Termasuk ulah peretas dengan akun anonim Bjorka yang sebelumnya mengumumkan meretas surat-surat rahasia untuk presiden Indonesia, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN), serta mengumbar data pribadi pejabat pemerintahan.  Kemarin (12/9) Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD; serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (pur) Hinsa Siburian. ’’Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data yang beredar. Salah satunya oleh Bjorka,’’ kata Johnny.  Pemerintah telah menelaah data yang menurut akun anonim Bjorka merupakan rahasia negara. ’’Sementara data-data yang sifatnya umum. Bukan data spesifik dan bukan yang ter-update,’’ imbuhnya.  Ihwal keamanan siber, pemerintah akan membentuk tim tanggap darurat (emergency response team). Tim itu bertugas menjaga tata kelola data di Indonesia dan menjaga kepercayaan publik. Tim terdiri atas BSSN, Kemenkominfo, Polri, dan BIN.  Kepala BSSN Hinsa tak banyak berkomentar soal isu yang ramai diperbincangkan itu. Dia hanya menekankan bahwa serangan siber tidak mengganggu sistem elektronik di Indonesia. Menurut dia, semua masih berjalan lancar. ’’Masyarakat kami harap tenang saja. Tidak ada sistem elektronik yang diserang,’’ paparnya.  Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD telah mendapat laporan dari BSSN. ’’Kemudian (laporan) analisis dari deputi VII saya,’’ ungkap Mahfud terkait peretasan yang menyerang kementerian dan lembaga negara di Indonesia. Dia tak menampik bahwa kebocoran data memang terjadi.  Meski begitu, Mahfud menggarisbawahi, data yang bocor tidak masuk kategori rahasia. ’’Nggak ada rahasia negara kalau saya baca,’’ ujarnya.  Data yang bocor adalah data umum. Yang bisa diperoleh di banyak tempat dan sudah muncul di media massa. ’’Jadi, belum ada yang membahayakan,’’ tambahnya. Meski begitu, pemerintah masih melakukan pendalaman dan merapatkan persoalan tersebut.  Ulah Bjorka di dunia maya sendiri belum berhenti. Kemarin dia sempat mengumumkan akun baru di Twitter, yaitu @bjorxanism. Namun, selang beberapa jam, akun tersebut ditangguhkan oleh Twitter.  Sebelum akun terbaru itu ditangguhkan, Bjorka sempat menulis beberapa posting-an. Salah satunya memprotes kebijakan Twitter yang menangguhkan akunnya. Sebab, dia sama sekali tidak membagikan hasil peretasannya via akun Twitter-nya. Dia menduga kebijakan Twitter itu atas permintaan dari pemerintah Indonesia.  Sementara, informasi-informasi hasil peretasan disebar lewat channel Telegram-nya. Dia kembali membagikan data pribadi pejabat pemerintahan. Kali ini data milik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Sebelumnya, data pribadi yang dia umbar adalah milik Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate.  Hingga kemarin, belum ada tindakan terhadap peretas dengan akun anonim tersebut. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, Direktorat Tindak Pidana (Ditipid) Siber melakukan monitoring terhadap hacker Bjorka sekaligus menunggu laporan dari para korban peretasan.  Pakar keamanan siber Pratama D. Persadha mengatakan, dalam kasus peretasan itu, semua lembaga merasa menjadi korban. Artinya, tidak ada satu pun lembaga yang merasa bertanggung jawab atas peretasan tersebut. ’’Padahal, ancaman peretasan diketahui dengan luas,’’ urainya.  Sebenarnya tugas itu diambil oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE). PSE harus melakukan pengamanan maksimal. ’’Menggunakan data terenkripsi untuk data masyarakat, minimal demi nama baik lembaga,’’ terangnya.  Seharusnya, BSSN masuk lebih dalam ke berbagai kasus peretasan di Indonesia. Menjelaskan bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan untuk mengamankan data setiap institusi yang terjadi kebocoran. ’’Ini yang seharusnya dilakukan,’’ jelasnya.  Di sisi lain, terkait RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Menkominfo Johnny G. Plate menyebutkan bahwa RUU itu telah disetujui dalam rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR dan pemerintah. ’’Kami sekarang menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II, yaitu rapat paripurna DPR,’’ tuturnya. Dia berharap, setelah disahkan, regulasi itu bisa menjadi payung hukum untuk menjaga ruang digital.  Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengatakan hal senada. ’’Sedang difinalisasi komisi I bersama pemerintah,’’ ujarnya di kompleks parlemen Senayan kemarin. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pengesahan dilakukan.  Politikus Partai Gerindra tersebut melanjutkan, RUU PDP lebih berfungsi pada pencegahan. Seharusnya, tanpa RUU itu, pemerintah bisa melindungi data pribadi. Setiap warga yang diminta menyerahkan data pribadi, pemerintah berkewajiban melindunginya.  Mantan wakil ketua DPR RI itu menuturkan, kebocoran data dan peretasan situs institusi negara menunjukkan bahwa tidak ada proteksi terhadap data masyarakat. ’’Ini suatu kelemahan lembaga negara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan siber kita,’’ ucapnya.  Fadli menegaskan, Kemenkominfo dan BSSN seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan data. Pasalnya, banyak data warga Indonesia yang disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. ’’Mudah sekali diretas, mudah sekali diintervensi,’’ tegasnya.  Menurut dia, kebocoran data merupakan masalah serius. Aksi peretasan itu juga mempermalukan negara. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi total. Presiden Joko Widodo bisa turun tangan untuk mengintervensi masalah tersebut.  Sementara itu, kemarin tampak terjadi perubahan signifikan pada akun Twitter TNI-AD. Akun tersebut tak lagi membagikan informasi seputar kegiatan dan program Angkatan Darat. Dikonfirmasi terkait adanya upaya peretasan terhadap akun itu, Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Kolonel Arh Hamim Tohari menyatakan bahwa yang terjadi adalah proses perubahan data. Untuk urusan tersebut, TNI-AD melibatkan pihak Twitter.  Ramainya isu peretasan juga membuat TNI-AL bersiaga. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa Satuan Siber (Satsiber) TNI-AL ikut mengantisipasi.

