<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/02/menteri-komunikasi-dan-digital-menkomdigi-meutya-hafid-dok-komdigi-SnIrF.webp" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengelolaan anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar belanja digital benar-benar memberi dampak nyata bagi pelayanan publik, bukan sekadar menambah jumlah aplikasi baru.
Kebijakan tersebut ditegaskan dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025-2045 yang menjadi panduan jangka panjang transformasi digital pemerintahan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan bahwa seluruh pengadaan aplikasi maupun infrastruktur digital di kementerian dan lembaga kini harus melalui mekanisme rekomendasi izin pengadaan (clearance). Proses ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara termasuk efisiensi sebagai semangat utama dari Bapak Presiden," tegas Meutya Hafid dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025-2045 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
Ia juga menyoroti persoalan banyaknya aplikasi pemerintah yang berjalan secara terpisah dan tidak terintegrasi satu sama lain. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai pondasi integrasi layanan publik.
Melalui kebijakan baru ini, setiap aplikasi pemerintah diwajibkan menerapkan prinsip interoperabilitas sejak tahap perencanaan agar dapat terhubung dengan sistem lain.
"Melalui SPLP ini, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc tapi melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusur, dan yang paling utama juga diaudit untuk menjaga integritas data," jelasnya.
Selain integrasi sistem, pemerintah juga menerapkan kewajiban audit teknologi secara ketat guna mencegah pemborosan lanjutan. Seluruh instansi harus melaporkan hasil evaluasi belanja TIK tahun sebelumnya, lengkap dengan bukti tindak lanjut atas temuan perbaikan.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan pengelolaan sistem dan data pemerintah tetap aman, efisien, dan sesuai regulasi. Meutya berharap tata kelola yang lebih disiplin ini mampu mengubah pola kerja sektoral menjadi pendekatan pemerintahan yang terintegrasi dan efisien.
"Upaya ini butuh koordinasi, kemauan, keterbukaan, dan kolaborasi aktif dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tandasnya.
Dengan demikian, ruang digital nasional diharapkan benar-benar menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat luas.
&nbsp;

Komdigi perketat pengelolaan belanja TIK dan integrasi aplikasi pemerintah. Upaya ini tekan pemborosan serta tingkatkan pelayanan digital.

Komdigi Perketat Belanja TIK, Tak Mau Lagi Aplikasi Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/18/KEMNAKER-18-1431373944.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman, Sabtu (17/2) waktu setempat." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman, Sabtu (17/2) waktu setempat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Thailand menjadi bidikan kedua Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk diajak kerja sama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), setelah sebelumnya dilakukan dengan Laos. Kerja sama dengan negara Gajah Putih ini diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi pekerja kedua negara dalam mengisi peluang kerja bukaj hanya di Indonesia dan Thailand, tetapi juga mengisi peluang kerja di pasar di negara lainya. Dalam lawatan ke Thailand, Sabtu (17/3), Menaker Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman. Saat bertemu dengan Dubes Rachmat, Menaker membahas mengenai rencana kerja sama program pelatihan dan pemagangan tenaga kerja di kedua negara. "Saya melihat nantinya banyak peluang yang dihasilkan dari kerja sama Indonesia dengan Thailand, seperti pengembangan program pelatihan bersama yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan," ungkap Menaker Ida. Menaker menyebut, berbagai program pelatihan dan pemagangan yang dapat dilakukan oleh kedua negara seperti pelatihan untuk teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); ahli logistik; tenaga kesehatan dan program pelatihan bahasa Thailand bagi calon pekerja migran. Bukan itu saja. Menaker Ida menambahkan sejumlah kerja sama yang akan dilakukan, diantaranya skema pertukaran tenaga kerja terampil melalui program magang bersertifikat atau program penempatan kerja; pemetaan kebutuhan tenaga kerja di Thailand dan potensi tenaga kerja terampil dari Indonesia; promosi program penempatan tenaga kerja yang aman bagi kedua negara; serta pentingnya perlindungan untuk pekerja Indonesia yang bekerja di Thailand. Dia mengharapkan kerja sama bidang ketenagakerjaan Indonesia dengan Thailand dapat terus terjalin dan berkembang di masa depan. "Saya yakin kita mampu mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terampil khususnya di kawasan Asia Tenggara," pungkasnya.

Bertemu Dubes Indonesia untuk Thailand, Menaker membahas mrencana kerja sama program pelatihan dan pemagangan tenaga kerja di kedua negara.

