<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ijazah-palsu-jokowi-antara.jpg" alt="angkapan layar salah satu akun yang menyebut ijazah Jokowi palsu. (ANTARA/Facebook)" width="100%">
<figcaption>angkapan layar salah satu akun yang menyebut ijazah Jokowi palsu. (ANTARA/Facebook)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kembalinya muncul tudingan ijazah palsu yang menyasar kliennya. Pasalnya, saat ini ada lagi pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi.</p> <p>"Sebenarnya kita masih mempertimbangkan ya. Karena dari dulu kita selaku kuasa hukum Pak Jokowi, selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum silakan ditempuh," kata kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan usai berkunjung ke kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/4).</p> <p>"Kita juga meresponnya dengan memberikan jawaban di pengadilan dan sudah selesai. Cuma sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah hukum, karena kita melihat semakin ke sini ada oknum-oknum atau pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum," sambungnya.</p> <p>Ia menyesalkan, ada pihak-pihak yang saat ini menyebarkan berita bohong dan memfitnah Jokowi.</p> <p>"Itu sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah dan ini ingin kita hindari," ujar Yakup.</p> <p>Ia memahami, kasus ijazah palsu Jokowi merupakan perkara lama, sejak 2023. Padahal, telah ada dua gugatan yang dimenangkan. Namun, merasa heran masih ada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah Jokowi sebagai alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).</p> <p>"Khususnya dari pihak instansi yang berwenangpun, UGM sudah memberikan statement yang jelas bahwa ijazahnya diakui dan Pak Jokowi merupakan alumni dari UGM," tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Yakup menegaskan bahwa saat ini Jokowi tidak lagi menjadi pejabat negara. Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang terus mempermasalahkan untuk tidak selalu mendengungkan soal keaslian ijazah Jokowi.</p> <p>"Bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara biasa, sehingga kita harapkan hubungan-hubungan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan. Kami adalah kuasa hukum sah yang, sudah ditunjuk sejak dua tahun yang lalu dalam penanganan soal ijazah. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang ingin mempertanyakan ini maka harus menemui kami," pungkasnya.</p>

Tim hukum Jokowi merespon tuduhan ijazah palsu, mempertimbangkan langkah hukum, dan menegaskan keaslian ijazahnya.

Ijazah Jokowi Terus Dipermasalahkan, Tim Hukum Pasang Badan Tempuh Perlawanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/HO4pThthGVDG2pdMv60qinRliWLn5O8UOpEZ4E7W-3224667037.jpg" alt="Rumor perselingkuhan Ridwan Kamil dengan model Lisa Mariana tengah trending di tengah aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI. (Instagram Ivanrivandani)" width="100%">
<figcaption>Rumor perselingkuhan Ridwan Kamil dengan model Lisa Mariana tengah trending di tengah aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI. (Instagram Ivanrivandani)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&ndash;</strong>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) telah memberikan klarifikasi terkait rumor perselingkuhan dengan seorang model seksi Lisa Mariana hingga memiliki anak. Dengan tegas Ridwan Kamil membantah tudingan itu. Dia menduga ada motif ekonomi di balik viral isu dengan dirinya.&nbsp;</p> <p>"Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji&nbsp;bermotif ekonomi yang didaur ulang," ujar Ridwan Kamil dikutip <em>JawaPos.com </em>dari postingan instagram pribadinya, Kamis (27/3).</p> <p>RK mengaku bingung mengapa isu yang telah rampung empat tahun lalu kembali mencuat saat ini. Dia hanya bisa berdoa agar Lisa Mariana diberikan hidayah.</p> <p>"Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi, atas motivasi yang saya tidak pahami semoga yang bersangkutan diberikan hidayah," ucap Ridwan Kamil.</p> <p>Ridwan Kamil mengakui pernah bertemu dengan Lisa Mariana satu kali. Ridwan Kamil menyebut, saat pertemuannya itu Lisa telah hamil. Permasalahan ini pun telah diselesaikan 4 tahun silam.</p> <p>"Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali. Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," terang RK.&nbsp;</p> <p>Karena merasa nama baiknya dicemarkan kembali, Ridwan Kamil akan melibatkan tim hukum untuk mewakilinya menangani kasus ini.&nbsp;</p> <p>"Karenanya untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan," ucap Ridwan Kamil.</p> <p>Diberitakan sebelumnya, rumor perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), semakin panas. Seorang perempuan bernama Lisa Mariana nekat membongkar bukti-bukti mengejutkan, termasuk potongan <em>chat </em>hingga cuplikan <em>video call </em>yang diduga melibatkan sosok RK.</p> <p>Sejumlah bukti kedekatannya dengan pria yang diduga Ridwan Kamil di unggah Lisa melalui Instagram Story. Terbaru, dia mengunggah <em>video call </em>bersama seorang pria yang diduga merupakan Ridwan Kamil. Namun, video yang menampilkan sosok lawan bicaranya itu sengaja ditutupi tulisan oleh Lisa.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Dalam video itu dia memperlihatkan mendapatkan beberapa gepok uang pecahan Rp 100 ribu. Uang itu diduga sebagai sogokan agar Lisa mau menggugurkan bayi yang tengah dikandungnya pada 2021 silam.&nbsp;</p> <p>"<em>Bukti apa? bukti klw dia kasi aku uang utk gugurin kandungan? coba deh klw comment d pikir lg apalagi kalian mayoritas adalah seorang ibu juga</em>," tulis Lisa dalam video itu dikutip <em>JawaPos.com</em>, Rabu (26/3).</p>

