<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/JKT_-Pemeriksaan-Lanjutan-Hasto-Kristiyanto_SALMAN-TOYIBI-5JPG-4283579979.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap Hasto Kristiyanto bersiap untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap Hasto Kristiyanto bersiap untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyesalkan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergesa-gesa melimpahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sebab, Hasto saat ini kembali mengajukan upaya hukum praperadilan ke PN Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendapatkan informasi bahwa pada 4 Maret 2025 dilakukannya P21, kemudian kami juga mengajukan surat protes pada KPK bahwa kami minta hak kami agar klien kami diberikan kesempatan untuk diperiksa saksi yang meringankan atau ahli, tetapi itu tidak diindahkan," kata Ronny di PN Jaksel, Senin (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian pada tanggal 5 Maret 2025 kami diundang untuk menghadiri proses tahap dua, kami dalam hal ini sangat menyayangkan atau melihat tindakan KPK semena-mena, karena kami sebenarnya harusnya diberikan kesempatan atau hak kami diberikan untuk menghadirkan ahli," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah berkas perkara dilimpahkan ke PN Jakpus, sidang perdana pembacaan surat dakwaan atas kasus suap dan perintangan penyidikan yang menjetat Hasto Kristiyanto akan disidangkan, pada Jumat (14/3) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah mendapatkan jadwal bahwa persidangan nantinya pada tanggal 14 Maret 2025," ucap Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada, pengacara Hasto, Maqdir Ismail menyebut bahwa KPK senga melimpahkan berkas perkara Hasto ke PN Jakpus, lantaran takut kalah praperadilan. Menurutnya, KPK sengaja ingin menghentikan upaya hukum praperadilan yang diajukan Hasto di PN Jaksel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya kira pelimpahan berkas perkara dengan cara seperti ini, harusnya menjadi perhatian kita semua, harus ada yang secara serius melihat bahwa ini bukan cuma sekedar akal-akalan, tetapi ini adalah memang cara yang dilakukan untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan terutama praperadilan," cetus Maqdir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia khawatir, pereseden ini juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang tengah berperkara terhadap KPK. Lembaga antirasuah sengaja mempercepat proses hukum yang kemudian segera disidangkan sebagai terdakwa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015668185/penuhi-panggilan-kpk-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-nyatakan-siap-ditahan">Penuhi Panggilan KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Nyatakan Siap Ditahan </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika mereka melakukan perlawanan maka berkas perkara segera diselesaikan dan berkas dilimpahkan ke pengadilan.</div> <div dir="auto">Nah ini yang akan merusak seluruh sistem hukum kita, ini berbahaya untuk negara hukum Indonesia ini," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Maqdir menuding bahwa KPK takut kalah praperadilan. Sehingga mempercepat berkas perkara Hasto untuk disidangkan di PN Jakpus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin KPK tidak memikirkan itu mereka hanya berpikir bahwa mereka takut kalah, sehingga dengan cara seperti ini mereka potong," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Maqdir Ismail menyebut bahwa KPK senga melimpahkan berkas perkara Hasto ke PN Jakpus, lantaran takut kalah praperadilan.

Tim Hukum PDIP Tuding KPK Takut Kalah Praperadilan Usai Limpahkan Berkas Perkara Hasto ke PN Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang jadi borunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku, sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Harun telah kembali dari Singapura.  Anggota Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta meminta Harun Masiku segera menyerahkan diri ke KPK. Wayan pun meminta Harun untuk menghadapi proses hukum dari kasusnya itu.  ‎"Sikap kami jelas tegas sebaiknya Harun Masiku menyerahkan diri. Hadapilah proses hukum itu, karena tidak mungkin mengendap terus-menerus. Hadapi!" ujar Wayan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/1).  Wayan berharap, Harun menjelaskan alasan dia bersembunyi selama ini. Dengan begitu, kasus yang juga menjerat eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan itu bisa segera selesai.  "Itu peluang untuk menyampaikan pembelaan secara baik," ungkapnya.  Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Sompie mengatakan Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu. Harun melintas masuk ke Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air.  Ronny menyampaikan, pihaknya akan segera memberikan penjelasan mengapa terjadi keterlambatan informasi terkait pulangnya Harun ke tanah air. Namun, dia memastikan pihaknya juga telah menindaklanjuti pencegahan keluar negeri atas dasar perintah pimpinan KPK.  "Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun Masiku melintas masuk," kata Ronny Sompie.