Sambangi Thailand, Menaker Garap Peluang Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan Sektor TIK, Logistik dan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKOMINFO23.jpg" alt="Foto: Menkominfo Johnny G.Plate saat raker dengan Komsi I DPR RI. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Menkominfo Johnny G.Plate saat raker dengan Komsi I DPR RI. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memperluas cakupan akses internet di Indonesia mendapat dukungan. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan roadmap perluasan akses internet ke pelosok sudah tepat.  "Saat ini roadmap Kemenkominfo sudah tepat, selain mempersiapkan infrastruktur TIK, juga menyiapkan 12 juta SDM mulai tingkat vokasi sampai Digital Leaderships," kata Bobby kepada wartawan, Rabu(22/12).  Menurut dia, penyiapan infrastruktur merupakan faktor penting menunjang penyediaan akses internet ke masyarakat. Hak primer warga itu harus dipenuh oleh pemerintah, dengan bantuan provider telekomunikasi.  "Keterlibatan provider perlu sinergi dengan roadmap pemerintah via Kemenkominfo karena pembangunan Infrastruktur TIK dilakukan bersama," ujar dia.  Di sisi lain, Bobby Rizaldi melihat langkah provider telekomunikasi dalam mendukung pemerataan akses internet juga perlu diapresiasi. Dirinya mencontohkan langkah merger antara Indosat dan Tri Indonesia.  “Itu akan mendorong efisiensi dan penguatan provider untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat,” katanya.  Bobby berharap merger Indosat dan Tri memberi sumbangsih terhadap perluasan akses internet. Sehingga, penetrasi jaringan internet di Indonesia merata.  "Adanya sinergi dan efisiensi operator agar mampu membangun jaringan TIK seluas-luasnya," kata dia.  Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Kresna Dewanata Phrosakh juga merespons positif restu Menkominfo terkait merger Indosat dan Hutchinson 3. Johnny sebelumnya mengatakan penggabungan dua perusahaan itu merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi digital.  "Kita berharap apapun yang bisa mendukung perluasan jaringan internet, baik dengan merger antara Indosat dengan Hutchinson 3 itu saya rasa terserah. Perusahaan atau provider apapun kalau mau merger, asal itu bisa makin memperluas jangkauannya ke seluruh pelosok area di Indonesia saya rasa tidak ada masalah," kata anggota Komisi I DPR Kresna Dewanata Phrosakh.

Langkah Merger Perusahaan Telekomunikasi Sejalan Roadmap Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-05-at-18.42.56_1.jpeg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi berencana melakukan peningkatan pengadaan barang untuk sektor pendidikan dengan produk dalam negeri. Nantinya akan ada peningkatan pengadaan barang-barang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang di buat industri lokal.  Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan menggelontorkan sekitar Rp 17 triliun hingga tahun 2024 untuk pengadaan barang-barang TIK buatan lokal di sektor pendidikan. "Tepatnya ke sektor pendidikan ada Rp 17 triliun sampai 2024," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (22/7).  Luhut memaparkan, berdasarkan anggaran 2021, akan ada pengadaan barang-barang TIK ke sekolah-sekolah sebanyak Rp 3,7 triliun yang terdiri dari Rp 1,3 triliun dari APBN dan Rp 2,4 triliun dari dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan.  Nantinya, akan ada sekitar 431.730 laptop yang akan disebar ke seluruh sekolah di Indonesia. "Saat ini sudah ada tanda tangan kontrak pengadaan produk dalam negeri senilai Rp 1,1 triliun," ucapnya.  Luhut menyebut, hingga kini terdapat 6 produsen laptop dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 25 persen. Luhut mengatakan 6 produsen ini yang akan memenuhi kebutuhan pengadaan di tahun 2021. Kesiapan produksinya sendiri ada sebanyak 351 ribu unit di September 2021 dan sekitar 718 ribu unit di November 2021.  Selain laptop, Luhut juga mengungkapkan, pemerintah juga akan mengadakan barang-barang TIK lainnya untuk disebar ke sekolah-sekolah, semua alat ini pun merupakan produk dalam negeri. Mulai dari acces point, konektor, proyektor LCD, layar proyektor, hingga speaker aktif.

Pengadaan TIK Buatan Dalam Negeri, Pemerintah Rogoh Rp 17 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam sektor pendidikan. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) di Tanah Air.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, masih banyaknya produk impor yang lalu-lalang di Indonesia menjadi permasalahan utama terhambatnya penggunaan PDN. "Momen sekarang ini kita betul dorong, jadi tidak boleh kita impor agar kita bisa produksi sendiri. Harus dibasmi orang-orang yang masih bermain-bermain di sini, khususnya untuk produk TIK yang masih rendah jika dibandingkan dengan produk impor," ungkap dia dalam telekonferensi pers, Kamis (22/7).  Untuk itu, pemerintah pun menyediakan anggaran sebesar Rp 17 triliun hingga 2024 untuk pengadaan produk TIK. Dengan begitu diharapkan pada beberapa tahun mendatang, produk buatan anak bangsa menjadi yang paling banyak digunakan di sektor pendidikan.  "Tujuan utama TIK dalam negeri di bidang pendidikan melalui pengadaan barang pemerintah yang ditargetkan sebesar Rp 17 triliun sampai 2024, selama 4 tahun ke depan kita akan belanjakan segitu banyak. Kita mau secara bertahap," terang dia.  Ia membeberkan, untuk anggaran 2021, total kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristekdikbud) serta pemerintah daerah (pemda) untuk pengadaan laptop sebanyak 431.730 unit atau sekitar Rp 3,7 triliun.  "Terdiri dari 189.165 unit melalui APBN 2021, 242.565 unit Rp 2,4 triliun melalui DAK fisik pendidikan. Saat ini juga telah dilakukan tandatangan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp 1,1 triliun," pungkasnya.