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah rumor perselingkuhannya, menyebut ada motif ekonomi di balik isu tersebut

Ridwan Kamil Bantah Rumor Perselingkuhan, Sebut Ada Motif Ekonomi, Siapkan Tim Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/Ridwan-Kamil-Suswono-Dery-Ridwansah-1-2560592666.jpg" alt="Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Hukum Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan memproses secara hukum soal cuitan pegiat media sosial Denis Malhotra yang menyinggung RK. Cuitan itu dianggap memfitnah RK karena menyebut membuat kematian anaknya menjadi konten demi meraup simpati.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Itu kita lagi identifikasi dulu. Kalau memang itu nantinya masuk unsur pidana, kita akan proses," ujar Ketua Tim Hukum Pemenangan RIDO Arif Wibowo kepada wartawan, Senin (30/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap cuitan tersebut.&nbsp;Menurut Arif, cuitan yang membawa kematian anak sulung RK, Emmeril Khan Mumtaz itu bisa jadi termasuk dalam black campaign karena Pilkada Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015145259/olla-ramlan-beri-peringatan-ke-vadel-badjideh-untuk-tidak-mengusik-anaknya">Olla Ramlan Beri Peringatan ke Vadel Badjideh untuk Tidak Mengusik Anaknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya mungkin karena memang dengan kondisi Pilkada ini. Kan adanya suka dan tidak suka.</div> <div dir="auto">Bagaimana pendukung yang suka pasti akan responnya positif. Tapi kalau tidak pasti responnya negatif," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil merespons keras cuitan pegiat media sosial Denis Malhotra yang menyebut kematian anak sulungnya, Eril, dijadikan konten untuk mendapat simpati dari rakyat Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, percaya. Jangankan mengolah sampah jadi batako, mengolah kematian anak sendiri sebagai panggung untuk meraup simpati publik saja bisa kok," tulis akun Denis di X.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cuitan Denis itu sebenarnya tengah mengomentari berita yang menyebut bahwa RK berencana mengubah sampah di Bantargebang menjadi batako.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal itu, RK menyatakan bahwa cuitan itu fitnah yang tidak akan pernah dirinya bersama keluarga terima. Kutipan cuitan Denis itu diunggah RK di Instagramnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebuah fitnah yang tidak akan pernah kami terima," ujarnya di akun Instagram, Senin (30/9).</div>

Tim hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan memproses secara hukum soal cuitan pegiat media sosial Denis Malhotra yang menyinggung RK.