Tim Hukum PDIP Minta Harun Masiku Segera Serahkan Diri ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkumham-Yasonna-H-Laoly-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pada rapat tersebut Baleg membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU Progr" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pada rapat tersebut Baleg membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU Progr</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dinilai harus dibawa ke Dewan Etik dan Kehormatan Pemerintah karena ikut masuk ke dalam tim hukum PDI Perjuangan. Meski Yasonna merupakan kader PDIP, hal ini dinilai bisa mengganggu dengan tugasnya.  "Menkumham harus dibawa ke Dewan Etik dan Kehormatan Pemerintah, harus ada sanksi jika Pak Presiden tidak memberhentikannya," kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dihubungi JawaPos.com, Sabtu (18/1).  Meski Yasonna merupakan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, namun menurut Fickar hal itu melanggar etik. Pasalnya, Yasonna masuk ke dalam jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.  Yasonna dalam konferensi pers di kantor PDIP beberapa waktu lalu ikut mengontari perkara yang menjerat politikus PDIP, Harun Masiku. Fickar menilai, hal itu juga melanggar etik.  "Dengan mencampur adukan peran-peran ini, jelas-jelas sudah tidak punya, bahkan menginjak-injak etika. Bukan hanya menteri yang digaji rakyat menyalahgunakan perannya untuk kepentingan sendiri," ucap Fickar.  Padahal, kata Fickar, Yasonna mendapat gaji dari rakyat. Menurutnya, Yasonna seharusnya tidak ikut-ikutan sebagai tim hukum PDIP.  "Seharusnya jabatan publik yang digaji rakyat sudah digunakan untuk kepentingan pribadi dan partai. Harus jelas memilih peran, jangan di satu sisi memanfaatkan fasilitas negara yang dibiayai rakyat, di sisi lain hanya digunakan untuk pribadi dan kelompoknya," pungkasnya.  Sebelumnya, Yasonna terlihat turut mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, saat memberi pernyataan pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (15/1). Pada kesempatan itu, Yasonna menyampaikan, tim hukum PDIP dibentuk untuk meluruskan pemberitaan mengenai keterlibatan DPP PDIP dalam kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Yasonna Masuk Tim Hukum PDIP, Abdul Fickar: Harus Dibawa ke Dewan Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Irjen pol Firli Bahuri (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan) usai menerima amplop berisi tema mak" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Irjen pol Firli Bahuri (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan) usai menerima amplop berisi tema mak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Filri Bahuri menegaskan aktivitas pegawai KPK sesuai aturan dan prosedur. Hal tersebut menanggapi adanya laporan Tim Hukum PDI Perjuangan yang diduga melaporkan KPK ke Dewas Pengawas.  "Semua aktivitas yang dilakukan oleh kami adalah sesuai peraturan perundang-undangan," kata Firli Bahuri di Jakarta, Jumat (17/1) malam.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu menyebut, apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja KPK dan ingin melaporkan juga sudah diatur oleh perundang-undangan. Namun, dia memastikan itu sepenuhnya merupakan kewenangan Dewas. "Ada Dewan Pengawas yang menilai, jadi bukan saya," jelas Firli.  Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Tim Hukum PDI Perjuangan. Tim Hukum PDIP dikabarkan melaporkan diduga pegawai KPK yang membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.  Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyampaikan pihaknya menerima sejumlah dokumen dari Tim Hukum PDIP. Namun, Albertina tidak memberitahukan secara rinci dokumen apa saja yang dibawa Tim Hukum PDIP  "Hasilnya tim hukum (PDIP) menyerahkan pengaduan tertulis dalam map dan Dewas KPK menerima," kata Albertina Ho dihubungi JawaPos.com, Kamis (16/1).  Anggota Dewas KPK yang berlatar hakim ini menyebut, pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu. "Semua pengaduan diproses," ucap Albertina.  Terkait laporan Tim Hukum PDIP ke Dewas KPK, terdapat tujuh poin yang disampaikan. Pelaporan itu tidak lain berkaitan penanganan kasus PAW fraksi PDIP. "Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar 7 poin," kata I Wayan Sudirta, Ketua Tim Hukum PDIP di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan.  Wayan mengatakan meminta penjelasan kepada Dewas terkait penyelidikan dan penyidikan di internal KPK. Sebab hal ini menjadi penting, karena dalam perjalanan kasus ini pihaknya mendapati ada tiga mobil yang diduga berisikan anggota KPK memiliki surat tugas saat hendak menggeledah kantor DPP PDIP.  "Jadi, tahapannya yang awal dan tengah, ketika tanggal 9 Januari ada orang yang mengaku dari KPK tiga mobil, bahwa dirinya punya surat tugas untuk penggeledahan. Tetapi ketika diminta melihat hanya dikibas-kibaskan," ucap Wayan.  Wayan pun dengan tegas mempertanyakan apakah memang betul tim KPK sudah mendapatkan surat izin penggeledahan dari Dewas sesuai dengan UU Nomor 19/2019 tentang KPK. "Betul tidak itu surat izin, kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan. Karena pada hari itu, pagi itu jam 06.45 WIB belum ada orang berstatus tersangka, kalau belum berstatus tersangka berarti masih tahap penyelidikan," pungkasnya.

