<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

JawaPos.com - TikToker Bima Yudho Saputro diketahui sempat dilaporkan ke Polda Lampung beberapa hari lalu buntut dari kritikan pedas-tajam yang dilayangkannya terhadap pemerintah daerah&nbsp; setempat. Kritikan itu dilakukannya dengan melihat daerahnya seperti kurang diurus dengan kondisi jalanan banyak yang rusak. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/Tiktokers-Bima-IG-1870195666.jpg" alt="TikToker Bima Yudho Saputro." width="100%">
<figcaption>TikToker Bima Yudho Saputro.</figcaption>
</figure> Bima yang kini berada di Australia untuk tujuan belajar di sana mengaku was-was saat mendengarkan suara sirine. Dia khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada dirinya. "Ada suara sirine, was was nggak sih lo kalau jadi gua?&nbsp; Padahal kasus gua sudah diangkat, tidak ada kriminal," ujar Bima dalam video dalam unggahannya di Instagram. Bima sempat ditanya apakah dirinya akan akan mudik di momen Lebaran Idul Fitri tahun ini ke kampung halamannya di Lampung. Dia pun secara tegas menyatakan belum mau mudik. "Kagak lah, masih was-was gua. Memang nggak ada rencana pulang sih sebenarnya. Tapi gua tanggal 30 (April) sampai 8 (Mei) di Malaysia. Terus gua di Bangkok sampai tanggal 12. Habis itu balik ke Sydney," jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01560569/komisi-iii-dpr-minta-polda-lampung-tak-tindaklanjuti-laporan-terhadap-tiktoker-bima-yudho">Komisi III DPR Minta Polda Lampung Tak Tindaklanjuti Laporan Terhadap TikToker Bima Yudho</a> Sebelumnya, TikToker Bima Yudho Saputro membuat kritikan pedas terhadap Lampung yang dinilainya tidak maju-maju. Kritikan itu dibuat lewat konten video yang kemudian viral di media sosial. Buntut dari kritikan Bima terhadap Lampung, advokat Gindha Ansori melaporkannya ke Polda Lampung. Dia mempersoalkan penyebutan kata 'dajjal' dalam pernyataan Bima. Gindha yang sempat dikait-kaitkan dengan kepala daerah nomor wahid di Lampung, mengklarifikasi melalui video kalau laporannya dia lakukan sendiri tanpa ada suruhan dari pihak lain. Selain dilaporkan ke polisi, Bima melalui unggahannya di Instagram juga menyebut orang tuanya mendapat intimidasi atau diancam. Bima merasa tidak terlalu khawatir karena berada di luar negeri. Yang dikhawatirkannya adalah keluarganya yang tinggal di Lampung. Baru-baru ini, Polda Lampung akhirnya memastikan kasus Bima tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum. Penyebabnya. kesimpulan dari kasus tersebuut tidak mengandung unsur pidana. "Penanganan perkara tersebut (kasus Bima, Red) telah kami hentikan dengan alasan bahwa perkara itu bukan merupakan sebuah tindak pidana,&rdquo; kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombespol Donny Arief Praptomo. <div>&nbsp;</div>

"Ada suara sirine, was was nggak sih lo kalau jadi gua?  Padahal kasus gua sudah diangkat, tidak ada kriminal," ujar Bima dalam video