Tim Hukum RIDO akan Tempuh Jalur Hukum Soal Cuitan Denis Malhorta ke Ridwan Kamil Bila Ada Unsur Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menyita empat handphone setelah menggeledah rumah tim hukum PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah, pada Rabu (3/7). Hal itu disampaikan kuasa hukum Donny, Johannes Tobing saat melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan dan penyitaan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan caleg PDIP yang kini buron, Harun Masiku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"3 Juli, hari Rabu kemarin, penyidik KPK yang dipimpin oleh saudara Rossa itu berjumlah 16 orang datang ke rumah Donny Istiqomah. Mereka datang itu melakukan pemeriksaan, melakukan penggeledahan, melakukan juga penyitaan." kata Johannes Tobing di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (9/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014844291/4-alasan-seseorang-membandingkan-hidupya-dengan-orang-lain-salah-satunya-karena-media-sosial">4 Alasan Seseorang Membandingkan Hidupya dengan Orang Lain, Salah Satunya karena Media Sosial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan yang berlangsung selama empat jam itu, lanjut Johannes, penyidik KPK menyita beberapa HP. Menurutnya, HP yang disita itu merupakan milik istri Donny.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Donny itu ada handphone, ada alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, jadi dua itu milik istrinya," ucap anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDIP tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johannes menuding, penggeledahan yang dilakukan Rossa Purbo Bekti di rumah Donny tanpa adanya surat perintah. Ia pun mengklaim, Rossa melakukan intimidasi di hadapan anak dan istri Donny dalam penggeledahan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&ldquo;Kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa tidak didasari ada surat, surat perintah bahkan ini tidak ada izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh Undang-undang,&rdquo; cetus Johannes.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Donny Tri Istiqomah sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan persidangan kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR ini. Seusai diperiksa pada 12 Februari 2020 lalu, Donny mengaku pernah dititipkan uang senilai Rp 400 juta oleh Kusnadi yang merupakan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uang itu akan diberikan kepada staf Sekretariat DPP PDIP, Saeful Bahri yang rencananya diserahkan ke anggota KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Sebab, Wahyu Setiawan mematok tarif Rp 900 juta agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan uang itu dilakukan dalam tiga tahap pada Desember 2019 lalu. Salah satunya Rp 400 juta yang diterima Wahyu melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Namun, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri telah diproses hukum dalam kasus suap ini.</div>

KPK dikabarkan telah menyita empat handphone setelah menggeledah rumah tim hukum PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah.

KPK Sita 4 HP Usai Geledah Rumah Tim Hukum PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-3-3885424037.jpeg" alt="Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (tengah) selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (tengah) selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Hukum Prabowo-Gibran akan menemui Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/4) malam. Pertemuan dilakukan menyusul telah selesainya sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <div class=""> <div id=":1d0" class="ii gt"> <div id=":1d1" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sesuai jadwal hari ini tim hukum Prabowo-Gibran secara lengkap dipimpin oleh Prof Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Tim bertemu Prabowo," kata Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid kepada wartawan, Selasa (23/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan ini ditujukan untuk melaporkan hasil persidangan MK kepada Prabowo selaku prinsipal atau pemberi kuasa. Sekaligus bersilaturahmi bersama presiden terpilih 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014567726/5-zodiak-perempuan-ini-mampu-menarik-uang-dan-kekayaan-seperti-layaknya-magnet-menjadikannya-sukses-secara-finansial">5 Zodiak Perempuan Ini Mampu Menarik Uang dan Kekayaan Seperti Layaknya Magnet, Menjadikannya Sukses Secara Finansial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya Tim Hukum juga tentunya akan mendapat serta meminta arahan-arahan dari presiden terpilih pak Prabowo kepada tim hukum," imbuh Fachri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut permohonan gugatan Anies-Muhaimin tidak beralasan hukum. Sehingga MK menolak permohonan sengketa Pilpres, yang diajukan Anies-Muhaimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014567790/kai-layani-439-juta-penumpang-selama-periode-mudik-lebaran-2024">KAI Layani 4,39 Juta Penumpang Selama Periode Mudik Lebaran 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan delapan hakim MK. Mereka yang menyatakan dissenting opinion yakni hakim konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menolak seluruh permohonan PHPU yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan&nbsp;Ganjar-Mahfud&nbsp;<wbr />hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div> </div> </div> </div> </div>

Tim Hukum Prabowo-Gibran akan menemui Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/4) malam.