Terkait Laporan PDIP ke Dewas, Firli: Aktivitas Pegawai KPK Sesuai UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KPK-Dery-Ridwansah-3.jpeg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Komisioner KPK terpilih Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata beserta kementerian dan lembaga saat sosialisasi terkait rancangan peraturan sebagai 7 Peratur" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Komisioner KPK terpilih Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata beserta kementerian dan lembaga saat sosialisasi terkait rancangan peraturan sebagai 7 Peratur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari kesembilan sejak penangkapan sejumlah tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja kesulitan untuk menangkap Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Setelah fokus pada koordinasi dan pencarian di luar negeri, KPK kini juga memburu bekas caleg PDIP itu di dalam negeri.  Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, dirinya dan empat pimpinan lain KPK telah mengirim surat kepada Polri untuk minta bantuan mencari Harun. ”Tadi saya sudah tanda tangani permintaan bantuan pencarian dengan aparat penegak hukum,” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK kemarin (17/1).  Firli meyakini, keterlibatan polisi akan membuat pencarian lebih mudah. Sebab, Polri memiliki jaringan luas. Soal kepastian keberadaan Harun di Indonesia, Firli tidak secara langsung membenarkan. Namun, dia mengungkapkan, para tersangka kasus korupsi rata-rata tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama di luar negeri.  ”Saya kan pernah jadi deputi penindakan KPK. Yang kabur ke luar negeri itu pasti balik. Koruptor itu berbeda dengan pelaku pembunuhan yang siap tidur di hutan. Pelaku korupsi, berapa pun uang dia bawa, pasti akan kembali ke Indonesia,” tegas Firli.  Ali Fikri, juru bicara KPK, mengatakan bahwa KPK telah mengirim surat panggilan kepada Harun. Surat tersebut dikirimkan ke alamat rumah Harun yang tercatat sesuai di KTP-nya, yakni Kebayoran Lama. Pekan lalu Jawa Pos sempat bertandang ke rumah itu, tapi kosong.  Nama Harun juga didapati dalam daftar pemeriksaan KPK yang terjadwal kemarin. Harun tercatat bakal diperiksa sebagai tersangka. Namun, hingga berita ini ditulis tadi malam, tidak ada tanda-tanda Harun datang.  Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menyampaikan, Polri berkomitmen membantu KPK. ”Kami tentu akan memberikan bantuan apabila rekan-rekan KPK berkoordinasi,” ucapnya.  Apabila Harun benar-benar masih berada di luar negeri, Idham memastikan bahwa jaringan Polri bakal dikerahkan. ”Kami juga akan melanjutkan ke Interpol,” tegasnya. Namun, dia mengaku belum mendapat informasi soal keberadaan Harun.  Sementara itu, Koordinator Tim Lawyer PDIP Teguh Samudera mengatakan, pihaknya tidak mengetahui keberadaan Harun. Yang pihaknya ketahui, Harun ada di luar negeri. ”Malah kami dapat informasi dari teman-teman media,” ujar dia.  Tim PDIP masih terus melakukan kunjungan ke beberapa instansi. Setelah berkunjung ke KPU dan Dewas KPK, kemarin mereka mendatangi Dewan Pers. Jubir PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, tim hukum datang ke Dewan Pers untuk berkonsultasi. Sebab, partainya merasa prihatin atas sejumlah pemberitaan tentang dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  Politikus asal NTT tersebut menilai ada kesan penggiringan opini bahwa partainya, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sudah pasti bersalah. ”Tim hukum mencari masukan sejauh mana prinsip-prinsip jurnalistik dilanggar atau diabaikan media,” ujar dia.  Masa Lalu Harun Masiku  Siapa sesungguhnya Harun Masiku? Berdasar penelusuran Fajar, Harun adalah alumnus SMPN 2 Watampone. Namanya tercatat dalam fotokopi sertifikat NEM SMP tahun pelajaran 1985–1986. Dia merupakan anak Johannes Masiku.  