Presiden Jokowi Bentuk Tim Khusus Atasi Peretas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/20220825_083258.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Tim Khusus (Timsus) Polri mendalami informasi keterkaitan tiga kapolda dalam kasus Irjen Pol Ferdy Sambo (FS) tersangka pembunuhan Brigadir J.  ”Dari Timsus Polri akan mendalami apabila memang ada keterkaitan dengan kasus Irjen FS,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (5/9).  Ketiga kapolda yang dimaksudkan adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra.  Dedi menyebutkan Timsus Polri sudah mendapatkan informasi terkait pihak-pihak yang diduga ikut terlibat kasus Ferdy Sambo. Termasuk ketiga kapolda yang disebutkan tersebut.  ”Ya dari Timsus Polri sudah mendapat informasi tersebut,” ujar Dedi.  Namun, ketiga kapolda tersebut belum ada yang dimintai keterangan ataupun diperiksa Timsus Polri. Menurut jenderal bintang dua itu, tim sidik saat ini fokus melengkapi berkas perkara kelima tersangka agar segara dinyatakan lengkap dan bisa dibuktikan di persidangan secara ilmiah.  ”Yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus terkait menyangkut masalah penuntasan lima berkas perkara yang sudah di P-19 oleh jaksa penuntut umum (JPU),” tutur Dedi.  Dedi menambahkan, Timsus Polri akan mendalami peran pihak-pihak yang terkait dengan kasus Ferdy Sambo. Termasuk dengan peran ketiga kapolda tersebut.  Beberapa media mengulas adanya keterlibatan tiga kapolda dalam kasus Irjen Pol Ferdy Sambo membunuh Brigadir J. Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J.  Dalam kasus pembunuhan, istrinya Putri Candrawathi juga ditetapkan sebagai tersangka bersama Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.

Timsus Polri Dalami Keterkaitan Tiga Kapolda Dalam Kasus Ferdy Sambo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tim khusus

Berita Terkini