Berhasil Menang di MK, Yusril dkk akan Menghadap Prabowo Malam Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/79_pra-3379560224.jpg" alt="DI MAKAM AYAH: Prabowo Subianto saat berziarah di TPU Karet Bivak, Jakarta, Kamis (15/2)." width="100%">
<figcaption>DI MAKAM AYAH: Prabowo Subianto saat berziarah di TPU Karet Bivak, Jakarta, Kamis (15/2).</figcaption>
</figure> <p>Prabowo Subianto enggan bicara politik setelah nyekar, Ganjar Pranowo rapat evaluasi yang antara lain membahas anomali raihan suaranya di pilpres dan PDIP di pileg, sedangkan Anies Baswedan sempat kasih dukungan ke tim hukum Amin.</p> <p><strong>FOLLY AKBAR- ILHAM WANCOKO- AGUS DWI PRSETYO</strong>, <em>Jakarta</em></p> <p>---</p> <p><strong>SEHARI</strong> setelah dinyatakan unggul dalam hitung cepat berbagai lembaga survei, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam kedua orang tuanya.</p> <p>Yang pertama ke TPU (Taman Pemakaman Umum) Tanah Kusir, lalu ke TPU Karet Bivak, keduanya di Jakarta.</p> <p>Ibunda capres usungan Koalisi Indonesia Maju itu, Dora Sigar, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ke sanalah sekitar pukul 12.00 WIB Prabowo berziarah kemarin (15/2). Ayah satu anak itu tampak mengenakan celana panjang hitam, kemeja krem khasnya, serta peci hitam. Dia ditemani anak semata wayangnya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Didit.</p> <p>Sejam kemudian, mantan komandan Komando Pasukan Khusus itu tiba di makam ayahanda, Soemitro Djojohadikusumo, dan kakeknya, R. Wirodihardjo, di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan. Ditemui seusai nyekar, mantan suami Titiek Soeharto itu menolak berbicara politik.</p> <p>&rdquo;Ini kan kegiatan pribadi saya ya (dalam rangka ziarah),&rdquo; katanya.</p> <p>Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka unggul telak dalam hitung cepat berbagai lembaga survei atas dua pesaingnya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Mereka meraup suara di atas 50 persen sehingga pemilihan umum presiden (pilpres) hampir pasti hanya akan berlangsung satu putaran. Tentu sambil menunggu hasil hitung resmi KPU.</p> <p>Ini kemenangan pertama Prabowo dalam empat kali ikut kontestasi pilpres. Pada 2009 sebagai cawapres dan sebagai capres pada 2014, 2019, serta 2024.</p> <p>Pada Rabu (14/2) malam, Prabowo didampingi Gibran langsung menyampaikan pidato kemenangan. Dia menyatakan bakal merangkul semua pihak dalam pemerintahannya kelak.</p> <p class="class-paragraph">Di hari yang sama kemarin, capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud bertemu dengan seluruh ketua umum partai pendukung dan TPN (tim pemenangan nasional) di Gedung High End, Jalan Menteng, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai evaluasi dari laporan berbagai daerah.</p> <p>Ganjar mengatakan bahwa dilakukan evaluasi terhadap semua laporan, baik dari struktur partai maupun relawan. Semua partai pendukung sepakat untuk menunggu penghitungan rekapitulasi suara dari KPU.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas soal kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, semua kecurangan itu dicatat untuk memastikan apakah memang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. &rdquo;Kita lihat keputusan KPU seperti apa,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Yang pasti, lanjut dia, terjadi anomali dalam Pilpres 2024. Anomali tersebut terkait dengan perbedaan hasil pilpres dan pileg. &rdquo;Kan PDIP perolehannya tinggi, agak anomali dengan suara yang saya dapatkan tho. Ini masalahnya jaraknya terlalu lebar,&rdquo; terangnya di Gedung High End kemarin.</p> <p>Sementara itu, Anies Baswedan tidak memiliki agenda terbuka kemarin. Juru Bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengatakan, Anies diketahui hanya mendatangi acara privat di Jakarta. &rdquo;Sempat kasih support (dukungan, Red) ke tim hukum Amin,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi. <strong>(*/c19/ttg)</strong></p>

Prabowo Subianto enggan bicara politik setelah nyekar, Ganjar Pranowo rapat evaluasi yang antara lain membahas anomali raihan suaranya.

Setelah Hasil Hitung Cepat Diumumkan, Prabowo Ziarah, Ganjar Rapat, Anies Agenda Privat

Tim Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tim Hukum