Dalam daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas) murni SMP, Harun mengikuti evaluasi tersebut pada 14 sampai 28 April 1986. Ada enam bidang studi yang telah diikuti. Yakni pendidikan moral Pancasila dengan nilai 8,23, bahasa Indonesia (7,06), ilmu pengetahuan alam (6,00), ilmu pengetahuan sosial (6,50), matematika (3,82), dan bahasa Inggris (4,68).  Saat itu ketua panitia ebtanas rayon SMP subrayon 22 adalah Palingrungi Abdullah. Namun, sejauh ini tidak ada lagi yang mengenal Harun di sekolah tersebut. ”Saya tidak tahu soal Harun Masiku. Sudah saya tanyakan ke beberapa teman, juga tidak ada yang tahu. Ternyata, setelah dicek, dia betul lulusan SMP Negeri 2 Watampone,” jelas Kepala Tata Usaha Hajra saat ditemui Fajar di sekolahnya.  Harun menghabiskan masa kecil dan remaja di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 1989. Menurut sumber Fajar, sejak mahasiswa Harun dikenal sebagai aktivis kampus meski tidak termasuk orang yang terlalu frontal. Harun disebut pernah terlibat tawuran yang melibatkan mahasiswa fakultas teknik dengan sejumlah fakultas lain. Tawuran itu berujung pada terbakarnya laboratorium teknik perkapalan. Insiden tersebut dikenang dengan sebutan Black September 1992.  Sumber Fajar yang kini menjadi dosen Unhas tersebut mengakui sempat aktif berkomunikasi dengan Harun. Apalagi saat Harun menjadi caleg DPR dari Partai Demokrat melalui dapil Sulsel III. ”Tapi, setelah itu saya lama tidak berkomunikasi lagi,” ujarnya.  Wakil Dekan II FH Unhas Syamsuddin Muchtar mengaku baru mengenal nama Harun setelah kasusnya ramai di media. Selama ini Harun tidak pernah muncul sebagai alumnus untuk menyapa atau memberikan bantuan pembangunan kampus. ”Saya tidak bisa memberikan keterangan banyak soal Harun Masiku. Selama ini sering ada temu alumni, tapi dia tidak pernah hadir.”  Sumber lain yang cukup dekat dengan Harun membeberkan, Harun beberapa kali datang ke Makassar. Dia selalu menggunakan mobil Toyota Camry bernopol B (Jakarta). ”Dulu sering ke Makassar dan dia selalu meminta bertemu saya,” kata sumber yang enggan namanya disebutkan itu.  Status Harun yang pernah menjadi caleg DPR dari Demokrat pada 2014 dibenarkan Ilham Arief Sirajuddin (IAS). IAS saat itu menjabat ketua Demokrat Sulsel. ”Tapi, setelah tidak terpilih, sudah hilang juga entah ke mana,” katanya.  Mantan wali kota Makassar tersebut menerangkan, Harun dimasukkan sebagai caleg setelah menyebut nama salah satu orang besar.  Ketua Bappilu Demokrat Sulsel Selle Ks. Dalle mengatakan, tidak ada pengurus Demokrat Sulsel yang kenal dengan Harun. ”Dia jadi caleg saat itu pakai jalur dari Jakarta. Tidak pernah berkarir politik di sini,” terangnya.  Hal yang sama diutarakan Sekretaris PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni. Dia mengaku baru tahu nama Harun setelah ramai diberitakan media. ”Kami dari PDIP Sulsel tidak tahu sama sekali siapa dia,” ucapnya.  Keluarga Minta Harun Serahkan diri  Sementara itu, di Kabupaten Toraja Utara, keluarga besarnya berharap Harun menyerahkan diri. Dia harus taat hukum. Apalagi, mendiang ayahnya, Johannes Masiku, merupakan seorang hakim yang dikenal baik. ”Dia juga kan paham hukum,” tutur sepupu Harun yang enggan namanya dikorankan kepada Fajar.  Menurut dia, rumpun keluarga di Lembang Tandung Tabo, Kecamatan Sangelangi, Kabupaten Toraja Utara, sangat prihatin atas kasus Harun. Apalagi, mendiang ayah dan ibunya yang akrab dengan sapaan Mama Herman itu belum lama meninggal dunia. ”Kami siap pasang badan untuk Harun,” tegasnya lagi.  Keluarganya menduga Harun hanya tumbal para elite partai. Hal tersebut bermula saat pelantikan anggota DPR. Saat itu kerabat dekat Harun sudah diundang ke Jakarta untuk menghadiri pelantikannya. Tetapi, pelantikan tersebut tak pernah terjadi.  Keluarganya juga melihat ada banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Pertama, perolehan suara Harun hanya 5.878 suara. Itu berarti masih ada beberapa caleg di dapilnya yang lebih berhak menjadi anggota DPR. Selain Riezky Aprilia yang meraih 44.402 suara, ada nama Darmadi Jufri yang meraih 26.103 suara. Kemudian Doddy Julianto Siahaan dengan 19.776 suara dan Diah Okta Sari (13.310). ”Kami melihat ada yang aneh. Tidak mungkin dia dipaksakan dilantik dengan perolehan suara hanya sebesar itu,” cetusnya.