Luhut akan Basmi 'Pemain' Impor TIK untuk Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sempat-dihapus-mata-pelajaran-tik-kini-bernama-informatika_m_.jpg" alt="Suasana seminar nasional guru TIK se-Indonesia di Gedung Guru PGRI Jakarta Pusat (1/9)." width="100%">
<figcaption>Suasana seminar nasional guru TIK se-Indonesia di Gedung Guru PGRI Jakarta Pusat (1/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mata pelajaran (mapel) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dihapus dari daftar pelajaran siswa seiring diberlakukannya Kurikulum 2013 beberapa waktu lalu. Namun tahun depan, pemerintah akan menghidupkan kembali mata pelajaran ini, dengan nama baru yaitu Informatika. Rencananya, mata pelajaran ini akan diterapkan untuk jenjang SMP dan SMA sederajat. Bakal hadirnya kembali mapel Informatika menjadi tema diskusi dalam seminar nasional guru TIK se-Indonesia di gedung Guru PGRI Sabtu (1/9). Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Awaluddin Tjalla menjelaskan, mapel Informatika untuk jenjang SMP akan diberikan selama dua jam pelajaran per pekan. Sedangkan untuk SMA, mapel ini masuk pelajaran pilihan dengan porsi hingga tiga jam pelajaran per pekan. Awaluddin mengatakan, ada sejumlah tantangan dalam penerapan mapel Informatika ini. Di antaranya jumlah guru yang hanya sekitar 40.000 orang. Dari jumlah itu, guru Informatika yang bersertifikasi serta linier jalur kuliahnya hanya sekitar 20.000 orang atau separuhnya. "Di satu sisi belum ada penambahan guru (CPNS, Red) baru," tuturnya di Jakarta kemarin (1/9). Dia menjelaskan saat ini Kemendikbud masih terus menyiapkan dokumen implementasinya. Selain itu kompetensi dasar mapel Informatika juga terus dikaji, divalidasi, dan diujicoba. Kemendikbud juga menyamakan persepsi antara akademisi dengan guru. Awaluddin menegaskan mapel Informatika harus disampaikan dengan tepat dan baik. Hanya saja, belum diketahui apakah mapel ini akan diterapkan secara menyeluruh atau bertahap. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyambut baik rencana pemerintah menghadirkan kembali mapel TIK yang berubah jadi Informatika. Dia berharap tidak sekedar ganti nama. Tetapi, materinya juga ditingkatkan ketimbang saat masih bernama TIK dahulu. "Mapel Informatika bukan siswa belajar cara pakai komputer. Sebab siswa sekarang sudah penduduk dunia digital," tuturnya. Indra menjelaskan mapel Informatika harus bisa membantu siswa memecahkan masalah, berpikir kritis, berinovasi, serta membangun jiwa kolaborasi memanfaatkan teknologi. Terkait dengan infrastruktur komputer di sekolah yang masih belum merata, Indra memakluminya. Dilihat dari pelaksanaan ujian nasional yang berbasis komputer saja, lokasinya juga masih terbatas. Sehingga dia merasa wajar jika salah satu pilihan yang dikaji Kemendikbud adalah menjalankan mapel Informatika ini secara bertahap.

Sempat Dihapus, Mata Pelajaran TIK Kini Bernama Informatika

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tik

Berita Terkini

Komdigi Perketat Belanja TIK, Tak Mau Lagi Aplikasi Tumpang Tindih

Sambangi Thailand, Menaker Garap Peluang Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan Sektor TIK, Logistik dan Kesehatan

Langkah Merger Perusahaan Telekomunikasi Sejalan Roadmap Kominfo

Pengadaan TIK Buatan Dalam Negeri, Pemerintah Rogoh Rp 17 Triliun

Luhut akan Basmi 'Pemain' Impor TIK untuk Pendidikan

Sempat Dihapus, Mata Pelajaran TIK Kini Bernama Informatika

Download Aplikasi JawaPos.com