Dengar Sirene di Australia, TikToker Bima Yudho Saputro Akui Was-was

JawaPos.com - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akhirnya buka suara soal tindakan intimidatif berupa laporan polisi, hingga pemanggilan terhadap orang tua Bima Yudho Saputra. Hal itu lantaran Bima telah mengkritisi kondisi Lampung yang menurutnya tak mengalami kemajuan. <div dir="auto">Dalam unggahan di Instagram terbarunya, Arinal mengucapkan terima kasihnya terhadap dukungan dan kritik balik dari netizen lewat kolom komentar di medias sosialnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menang-versi-hitung-cepat-kubu-arinal-nunik-minta-tak-gentar_m_224720.jpeg" alt="Gubernur dan wakil gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik)" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan wakil gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terimakasih suport semua pihak termasuk adik adikku serta saudara saudaraku kritik kalian melalui kolom komentar maupun melalui pesan lainnya," katanya, Sabtu (15/4) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin kita semua ingin provinsi ini semakin maju sesuai harapan seluruh masyarakat Lampung," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya tulisan singkat itu yang disampaikan politikus Golkar tersebut. Namun begitu, komentar yang dihasilkan oleh status itu hingga kini terpantau mencapai 14.253. Jumlahnya setengah lebih banyak dari jumlah like unggah itu sebanyak 7.431.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01560569/komisi-iii-dpr-minta-polda-lampung-tak-tindaklanjuti-laporan-terhadap-tiktoker-bima-yudho">Komisi III DPR Minta Polda Lampung Tak Tindaklanjuti Laporan Terhadap TikToker Bima Yudho</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bima Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan berjudul 'Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju' viral. Salah satu kritikan Bima terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung terkait jalanan yang rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menggambarkan jalanan di kampung halamannya itu 1 kilometer bagus dan 1 kilometer berikutnya rusak. Siapa sangka, kritikan Bima terhadap pemerintah daerah justru berujung pada pelaporan polisi. Dia dilaporkan karena menyebutkan 'dajjal' sehingga membuat pemerintah daerah gerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sampai di situ saja, orang tua Bima yang merupakan PNS diintervensi dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Kabarnya berusaha dicari-cari kesalahan Bima, terutama soal biaya kuliahnya di luar negeri. Ibunya kabarnya turut diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bokap gua PNS biasa. 99 persen dari nyokap gue. Bokap gue nggak pernah kirim gua duit. Satu dolar pun nggak pernah. Nggak bakal cukup juga PNS dan hari ini bokap gua dipanggil Lampung Timur sama polisi," curhat Bima di akun media sosial. Orang tuanya yang tidak tahu apa-apa turut diperiksa, mereka hanya bisa menangis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Terimakasih suport semua pihak termasuk adik adikku serta saudara saudaraku kritik kalian melalui kolom komentar maupun melalui pesan lain

Gubernur Lampung Ucapkan Terima Kasih Atas Kritikan, 14 ribu Netizen Silaturahmi di Komentar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-1-4185951693.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menghentikan proses kasus TikToker Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Lampung. Sebab, kritik yang disampaikan Bima Yudho dinilai tidak melanggar aturan. "Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota bapak, baik itu di polda, polres, maupun polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga," kata Sahroni kepada wartawan, Minggu (16/4). Politikus Fraksi Partai NasDem ini menilai, kritik yang disampaikan Bima masih berada di dalam koridor yang benar. Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu ada intervensi hukum yang berlebih.&nbsp; "Ingat, masyarakat sedang memantau segala keputusan dari Polri," tegasnya. Sahroni juga berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung lebih terbiasa menerima kritik dari masyarakat, terutama oleh anak muda. Selama kritik tersebut masih berlandaskan fakta yang ada, sebaiknya direspon dengan bijak.&nbsp; Sebab, Sahroni melihat keresahan Bima Yudho ternyata turut menjadi keresahan sebagian besar masyarakat Lampung. "Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemprov Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik. Sebab, walaupun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritiknya itu berbasis data dan fakta di lapangan," ujar Sahroni. Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemprov Lampung untuk mendengar kritik yang membangun, bahkan mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi. Sahroni sendiri menyampaikan, dirinya kecewa dengan informasi yang beredar bahwa sebelumnya, terkait keluarga Bima sempat ditegur oleh Gubernur Lampung. Menurutnya, sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin daerah yang bijak. "Karena sebelumnya saya dengar ayahnya (Bima) sempat ditegur oleh gubernur. Tentu saya sangat menyayangkan hal tersebut, harusnya gubernur justru berterima kasih dan beri apresiasi. Karena kalau saya lihat fakta yang ada, jalanan dan infrastrukturnya memang masih memprihatinkan," pungkas Sahroni. <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Bima Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan berjudul 'Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju' viral. Salah satu kritikan Bima terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung terkait jalanan yang rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559947/bima-dipermasalahkan-usai-mengkritik-dibela-penulis-novel-bungkam-suara">Bima Dipermasalahkan Usai Mengkritik, Dibela Penulis Novel Bungkam Suara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menggambarkan jalanan di kampung halamannya itu 1 kilometer bagus dan 1 kilometer berikutnya rusak. Siapa sangka, kritikan Bima terhadap pemerintah daerah justru berujung pada pelaporan polisi. Dia dilaporkan karena menyebutkan 'dajjal' sehingga membuat pemerintah daerah gerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sampai di situ saja, orang tua Bima yang merupakan PNS diintervensi dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Kabarnya berusaha dicari-cari kesalahan Bima, terutama soal biaya kuliahnya di luar negeri. Ibunya kabarnya turut diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bokap gua PNS biasa golongan. 99 persen dari nyokap gue. Bokap gue nggak pernah kirim gua duit. Satu dolar pun nggak pernah. Nggak bakal cukup juga PNS dan hari ini bokap gua dipanggil Lampung Timur sama polisi," curhat Bima di akun media sosial.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Politikus Fraksi Partai NasDem ini menilai, kritik yang disampaikan Bima masih berada di dalam koridor yang benar.