Kejar Harun, KPK Resmi Minta Bantuan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Sertijab-Pimpinan-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Para pimpinan dan Dewas KPK di Gedung KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para pimpinan dan Dewas KPK di Gedung KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim hukum PDI Perjuangan telah mendatangi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (17/1) kemarin. Kedatangan mereka untuk melaporkan oknum pegawai KPK yang diduga membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.  Sikap tim hukum PDIP ini pun menuai kritik dari pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, jika merasa keberatan terkait kasus PAW yang juga menjerat kader PDIP Harun Masiku, mereka dinilai harus melakukan upaya hukum praperadilan. Bukan dengan mendatangi Dewas KPK.  "Apa yang dilakukan KPK adalah pelaksanaan kewenangannya sebagai penegak hukum. Jika ada pihak, termasuk PDIP, yang keberatan langkah pro justicia KPK, silakan gugat melalui praperadilan," kata Fickar dikonfirmasi, Jumat (17/1).  Akademisi Universitas Trisakti ini memandang, seharusnya Dewas KPK dapat menghindari pertemuan dengan pihak berperkara. Karena, PDIP termasuk salah satu pihak yang diseret-seret dalam kasus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024.  "Tim hukum PDIP bisa dikategorikan mewakili. Jadi kalau secara sengaja menemui pihak yang sedang berperkara sebenarnya apa fungsi Dewas," sesal Fickar.  Fickar pun menyesalkan sikap Dewas tersebut. Menurutnya, Dewas seharusnya dapat tegas dengan tidak bertemu pada pihak-pihak berperaka yang tengah ditangani KPK.  "Apalagi Dewas belum mempunyai kode etik yang semestinya tunduk bahkan lebih tinggi dari kode etik KPK," tegas Fickar.  Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Tim Hukum PDI Perjuangan. Dalam laporannya, Tim Hukum diduga melaporkan oknum pegawai KPK yang membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.  Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyampaikan pihaknya menerima sejumlah dokumen dari Tim Hukum PDIP. Namun, Albertina tidak memberitahukan secara rinci dokumen apa saja yang dibawa Tim Hukum PDIP.  "Hasilnya tim hukum (PDIP) menyerahkan pengaduan tertulis dalam map dan Dewas KPK menerima," kata Albertina Ho dihubungi JawaPos.com, Kamis (16/1).  Anggota Dewas KPK yang berlatar hakim ini menyebut, pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu. "Semua pengaduan diproses," ucap Albertina.  Terkait laporan Tim Hukum PDIP ke Dewas KPK, terdapat tujuh poin yang disampaikan. Pelaporan itu tidak lain berkaitan penanganan kasus PAW fraksi PDIP.  "Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar 7 poin," kata Wayan di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan.  Wayan meminta penjelasan kepada Dewas terkait penyelidikan dan penyidikan di internal KPK. Sebab hal ini menjadi penting, karena dalam perjalanan kasus ini pihaknya mendapati ada tiga mobil yang diduga berisikan anggota KPK memiliki surat tugas saat hendak menggeledah kantor DPP PDIP.   "Jadi, tahapannya yang awal dan tengah, ketika tanggal 9 Januari ada orang yang mengaku dari KPK tiga mobil, bahwa dirinya punya surat tugas untuk penggeledahan. Tetapi ketika diminta ngelihat hanya dikibas-kibaskan," ucap Wayan.  Wayan pun dengan tegas mempertanyakan, apakah memang betul tim KPK sudah mendapatkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK sesuai dengan UU Nomor 19/2019 tentang KPK.  "Betul tidak itu surat izin, kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan. Karena pada hari itu, pagi itu jam 06.45 belum ada orang berstatus tersangka, kalau belum berstatus tersangka berarti masih tahap penyelidikan," pungkasnya.

Bertemu Tim Hukum PDIP, Etika Hukum Dewas KPK Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/dewas-RIDWAN.jpg" alt="Tim Hukum PDIP mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/1). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Tim Hukum PDIP mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/1). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Tim Hukum PDI Perjuangan. Tim Hukum melaporkan oknum pegawai KPK yang diduga membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.  Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyampaikan, pihaknya menerima sejumlah dokumen dari Tim Hukum PDIP. Namun, Albertina tidak memberitahukan secara rinci dokumen apa saja yang dibawa Tim Hukum PDIP.  "Hasilnya tim hukum (PDIP) menyerahkan pengaduan tertulis dalam map dan Dewas KPK menerima," kata Albertina Ho dihubungi JawaPos.com, Kamis (16/1).  Anggota Dewas KPK yang berlatar hakim ini hanya memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu. "Semua pengaduan diproses," jelasnya.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, laporan yang dibuat Tim Hukum PDIP sepenuhnya menjadi kewenangan Dewas KPK. Dia tidak mau menduga-duga terkait hal apa yang akan ditindaklanjuti jajaran Dewas.  "Kami tidak akan masuk ke sana ya, karena itu sudah ranah dari Dewas. Termasuk juga apakah terkait dengan etik dan sebagainya. Kita tahu bahwa itu masuk wilayah tugas pokok fungsi dari Dewas," terang Ali.  Kendati demikian, Ali menegaskan hadirnya Dewas KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19/2019 merupakan satu kesatuan dari lembaga antirasuah. Menurutnya, terdapat fungsi yang jelas dalam UU KPK hasil revisi itu.  "Sangat jelas, KPK terdiri dari satu Dewan Pengawas, yang kedua pimpinan yang tidak bekerja pada bagian dari kesatuan dengan KPK," tegas Ali.  Terkait laporan Tim Hukum PDIP ke Dewas KPK, terdapat tujuh poin yang disampaikan. Pelaporan itu tidak lain berkaitan penanganan kasus PAW fraksi PDIP.  "Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar 7 poin," kata anggota Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta, di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan.  Tim Hukum PDIP meminta penjelasan kepada Dewas terkait penyelidikan dan penyidikan di internal KPK. Wayan pun dengan tegas mempertanyakan, apakah memang betul tim KPK sudah mendapatkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK sesuai dengan UU Nomor 19/2019 tentang KPK.  "Betul tidak itu surat izin? Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan Undang-Undang Korupsi, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan. Karena pada hari itu, pagi itu jam 06.45 belum ada orang berstatus tersangka, kalau belum berstatus tersangka berarti masih tahap penyelidikan," pungkasnya.