Komisi III DPR Minta Polda Lampung Tak Tindaklanjuti Laporan Terhadap TikToker Bima Yudho

JawaPos.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, menilai pengaduan terhadap TikTokers Bima Yudho yang mengkritik Provinsi Lampung melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/bima-lampung-4062064545.jpeg" alt="Bima Yudho Saputro. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Bima Yudho Saputro. (Instagram)</figcaption>
</figure> Direktur LBH Bandarlampung Sumaindra Jarwadi, mengatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. "Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut," kata dia, dalam keterangan yang diterima di Bandarlampung, dikutip dari Antara Sabtu (16/4) . Menurutnya, kebebasan itu tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, jaminan kebebasan berkumpul dan berpendapat juga termaktub dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). &ldquo;LBH Bandarlampung menyatakan siap menjadi pendamping hukum untuk Bima,&rdquo; ujarnya pula. Ketua AJI Bandarlampung Dian Wahyu Kusuma mengatakan, beberapa tahun terakhir UU ITE memang menjadi celah untuk mengkriminalisasi dan membungkam orang yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah. &ldquo;Padahal, kritik terhadap pengambil kebijakan sangat diperlukan sebagai evaluasi kinerja. Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah perbaikan. Terlebih substansi kritik yang disampaikan merupakan fakta yang memang terjadi di Lampung,&rdquo; ujar Dian. Dian juga mengimbau, agar pemerintah dan aparat penegak hukum menjamin keselamatan Bima dan keluarganya. Sebab, tak cuma dilaporkan ke polisi, pada Jumat, 14 April 2023, Bima mengaku keluarganya mendapatkan intervensi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01560477/erling-haaland-premium-di-dalam-dan-luar-lapangan">Erling Haaland, Premium di Dalam dan Luar Lapangan</a> "Bima menyebut pihak yang memberikan intervensi tersebut berusaha untuk membungkam dirinya. Seperti tulisan di TikToknya yakni Today, keluarga gue kena intervensi dan mereka melakukan profiling," kata dia.. Sebelumnya, pemuda asal Lampung TImur yang tinggal di Australia itu, merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di media sosial miliknya @awbimaxreborn. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan. Mulai persoalan infrastruktur seperti jalan yang rusak hingga kecurangan dalam sistem pendidikan. Atas konten tersebut, Bima diadukan ke Polda Lampung terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia dituduh menyampaikan hoaks.

"Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut," kata dia, dalam keterangan yang diterima di Bandarlampung, dikutip dari Antara

Pengaduan Terhadap TikTokers Bima ke polisi Dinilai Langgar Kebebasan Berpendapat