Dewas KPK Bakal Tindaklanjuti Laporan Tim Hukum PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Konpres-OTT-KPK-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti dari OTT terhadap Wahyu Setiawan. OTT itu ditengarai menyeret Harun Masiku. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti dari OTT terhadap Wahyu Setiawan. OTT itu ditengarai menyeret Harun Masiku. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim hukum PDI Perjuangan membuka peluang untuk melaporkan oknum yang dianggap telah membocorkan informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/1) lalu. Pelaporan itu akan disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK.  "Kita lihat nanti perkembangan (informasi). Yang jelas, nanti kita akan ke Dewan Pengawas. Tim Hukum PDI Perjuangan nanti akan ke dewan pengawas. Nanti kita lihat disana," kata Wakil Koordinator Tim Hukum PDIP Teguh Samudera di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).  Kendati demikian, Teguh enggan membeberkan siapa oknum tersebut. Menurutnya, oknum itu akan disampaikan kepada Dewas KPK. "Akan kita lihat nanti, karena baru mau hadap. Setelah kita bicarakan, baru kita sampaikan. Karena tidak elok kita menyampaikan sekarang padahal belum menghadap (Dewan Pengawas KPK)," ucap Teguh.  Sementara itu, Koordinator Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta menyampaikan, rencana pelaporan itu diambil setelah pihaknya menganggap terdapat oknum yang memberikan informasi salah terkait peristiwa operasi senyap KPK. Dia menilai, informasi tersebut berpotensi dapat menghasilkan citra buruk bagi PDIP.  "Makanya kami terpukul karena PDI diangap membangkang, melawan petugas pengeledahan karena itu kita harus berkomunikasi dengan berbagai instasi seperti KPU, Dewan Pengawas, Bawaslu dan seterusnya tidak berhenti di KPU ini," sesalnya.  Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk melawan perkara dugaan suap kasus PAW fraksi PDIP. Tim hukum itu dipimpin oleh I Wayan Sudirta dengan anggota salah satunya Maqdir Ismail.  Yanuar Prawira Wasesa sebagai Wakil Koordinator. Sedangkan Teguh Samudera sebagai koordinator tim lawyer. Masing-masing anggota adalah Nuzul Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombu, Heri Perdana Tarigan, Benny Hutabarat, Korea Tambunan Johanes Lumban Tobing dan Roy Jansen Siagian.  Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Yasonna Laoly menyampaikan, dibentuknya tim hukum DPP PDIP untuk meluruskan pemberitaan mengenai keterlibatan DPP PDIP dalam kasus suap Wahyu Setiawan.  "Belakangan ini nampaknya pemberitaan sudah semakin mengarah ke mana-mana tanpa boleh kami katakan tanpa didukung oleh fakta dan data yang benar. Karenanya, DPP menugaskan di samping kami bagian dari anggota Fraksi kami, juga kami menunjuk beberapa pengacara untuk menjadi tim hukum kami," pungkasnya.

Tim Hukum PDIP Akan Laporkan Oknum yang Bocorkan OTT ke Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KPU-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kunjungan dari Tim Hukum PDI Perjuangan pada Kamis (16/1). Pertemuan itu tidak lain membahas terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) fraksi PDI Perjuangan.  Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, pertemuannya dengan Tim Hukum PDIP merupakan hal wajar. Menurutnya, setiap peserta Pemilu selalu mendatangi KPU untuk melakukan audiensi.  "Artinya dari peserta Pemilu manapun, dari institusi manapun, kalau mengajukan permohonan audiensi kita atur jadwalnya dan sepanjang KPU ada waktu pasti langsung bisa diterima," kata Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).  Kendati demikian, Arief enggan membeberkan secara rinci terkait apa saja yang dibahas bersama Tim Hukum PDIP. Dia menyerahkan, isi pembicaraan sepenuhnya disampaikan oleh Tim Hukum PDIP.  "Terkait apa saja yg di diskusikan, persilakan sepenuhnya kepada Tim Hukum PDIP untuk memberikan keterangan. Semua yang apa kita bicarakan ada pada tim hukum," jelas Arief.  Sementara itu, Ketua Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengklaim, partai berlambang banteng itu tidak pernah menghalang-halangi proses penggeledahan yang dilakukan tim penyelidik KPK. Dia menyebut, tim KPK tidak membawa surat izin penggeledahan.  "Bagaimana kami di sebut menghalang-halangi penggeledahan? Wong dia (KPK) nggak bawa surat penggeledahan kok," cetua Wayan.  Dia menuturkan, PDI Perjuangan sepenuhnya tidak membangkang terkait kasus hukum. Menurutnya, PDI Perjuangan sangat terpukul adanya kasus ini.  "Karena itu kami harus berkomunikasi dengan berbagai instansi antaralain KPU, Dewan Pengawas, Bawaslu dan lainnya," tukas Wayan.

Bahas OTT PAW Kadernya, Tim Hukum PDIP Sambangi KPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tim Hukum PDIP

Berita Terkini